Turki Tolak Proposal AS Soal Dialog Dengan Kurdi

Foto : Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menolak proposal Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata dengan Kurdi Suriah. Foto/Reuters.

ARB INdonesia, ANKARA – Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menolak proposal Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata dengan Kurdi Suriah. Tetapi, Erdogan mengatakan dia setuju untuk terus berdialog dengan Washington.

Erdogan mengataka, Trump mengusulkan untuk menengahi gencatan senjata antara Turki dan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) di Suriah dan memutuskan untuk mengirim delegasi ke Ankara untuk menindaklanjuti tawaran ini. Delegasi tersebut, papar Erdogan, akan dipimpin oleh Wakil Presiden AS, Mike Pence.

“Saya mengatakan kepada Trump bahwa kami tidak akan mendeklarasikan gencatan senjata terlebih dahulu sebelum membahas masalah lain, kami akan membuat kesepakatan lain terlebih dahulu, kemudian kami akan berbicara tentang gencatan senjata,” ucap Erdogan, seperti dilansir Xinhua pada Rabu (16/10/2019).

Sebelumnya, Erdogan mengatakan, Turki tidak khawatir tentang sanksi AS yang diberlakukan sehubungan dengan operasi di Suriah utara. Dia lalu menegaskan, Ankara akan terus melanjutkan operasi militer sampai tujuannya tercapai.

“Sampai operasi mencapai semua tujuan yang ditetapkan, itu akan berlanjut. Tujuan kami jelas, kami tidak khawatir tentang sanksi AS. Tujuan kami adalah untuk menghilangkan teroris dalam jarak 32 kilometer dari perbatasan. Kami memegang berbicara dengan AS dan Rusia untuk koordinasi lapangan,” kata Erdogan.

Sumber SINDONEWS. COM




Turki Suruh Kurdi Keluar dari Timur Laut Suriah Malam Ini

Foto : Turki menyuruh Kurdi untuk keluar dari Suriah timur laut malam ini. Foto/Istimewa

ARB INdonesia, ANKARA – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kepada para pejuang Kurdi harus meninggalkan daerah perbatasan di timur laut Suriah mulai malam ini. Jika itu dilakukan, Turki akan menghentikan serangan militernya.

Pernyataan itu dilontarkan Erdogan di Parlemen Turki di tengah tekanan baginya untuk menyerukan gencatan senjata dan menghentikan serangannya ke Suriah, seperti dikutip dari Miami Herald, Rabu (16/10/2019).

Erdogan menegaskan bahwa Turki tidak akan tunduk pada tekanan dan akan terus maju dengan operasi militernya sampai pasukan Turki masuk hingga sekitar 30 atau 35 kilometer di dalam wilayah Suriah.

Dia juga meminta dunia untuk mendukung pertempuran Turki melawan kelompok-kelompok Kurdi yang dianggapnya sebagai “teroris” untuk kaitan dengan pemberontakan di dalam perbatasannya sendiri.

Operasi militer Turki yang telah memasuki hari kedelapan dimulai pada hari Rabu setelah Presiden AS Donald Trump menarik beberapa pasukan yang telah mendukung pasukan Kurdi dalam perang melawan Negara Islam (IS atau ISIS).

Selain membuka jalan untuk serangan militer Turki, penarikan pasukan AS membuat Washington cuci tangan dari perang yang tanpa akhir tersebut. Penarikan itu juga menjadi semacam kemenangan bagi Presiden Suriah Bashar al-Assad dan aliansinya Rusia serta Iran.

Pengerahan pasukan Suriah di wilayah Kurdi menjadi kemenangan bagi Assad dan Rusia, serta memberi basis lebih luas di wilayah Suriah selama delapan tahun perang.

AS akhir pekan lalu menyatakan menarik seluruh pasukan 1.000 tentara dari Suriah utara. Kurdi pun mengambil langkah dengan membentuk aliansi baru dengan pemerintahan Assad dengan mengundang tentara Suriah ke wilayah Kurdi untuk membantu Kurdi melawan serangan militer Turki.

Sumber SINDONEWS. COM




DPR AS Hukum China dengan UU Terkait Hong Kong dan Huawei

Foto : Pengunjuk rasa menggelar aksi di Hong Kong pada 14 Oktober. Foto/REUTERS/Umit Bektas

ARB INdonesia, WASHINGTON – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) mengesahkan empat Undang-undang (UU) untuk menghukum China. Tiga UU terkait unjuk rasa di Hong Kong dan satu UU terkait ekstradisi eksekutif perusahaan telekomunikasi China Huawei.

Empat UU itu disahkan melalui voting tertutup saat para anggota Kongres dari Partai Demokrat dan Partai Republik ingin mengambil sikap agresif terhadap China dan mendukung unjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong yang telah berlangsung empat bulan.

Langkah ini dilakukan saat Gedung Putih terlibat perundingan rumit dengan Beijing untuk menyelesaikan masalah perang dagang. Salah satu UU itu adalah UU Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Hong Kong yang mengharuskan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS melakukan sertifikasi setiap tahun untuk memastikan Hong Kong mempertahankan otonomi sebagai pusat keuangan global.

UU kedua adalah UU Proteksi Hong Kong yang akan melarang ekspor komersial peralatan militer dan pengontrol massa yang digunakan kepolisian Hong Kong terhadap para demonstran.

Senat belum menjadwalkan voting untuk legislasi itu. Semua UU itu harus dikirim ke Gedung Putih untuk disahkan menjadi UU atau diveto untuk ditolak. Meski demikian, ajudan Komite Hubungan Luar Negeri AS menyatakan voting terkait Hong Kong akan digelar dalam beberapa pekan mendatang.

UU ketiga yang disahkan DPR adalah resolusi tak mengikat yang mengakui hubungan Hong Kong dengan AS, mengecam intervensi China dalam masalah Hong Kong dan mendukung hak warga kota itu untuk berunjuk rasa.

Pemerintah Hong Kong menyesalkan pengesahan legislasi itu dan menegaskan kembali parlemen asing tidak boleh intervensi pada masalah internal kota itu.

UU keempat adalah resolusi tak mengikat yang mendukung Kanada atas langkahnya terkait permintaan AS untuk ekstradisi Meng Wanzhou, chief financial officer (CFO) raksasa telekomunikasi China Huawei Technologies Co Ltd yang ditahan di Kanada pada Desember. AS menuduh Meng melakukan penipuan perbankan dan berbisnis dengan Iran yang mendapat sanksi AS. Meng menyangkal tuduhan itu.

Sumber SINDONEWS. COM




INFOGRAFIS: Palapa Ring, Jalan Panjang Cita-cita 2 Dekade

ARB INdonesia, JAKARTA – Proyek Palapa Ring akhirnya rampung. Proyek yang bercita-cita menghubungkan wilayah Indonesia ini punya cerita panjang sejak 22 tahun yang lalu.

Sumber CNN Indonesia




Ekonomi Global Tak Pasti, Nilai Ekspor RI ke China Merosot

Foto : Ilustrasi peti kemas. (CNN Indonesia/Andry Novelino).

ARB INdonesia, JAKARTA – Kinerja ekspor nonmigas Indonesia ke China mengalami penurunan pada September 2019, meski masih tetap menjadi negara tujuan ekspor terbesar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor nonmigas ke China pada periode Januari-September 2019 tercatat sebesar US$18,35 miliar. Angka itu menurun dari nilai ekspor periode yang sama tahun sebelumnya US$18,53 miliar.

Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto menyebutkan perekonomian global sedang mengalami ketidakpastian dan hal itu berpengaruh pada kondisi ekonomi Indonesia.

“Kita dihadapkan dengan negara tujuan utama ekspor seperti China, AS, dan Jepang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, sehingga permintaan berkurang. ditambah harga komoditas yang terus berfluktuasi,” papar Suhariyanto, Selasa (15/10).

Secara total, ekspor Indonesia ke China menurun. Penyusutan ekspor juga menyebar hampir ke seluruh negara tujuan.

Komoditas utama yang diekspor ke China pada periode tersebut adalah batubara, minyak kelapa sawit, dan lignit.

Berdasarkan pangsa pasar periode Januari-September 2019, nilai ekspor nonmigas China tercatat masih paling tinggi dibanding negara-negara lain, yakni dengan porsi 15,99 persen dari total ekspor Indonesia. Berada di urutan kedua ialah Amerika Serikat (AS) sebesar US$13 miliar (11,3 persen), dan Jepang di peringkat ketiga dengan nilai ekspor US$10,23 miliar (8,92 persen).

Selanjutnya, India US$8,46 miliar (7,38 persen), Singapura US$6,9 miliar (6,02 persen), Malaysia US$5,6 miliar (4,9 persen), Korea Selatan US$4,6 miliar (4 persen), Thailand US$4,1 miliar (3,6 persen), Taiwan US$2,9 miliar (2,52 persen), dan Belanda US$2,2 miliar (1,97 persen).

Dalam perhitungan bulanan, ekspor nonmigas Indonesia ke China pada September 2019 tercatat sebesar US$2,4 miliar. Sedangkan, nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan Jepang masing-masing mencapai US$1,48 miliar, dan US$1,13 miliar.

Secara umum, neraca perdagangan Indonesia periode Januari-September 2019 defisit mencapai US$1,95 miliar. Realisasi defisit ini lebih rendah ketimbang periode Januari-September 2019 yang masih mencapai US$3,78 miliar.

Suhariyanto mengatakan defisit perdagangan terjadi karena nilai ekspor mencapai US$14,1 miliar, sementara impor mencapai US$14,26 miliar. Kinerja ekspor turun persen dari bulan sebelumnya, sedangkan impor melorot lebih dalam 8,53 persen dari Agustus 2019.

Sumber CNNIndonesia. com




UAS Mengundurkan Diri dari PNS Kampus UIN Sultan Syarif Kasim

Foto: Ustaz Abdul Somad (Antara Foto/Syifa Yulinnas)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Kabar mengejutkan datang dari Ustaz Abdul Somad Batubara (UAS). Ustaz kondang ini mengundurkan diri sebagai PNS Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Pekanbaru.

“Iya benar, UAS mengundurkan diri sebagai tenaga pengajar sebagai PNS di Kampus UIN. Iya ini ada surat resminya,” kata Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian UIN Suska Pekanbaru, Prod DR Ahmad Supardi MA, dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (15/10/2019).

Ahmad tidak bisa menyebutkan secara pasti kapan surat pengunduran diri UAS tersebut. Namun yang pasti surat pengunduran diri ustaz yang sedang berkuliah S3 di Sudan ini sudah diterima Rektorat UIN Pekanbaru.

“Saya lupa tanggal berapa surat pengundurannya. Tapi beberapa waktu yang lalu lah.Saya lagi di Bogor ini,” kata Ahmad.

Ahmad menjelaskan, surat pengunduran diri UAS masih diproses di pihak rektorat. Nantinya jika sudah selesai, akan dilaporkan ke Kemenag.

“Belum (Kemenag). Inikan sedang kita proses sekarang, iya (masih) di internalnya UIN,” kata Ahmad.

Sumber Detik. com