ARB INdonesia, JAKARTA – Aliansi Masyarakat untuk Keadilan dan Demokrasi (AMUK) mengaku kesulitan mengumpulkan data lengkap pelajar dan mahasiswa yang ditangkap polisi usai mengikuti aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI. Kepolisian dinilai tertutup dalam memberikan informasi soal penangkapan para pelajar dan mahasiswa itu.

Anggota AMUK Arif Maulana mengatakan, polisi tak pernah menjabarkan dengan jelas identitas maupun jumlah pelajar dan mahasiswa yang diamankan meski saat ini polisi mengklaim telah memulangkan seluruh pelajar dan mahasiswa tersebut.

“Kesulitannya, tidak ada informasi dari polisi terkait nama, ini siapa orangnya, umur berapa, dari mana, statusnya apa, ditangkap, ditahan, tersangka, atau saksi, itu enggak ada infonya,” ujar Arif saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (3/10).

Sementara polisi sendiri mengklaim telah memulangkan seluruh pelajar dan mahasiswa tersebut ke orang tua masing-masing per hari ini.

Arif menuturkan, dari data AMUK per 1 Oktober 2019 ada sekitar 90 orang yang tak jelas kabarnya usai aksi 24 sampai 26 September lalu. Sedangkan untuk aksi 30 September tercatat ada sekitar 73 orang yang tak diketahui kabarnya.

“Untuk peristiwa 24-26 September sebagian memang sudah dilepas, tapi yang kami tahu masih ada juga yang ditahan di dalam,” katanya.

Selain minim informasi, menurut Arif, polisi juga tak membuka akses bagi anggota keluarga yang ingin bertemu. Ia pun mengklaim dihalang-halangi saat ingin memberi bantuan hukum pada pelajar dan mahasiswa yang ditahan.

Arif mengatakan, Komnas HAM sebenarnya telah meminta ke polisi untuk menyediakan data-data pelajar dan mahasiswa berserta statusnya. Namun rupanya permintaan itu diabaikan oleh polisi.

“Maka kemarin kami buat juga pengaduan ke Ombudsman, Komnas Perempuan, hari ini juga kami ke KPAI,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan sebanyak 380 orang sudah tetapkan sebagai tersangka usai demo berujung rusuh pada 30 September lalu. 

Dari 380 tersangka, 179 di antaranya masih ditahan. Para tersangka yang ditahan menurut Argo berasal dari berbagai wilayah di antaranya Depok, Bekasi, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Sumatera.

Argo menuturkan Polda Metro Jaya dari 1.365 peserta demo 30 September yang sempat tangkap, mereka terdiri dari 611 pelajar dan 126 mahasiswa. Sisanya sebanyak 628 orang yang bukan dari kalangan mahasiswa dan pelajar.

Dikatakan Argo, sebagian pedemo yang sempat ditangkap Polda Metro Jaya sudah dipulangkan kembali ke orang tuanya.

Sumber CNN Indonesia

ARB INdonesia, JAKARTA – Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) membuat surat pernyataan tidak terima terhadap pernyataan Menko Polhukam Wiranto terkait pengungsi korban gempa Ambon.

Dalam foto surat yang diterima CNNIndonesia.com, KKBMM meminta Pemerintah menghapus Maluku dari peta Indonesia karena mereka merasa sudah tidak dianggap.

“Bahwa para Pejabat Negara sudah tidak menganggap kami yang di Maluku sebagai bagian dari NKRI, maka adalah lebih baik apabila Bapak menghapus pulau-pulau Maluku dari Peta Indonesia, kalau perlu keluarkan kami Maluku dari NKRI agar Negara tidak perlu mengeluarkan Anggaran sebagai cermin beban Negara terhadap orang-orang Maluku,” tulis surat yang ditandatangani Ketua Umum KKBMM Djamaludin Koedoeboen tanggal 1 Oktober 2019 seperti dikutip CNNIndonesia.com, Kamis (3/10).

Dalam surat itu, Djamaludin mengatakan pernyataan Wiranto tidak mencerminkan perangai pejabat negara. Ia menulis Wiranto melukai perasaan warga Maluku yang sedang terkena musibah. Padahal gempa di Ambon menjadi momen warga antarsuku dan agama yang pernah terpecah kini saling membantu dan menguatkan.

Lebih lanjut, Djamaludin menyebut perkataan Wiranto mencerminkan absennya pemerintah selama ini dalam urusan-urusan warga Maluku.

“Bahwa hal ini bukan hanya soal gempa, tetapi dalam banyak hal, Negara kerap tidak hadir bersentuhan dengan kami yang di Maluku, kami sudah sering dikecewakan, sebagai contoh paling nyata ketika terjadi kerusuhan 20 tahun silam, Bapak Wiranto selaku Panglima ABRI telah gagal mengemban tugas, paling tidak mencegah warga negara berseteru,” tulis dia.

Djamaludin sendiri mengatakan bahwa seluruh isi surat tersebut benar. Djamaludin berkata sudah dua kali mampir ke Kantor Menko Polhukam di Jakarta pada Selasa (1/10) dan Rabu (2/10). Namun saat datang, mereka tak bisa menemui Wiranto karena sedang pergi ke Singapura.

“Betul, iya. Kalau sekiranya Pemerintah menganggap Maluku adalah beban dari negara ini, kita minta seperti itu,” kata Djamaludin lewat sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/10).

Djamaludin berencana kembali menyambangi Wiranto pada Senin (6/10) pekan depan. Ia ingin meminta klarifikasi langsung dan meminta Wiranto untuk meminta maaf.

“Iya, betul. Pernyataan dicabut kemudian meminta maaf ke masyarakat Maluku,” tuturnya.

Sebelumnya, Wiranto menyatakan warga Maluku dibohongi dengan informasi soal gempa susulan dan tsunami. Akibat hal itu, ia menganggap jumlah pengungsi menjadi sangat banyak dan membebani pemerintah pusat dan daerah.

“Diharapkan masyarakat bisa kembali ke tempat tinggalnya masing-masing untuk mengurangi besaran pengungsi. Pengungsi terlalu besar sudah menjadi beban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/9).

Wiranto juga sudah sempat meralat pernyataannya. Ia berkata tak pernah bermaksud melukai hati masyarakat Maluku.

Sumber CNN Indonesia

ARB INdonesia — BPJS Kesehatan memastikan bahwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada tahun 2019 akan tetap berjumlah 96,8 juta jiwa. Meski, telah dilakukan perubahan dan pergantian, jumlah peserta PBI akan tetap sama. 

“BPJS Kesehatan menjalankan SK Mensos dan memperbarui data peserta PBI. Pembaruan data peserta PBI tersebut tidak akan mengubah data peserta PBI APBN tahun 2019. Jumlahnya tetap 96,8 juta jiwa, sudah termasuk dengan perubahan atau penggantian peserta tersebut dan bayi peserta PBI yang didaftarkan,” ungkap  Deputi Direksi Bidang Kepesertaan BPJS Kesehatan Bona Evita dalam siaran persnya. 

Seperti diketahui, pemerintah melakukan penggantian data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) per 1 Oktober 2019. Hal ini dilakukan untuk ketepatan sasaran penerima bantuan.

Pembaruan data peserta PBI tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 109/HUK/2019 tentang Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Kedelapan. 

Deputi Direksi Bidang Kepesertaan BPJS Kesehatan Bona Evita mengungkapkan, BPJS Kesehatan menerima sejumlah data peserta pengganti dari peserta yang sudah tidak didaftarkan lagi oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan SK Mensos tersebut. BPJS Kesehatan juga telah melakukan koordinasi internal untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat serta melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Bona juga mengungkapkan, selama ini BPJS Kesehatan bersama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terus melakukan upaya perbaikan data peserta JKN-KIS. Pembaruan data peserta merupakan hal yang rutin dilakukan mengingat data kepesertaan Program JKN-KIS yang sangat dinamis.

“Misalnya dari data kami temukan ada yang melakukan mutasi kepesertaan. Bisa jadi karena ada perubahan taraf hidup peserta PBI menjadi mampu, sudah terdaftar sebagai peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), sudah meninggal dunia, dan lain sebagainya. Kementerian Sosial melakukan update secara berkala untuk mengisi data peserta yang memenuhi kriteria dan layak diberikan bantuan oleh Pemerintah sampai dengan kuota terpenuhi,” jelas Bona. 

Bona menambahkan, untuk mengetahui apakah seorang peserta masih berstatus peserta PBI atau bukan, yang bersangkutan dapat menghubungi Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat, BPJS Kesehatan Care Center 1 500 400, Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat, atau melalui media sosial resmi BPJS Kesehatan dengan menginfokan kartu identitas diri seperti KTP atau Kartu Keluarga (KK).

Jika peserta tersebut termasuk yang sudah tidak didaftarkan, peserta dapat dijamin kembali dengan mendaftarkan diri dan keluarganya ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan setempat agar menjadi peserta yang didaftarkan dan iurannya dijamin Pemerintah Daerah (Pemda).

“Kalau peserta sudah lapor ke Dinas Sosial dan ternyata yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai PBI, tetapi ketersediaan anggaran Pemda setempat belum memadai, maka Dinas Sosial bisa mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial untuk menjadi peserta PBI pada periode selanjutnya,” jelas Bona. 

Sementara, jika peserta yang sudah tidak didaftarkan pemerintah tersebut sebetulnya mampu membayar sendiri iuran JKN-KIS untuk diri sendiri dan keluarganya, maka disarankan untuk segera mengalihkan jenis kepesertaannya ke segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dengan pilihan hak kelas rawat yang disesuaikan kemampuan peserta membayar iuran. 

“Peserta yang beralih ke segmen PBPU, kartunya bisa langsung aktif tanpa menunggu masa verifikasi pendaftaran 14 hari. Dengan catatan, pengalihan ke segmen PBPU tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sejak kepesertaannya sebagai PBI APBN dinonaktifkan,” kata Bona. 

Sementara itu, bagi peserta PBI baru atau pengganti, akan dicetakkan dan dikirimkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh BPJS Kesehatan. Selama peserta belum menerima kartu dan membutuhkan pelayanan kesehatan, maka ia bisa mendatangi fasilitas kesehatan setempat sesuai ketentuan dengan menunjukkan KTP elektronik atau KK. 

Sumber Vivacoid

ARB INdonesia, BANDA ACEH – Satu keluarga asal Aceh Tenggara, Aceh, mengalami dampak kerusuhan di Wamena, Papua. Rumah mereka dikepung sekelompok orang, kemudian dibakar. Kini mereka berada di Malang, Jawa Timur.

Kelima warga Desa Lawe Sigala Timur, Kecamatan Lawe Sigala Gala, Aceh Tenggara, Aceh, itu adalah Apner Gultom (33), seorang PNS di Diaspora Wamena; Friska Sitohang (30); berserta dua anak mereka, Natael Gultom (3,5) dan Nasya (8 bulan). Sementara satu orang lagi Trisesi Sitohang (26), adik Friska.

Friska berkisah, mereka sudah menetap di Wamena, Papua, sejak 2013. Saat terjadi kerusuhan di Wamena beberapa waktu lalu, dia bersama anggota keluarga yang lain bersembunyi di dalam rumah.

Tiba-tiba massa mengepung area tempat mereka tinggal. Di tengah ketakutan, mereka diselamatkan polisi yang tengah menggelar patroli.

“Kami bersembunyi di dalam rumah. Kami takut keluar, nantinya kami dibunuh, dibacok,” kata Friska dalam keterangan tertulis yang disampaikan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Aceh, Kamis (3/10/2019).

Sumber CNN INDONESIA

ARB INdonesia, JAKARTA — Lowongan CPNS 2019 mulai memasuki tahap finalisasi. Pemerintah akan membuka lowongan 197.111 posisi untuk pelaksanaan seleksi CPNS 2019.

Kabiro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) M Ridwan mengatakan total formasi sementara untuk CPNS 2019 adalah 197.111 posisi. Rinciannya adalah kementerian/lembaga (K/L) sebanyak 37.854 formasi dan untuk daerah sebanyak 159.257 formasi.

“Namun demikian perlu diketahui bahwa angka tersebut masih dalam tahap finalisasi hingga saat ini,” ujar Ridwan dalam siaran pers.

Ridwan menuturkan ada lima hal yang membuat formasi CPNS 2019 belum bisa difinalisasi walaupun proses pendaftaran dimulai bulan depan.

Pertama, kata dia, lowongan CPNS 2019 akan disesuaikan kembali dengan skema kabinet yang baru pascapelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Kedua, terdapat beberapa proses dalam rekrutmen CPNS dengan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dan tidak mungkin dipersingkat.

Ketiga, anggaran rekrutmen dan gaji CPNS 2019 pada sebagian Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D) kemungkinan telah dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas serta harus selesai dipertanggungjawabkan pada pertengahan Desember.

Keempat, sebanyak 541 K/L/D yang akan membuka formasi CPNS tahun 2019 harus melaksanakan training dan entry formasi pada sistem daring yang baru. Hal itu penting dilakuakn agar meminimalisasi kesalahan input yang berakibat fatal bagi calon peserta seperti yang terjadi di beberapa tempat pada CPNS 2018.

Kelima, pada akhir Desember beberapa wilayah di Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Maluku, NTT) akan libur lebih lama untuk melaksanakan perayaan Natal. Walhasil, proses rekrutmen tidak akan berjalan optimal di tempat-tempat tersebut.

Pemerintah akan mengumumkan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019, pada pekan keempat Oktober tahun ini.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2019 yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 25 September lalu. Proses pendaftarannya sendiri akan mulai dibuka pada November 2019.

“Proses Seleksi administrasi pada bulan Desember, dan seterusnya,” ujar Ridwan.

Ridwan mengimbau masyarakat yang tertarik menjadi CPNS agar terus memantau informasi resmi mengenai melalui kanal media sosial BKN, situs web www.bkn.go.id , dan situs web atau media sosial yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

“Rekrutmen CPNS dilakukan secara transparan dan akuntabel hanya melalui https://sscasn.bkn.go.id ,” ujarnya mengenai lowongan CPNS 2019.

Sumber CNN Indonesia

ARB INdonesia, PALEMBANG – Sejumlah benda bersejarah yang diduga berasal dari zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang ditemukan di lahan gambut bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan, tepatnya kawasan Pesisir Timur Sumatera.

Arkeolog Badan Arkeologi Sumatera Selatan Retno Purwanti mengatakan warga berbondong-bondong datang ke lokasi lahan bekas terbakar di Kecamatan Cengal, Tulung Selapan, dan Air Sugihan tersebut. Lahan gambut dalam yang terbakar menyebabkan banyak peninggalan masa lalu muncul ke permukaan. Beberapa benda peninggalan tersebut berupa perhiasan dan logam mulia.

“Ada barang yang bahannya emas, perhiasan kuno mata kucing berbentuk kalung buatan Mesir dan negara Indopasifik. Ada juga yang menemukan perhiasan kuno lainnya. Kalau dilihat dari ukiran dan bentuknya, emas itu buatan zaman Kedatuan Sriwijaya abad 9 hingga 14,” ujar Retno, Kamis (3/10).

Retno mengungkapkan di kawasan tersebut pun ditemukan artefak yang berasal dari kapal, seperti kemudi, papan, serta dayung. Adanya penemuan tersebut kemungkinan besar kawasan pesisir timur Sumatera dulu merupakan kawasan perdagangan atau pelabuhan besar Kerajaan Sriwijaya hingga Kesultanan Palembang.

Aktivitas warga mencari barang peninggalan masa lalu di wilayah bekas kebakaran lahan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2015 lalu saat karhutla paling parah terjadi di OKI. Pada penemuan sebelumnya, berdasarkan hasil penelitian, penemuan peninggalan paling tua ditemukan yang berasal dari abad ke-7 di kawasan Karang Agung.

Di Air Sugihan sendiri banyak ditemukan peninggalan kuno pada abad 9 hingga 12. Sementara di kawasan Cengal ditemukan peninggalan kuno dari abad ke-12 hingga masa Kesultanan Palembang Darussalam. Dari hasil penemuan tersebut, diduga ada pergeseran lokasi pusat perdagangan dari masa Sriwijaya ke Kesultanan Palembang.

Retno menjelaskan ditemukannya sungai-sungai tua di pesisir timur Sumatera, ditambah dengan temuan peninggalan tersebut, kemungkinan besar seluruh aktivitas perekonomian pada zaman itu dilakukan di atas air. Dengan semakin meluaskan kebakaran yang terjadi di lahan gambut, kemungkinan besar bakal muncul peninggalan-peninggalan lainnya.

Namun dirinya menyayangkan perburuan benda bersejarah oleh warga tanpa dilaporkan terlebih dahulu kepada Balai Arkeologi. Hal tersebut akan menyulitkan para peneliti untuk merangkai sejarah masa lampau di kawasan pesisir apabila peninggalan di sana tidak tersisa.

“Kebanyakan warga disuruh kolektor atau pemburu harta karun dari Lampung. Karena benda bersejarah di Lampung sudah habis, mereka geser ke Sumsel. Warga ditawari harga yang cukup tinggi apabila menemukan benda-benda bersejarah itu,” kata dia.

Sumber CNN Indonesia