ARB INdonesia, Rokan Hulu – Ratusan warga Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Rokan Hulu pada Selasa (13/8/2025). Massa yang tergabung dalam aksi tersebut menyuarakan penolakan terhadap keberadaan PT. MAN yang dianggap hanya  menimbulkan konflik sosial ditengah masyarakat serta tidak memberikan kontribusi bagi pembangunan desa dan kesejahteraan warga.

Koordinator Lapangan aksi, Riski arya  menyampaikan bahwa keberadaan PT. MAN selama ini justru menjadi pemicu perpecahan di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa masyarakat mendukung sepenuhnya program-program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Bangun Jaya, termasuk proyek semenisasi jalan menuju lokasi PT. MAN yang terletak di RT 025-026 RW 007.

Namun, pembangunan tersebut diduga mendapat hambatan dari sekelompok oknum yang dituding sebagai preman bayaran yang dibekingi oleh pihak manajemen PT. MAN. Tindakan tersebut menimbulkan kegaduhan dan konflik ditengah masyarakat.

“Kami dukung sepenuhnya program pembangunan desa, terutama semenisasi arah menuju PT. MAN. Jangan intervensi kami, jangan kerahkan preman untuk menghadang kami, karna kami tau yang terbaik untuk pemerintah Desa dan warga kami”. Sebut Riski dalam orasinya

Tak hanya itu, massa aksi juga menyayangkan sikap dari salah seorang manajemen PT. MAN berinisial R. Yang mana beliau turun langsung dalam aksi (11/8) silam, atas sikapnya tersebut, dinilai bisa berdampak negatif, dan menimbulkan perpecahan ditengah masyarakat.

Ia menilai, harusnya perusahaan bersikap menyejukkan dan negosiasi win win solution,  bukannya malah menjadi provokator yang dapat menimbulkan perpecahan.

“Kami menyayangkan dan mengutuk sikap manajemen perusahaan inisial R yang turun aksi langsung saat demo kemarin. Jangan menjadi provokator. biasanya masyarakat yang demo perusahaan, ini kok terbalik. Malah pihak perusahaan terlibat langsung demo pemerintah. Ini kan kacau”. sebut riski lagi dalam orasinya.

Aksi massa disambut oleh sekda Rohul M. Zaki, S. STP. M. Si didampingi beberapa OPD dilingkungan Pemkab Rohul. Dalam sambutannya, M. Zaki menyampaikan permohonan maaf bapak Bupati kepada massa aksi dari Desa Bangun Jaya. Ia menyampaikan, bupati sangat berharap bertemu dengan massa aksi yang hadir. namun, karna bapak bupati ada tamu dari pusat yang sedang menunggu di provinsi, maka beliau perintahkan sekda untuk menyambut warga bangun jaya.

“Bapak bupati awalnya berencana menyambut langsung warga Desa Bangun Jaya yang datang hari ini, namun karna ada kesibukan mendadak, ada tamu dari pusat yang menunggu, maka, beliau belum sempat bertemu kita semua” ungkap M. Zaki

Selesai itu, dihadapan bapak sekda, riski bacakan tuntutan dan serahkan petisi 1300 lebih tandatangan penolakan masyarakat Bangun Jaya terhadap PT. MAN.

Berikut adalah tuntutan resmi masyarakat Desa Bangun Jaya yang dibacakan dalam aksi:

1. Mendukung penuh seluruh program pembangunan Desa Bangun Jaya, khususnya proyek semenisasi jalan menuju PT. MAN.

2. Mengecam keras tindakan penghalangan pembangunan oleh oknum preman yang diduga disokong oleh pihak PT. MAN.

3. Menolak keberadaan PT. MAN yang dinilai tidak berkontribusi terhadap pembangunan desa.

4. Meminta Bupati Rokan Hulu untuk mencabut seluruh izin operasional PT. MAN di wilayah Desa Bangun Jaya.

“Keberadaan perusahaan seharusnya membawa manfaat bagi daerah, bukan malah menciptakan konflik dan perpecahan. Kami tidak ingin kepala desa kami yang begitu peduli terhadap pembangunan malah terhalang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Riski di hadapan para peserta aksi dan awak media.

Warga berharap Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu segera mengambil langkah tegas dalam penyelesaian masalah ini,  agar tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar di kemudian hari.

( Kri )

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Akmal Abbas, SH, MH, bersama istri, mendapat sambutan hangat dari Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman di Kediaman Dinas Bupati, Rabu (13/8/2025). Kedatangan Kajati Riau tersebut dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Inhil.

Dalam penyambutan itu, Bupati Herman secara langsung memasangkan tanjak khas Inhil kepada Kajati Riau sebagai bentuk penghormatan dan sambutan khas daerah. Hadir pula Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhil, Ketua DPRD Inhil, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Inhil, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Inhil beserta anggota.

Bupati Herman yang didampingi istri, Katerina Susanti, menyampaikan apresiasi dan rasa bahagia atas kunjungan tersebut. “Semoga silaturahmi ini menjadi momentum untuk semakin mempererat hubungan sinergis antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Provinsi Riau,” ujarnya.

Selain itu, kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan daerah, sekaligus mendorong terwujudnya penegakan hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Adv)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman menghadiri peringatan Hari Veteran Nasional Tahun 2025 yang digelar di aula salah satu hotel di Tembilahan, Rabu 13 Agustus 2025. Acara ini menjadi wadah untuk menghormati jasa para veteran sekaligus mengingatkan generasi muda akan pentingnya menjaga nilai-nilai perjuangan.

Dalam salah satu momen, Bupati H. Herman secara simbolis menyerahkan potongan tumpeng kepada perwakilan veteran sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih atas pengabdian mereka. Tindakan ini disambut hangat oleh para veteran yang hadir dengan mengenakan seragam kebanggaan.

Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa semangat juang para veteran harus menjadi teladan.

“Semangat cinta damai, pantang menyerah, dan percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki adalah warisan berharga yang harus terus kita jaga,” ujar Bupati H. Herman.

Acara ini turut dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat Pemkab Inhil, tokoh masyarakat, dan unsur Forkopimda, menunjukkan dukungan bersama terhadap peran penting veteran dalam sejarah dan pembangunan bangsa.(adv)

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang merupakan Quickwin Presiden Prabowo Subianto dan untuk mendeteksi dini masalah kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui TP PKK bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Rokan Hulu melaksanakan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

Launching Pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) di sekolah di tandai dengan pelepasan Balon oleh Ketua TP PKK Rokan Hulu dr. Yeni Dwi Putri bertempat SD N 002 Rambah, Selasa (12/08/2025).

Turut  mendampingi dalam kegiatan Plt Kadis kesehatan drg. Septien Asmarwiati, M.Kes, Camat Rambah Sulfan Alwi, SP bersama ketua PKK kecamatan Rambah Yanti Dewi, S.Pd, Kepala desa Rambah Tengah Utara Zakir, ketua PKK desa se Rambah, Kepala sekolah Tarmuji, S.Pd bersama majlis guru SDN 002 Rambah.

Kehadiran Ketua TP PKK dr. Yeni Dwi Putri disambut dengan hangat dan antusias oleh ratusan murid SD 002 dan juga guru dengan pengalungan bunga. 

Dalam wawancara singkatnya dr. Yeni menyebutkan program ini dilakukan untuk mendukung program nasional dalam meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan sejak dini dan Pemeriksaan ini sudah berlangsung sejak awal Semester baru di sekolah mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA se Rokan Hulu.

“Target kita bulan ini seluruh siswa siswi tingkat SD, SMP dan SMA di Rokan Hulu sudah diperiksa” ujarnya. 

Yeni juga menambahkan adapun jenis pemeriksaan yang di berikan diantaranya pemeriksaan mata, telinga dan gigi, tinggi dan berat badan, psikologi, edukasi diri dan kebersihan.

“Pemeriksaan dilakukan meliputi, pemeriksaan gula darah, mata, telinga, gigi, timbang berat badan dan imunisasi” ungkapnya. 

Yeni berharap dengan PKG ini dapat mendeteksi dini masalah kesehatan pada anak, serta menjadikan anak anak generasi penerus bangsa yang sehat, bugar, aktif dan cerdas. 

“Harapan kita Biar anak anak bugar dan sehat untuk pergi ke sekolah dan bisa menerima pelajaran dengan baik” pungkasnya mengakhiri.

( Kri )

ARB INdonesia, Tambusai Utara – Pemerintah Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu berikan klarifikasi terkait beredarnya isu-isu miring pasca telah dilaksanakannya program pembangunan semenisasi jalan di RT 025 arah menuju PT. MAN

Azam Muqomat, STh.i selaku kepala Dusun II Desa bangun jaya didampingi Sekdes, Ketua BPD, serta Kadus III Desa Bangun Jaya saat dijumpai awak media di kantor Desa Bangun Jaya menyampaikan Bahwa program semenisasi jalan tersebut sudah termuat dalam Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes). Adapun usulan pembangunan tersebut dari kadus, RT, RW, serta warga yang berada di sekitar wilayah tersebut.

“Pembangunannya sudah melalui mekanisme rapat,  dan pengusulannya itu dari Dusun, RT, RW, serta warga yang berdomisili di wilayah itu.semua proses musyawarah sudah kita lakukan untuk mendapatkan putusan tersebut”. Ungkap Azam (Selasa, 12/8/2025)

Azam juga meluruskan Terkait adanya isu 5 rupiah yang diajukan oleh pemerintah Desa Bangun Jaya ke perusahaan. Ia menyampaikan bahwa hal itu beru sekedar pengajuan, belum ada realisasi dari perusahaan. Munculnya gagasan itu sudah melalui mekanisme juga. Itu sudah kita rapatkan melalui Musyawarah pembahasan CSR dan jalan Desa yang digunakan lintas mobil PT. MAN.

Ia menambahkan, CSR tersebut serta merta diperuntukkan untuk pembangunan desa serta kesejahteraan warga. Bukan untuk perorangan, dan pengelolaan dananya diserahkan sepenuhnya ke perusahaan.

“Itu baru pengajuan, belum ada realisasinya, dasar pengajuan tersebut itu karna pihak perusahaan dianggap tidak ada kontribusi terhadap pemerintah desa, maupun masyarakat kita”. Tambahnya

Azam menambahkan, pernah ada kesepakatan dengan pihak perusahaan pada tahun 2023 terkait penyaluran CSR perusahaan. dan hasilnya pihak perusahaan menyalurkan CSR nya untuk membangun satu rumah layah untuk warga bangun jaya pada 2023.

“Alhamdulillah, dulu tahun 2023 itu ada CSR perusahaan, dan peruntukannya membangun satu rumah layak untuk warga. Namun, 2024 sampai sekarang, CSR perusahaan tak ada lagi”. Ungkap Azam

Secara prinsip, dana CSR tersebut tidak mesti dikelola oleh pihak Desa, tak masalah dikelola oleh perusahaan, tapi harus ada penyalurannya. Namun, sekarang itu yang tak pernah terealisasi. 

Ia menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk menjaga sinergi dan kolaborasi yang baik. Agar setiap pihak tidak dirugikan dan warga mendapatkan manfaat dari keberadaan tersebut. Jangan hanya meraup keuntungan saja, namun tutup mata akan kondisi pemerintah dan warga kita. 

( Kri )

ARB INdonesia, Rokan Hulu, — Dugaan praktik korupsi kembali mencuat dalam pengelolaan Dana Desa. kali ini di Desa Sei Kandis, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau menjadi sorotan.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sei Kandis, M. Ripai Harahap, mengungkap adanya indikasi penyimpangan dana desa yang diduga melibatkan Kepala Desa berinisial S.

M. Ripai Dalam keterangan kepada awak media, senin (11/8/2025) mengaku mendapat tekanan dan bahkan sempat dilarang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan desa. Padahal, menurutnya, pengawasan merupakan bagian dari tugas dan wewenangnya sebagai Ketua BPD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Hari ini kami mendapat informasi bahwa sedang berlangsung audit di kantor desa. Kami menduga ada ratusan juta Dana Desa yang diselewengkan oleh Kepala Desa inisial S tersebut,” ujar M. Ripai

Ia menyatakan bahwa laporan resmi telah disampaikan ke pihak Kecamatan Pendalian IV Koto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Rokan Hulu, hingga Bupati Rokan Hulu. Tak hanya itu, laporan juga telah masuk ke Kejaksaan Negeri Rokan Hulu untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Tidak hanya dugaan korupsi, M. Ripai juga menyinggung adanya indikasi persekongkolan antara Kepala Desa dan Sekretaris BPD, yang disebut-sebut merupakan adik kandung sang kepala desa. Menurut informasi yang beredar, keduanya diduga menghilangkan dan mengganti tanda tangan Ketua BPD dalam dokumen resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Tahun Anggaran 2024, yang sebelumnya telah ditandatangani di Kantor Camat Pendalian IV Koto.

“Saya heran, itu tandatangan saya selaku ketua BPD kok dihilangkan, itu kan administrasi negara, saya duga ada konspirasi jahat ini”. Ungkap M. Ripai.

Warga desa dan sejumlah tokoh masyarakat pun menyatakan dukungan terhadap langkah hukum yang diambil Ketua BPD demi mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Saat ini, tim auditor dari Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu tengah melakukan audit terhadap seluruh penggunaan dana desa, baik untuk pembangunan fisik maupun non-fisik.

Di tempat terpisah, mantan Kaur Kesra Desa Sei Kandis, MS Harahap, juga mengungkapkan bahwa dirinya mengundurkan diri setelah menerima Surat Peringatan (SP) dari Kepala Desa tanpa alasan yang jelas.

“Saya mulai mempertanyakan kelebihan dana pembangunan desa yang jumlahnya cukup besar. Saat itu, Kepala Desa dan Bendahara saling lempar tanggung jawab. Namun kemudian, mereka mengakui bahwa dana itu sebagian dipakai oleh Kepala Desa dan sebagian lagi oleh Bendahara,” ujar MS Harahap.

Namun, saat dikonfirmasi, Kepala Desa Sei Kandis, berinisial S membantah tuduhan tersebut. Ia mengklaim bahwa kelebihan dana pembangunan fisik seperti rabat beton dan drainase telah dimasukkan kembali ke kas desa dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kecamatan Pendalian IV Koto, DPMPD Kabupaten Rokan Hulu, maupun Kejaksaan Negeri Rokan Hulu terkait perkembangan kasus ini.

Masyarakat berharap agar aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas persoalan ini secara objektif, serta memastikan tidak adanya intervensi selama proses audit berlangsung.

( Kri )