Foto : Waketum PKB Jazilul Fawaid (Foto: Gibran Maulana Ibrahim/detikcom)

ARB INdonesia, JAKARTA – Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengibaratkan sinyal bergabungnya Gerindra ke koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebagai ‘makmum masbuk’ dalam salat. Waketum PKB Jazilul Fawaid menjelaskan maksud pernyataan Cak Imin.

“Istilah makmum masbuk itu jemaah yang datangnya belakangan. Kalau datang belakangan, ya mestinya masa duduknya di depan?” kata Jazilul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

“Kedua, kalau makmum masbuk itu mengulang sesuatu yang tidak dikerjakan oleh yang dia terlambat, diulang. Ditanya komitmennya dulu,” imbuh dia.

Saat ditanya soal kaitannya dengan kursi menteri, Jazilul mengatakan mereka yang datang terlambat mesti dapat jatah belakangan. Dia pun yakin Jokowi bakal mempertimbangkan kerja keras partai-partai koalisi yang ikut dalam pemenangan Pilpres 2019.

“Kalau dianalogikan dengan makmum masbuk ya seperti itu. Yang datang belakangan ya dapat jatah belakangan,” tuturnya.

Sumber Detik. com

Gedung Kura-kura Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono)

ARB INdonesia, JAKARTA – Direktorat Lalu Lintas Polda Merto Jaya tidak melakukan penutupan jalan di sekitar Gedung DPR/MPR pada Selasa (14/10) hari ini.

Sebelumnya, kemarin Ditlantas Polda Metro Jaya menutup jalan Gatot Soebroto arah Slipi yang berada di depan kompleks parlemen, Jakarta Pusat. Penutupan juga dilakukan terhadap jalanan di sekeliling Istana Kepresidenan Jakarta. Itu dilakukan sebagai langkah antisipasi terjadinya aksi massa seperti pada jelang akhir September lalu.

Kasubditgakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP M Nasir mengatakan penutupan jalan tersebut bersifat situasional tergantung pada kondisi di lapangan.

“Sampai saat ini belum ditutup, situasional saja,” kata Nasir saat dikonfirmasi, Selasa (15/10).

Nasir menyampaikan penutupan jalan baru akan dilakukan bila pihaknya menemukan potensi ada kondisi rawan di lapangan.

“(Jalan akan ditutup) bila ada kondisi yang rawa terhadap lalu lintas,” ujarnya.

Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono menegaskan pihaknya tak akan mengeluarkan surat izin bagi masyarakat yang hendak melakukan demonstrasi. Hal itu akan dilakukan pada Selasa (15/10) hingga prosesi pelantikan presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2019.

“Apabila ada yang sampaikan surat pemberitahuan tentang akan diadakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan. Mulai besok sudah diberlakukan sampai iya [tanggal 20 Oktober],” kata Gatot di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).

“Setelah itu kan aspirasi boleh disampaikan. Jadi ini diskresi [kebebasan mengambil keputusan atas situasi yang dihadapi] kita,” tambah Gatot.

Lebih lanjut, Gatot menyatakan langkah itu diperlukan agar prosesi pelantikan presiden-wakil presiden periode 2019-2014 pada 20 Oktober nanti berlangsung kondusif dan khidmat.

Terlebih lagi, kata dia, beberapa kepala negara dan duta besar negara sahabat akan menghadiri prosesi pelantikan tersebut.

“Kita hormati itu agar bangsa kita dikenal bangsa berada dan santun karena dilihat dunia,” ujar Gatot.

Sumber CNNIndonesia. com

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (MANDEL NGAN / AFP)

ARB INdonesia, AMERIKA SERIKAT – Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper, berjanji akan bekerja sama dalam membantu penyelidikan dalam proses pemakzulan Presiden Donal Trump yang tengah dilakukan Kongres. Diduga hal ini berkaitan dengan sikap Trump yang sempat menahan bantuan militer untuk Ukraina yang dianggap sebagai upaya memeras Presiden Volodymyr Zelensky.

Esper menuturkan kementerian yang dia pimpin sebisa mungkin memenuhi panggilan untuk bersaksi menyusul permintaan fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan AS.

“Kami akan melakukan segala hal yang kami bisa untuk bekerja sama dengan Kongres,” kata Esper dalam wawancaranya dengan CBS pada Minggu (13/9).

Meski begitu, Esper menuturkan bahwa Gedung Putih dan Trump memiliki kewenangan untuk membatasi dokumen-dokumen mana saja yang boleh dibuka untuk penyelidikan.

“Saya tidak tahu status dokumen tersebut. Saya tidak tahu batasan atau larangan yang mereka (Gedung Putih) punya secara internal. Gedung Putih memiliki kewenangan dalam merilis dokumen juga,” kata Esper seperti dilansir AFP.

Pernyataan Esper muncul beberapa hari setelah Gedung Putih menolak untuk bekerja sama dengan Kongres dalam penyelidikan pemakzulan Trump.

Gedung Putih menyebut proses pemakzulan yang tengah berlangsung merupakan tindakan partisan, tidak sah, dan di luar konstitusi.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan AS, Nancy Pelosi, menuding Gedung Putih bertindak melawan hukum dengan menyembunyikan fakta dengan menolak bekerja sama.

Penyelidikan pemakzulan Trump dibuka setelah sang presiden terindikasi menyalahgunakan wewenang untuk menekan Zelensky supaya melakukan penyelidikan terhadap anak Joe Biden, Hunter.

Biden merupakan bakal calon presiden dari Partai Demokrat, rival Trump di pemilu mendatang.

Trump dituduh menekan Zelensky dengan cara menahan bantuan militer AS. Melalui beberapa kali komunikasi telepon, Trump meminta Zelensky untuk menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan Hunter Biden, yang merupakan anggota komisaris perusahaan energi Ukraina, Burisma.

Kasus dugaan korupsi itu diduga dibuat-buat lantaran Trump tidak memiliki bukti awal.

Dalam salah satu transkrip percakapan telepon kedua presiden yang diungkap Gedung Putih, Trump terdengar mendiskusikan penangguhan bantuan militer AS ke Ukraina. Trump juga terdengar meminta Zelensky untuk membuka penyelidikan terhadap Hunter Biden.

Ketika ditanya apakah Trump pernah menjelaskan alasan AS menangguhkan bantuan militer ke Ukraina, Esper menjawab “saya tidak bisa menjelaskan hal ini kepada Anda.”

Sumber CNNIndonesia. com

ARB INdonesia, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan telah menggodok pemberian sanksi kepada masyarakat penunggak iuran BPJS. Salah satu aturan yaitu tidak dapat memperpanjang dan bikin baru Surat Izian Mengemudi (SIM).

Pemberian sanksi ini telah dibicarakan dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Dikabarkan akan dibuat inpres (Instruksi Presiden) melalui Menko PMK.

“Jadi masih dalam proses dipimpin Kemenko PMK,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Maruf saat dikonfirmasi, Senin (14/10).

Dijelaskan Anas bahwa banyak penunggak iuran pada segmen mandiri, misalnya tahun lalu dari target 60 persen seperti ketentuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang tercapai hanya 53,72 persen.

Menurut Anas, sanski tersebut diberlakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya. Dengan aturan tersebut diharapkan sanksi tidak perlu melalui hukum pidana.

Sementara segmen di luar mandiri, BPJS sebelumnya telah membuat penegakan hukum kepada siapapun yang tidak membayar iuran.

“Segmen peserta mandiri selama ini belum ada law enforcement (penegakan hukum), sehingga peserta yang aktif membayar di segmen ini paling rendah,” ujar Iqbal yang belum bisa menjelaskan kapan aturan ini berlaku untuk masyarakat.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Regident) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigadir Jenderal Halim Pagarra mengamini aturan tersebut. Menurut Halim payung hukumnya sedang dibahas oleh pemerintah dan kepolisian.

“Masih dalam proses pembahasan bersama ya,” kata Halim.

Selain SIM, Halim menambahkan poin lain yang dibahas jika tidak membayar iuran BPJS, masyarakat juga tidak bisa mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

“Salah satunya BPJS menginginkan agar salah satu persyaratan pembuatan SIM dan STNK adalah telah melaksanakan pembayaran BPJS,” tutup Halim.

Sumber CNN Indonesia

ARB INdonesia, JAKARTA – Ketum Partai NasDem Surya Paloh mengaku tidak membahas kursi menteri kabinet saat menerima Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Paloh menyebut, pembahasan lebih kepada persoalan bangsa.

“Kalau permasalahan apakah ada membicarakan masalah menteri kabinet. Mau jawaban yang jujur kan? Sejujurnya saya harus katakan nggak ada, sama sekali nggak ada,” kata Paloh seusai menerima Prabowo di kediamannya di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Minggu (13/10/2019).

Paloh mengatakan, dirinya bersama Prabowo menginginkan kemajuan bangsa. Paloh mengaku memiliki titik persamaan soal ini dengan Prabowo.

“Malam ini pun saya harus katakan, dengan segala kekurangan kami berdua, kami mau negeri ini maju, kami mau persahabatan yang pernah dan ada pada diri kami ini merupakan modal besar untuk membangun kehidupan bangsa, ini harapan kami,” ujar Paloh.

Saat ini, Gerindra dirumorkan akan merapat ke koalisi Jokowi usai Prabowo kalah di Pilpres 2019. Prabowo sempat bertemu dengan Jokowi hingga Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya. Mengenai peluang masuk koalisi Jokowi, Prabowo menjawab akan mendukung selama semuanya mengedepankan kepentingan bangsa.

“Saya sudah katakan berkali-kali bahwa kita mengutamakan kepentingan nasional, apa saja yang bisa memperkuat, mendukung Indonesia, kepentingan Indonesia yang baik untuk rakyat, kita akan dukung,” kata Prabowo.

Sumber detikcom

ARB INdonesia, KESEHATAN – Saat tidur, sebagian wanita memilih untuk mengenakan bra karena disebut bisa membuat payudara melorot. Namun, ada juga yang menganggap tidur mengenakan bra justru tak baik untuk kesehatan, selain soal kenyamanan.

Jadi apakah tidur mengenakan bra bisa bermanfaat bagi kesehatan dan berpengaruh pada bentuk atau kekencangan payudara? Apakah kita sebaiknya tidur mengenakan bra, atau tidak?

“Payudara yang melorot merupakan fakta yang tak bisa ditolak pada wanita semakin ia bertambah umur. Itu disebabkan jaringan ikat penyokong payudara kehilangan kelenturannya seiring waktu,” jawab Dr Seth Rankin, pemilik London Doctors Clinic, dikutip dari Cosmopolitan.

Tentu ada banyak faktor yang bisa berkontribusi menyebabkan payudara melorot, lanjutnya. Yakni termasuk kehamilan, menyusui, genetik, merokok, penurunan atau kenaikan bobot drastis, dan mungkin juga aktivitas dengan intensitas tinggi.

Ia menyebut cukup sulit untuk mengukur apa dampak mengenakan bra saat tidur, karena banyak faktor lain yang lebih memiliki dampak signifikan. Tapi ia menegaskan bahwa belum tentu mengenakan bra tidak berdampak pada melorotnya payudara.

“Coba kita lihat dari sudut pandang sains. Payudara melorot ke bawah disebabkan oleh tarikan gravitasi pada massa yang ada di payudaramu. Maka dari itu mereka yang memiliki payudara besar akan lebih mudah melorot, karena banyaknya lemak dalam jaringan yang akan tertarik gravitasi,” terangnya.

Kemudian ia mengatakan, saat kita berbaring, efek gravitasi mendorong jaringan payudara kembali ke dada, bukan lagi ke bawah ke arah kaki. Sehingga mengenakan bra sebenarnya tidak berdampak-dampak amat, karena payudara secara alamiah akan terdorong kembali ke dada.

Berdasarkan logika gravitasi ini, memakai bra atau tidak dalam posisi berbaring yang lama mungkin bisa mencegah cepatnya payudara melorot. Sayangnya, untuk bisa mencapai hal ini kita membutuhkan waktu berbaring lebih dari 20 jam per hari.

Di sisi lain, mengenakan bra yang mengikat daerah dada juga bisa menyebabkan kulit untuk pulih dan menyebabkan ‘bekas’ pada kulit karena penggunaan bra yang kencang. Di area dada banyak melintang otot, pembuluh darah, jaringan limfe hingga saraf. Oleh karena itu jika bra terlalu kencang, bisa saja membatasi suplai darah ke payudara dan area sekitarnya.

“Sama seperti sistem limfe, bra yang kencang bisa membatasi aliran limfe ke banyak kelenjar limfe di sekitar payudara dan ketiak, mengganggu fungsi vital sistem tubuh untuk membuang racun,” jelasnya lagi.

Oleh karena itu, ia menyarankan untuk melepaskan payudara apabila ingin tidur. Dan tak perlu khawatir payudaramu akan melorot karenanya.

Sumber detikcom