Sejumlah Kawasan di Kota Tembilahan Digenangi Air. Bupati Perintahkan OPD Terkait Segera Cari Solusi
Tembilahan, detikriau.org – Bupati Inhil HM Wardan meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengambil langkah cepat mencarikan solusi mengatasi genangan air yang merendam sejumlah kawasan di Kota Tembilahan.
Genangan air yang disebabkan curahan hujan lebat yang mengguyur kota Tembilahan beberapa hari yang lalu itu menyebabkan terganggunya aktifitas masyarakat.
“harus segera dicarikan solusinya. Kemana air yang tergenang ini bisa dialirkan hingga ke sungai besar,”Perintah Bupati saat meninjau sejumlah kawasan terdampak, jum’at (1/2) sore.
Sejumlah langkah yang harus dilakukan menurut Bupati, pertama dengan melakukan pemetaan lokasi yang ditindaklanjuti dengan perencanaan untuk menyelesaikan objek masalah hingga benar-benar dapat terselesaikan.
“Kalau belum ada anggaranya, kan bisa dianggarkan tahun depan. Artinya ini bisa di lakukan secara terus menerus,”ujar Bupati.
Hasil tinjauan lapangan, Bupati menilai, anak sungai yang harusnya bisa mengalirkan air hingga ke Sungai Indragiri kondisinya kini dipenuhi endapan lumpur yang cukup tebal dan karenanya harus dilakukan pengerukan.
“Cara ini tidak hanya dilakukan saat musim penghujan, tetpi dilakukan dan dipantau secara berkala.” Sarankan Bupati
Pada peninjauan ini, Bupati juga tampak didampingi oleh Sekda Inhil H Said Syarifuddin, Kadiskominfo HM Thaher, Kepala Dinas Perkim H T Eddy Efrizal, dan beberapa pejabat instansi terkait, serta Camat Tembilahan Ahmad Khusairi./adv/diskominfops_inhil/Ari Permana
Rocky Gerung Menodai Agama, Mahfud MD: Saya Tidak Temukan Dalilnya
Jakarta – viva.co.id mewartakan, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD tidak melihat ada alasan hukum, terkait dugaan penistaan agama dari pernyataan Rocky Gerung yang menyebut ‘Kitab Suci adalah fiksi’.
“Saya tidak menemukan dalilnya. Tetapi, mungkin polisi temukan dalilnya, tunggu saja pengumumannya,” kata Mahfud, usai menghadiri peluncuran buku ‘Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di MK’ karya Denny Indrayana di Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat 1 Februari 2019.
Mahfud enggan berkomentar lebih jauh, terkait apa yang sebenarnya dituduhkan kepada Rocky. Namun, bila terkait penyataan ‘Kitab Suci adalah fiksi’, menurutnya, Rocky bisa menjelaskan sebagai pemikiran intelektual.
“Itu kan orang punya pikiran, punya perspektif sendiri secara ilmiah. Lalu dipanggil, karena penodaan terhadap agama. Saya tidak menemukan dalilnya,” ujar Mahfud.
Ia tak ingin berspekulasi bila kasus Rocky Gerung kerap dikaitkan dengan isu politik saat ini. Tetapi, ia yakin kasus-kasus seperti ini akan mereda dengan sendirinya. “Kalau saya tidak paham (ada motif politik) dan mungkin ini akan mengendap sehabis pemilu seperti yang lain,” tegasnya.
Sebelumnya, Rocky Gerung dipanggil atas laporan yang dilimpahkan dari Bareskrim Polri ke Polda Metro Jaya. Laporan dibuat oleh Jack Boyd Lapian ke Bareskrim Polri pada 16 April 2018.
Laporan Jack diterima dengan Nomor LP/512/IV/2018/Bareskrim tertanggal 16 April 2018, di mana Rocky disangkakan melanggar Pasal 156a KUHP.
Selain laporan ini, Rocky juga dilaporkan atas tuduhan yang sama oleh Permadi Aria, alias Abu Janda pada Rabu 11 April 2018 di Polda Metro Jaya. Laporan Abu Janda tersebut tertuang dengan nomor polisi TBL/2001/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 11 April 2018.
Jakarta — CNN Indonesia mewartakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut pernyataan Menkominfo Rudiantara soal ‘yang gaji kamu siapa’ lebih berkaitan dengan posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digaji oleh negara seharusnya netral dan tak mengaitkan segala hal dengan Pilpres 2019.
“Atas pernyataan ‘yang menggaji pemerintah dan bukan keyakinan Ibu’, ‘keyakinan’ dalam hal ini bukanlah dimaksudkan untuk menunjuk pilihan ASN tersebut,” tutur Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/2).
“Melainkan merujuk kepada sikap ketidaknetralan yang disampaikan kepada publik yang mencederai rasa keadilan rakyat yang telah menggaji ASN,” ia menambahkan.
Menurut Ferdinandus, Rudiantara hendak menekankan bahwa pegawainya harus netral dan tidak berpihak serta lebih berfokus pada tugas untuk memerangi hoaks.
“Dalam penutupnya sekali lagi Menkominfo menegaskan bahwa posisi ASN yang digaji negara atau pemerintah harus netral dan justru menjadi pemersatu bangsa dan memerangi hoaks,” ujarnya.
Sebelumnya, Menkominfo terlibat dialog dengan seorang pegawainya soal pemilihan dua desain stiker pemilu di atas panggung dalam acara Kominfo Next di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (31/1).
Si pegawai yang memilih desain nomor 2 mengaku yakin dengan visi misinya. Ekspresi Rudiantara tampak terkejut dengan jawaban ASN itu. Ia menegaskan agar jangan mengaitkan dengan nomor urut capres dan bahwa ini adalah soal desain stiker, bukan Pilpres 2019.
Setelah sang ibu turun panggung, Rudiantara memanggil dan bertanya kembali kepadanya.
“Bu, bu, yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa? Heuh? Bukan yang keyakinan ibu? Ya udah, terimakasih,” ucapnya.
Setelah itu, Rudiantara kembali menegaskan posisi Kemenkominfo yang seharusnya tak terseret dalam Pilpres 2019.
“Teman-teman semua tadi sudah disampaikan kita sebagai Kominfo jangan larut hanya kepada Pilpres, justru kita harus menjadi penyatu dari perbedaan-perbedaan,”
“Tolong titip temen-temen ya, yang tadi saya sampaikan bahwa kita mempunyai pilihan haknya diatur, tapi kita sebagai Kominfo harus bisa menyatukan perbedaan-perbedaan pendapat harus perangi yang membuat perbedaan-perbedaan dalam artian dalam bentuk hoaks, dalam bentuk berita palsu dan lain sebagainya,” urai dia.
“Jangan dikaitkan dengan pilpres, ibu bapak-bapak masih digaji oleh Kominfo, oleh pemerintah. Terimakasih banyak,” Rudiantara mengakhiri pernyataannya di atas panggung.
Ucapan Menkominfo Rudiantara kepada ASN menuai protes keras netizen di linimasa Twitter. (Foto: CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)
Jakarta — CNN Indonesia mewartakan, aksi penyindiran yang dilakukan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara terhadap salah satu aparatur sipil negara (ASN) ramai diperbincangkan di linimasaTwitter. Tagar #YangGajiKamuSiapa memuncaki trending topic sejak Kamis (31/1) tengah malam dengan jumlah cuitan 14 ribu.
Hingga Jumat (1/2) pagi saat berita ini ditulis, tagar #YangGajiKamuSiapa bercokol di peringkat pertama dengan lebih dari 40 ribu cuitan.
Respons netizen merupakan tanggan atas ucapan Rudiantara kepada salah satu ASN kementeriannya yang memilih pasangan calon nomor urut 02 di Pilpres 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Politikus Demokrat sekaligus Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Ferdinand Hutahaean berkicau aksi Rudiantara melanggar tindak pidana Pemilu dengan ancaman kurungan tiga tahun penjara.
Kicauan warganet berupa protes keras terhadap ucapan Rudiantara yang mengatakan bahwa gaji para koleganya di Kominfo dibayar oleh pemerintah. Padahal, para ASN dibayarkan dari uang rakyat, bukan uang pemerintah.
Tak sedikit pula yang menganggap sindiran Rudiantara sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Menurut netizen, jabatan menteri yang diemban Rudi tidak seharusnya membuat ia melakukan aksi sindir bernada intimidasi kepada bawahannya itu.
B-) Kalian para bajingan bedebah yg seolah merasa bahwa Negara ini cuma milik nenek moyangmu saja mentang-mentang lg dapet kuasa sementara buat kelola jangan berfikir bisa semena-mena dengan Rakyat 👊#YangGajiKamuSiapa klo bukan bersumber dari Rakyat hey wahay Durjana Keparat 👊 https://t.co/Ta27CU5hRR
Seorang ASN yang menghadiri acara bertajuk “Kominfo Next” di Hall Basket Senaya, Jakarta Selatan pada Kamis (31/1) memilih stiker nomor dua dari dua desain stiker yang ditempel saat sosialisasi Pemilu 2019.
Rudiantara yang menghadiri acara yang sama kemudian bertanya alasan ASN memilih stiker nomor dua. Dengan lugu, ASN tersebut menjawab dalam konteks PIlpres 2019.
“Bismillahirrahmanirrahim, mungkin terkait keyakinan saja, Pak. Keyakinan atas visi-misi yang disampaikan nomor dua, yakin saja,” ucap ASN tersebut lugas.
Kemudian ketika Rudianta menyuruh ASN tersebut kembali ke tempat duduk, sembari bertolak pinggang Rudiantara memanggil ASN itu lagi.
“Bu! Bu! Yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa? Hah?” ujar Rudiantara dengan suara meninggi.
“Bukan yang keyakinan ibu? Ya sudah makasih,” lanjutnya Rudiantara.
Belum Usai ‘Indonesia Barokah’ Kini Muncul Lagi Tabloid ‘Pembawa Pesan’
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Puadi menujukan Tabloid ‘Pembawa Pesan’ yang tersebar di Jakarta Selatan usai warga melapor ke Bawaslu DKI, Jakarta, Kamis 31 Januari 2019. TEMPO/Subekti
Jakarta – Belum tuntas soal Tabloid Indonesia barokah, kini timbul lagi tabloid lainnya bernama “pembawa pesan’.Namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku belum menyimpulkan apakah tabloid bersampul Presiden Jokowi itu bermuatan kampanye hitam atau tidak.
“Apakah ada kampanye hitam atau tidak, itu masih digali,” kata Komisioner Bawaslu DKI Puadi, di kantornya, melansir melalui Tempo.co, Kamis sore 31 Januari 2019.
Tabloid Pembawa Pesan ditemukan oleh Bawaslu Jakarta Selatan bersama sejumlah paket yang diduga bahan kampanye di Kecamatan Jagakarsa. Paket tersebut dilaporkan warga setempat pada Ahad, 27 Januari 2019.
Komisioner Bawaslu Jakarta Selatan, Ardhana, mengatakan tabloid ini beredar di Kelurahan Cipedak dan Ciganjur. “Warga melaporkan ke pengawas pemilihan kelurahan, lalu laporamnya naik ke Bawaslu Jaksel,” kata Ardhana kepada Tempo, Kamis.
Tabloid itu diduga merupakan bahan kampanye calon legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas nama Findi Puspitasari dari dapil VIII. Penyebarannya dilakukan oleh kurir yang menurut warga mengaku sebagai relawan.
Ardhana mengatakan Bawaslu tengah mengivestigasi kemunculan tabloid tersebut. Dalam penelusurannya, Bawaslu Jakarta Selatan telah mengecek alamat kantor redaksi, menghimpun saksi, dan mengkonfirmasi kepada calon legislatif yang namanya tercatat dalam stiker paket itu.
Bawaslu menyita sejumlah tabloid untuk dijadikan barang bukti pemeriksaan. Menurut pantauan Tempo di kantor Bawaslu DKI, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tabloid itu menampilkan halaman depan bergambar capres nomor urut 01, Joko Widodo. Terpampang judul utama “Bantu Presiden Lawan Hoaks, Fitnah, dan Kebencian”.
Tabloid berisi sembilan halaman tersebut dicetak dengan ukuran setara F4. Seluruh halamannya berwarna berwarna. Pada halaman kedua, tim redaksi menampilkan foto dan pernyataan singkat sejumlah tokoh pendukung Jokowi. Di antaranya Buya Syafii Maarif, Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, Yeny Wahid. Ada pula Erifk Thohir, Luthfi bin Ali Yahya, dan Deddy Mizwar.
Halaman berikutnya memuat artikel berjudul “Terus Bekerja di Tengah Hujan Fitnah” disertai foto Jokowi sedang mengendarai sepeda motor di bawah hujan. Jokowi dikerumuni oleh warga berpakaian rumbai.
Halaman-halaman selanjutnya berisi sejumlah narasi keberhasilan Jokowi versi tabloid itu. Seperti mengembalikan Blok Mahakam dan Freeport.
Pada lembar tarakhir sekaligus halaman penutup, ditampilkan gambar drum bertuliskan 01 Jokowi Amin Indonesia Maju. Drum tersebut dihujani foto lembaran nomor rekening. Dua tangan menggenggam ponsel tertampil di atasnya. Ponsel ini menampilkan layar berisi tulisan ajakan donasi ke rekening tertentu.
Tabloid Pembawa Pesan disusun oleh lima orang penulis, seorang editor foto, dan empat penata letak serta desain grafis. Pada bagian redaksi tertulis alamat kantor tabloid, yakni di bilangan Warung Buncit, Jakarta Selatan.
Saat ini, menurut Ardhana, kantor itu tak lagi beroperasi. Ketika Bawaslu mengecek, pihak keamanan setempat menyebut kantor terakhir ditempati pada 15 Januari.
Hasil pengecekan Bawaslu DKI, Tabloid Pembawa Pesan muncul sesaat setelah Tabloid Indonesia Barokah beredar. Menurut Puadi, keberadaan sejumlah tabloid menjelang Pilpres dan Pemilu 2019 ini membuat masyarakat bertanya-tanya.
editor: faisal
Ayo Wakaf Tanah Rp 15.000 per Meter untuk Muallaf. Agar Harta Kekal Abadi, Pahalanya Terus Mengalir
Dalam satu desa terdapat 53 muallaf yang hidup prihatin dalam kondisi pra-sejahtera. Hanya dengan 15.000 rupiah kita bisa berwakaf tanah satu meter untuk rumah dan mata pencaharian bertani para muallaf ini. Dibutuhkan dana sebesar 750 juta rupiah untuk membebaskan lahan 5 hektar ini.
Dengan program wakaf, pahalanya terus mengalir berlipat-lipat sampai hari kiamat. Sedangkan harta wakaf ini akan kekal abadi di dunia karena harta benda yang diwakafkan tetap utuh tidak bisa hilang atau berpindah tangan. Karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh ditasarrufkan (dijual, dihibahkan, atau diwariskan).
Tergerak untuk bersedekah? KLIK DISINIUNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT
Tembilahan, detikriau.org – Bupati Inhil HM Wardan meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengambil langkah cepat mencarikan solusi mengatasi genangan air yang merendam sejumlah kawasan di Kota Tembilahan.
