Kalelawar di Pasar Burung Solo. ©2020 Merdeka.com

ARB INdonesia, SOLO – Pemerintah Kota Solo memantau perdagangan kelelawar di Pasar Depok Solo. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi menularnya virus Corona di Kota Bengawan, yang salah satunya melalui hewan tersebut.

“Kami telah bekerja sama dengan Balai Besar Penelitian Veteriner (BBPV) Bogor untuk memantau kelelawar yang dijual di pasar,” ujar Kepala1 Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Surakarta, Evi Nur Wulandari, Sabtu (1/2).

Menurut dia, belum lama ini petugas dari BBPV Bogor sudah mengambil kotoran kelelawar di Pasar Depok. Namun hingga hari ini hasilnya belum keluar. Menurut dia, kabar penyebaran virus corona dari kelelawar masih berupa dugaan. Untuk virus yang mewabah saat ini, penularannya antarmanusia.

“Kalau yang sedang mewabah sekarang ini, penularannya sudah antarmanusia. Kalau yang lewat kelelawar masih dalam penelitian,” terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sekarang ini virus corona sudah ditemukan pada hewan mamalia. Diantaranya kucing, anjing dan babi. Namun jenis virus corona itu berbeda dengan 2019-nCoV.
Pada anjing, kucing dan babi, lanjut dia, termasuk yang tidak menular ke manusia.

“Kalau anjing, kucing dan babi beda, tidak menular pada manusia, tapi hanya sesama spesies saja. Kalau anjing menular ke anjing,” jelasnya.

Terpisah, Kepala UPT Puskeswan DPKPP Solo, Agus Sasmita, menyampaikan, kasus virus corona pada anjing dan kucing selama ini belum pernah ditemukan di kliniknya. Untuk itu ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang terkait adanya virus corona pada hewan.

“Di klinik klinik kami belum pernah ada. Hewan harus diberi vaksin dan dijaga daya tahan tubuhnya, jadi tidak perlu resah, tapi tetap harus waspada,” tandasnya.  (*)

Sumber merdeka.com
https://m.merdeka.com/peristiwa/pemkot-solo-pantau-perdagangan-kelelawar-di-pasar-burung-depok.html

Ganja. ©2012 Merdeka.com

ARB INdonesia, JAKARTA – Usulan anggota DPR dari Fraksi PKS Rafli Kande agar Indonesia menjadi negara pengekspor ganja berbuntut panjang.

Usulan Rafli mendapat kritik keras dari berbagai kalangan. Bahkan, PKS sendiri memberikan teguran kepada anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Aceh tersebut.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam keterangannya mengatakan, pernyataan Rafli dalam rapat bersama Menteri Perdagangan itu adalah pendapat pribadi yang tidak mewakili fraksi PKS.

“Pak Rafly sebagai pribadi anggota DPR namun tidak mewakili sikap PKS, berbicara dalam forum Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan tentang peningkatan ekspor komoditas nasional dan lokal untuk menggenjot ekonomi dan pemasukan negara,” kata Jazuli.

“Beliau melihat tanaman ganja sering disalahgunakan sebagai narkotika dan Aceh, daerah pemilihannya, sering dikaitkan dengan tanaman ini. Jadi menurutnya negara perlu tegas meregulasi untuk atasi penyalahgunaan ini,” kata Jazuli.

Dikatakan Jazuli, dalam rapat tersebut Rafli meminta negara mengkaji manfaat ganja dalam batasan ketat dan terbatas apakah untuk ekspor, obat atau farmasi.

Jazuli menilai pernyataan pribadi Rafli itu kontroversial dan menimbulkan polemik yang kontraproduktif.

“Usulan itu tidak mencerminkan sikap Fraksi PKS, karenanya pernyataan pribadi itu layak diluruskan dan dikoreksi, apalagi telah menimbulkan salah paham dan framing terhadap PKS, partai yang selama ini justru dikenal vokal menolak narkoba dan mendukung BNN,” kata Jazuli.

Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Rafli menyebut ganja memiliki nilai manfaat tinggi, utamanya untuk medis.

“Legalisasi ganja yang saya tawarkan merupakan mekanisme pemanfaatan ganja Aceh untuk bahan baku kebutuhan medis dan turunannya berkualitas ekspor ke seluruh dunia,” kata Rafli, seperti dilansir Tempo, Sabtu (1/2/2020).

Rafli menjelaskan, produk ganja dapat dipasarkan ke beberapa negara yang membutuhkannya. Politikus dapil Aceh ini bahkan menyatakan sudah merancang dua skema pembukaan keran ekspor ganja.

Pertama, menurut dia, pemerintah mesti menetapkan zonalisasi pilot project industri ganja untuk kebutuhan medis dan turununannya. Ia memandang, Aceh cocok menjadi kawasan percontohan karena selama ini ganja dapat tumbuh subur di sana.

Kedua, ujar dia, pemerintah mesti membentuk mekanisme tersistem hingga program ini sukses. Rafli mengklaim idenya datang dari negara-negara luar yang sudah lebih dulu memanfaatkan ganja untuk medis.

“Budi daya ganja ini di negara kita hanya terbentur Undang-undang Nomor 35 Rahun 2009 Pasal 8 ayat 1 tentang Narkotika Golongan 1. Yaitu (ganja) tidak boleh digunakan untuk kebutuhan medis,” ujarnya.

Ia mengimbuhkan, seumpama pemerintah serius menampung usulannya, legislator akan merevisi aturan yang berlaku. Rafli menyatakan, batasan budidaya dan ekspor ganja pun dapat diatur dalam regulasi yang dikawal oleh negara.
“Yang terpenting kita harus menutup celah penyalahgunaan,” ucapnya.

Selanjutnya, terkait hukum agama, Rafli mengklaim tumbuhan ganja pada dasarnya tidak haram. Menurut dia, ganja dinyatakan haram lantaran bila disalahgunakan. (*)

Sumber Pojoksatu.id
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/02/01/usulkan-indonesia-ekspor-ganja-rafli-tak-cerminkan-sikap-pks/

Foto : Bangunan Pasar Cik Puan

ARB INdonesia, PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersedia menyerahkan aset Pasar Cik Puan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Tapi, Pemko tidak mau dijadikan sebagai pengelola.

Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT melalui Kepala Bagian Humas Setdako Pekanbaru Mas Irba H Sulaiman mengatakan, Pemko akan menyerahkan aset itu jika memang diperlukan untuk percepatan pembangunan Pasar Cik Puan.

“Pak Wali bersedia ketika memang pasti itu akan dibangun oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR,” kata Irba, Sabtu (1/2/2020).

Namun, kata Irba, Walikota tidak ingin jika nanti ditunjuk sebagai pengelola Pasar Cik Puan. Irba menjelaskan, alasan Walikota menolak untuk mengelola Pasar Cik Puan lantaran dikhawatirkan akan membebani APBD Kota Pekanbaru setelah pasar difungsikan nanti.

“Artinya, kita akan serahkan sepenuhnya dengan catatan, ketika selesai, Pemko Pekanbaru tidak bersedia mengelolanya,” jelas Irba.

Kata Irba, Pemko Pekanbaru selama ini sudah lakukan kajian, bahwa beberapa pasar milik pemerintah, untuk pemeliharaan pasar dan operasionalnya mesti disubsidi dari APBD. Anggaran yang harus dikeluarkan tidak sedikit.

Walikota, tidak ingin hal ini juga terjadi pada Pasar Cik Puan. Rencana pembangunan pasar yang akan didanai oleh Kementerian PUPR, tidak dipersoalkan oleh Walikota.

“Itu sudah dihitung oleh pak wali. Setiap tahun untuk biaya operasional saja lebih kurang Rp3 miliar,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Gubernur Riau Syamsuar meminta Pemerintah Kota Pekanbaru menyerahkan duplikasi aset lahan pasar Cik Puan ke Pemerintah Provinsi Riau. Agar pasar yang telah bertahun-tahun terbengkalai tersebut bisa dilanjutkan pembangunannya, baik oleh pemprov Riau maupun dari pemerintah pusat.

“Jadi persoalannya ada duplikasi aset, Jadi aset itu terdaftar di kota dan terdaftar di kami. Jadi kami mengharapkan sebenarnya kepada pak walikota mau menyerahkan kepada kami sehingga ini bisa dibangun pasar,” ujar Gubernur Riau Syamsuar, Kamis (30/1/2020). (*)

Sumber cakaplah.com
https://www.cakaplah.com/berita/baca/2020/02/01/pemko-pekanbaru-bersedia-serahkan-aset-pasar-cik-puan-ke-pemprov-riau/#sthash.iIkHG0tC.dpbs

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Dandim 0314/Inhil bersama Bupati Inhil HM Wardan melaksanakan pelepasan perdana 7000 bibit ikan lele di keramba Apung dan meninjau saung Pilot Projek pengolahan sabut kelapa di Makodim 0314/Inhil, Jalan A. Yani, Tembilahan, Jum’at (31/01/2020).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Inhil AKBP Indra Duaman SIK, Kajari Inhil, para pejabat pemerintah daerah Inhil dan unsur Forkopimda Inhil.

Setelah kegiatan pelepasan 7000 bibit ikan lele tersebut, dilanjutkan dengan peninjauan saung pengolahan sabut kelapa.

Berbagai macam hasil olahan kreatif dari limbah sabut kelapa diperkenalkan oleh Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Imir Faishal.

“Banyak yang bisa diolah dari sabut kelapa ini, seperti Pot Bunga, Tali Tambang, Sapu, bahkan banyak lagi. Namun kita lebih merujuk pada pembuatan pot untuk budidaya Tanaman Vanili,” ujarnya menjelaskan.

Dandim menuturkan, pengolahan sabut kelapa sampai pada hari ini belum ditempatkan dengan benar oleh masyarakat.

“Selama ini sabut kelapa oleh masyarakat dinilai masih belum memiliki harga. Tentunya hal ini akan lebih kita galakkan guna membuka pola pikir masyarakat agar mau menjalankan ekonomi kreatif pengolahan limbah sabut kelapa ini,” jelasnya.

Lanjutnya, ini akan dijadikan salah satu potensi pengembangan perekonomian yang ada di Inhil.

“Belum lagi potensi-potensi kelautan kita, seperti perikanan. Potensi ini juga dalam rangka meningkatkan perekonomian dan menggali potensi daerah,” ujarnya.

“Kalau desa dapat menggali potensi yang ada di desanya mungkin tidak perlu lagi APBD, karena setiap desa mampu mengelola potensi yang ada di desanya masing-masing,”  katanya.

Bupati Inhil sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan di Makodim 0314/Inhil tersebut. (rls)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas 240.733.73 Hektar perkebunan kelapa. Dari luas tersebut, perkebunan kelapa di Inhil mampu memproduksi buah kelapa sekitar 317.116.88 ton pertahun atau sekitar 26.426.33 ton perbulannya, seperti dikutip dari Data BPS Kab.Inhil tahun 2019.

Sangat disayangkan, dari banyaknya buah kelapa di Kabupaten Inhil, ketika dipanen hanya menyisakan sabut yang hanya menjadi tumpukan limbah.

Sementara, jika dimanfaatkan sabut kelapa tersebut dapat diolah menjadi beragam bahan produk jadi dan setengah jadi yang memiliki nilai jual tinggi dan bernilai Ekspor.

Sebagai contoh, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur yang hanya produksi kelapanya mencapai 31.130 ton kopra kering dengan luas panen 22.236 hektar, data tahun 2018. Dikutip dari merdeka.com

Melalui PT Sumber Makmur Mulya mereka mampu memproduksi dan ekspor serabut serta serbuk kelapa ke Cina. Hal itu sudah dilakukan sejak tahun 2016 dengan total 20 kontainer per bulannya.

Ditahun 2019 pihaknya sudah bisa memproduksi hingga 40 kontainer per bulan. Masing masing kontainer memiliki berat rata-rata 16,5 ton.

“Bahannya 70 persen ambilnya dari Banyuwangi, dari pengepul kelapa, kita beli sabutnya. Kalau dulu mereka kesulitan jualnya kemana, ada yang bisa menerima untuk pembuatan kerajinan seperti keset, tapi jumlahnya terbatas, sekarang kita serap,” kata Abdul Haris 
saat seremoni pelepasan ekspor cocofiber di Banyuwangi, Kamis (5/9/2019). Dikutip dari merdeka.com

Dengan demikian, mampukah Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki julukan ‘Negeri Hamparan Kelapa Dunia’ merubah limbah sabut kelapa menjadi rupiah ?

Mengawali hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil melalui Kodim 0314/Inhil saat ini telah memproduksi olahan limbah sabut kelapa dalam skala kecil atau home industri.

Tidak menutup kemungkinan, pengolahan sabut kelapa yang di gebrak oleh Kodim 0314/Inhil bisa saja terjadi secara masif apabila pemerintah daerah mendukung dengan memperdayakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Sperti yang diungkapkan Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Imir Faishal, dalam meningkat ekonomi kerakyatan melalui limbah sabut kelapa, Kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten mampu menggiatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk melakukan pengolahan sabut kelapa.

“Untuk memenuhi kebutuhan pasar yang besar, Kodim tidak mampu berdiri sendiri, ini perlu gerakan yang masif dalam pengolahan sabut kelapa,” tutur nya dalam rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dan Forkopimda dalam rangka pembahasan Isu Strategis dan pemberdayaan perekonomian kerakyatan pengolahan limbah sabut kelapa, di Makodim 0314/Inhil, Jum’at (31/1/2020).

Lajut Dandim, saat ini Kodim 0314/Inhil telah memproduksi, serat sabut (cocofibre) diolah menjadi sapu, pot tanaman dan serbuk sabut (cocopeat) untuk pupuk.

“Produk yang ingin dikembngkan kedepannya seperti kasur, tali, keset. Namun perlu dukungan tambahan alat untuk mendukung produksi tersebut,” imbuhnya.

Selain itu, pengolahan sabut kelapa sampai pada hari ini belum ditempatkan dengan benar oleh masyarakat.

“Selama ini sabut kelapa oleh masyarakat dinilai masih belum memiliki harga. Tentunya hal ini akan lebih kita galakkan guna membuka pola pikir masyarakat agar mau menjalankan ekonomi kreatif pengolahan limbah sabut kelapa ini,” jelasnya.

Menanggapi hal itu,  Bupati Inhil HM Wardan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kodim 0314/Inhil dalam mendukung program pemerintah melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dengan pengolahan limbah sabut kelapa.

“Sejauh ini sabut kelapa di Kabupaten Inhil belum memiliki nilai ekonomis yang tinggi, semoga dengan adanya gebrakan dari Kodim kedepan mampu mengangkat pengolahan sabut kelapa menjadi nilai ekonomi,” kata HM Wardan saat memimpin rapat pemberdayaan perekonomian kerakyatan pengolahan limbah sabut kelapa di Makodim 0314/Inhil.

Lanjut Bupati dua periode, dalam pengengbangan ekonomi kerakyatan, yang menjadi titik berat adalah di pedesaan. Karena apabila desa mampu menggali potensinya yang ada di desanya, kedepan desa tidak lagi berharap dengan APBD seperti sekrang ini.

“Dinas, Camat, Desa melalui Bumdes, pengolahan sabut kelapa ini harus dikembangkan. Pemerintah daerah senantiasa mensuport untuk pengolahan sabut kelapa,”

Untuk diketahui, dalam rapat yang digelar di Aula Makodim 0314/Inhil, dihadir oleh Bupati Inhil, Kapolres, Ketua PN Tembilahan, Kejari Inhil,  dan unsur Forkopimda lainnya serta Organisasi Kemasyarakatan.

Reporter Arbain

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Seorang warga  Desa Pasir Mas Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tewas diterkam  Harimau Sumatera saat mencari kayu di lahan Eks Bhara Induk, Kamis (30/1/2020).

Dari keterangan resmi Polres Inhil, peristiwa itu terjadi berawal saat korban Darmawan (42th) tengah mencari kayu bersama rekannya Sujati (54th) dan Sudirman (22th). Saat mencari kayu, antara korban dan rekannya  berjarak kurang lebih 50 M.

Sekira pukul 09.00 Wib, Sajuti berjalan mendekati korban untuk meminjam obeng. Sekitar 30 M jarak antara mereka bedua, Sajuti  melihat seekor Harimau Sumatera sudah berada dibelakang korban, dengan posisi bersiap untuk menerkam korban.

Melihat hal itu, lantas Sajuti berteriak ” Dar Tengok Belakang Dar”. Seketika korban menoleh kebelakang langsung diterkam oleh harimau tersebut.

Kemudian Sajuti dan Sudirman langsung berlari kearah pondok untuk menyelamatkan diri dan meminta pertolongan kepada warga kampung Danau, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran.

Selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib, korban berhasil dievakuasi oleh puluhan masyarakat kampung Danau. Korban ditemukan berjarak sekitar 50 M dari Tempat Kejadian korban diterkam oleh harimau.

Kemudian jenazah korban dibawa ke Klinik KPP Pulai PT. THIP untuk dilakukan Visum.

Dari hasil visum, korban mengalami Luka gigitan pada bagian tengkuk, Tengkuk leher korban mengalami patah tulang, Tangan kanan korban putus, dan sebagian lengan Kanan korban telah dimakan oleh harimau serta Luka bekas gigitan pada bagian kaki kanan korban.

“Selanjutnya jenazah korban dibawa ke Desa Pasir Mas, Kecamatan Batang Tuaka untuk dimakamkan, jelas Kapolres Inhil, AKBP Indra Dhuaman melalui Kasubag Humas Polres Inhil”, AKP Warno.

Editor Arb