Jakarta – detikcom mewartakan, Mantan Dirut Bank Century Robert Tantular mendapat bebas bersyarat setelah menjalani sekitar 10 dari total 21 tahun hukuman penjaranya. Total remisi yang didapat Robert ialah 74 bulan 110 hari atau sekitar 77 bulan.

“Total perolehan remisi 74 bulan, 110 hari,” kata Kabag Humas Ditjen Pas Ade Kusmanto kepada detikcom, Jumat (21/12/2018).

Ade menyebut Robert divonis 21 tahun penjara dalam 4 kasus, yaitu vonis 9 tahun dan denda Rp 100 miliar subsider 8 bulan kurungan dalam kasus perbankan, vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar subsider 6 bulan kurungan di kasus perbankan yang kedua. Berikutnya, dia juga divonis bersalah dalam 2 kasus pencucian uang, yakni masing-masing 1 tahun dan 1 tahun serta denda Rp 2,5 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Pembebasan bersayarat Robert itu, menurut Ade, diajukan oleh Lapas Cipinang sesuai usulan nomor W10.Pas.01.05.06-540 tertanggal 5 Mei 2017. Pembebasan bersyarat Robert disebut harusnya dimulai pada 18 Mei 2018, namun dia harus menjalani pidana kurungan pengganti denda selama 17 bulan sejak 18 Mei hingga 10 Oktober 2018.

“Robert Tantular telah menjalani subsider kurungan 14 bulan karena tidak membayar denda pada perkara pertamanya sebesar Rp 100 miliar dan perkara keduanya sebesar Rp 10 miliar, terhitung mulai 18 Mei 2017 sampai dengan 12 Juli 2018,” ujar Ade.

Robert kemudian membayar denda perkara keempatnya senilai Rp 2,5 miliar pada Juli 2018 hingga tidak harus menjalani subsider kurungan 3 bulan. Dia akhirnya menjalani bebas bersyaratnya mulai 25 Juli 2018 lalu.

“Dibebaskan dari kurungan untuk menjalani pembebasan bersyarat sampai dengan 11 Juli 2024. Selama pembebasan bersyarat diawasi oleh Kejaksaan Negeri Bekasi dan dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan Bogor,” ucapnya.

Dia menyatakan pembebasan bersyarat itu telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Ade juga menjelaskan sejumlah syarat bagi narapidana yang berhak mendapat pembebasan bersyarat.

“Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat, yaitu telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3, berkelakuan baik selama menjalani pidana, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, masyarakat dapat menerima program pembinaan,” tutur Ade.

 

Jakarta – Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan mengeluarkan Singapura dari federasi pada 1965 adalah keputusan bijak karena menurut Mahathir negara pulau itu tidak cocok dengan orang Malaysia.

Saat itu Mahathir ditanya apakah dia yakin Malaysia pantas untuk mengusir Singapura, dengan manfaat dari tinjauan sejarah.

“Itu sudah lama terjadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa, jadi kita tidak mempertanyakan apakah itu benar atau salah. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Singapura adalah bagian dari Malaysia sebelumnya. Ini negara kita,” katanya dalam sesi dialog setelah menyampaikan pidato di Oxford Union di Inggris pada Sabtu kemarin, seperti diwartakan Tempo yang dilansir dari Malay Mail, 20 Januari 2019.

“Biasanya, ketika suatu negara memutuskan untuk melakukan dekolonisasi, tanah tersebut dikembalikan kepada pemilik tanah itu, ke negara yang memiliki tanah itu, yang terjadi di Hong Kong dan Makau dan tempat-tempat lain. Tetapi dalam kasus kita, kita menemukan bahwa orang-orang di Singapura tidak cocok dengan orang-orang di Malaysia. Mereka memiliki sudut pandang yang berbeda, ide yang berbeda tentang bagaimana sebuah negara harus diperintah, jadi karena alasan itulah mereka diminta untuk meninggalkan Malaysia, dan saya pikir itu adalah keputusan yang bijaksana pada waktu itu,” tambahnya.

Malaysia berdiri pada 16 September 1963 ketika Federasi Malaya, Kalimantan Utara (sekarang Sabah), Sarawak dan Singapura memutuskan untuk bersatu sebagai negara baru.

Pada 9 Agustus 1965, Malaysia mengeluarkan Singapura dari federasi.

Ini kurang dari tiga tahun setelah sebagian besar warga Singapura memberikan suara dalam referendum untuk bergabung dengan Federasi Malaysia dan juga kurang dari dua tahun sejak pembentukannya.

Perpisahan yang memilukan itu didahului oleh kerusuhan ras 1964 yang mematikan di Singapura, yang berkontribusi pada keputusan Singapura untuk berpisah dari Malaysia.

Baik Majelis Rendah dan Tinggi Parlemen Malaysia pada 9 Agustus 1965 dengan suara bulat menyetujui RUU untuk mengamandemen konstitusi Malaysia untuk memungkinkan pemisahan Singapura menjadi negara merdeka.

Kemudian Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew pada saat itu berbicara tentang kesedihannya pada pemisahan Singapura dari Malaysia, berbagi keyakinannya bahwa ada cara lain untuk mengurangi ketegangan komunal di negara itu, tetapi juga mencatat bahwa Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman bersikeras pada pemisahan.

Tunku Abdul Rahman dilaporkan mengkonfirmasikan pada hari yang sama bahwa idenya agar Singapura dipisahkan dari Malaysia karena “tidak ada harapan untuk perdamaian” dan “tidak ada akhir pertengkaran” dengan Singapura.

 

Jakarta – Presiden AS Donald Trump menyebut dirinya adalah presiden AS yang diperlakukan lebih buruk oleh media sejak Abraham Lincoln.

Donald Trump menulis serangkaian kata-kata di Twitter sebelum pergi ke Delaware untuk menghadiri upacara penghormatan empat orang Amerika yang tewas di Suriah.

“Akan berangkat ke Dover untuk bersimpati kepada keluarga dari empat orang yang sangat istimewa yang kehilangan nyawa mereka dalam pengabdian untuk negara kita,” tulis Trump di Twitter pada hari Sabtu, seperti dilansir Tempo yang dikutip dari Russia Today, 20 Januari 2019.

Dua tentara AS, seorang warga sipil dan seorang kontraktor tewas dalam pemboman bunuh diri di kota Manbij, Suriah utara, yang dikuasai Kurdi pada hari Rabu. Tetapi presiden tidak berniat untuk fokus pada kunjungan mendadaknya ke Pangkalan Angkatan Udara Dower di Delaware terlalu lama.

Unggahan Twitter berikutnya didedikasikan untuk masalah yang sama sekali berbeda, seperti Trump mengutip mantan Ketua DPR, Newt Gingrich, yang – menurut dia mengatakan “Tidak ada presiden sejak Abraham Lincoln yang telah diperlakukan lebih buruk atau lebih tidak adil oleh media dari Presiden favoritmu, Saya!”

Pada saat yang sama, ia bersikeras bahwa “tidak ada presiden yang telah mencapai lebih banyak dalam dua tahun pertamanya selama menjabat!”

Pernyataan Trump terhadap Lincoln memicu reaksi dari para pendukung dan lawannya.

Trump mengatakan bahwa ekonomi AS adalah salah satu yang terbaik dalam sejarah kami karena kebijakannya dan memperingatkan para pesaingnya agar tidak memakzulkannya karena hal itu akan menyebabkan kehancuran pasar saham.

Presiden melanjutkan, dan kali ini mengamuk tentang laporan BuzzFeed yang baru-baru ini mengklaim bahwa ia memerintahkan mantan pengacaranya, Michael Cohen, untuk berbohong kepada Kongres tentang pembicaraan tentang proyek Trump Tower di Moskow pada 2016.

Penasihat Khusus Robert Mueller, yang mengepalai Penyelidikan FBI atas kolusi Rusia, menolak klaim BuzzFeed dan menyebutnya “tidak akurat”.

Rentetan kicauan Twitter diakhiri dengan satu twit yang didedikasikan untuk perselisihannya dengan Demokrat atas pembangunan tembok di perbatasan Meksiko, yang memicu penutupan pemerintahan yang pada hari Sabtu kemarin memasuki hari ke-29 dan merupakan penutupan terpanjang dalam sejarah AS.

 

Jakarta — Seorang kaderPartai Bulan Bintang (PBB) bernama Ali Wardi diduga dipukuli sekelompok kader PBB lainnya di kantor DPP PBB, Jalan Raya Pasar minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (19/1) malam. 

Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noer membenarkan keributan tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa Ali Wardi bukan pengurus PBB.

“Ali Wardi hanya mengaku kader,” kata Afri dilansir  CNNIndonesia.com, Senin (21/1).

CNNIndonesia.com masih berupaya mencari keterangan dari Ali Wardi terkait dugaan pemukulan itu.

Afri mengatakan, pada Sabtu malam, pengurus DPP PBB sedang mengadakan rapat. Mendadak di halaman kantor DPP terjadi keributan.

“Informasi yang saya dapat, kader PBB kesal karena dia (Ali Wardi) sering mengunggah status di media sosial yang menjelek-jelekkan Ketua Umum kita Yusril Ihza Mahendra,” kata Afri.

Afri mempersilakan kejadian tersebut diproses secara hukum. Kata dia, kasus tersebut tidak ada hubungannya dengan arah dukungan Yusril Ihza Mahendra di Pilpres 2019.

“Laporkan saja,” kata Afri.

Pada Pilpres 2019, Yusril mendukung pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Namun sejumlah kader PBB lainnya yang menamakan PBB Poros Merah mendukung calon Presiden hasil ijtima ulama, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sementara, Advokat PAS Lantang yang dipimpin kader PBB Novel Bamukmin berencana mendampingi Ali Wardi melaporkan kasus dugaan pemukulan itu ke Polres Jakarta Selatan.

“Pelaporan Insya Allah pukul 13.00 WIB,” katanya.

Menurut Novel Bamukmin, Ali Wardi akan melaporkan pelaku pemukulan bernama Sinyo, yang dia sebut sebagai loyalis Yusril Ihza Mahendra.

 

Jakarta, — CNN Indonesia wartakan, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengindikasi adanya aroma politik jelang Pilpres 2019 dalam pembagian sertifikasi tanah oleh pemerintah. Hal itu dilontarkan menanggapi pembagian 6 ribu sertifikat tanah kepada warga Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1) lalu oleh Presiden Joko Widodo.

“Kami tidak mau berasumsi ke arah politiknya. Tapi kalau dilihat dari sisi itu, ya, pasti ada lah politiknya,” ujar Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan KPA, Benni Wijaya di D’Hotel Setiabudi, Jakarta, Minggu (20/1).

Dalam hal itu, Benni menilai pemerintah lebih memilih membagikan sertifikasi tanah daripada menyelesaikan konflik agraria terlebih dahulu. Terlebih pembagian sertifikasi dilakukan bukan pada tanah yang berkonflik sebagaimana biasanya.

“Kalau lihat dari indikasinya secara garis besar, banyak juga yang apresiasi sertifikasi. Dalam indikasi ini, bisa juga jadi strategi dalam pemenangan,” kata Benni.

Benni menjelaskan, indikasi itu muncul dari berkaca pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang baru ditandatangani di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal, lanjut dia, peraturan soal reformasi agraria itu sudah ditagih jauh sebelum pemerintahan Jokowi rampung.

“Dalam konteks Perpres RA itu, kan, baru diterbitkan September lalu. Ada dugaan bahwa ini ada kaitannya dengan Pilpres, karena perpres sudah dituntut jauh sebelumnya,” jelas Benni.

Selain itu, belum adanya kebijakan yang benar-benar mengimplementasikan reformasi agraria itu juga jadi salah satu indikasi. Benni menilai, hal itu tak sesuai dengan rencana reformasi agraria yang semestinya dimulai dengan penyelesaian konflik terlebih dahulu.

Benni juga menyayangkan sikap pemerintah yang bukannya fokus pada reformasi agraria, tapi justru malah mengencangkan pembagian sertifikat tanah yang sebenarnya tidak menyelesaikan konflik dan sengketa tanah.

Dalam substansi reformasi agraria, kata Benni, sertifikasi bukanlah bentuk reformasi agraria, melainkan bagian dari kelengkapannya. “Sertifikasi semestinya dilakukan setelah penyelesaian konflik dan distribusi tanah diselesaikan,” kata dia.

Jokowi membagikan sertifikat tanah kepada 6 ribu warga Kabupaten Garut pada Sabtu (19/1). Dalam kunjungannya kali itu, dia menyatakan bahwa pemerintah akan terus mempercepat penyerahan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat.

“Hari ini telah diserahkan 6.000 kepada bapak ibu sekalian penerima sertifikat di Kabupaten Garut,” kata Jokowi saat memberikan sambutan di Lapangan Bola Cibodas, Desa Banjarsari, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1).

Sebagaimana yang dilaporkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, pemerintah bakal kembali menyerahkan sebanyak 60.900 sertifikat tanah di Kabupaten Garut.

 

SUKABUMI – , jpnn.com mewartakan, ribuan guru honorer di Kabupaten Sukabumi, Jabar, menyatakan mendukung pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di Pilpres 2019 mendatang.

Deklarasi dukungan disampaikan menyambut kunjungan Sandiaga Uno ke perusahaan Nadera Jaya, tepatnya di Jalan Raya Mangkalaya, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jumat (18/1). Sandi mendapatkan sambutan antusias dari ribuan buruh dan guruh honorer di Kabupaten Sukabumi.

Deklarasi penandatanganan dukungan tidak hanya dari para guru honorer dan ketenaga kependidikan sekolah negeri Sukabumi Raya. Namun juga dari para buruh.

“Sebanyak 5.846 guru dari 47 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sukabumi menyatakan akan mendukung sepenuh hati pasangan calon Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno. Kami akan datang ke TPS pada 17 April 2019 untuk mencoblos pasangan calon nomor urut,” jelas Ketua Guru Honorer Kabupaten Sukabumi, Arif Saipullah (32).

Walaupun para guru honorer dihalang-halangi agar tidak menggunakan pakaian PGRI untuk datang ke PT Nadera Jaya, mereka tetap berkomitmen akan mendukung sepenuh hati agar Prabowo – Sandi menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019 – 2024.

“Kami dari guru honorer dan tenaga kependidikan merupakan warga Negara Indonesia dan pendidik yang teraniaya dan terdzolimi. Insya Allah, kami membawa misi bersama keluarga di rumah dan rekan-rekan kami yang lainnya akan mendokan dan mendukung Prabowo-Sandi. Deklarasi yang kami sampaikan ini, berdasarkan kesepaktan bersama dengan teman-teman guru honorer,” tandasnya.

Owner Perusahaan Nadera Jaya, M. Nasir mengatakan, kunjungan cawapres nomor urut 02 ini, disambut oleh 4 ribu massa yang terdiri dari masyarakat, para buruh, guru honorer dan tokoh ulama.

Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, ia berharap silaturahmi ini dapat mendatangkan berkah dan panjang umur. Dirinya menilai, PT Nadera Jaya merupakan karya anak bangsa yang bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

“Insyaallah Prabowo – Sandi akan mendukung perusahaan ini. Ya, tentunya harus ada pengusaha maju di daerah untuk dapat mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi warga,” jelasnya.