Foto : Dody Ralibi

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan membuka secara resmi Festival Menongkah Tahun 2019, di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Merah, Sabtu (16/11).

“MENONGKAH adalah adalah suatu teknik masyarakat  Suku Duanu di Desa Tanjung Pasir dalam mencari KERANG di padang lumpur dengan menggunakan papan selancar”.

Festival tahunan ini turut dihadiri oleh Disparporabud, H Junaidi, Anggota DPRD Inhil, Hasanuddin, Fokopimda Inhil, Fokopimcam, Kepala desa dan jajaran Pemerintah Desa, serta tamu undangan dari Negara Malaysia dan Singapore.

Dalam sambutannya HM Wardan menyampaikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan terus memberikan perhatian pada kebudayaan Menongkah ini, dan terus berupaya menjadikannya sebagai salah satu wisata budaya yang menarik, sehingga nantinya  mampu mengangkat sektor pariwisata di Indragiri Hilir.

“Tradisi Menongkah ini merukapan tradisi leluhur masyarakat Suku Duanu, dan ini  merupakan even wisata Kabupaten Inhil dan telah menjadi kalender wisata Provinsi Riau,”

Selain itu, HM Wardan juga menyampaikan bahwa pada tahun 2018 lalu, Budaya Menongkah yang dilakukan oleh Suku Duanu ini pernah mendapat penghargaan dari Musium Rekor Indonesia (MURI), dengan kategori Menongkah massal yang melibatkan lebih dari 500 peserta, dan mandi lumpur dengan peserta terbanyak pada Agustus 2016 lalu.

” Prestasi Itu hendaknya terus kita pertahankan dan ditingkatkan, karena festival menongkah ini merupakan sebuah kegiatan budaya tradisional daerah untuk mendukung khazanah budaya bangsa  sebagai ikon budaya Kabupaten Inhil, Provinsi Riau,” tutur Bupati Inhil, HM Wardan.

Lebih lanjut, HM Wardan juga mengatakan tujuan lain dari festival Menongkah ini guna untuk menjaga eksistensi budaya tradisional masyarakat Suku Duanu agar tidak  punah kelestariannya.

Untuk diketahui, pada pergelaran Festival ini, berbagai perlombaan juga dilaksanakan seperti perlombaan Menongkah, Merampah dan Lompat Lumpur.

(Arbain)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Menjelang pembukaan Festival ‘Menongkah‘ tahun 2019 di Pantai Bidari Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, masyarakat terlihat sudah memadati lokasi tempat festival Menongkah akan diselenggarakan,Sabtu (16/11).

Dari pantauan langsung dilokasi terlihat kursi tamu yang disediakan panitia tidak mampu menampung dari banyaknya masyarakat yang datang untuk menyaksikan pembukaan Festival tersebut.

Terlihat masyarakat juga memenuhi  teras-teras rumah yang ada disekitar lokasi pembukaan festival, bahkan sampai memenuhi teras Masjid.

“MENONGKAH adalah adalah suatu teknik Masyarakat suku Duanu di Desa Tanjung Pasir dalam mencari KERANG di padang lumpur dengan menggunakan papan seluncur”.

ARB

Ilustrasi serikat pekerja Pertamina. (CNNIndonesia/Hesti Rika Pratiwi).

ARB INdonesia, JAKARTA – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak penempatan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di kursi direksi maupun komisaris PT Pertamina (Persero).

Presiden FSPPB Arie Gumilar mengaku khawatir dengan sikap Ahok yang kerap membuat kegaduhan dan keributan, yang berujung pada bisnis dan pelayanan Pertamina ke depan. Bisnis dan pelayanan yang dimaksud adalah menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke seluruh daerah di Indonesia.

“Semua tahu bagaimana rekam jejak, sikap, dan perilaku yang bersangkutan (Ahok) yang selalu membuat keributan dan kegaduhan dimana-mana. Bahkan seringkali berkata kotor,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (16/11).

Pertamina, sambung Arie, adalah salah satu BUMN strategis yang wajib menyediakan serta memastikan pasokan BBM cukup di seluruh daerah. Jika bisnis terganggu karena sikap pemimpinnya yang ‘doyan’ membuat keributan, maka akan menjadi masalah untuk jangka panjang.

“(Memastikan pasokan BBM di seluruh negeri) Itu tidak mudah, pertamina harus bisa fokus dan penuh dengan konsentrasi tinggi,” terang dia.

Sekadar mengingatkan, serikat pekerja Pertamina juga pernah menolak Nicke Widyawati sebelum dilantik sebagai direktur utama definitif. Alasannya, Nicke orang luar Pertamina. Nicke sendiri berkarier di PT PLN (Persero) sebelum ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Pertamina.

Jauh sebelum itu, serikat pekerja Pertamina juga pernah mempertanyakan keputusan pemerintah yang menunjuk Dwi Soetjipto sebagai direktur utama perusahaan pada 2014 lalu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan justru membela Ahok. Menurutnya, penolakan serikat pekerja perlu dipertanyakan karena Ahok dipandangnya sebagai sosok yang baik dan mumpuni mengembangkan bisnis di BUMN, termasuk Pertamina.

“(Ahok) orang baik, mau bikin lurus bersih ya, ya masa (perusahaan) tidak mau dibersihin,” ucapnya.

Ahok senter bakal dijadikan bos BUMN usai bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (13/11) kemarin. Usai pertemuan, Ahok menyatakan diminta Erick untuk ikut mengurusi BUMN.

Erick mengatakan sosok Ahok dilirik pemerintah karena memiliki latar belakang dan karakter pendobrak yang dimilikinya. Karakter tersebut merupakan sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin BUMN pada saat ini.

“BUMN 142 perusahaan, kami perlu figur-figur yang bisa mendobrak, tidak mungkin 142 BUMN dipegang satu orang. Kami harapkan ada perwakilan perwakilan yang memang punya rekam jejak pendobrak,” pungkas Erick.

Sumber CNNIndonesia.com
https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20191116100303-92-448876/serikat-pekerja-tolak-ahok-pimpin-pertamina

ARB Indonesia, TEMBILAHAN – Kabar gembira, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Republik Indonesia tahun anggaran 2019 ini, kembali memberikan kesempatan bagi para pemuda Indonesia untuk mengabdi sebagai TNI AD.

Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Imir Faisal mengungkapkan, untuk penerimaan tahun ini Kodim 0314/Inhil mendapat kuota 48 orang.

“Tahun sebelumnya kuota penerimaan per wilayah tidak ditentukan sementara tahun ini wilayah kodim 0314/Inhil mengusulkan sesuai kebutuhan, dan mendapat kuota 48 orang,” ungkap Dandim Inhil Letkol Inf Imir Faisal melalui Pasi Ops Kapten Inf Tarmizi

Masih kata Kapten Inf Tarmizi bagi para pemuda di Kabupaten Inhil yang berminat untuk bergabung ke TNI AD bisa langsung mendaftarkan diri, baik itu melalui Bhabinsa atau Koramil di setiap Kecamatan yang ada di Inhil atau langsung ke Kantor Kodim 0314/Inhil batas akhir waktu pendaftarannya hari ini.

“Pelaksanaan kegiatan seleksi dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 16-17 nopember 2019 di makorem 031/Wb dan kita himbau kepada para pemuda Inhil mari kita manfaatkan peluang ini untuk menjadi prajurit TNI AD,” ujarnya.

Bagi yang berminat atau ingin mendaftarkan diri dengan persyaratan administrasi Calon Tamtama prajurit karir Gelombang tahun anggaran 2019 diantaranya:

1. Ijazah SD,SMP, SMA/SMK/MA.
2. SKHUN/NEM SD, SMP, SMA/SMK/MA.
3. Akte Kelahiran.
4. Kartu Keluarga (KK).
5. KTP Calon, KTP Orangtua/Wali.
6. Kartu BPJS.
7. SKCK dari Polres sesuai alamat/domisili.
8. Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah sakit pemerintah setempat.
   9.Surat keterangan bhabinsa mengetahui lurah setempat.
9.  Printout daftar online.
10. Paspoto 4×6, 6 lembar hitam putih.
11.  Map warna merah 3 Lembar.
12. Untuk batas umur maksimal 22 tahun dan tinggi badan minimal 163 sentimeter.

“Untuk semua persyaratan administrasi difotokopi masing-masing 13 lembar dan dilegalisir. Pada saat mendaftar, semua persyaratan administrasi yang asli dibawa dan fotokopi yang dilegalisir masing-masing rangkap satu,” ujarnya.

“Apabila orangtua telah meninggal, lampirkan Kurat  Keterangan Kematian atau Akte Kematian, fotokopi KTP calon dan KTP orangtua jadi satu lembar. Apabila terjadi gangguan daftar online segera si calon diarahkan ke Ajenrem,” paparnya.

Dandim 0314/Inhil menambahkan, apabila calon sudah terdata di masing-masing Kodim, secepatnya akan diarahkan untuk validasi atau daftar ulang ke Ajenrem 031/WB guna melengkapi administrasi yang lainnya.

“Sekali lagi kita mengajak pemuda untuk memanfaatkan peluang ini, tetap ikuti aturan yang sudah diatur oleh panitia penerimaan,” pungkasnya seraya menyampaikan, masuk tentara tanpa dipungut biaya. (arb)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kwartir Cabang(kwarcab) Indragiri Hilir (Inhil) kembali mengadakan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Satgas Pramuka Peduli (PP) penanggulangan bencana angkatan II 12 sampai 17 November 2019, yang di ikuti oleh peserta dari utusan Kwartir ranting(kwaran) yang ada di Inhil.

Dalam kegiatan ini peserta di berikan pelatihan dasar simulasi penaggulangan kebakaran hutan dan lahan (karlahut) oleh Instruktur yang kompeten dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Inhil, simulasi penanggulangan kebakaran pemukiman warga oleh instruktur dari Dinas Pemadam Kebakaran Inhil.

Selain itu Diklat satgas PP juga memberikan bekal pengetahuan peran pramuka dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, peran pramuka dalam membantu rekayasa lalu lintas ketika terjadi bencana yang dalam hal ini di hadirkan pemateri dari Polres Inhil.
Serta peserta juga di berikan bekal pengetahuan tentang peran pramuka dalam Bela Negara oleh pemateri dari Kodim 0314 Inhil.

Selaku Ka. Kwarcab Inhil, Junaidy Ismail mengatakan Diklat pramuka peduli ini merupakan agenda rutin Kwarcab Inhil yang diadakan setiap tahun, dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan minat perserta didik dan pembina pramuka dalam mejaga dan melestarikan alam sekitar di tempat mereka berada.

“Diklat kali ini yang kedua kalinya, dimulai pada tanggal 11 Nopember dan akan berakhir pada 17 Nopember 2019, yang semua kegiatan berlangsung di Graha Pramuka Kwarcab Inhil jalan Sobrantas Tembilahan” ujar Junaidy Ismail selaku Ka. Kwarcab Inhil.

Selain itu, Junaidy Ismail juga mengatakan, Kegiatan Satgas Pramuka Peduli ini di ikuti oleh peserta yang berasal dari Kwartir Ranting (kwaran) di jajaran Kwarcab Inhil, yang mana setiap Kwaran mengutus 5 orang peserta yang terdiri dari 4 orang peserta didik pa/pi dan 1 orang pembina.

“Kita harapkan diklat yang kita adakan ini dapat diadakan juga di Kwaran setelah para peserta tersebut kembali ke daerah mereka masing-masing dan ilmu yang mereka dapatkan dapat membantu masyarakat dalam penanganan Karlahut yang terjadi dimanapun itu di wilayah tempat mereka berada” imbuh Junaidy Ismail. (Arb)

Foto Tribunnews.com/Irwan Rismawan

Putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu (ketiga kanan) bersama suaminya Bobby Nasution (ketiga kiri) disaksikan Presiden Joko Widodo (kiri), Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kiri), dan Orng tua Bobby Nasution, Ade Hanifah Siregar (kedua kanan) menunjukkan buku nikah di tempat pelaminan seusai prosesi akad nikah di Gedung Graha Saba, Solo, Jawa Tengah, Rabu (8/11/2017). Prosesi pernikahan putri Presiden Joko Widodo Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution berlangsung khidmat. 

ARB INdonesia, JAKARTA – Mulai tahun 2020 ada aturan baru terkait syarat menikah yang tak bisa hanya modal cinta.

Aturan baru di era Jokowi – Maruf Amin adalah sertifikasi perkawinan atau pernikahan.

Program sertifikasi perkawinan ini sendiri bakal dicanangkan oleh Kemenrterian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dn Kebudayaan (PMK).

Program ini sendiri diperuntukkan bagi pasangan yang akan menikah.

Dilansir dari Tribun Timur, mereka yang akan menikah diwajibkan mengikuti kelas atau bimbingan pra nikah untuk mendapatkan sertifikat yang dijadikan sebagai syarat perkawinan.

“Jadi sebetulnya setiap siapapun yang memasuki perkawinan mestinya mendapatkan semacam upgrading tentang bagaimana menjadi pasangan berkeluarga,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy, Rabu (13/11/2019).

Muhadjir Effendy menjelaskan jika sertifikasi ini penting untuk bekal pasangan yang hendak menikah.

Sebab, melalui kelas bimbingan sertifikasi, calon suami istri akan dibekali pengetahuan seputar kesehatan alat reproduksi.

Termasuk penyakit-penyakit berbahaya yang mungkin terjadi pada pasangan suami istri, hingga masalah stunting pada anak.

“Untuk memastikan bahwa dia memang sudah cukup menguasai bidang-bidang pengetahuan yang harus dimiliki itu harus diberikan sertifikat,” ujar Muhadjir Effendy.

Kelas bimbingan untuk setiap calon suami istri hingga akhirnya mendapatkan sertifikat ini yakni selama tiga bulan.

Dalam melaksanakan program ini, kemenko PMK akan menggandeng Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Pihak Kementerian Kesehatan akan menjadi pihak yang memberi informasi terkait kesehatan dan penyakit.

Sementara Kementerian Agama akan mengurus hal yang berkaitan dengan urusan pernikahan.

“Nanti akan saya bicarakan dengan Menteri Agama dan Menteri Kesehatan. Karena titik awalnya harus dari situ. Karena kalau sudah cacat lahir, cacat dalam kandungan, nanti untuk intervensi berikutnya itu tidak bisa melahirkan generasi anak yang betul-betul normal,” kata dia.

Menurut Muhadjir Effendy, sertifikasi ini merupakan sebuah sistem upgrading atau olah pengetahuan dan wawasan terkait kehidupan pernikahan.

Utamanya tentang bagaimana menjadi pasangan berkeluarga dan juga berkaitan dengan sistem reproduksi.

“Mereka kan akan melahirkan anak yang akan menentukan masa depan bangsa ini. Di situ lah informasi penyakit-penyakit yang berbahaya untuk anak, termasuk stunting segala itu harus diberikan,” kata Muhadjir Effendy.

Tak hanya sertifikasi perkawinan, Kementerian Koordinator PMK juga berencana membuat bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Kemenko PMK Ghafur Darmaputra yang merupakan Deputi VI Bidang kordinator Perlindungan Perempuan dan Anak menyebutkan semua informasi akan dimuat dalam satu website.

“Informasi mengenai apa sih yang harus dipersiapkan oleh para pengantin, dimasukkan ke dalam satu website yang berisi semua,” kata Ghafur Darmaputra di sela kunjungannya mendampingi Menko PMK Muhadjir Effendy di Malang, Jumat (8/11/2019).

Website bimbingan online perkawinan tersebut akan memuat seluruh panduan pernikahan yang disediakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Jadi kalau orang akses ke website itu, mereka bisa tahu bahkan info yang seperti bagaimana mencegah pornografi segala macam dari Kominfo itu ada di sana. Jadi integrated data jadi one stop apa saja yang mau diketahui ada di sana,” kata dia.

Ghafur Darmaputra mengatakan, rencana dibuatnya bimbingan perkawinan online itu sudah dikoordinasikan sejak tahun lalu.

Mulai dari persiapan konten hingga menu-menu seperti live chat yang bisa digunakan langsung oleh masyarakat untuk mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin.

“Jadi bukan umur yang kita lihat itu, tapi kesiapan untuk menjadi ayah dan ibu,” kata dia.

Diketahui saat ini dalam revisi UU Perkawinan usia pernikahan perempuan dan laki-laki telah dinaikkan menjadi sama-sama 19 tahun.

Semula, usia pernikahan perempuan adalah 16 tahun, sementara laki-laki 19 tahun.

Saat ini, proses pembuatan bimbingan online tersebut sudah dalam finalisasi konten sebelum konten dan operatornya jadi dari masing-masing kementerian dan lembaga terkait.

Rencananya website tersebut akan diluncurkan pada tahun 2020 mendatang dan difokuskan untuk persiapan sebelum dan ketika menikah.

Sumber Tribunnewswiki.com

https://www.tribunnewswiki.com/2019/11/14/aturan-baru-menikah-di-era-jokowi-maruf-amin-mulai-2020-syarat-nikah-tak-bisa-hanya-modal-cinta