Mulai tahun depan, honorer di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) dilarang menggunakan seragam apatur sipil negara (ASN). Foto : Ilustrasi/SINDOnews

ARB INdonesia, MAKASSAR – Mulai tahun depan, honorer di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) dilarang menggunakan seragam apatur sipil negara (ASN). Sebagai gantinya, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD)/satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus menyiapkannya.

Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Basri Rakhman mengatakan, kewajiban menggunakan seragam khusus tersebut sudah diatur dalam Perwali Nomor 77/ 2019, tentang Pakaian Dinas Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas dilingkup Pemktt Makassar.

Dia mengatakan, pihaknya akan memberi teguran jika ada OPD yang masih membiarkan tenaga kontrak menggunakan seragam lama. “Seragam lama itu untuk ASN. Jadi honorer tidak boleh lagi menggunakan itu. Jadi harusnya ketika masuk Januari semua sudah berseragam baru (khusus),” tegas Basri.

Disebutkan, pengadaan pakaian dinas untuk tenaga kontrak akan disiapkan masing-masing SKPD. “Kalau pakaian dinas biasanya setiap SKPD punya anggaran. Tinggal dirubah warnanya. Tetapi saya tidak tahu berapa angkanya,” sambungnya.

BKPSDM, kata Basri, hanya bisa memberi toleransi jika anggaran dari SKPD bersangkutan belum bisa dicairkan. Memang belum ada sanksi yang disiapkan untuk penerapan ini. Akan tetapi, pihaknya tetap akan mengawasi. “Tentu berangsur-angsur penerapannya. Karena kan kalau belum ada pembagian tidak bisa dipaksakan. Apalagi gaji honorer kan tidak seberapa juga,” ucap dia.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Makassar, Andi Bukti Djufri menyampaikan pengadaan seragam tenaga kontrak tidak tercover di APBD 2020.

Meski begitu, pihaknya tetap menyiapkan seragam khusus untuk 96 tenaga kontrak yang ada di PTSP. “Kita tidak tahu apakah ini dibebankan ke masing-masing SKPD, yang jelas seragam ini tidak anggarkan di 2020, tapi kita akan tetap siapkan,” singkat Andi Bukti Djufri, kemarin.

Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Kota Makassar, Haidil Adha mengatakan tidak mengalokasikan anggaran untuk pengadaan seragam tenaga kontrak untuk tahun depan. “Kebijakannya kan baru setelah ketuk palu, jadi masa kita mau anggarkan sedangkan aturannya belum ada, mungkin nanti di APBD perubahan,” ungkapnya.

Sedangkan, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Andi Iskandar mengatakan belum melihat rincian anggaran untuk tahun 2020. Namun, dia mengaku setiap tahun SKPD selalu mengalokasikan anggaran untuk pakaian dinas pegawai. “Saya belum lihat baik-baik anggaran untuk seragam tenaga kontrak, tapi tiap tahun SKPD selalu menganggarkan baju dinas untuk pegawai, nanti kita lihat,” ujarnya. (*)

Sumber Sindonews.com
https://makassar.sindonews.com/read/37228/2/honorer-dilarang-pakai-seragam-asn-harus-ganti-seragam-baru-1576807927

Foto: korban usai ditemukan

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – M Arfan seorang nelayanan yang diketahui hilang pada kamis pagi saat mencari ikan di Perairan Kelurahan Teluk Medan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, akhirnya berhasil ditemukan  dalam kondisi tak bernyawa,Kamis (19/12/2019) malam.

Kapolsek Kecamatan Enok IPTU Fadly, SH mengatakan pencarian korban M Arfan (59 th) terus dilakukan oleh tim operasi gabungan bersama masyrakat hingga malam hari. Tepat pada pukul 20.30 wib, saat seorang warga yang juga ikut melakukan penyisiran bersama tim gabungan, ia melihat sesuatu yang awalnya diduga adalah sabut.

“Saat kemudian didekati ternyata itu merupakan kepala korban yang sudah dalam posisi mengapung dan tak bernyawa karna tenggelam,” imbuh Kapolsek, Jum’at (20/12/2019).

Baca juga : Seorang Warga Enok Hilang Saat Mencari Ikan, Hingga Kini M Arfan Belum Ditemukan

Mengetahui hal itu, warga pun segera menghubungi Lurah teluk Medan untuk memberitahukan penemuan tersebut kepada Ketua tim yang di pimpin oleh Kapolsek Enok untuk segera menuju TKP melakukan evakuasi terhadap korban.

“Tim yang juga dibantu oleh Polairud Polres Inhil, Basarnas, dan masyarakat sekira pukul 21.00 Wib, korban langsung di serahkan pada keluarga yang bersangkutan,” ujar IPTU Fadly, SH

Lebih lanjut Kapolsek mengatakan, berdasarkan hasil Visum et.Revertum oleh Tim Medis dari Puskesmas Kecamatan Enok yang diwakili oleh perawat Sudirman, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan terhadap tubuh korban.

“penjelasan dari istri korban ‘Samsiah’ mengaku bahwa korban memang sering mengeluh sakit kepala, namun jarang berobat ke Puskesmas Enok,” ungkap Kapolsek.

Untuk diketahui, berdasarkan keterangan dari Dokter Suryadi, jenis sakit kepala yang diderita oleh korban adalah jenis sakit Kepala Primier atau yang di sebut dengan sakit kepala yang berulang-ulang.
(Arb)

ARB INdonesia, RIAU – Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Fuad mengatakan bahwa pada tahun 2020 mendatang Provinsi Riau akan mengalami kemarau yang cukup panjang.

“Menurut catatan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) mengatakan tahun 2020 khusus di Riau diperkirakan akan ada 7 bulan kemarau, dari 12 bulan hanya 5 bulan yang hujan,” ucap Nazir, Sabtu (14/12/2019).

Lanjutnya, Nazir menyebutkan di Provinsi lain kemaraunya hanya sebentar. Seperti Provinsi Jambi musim kemarau hanya 3 bulan, Sumatera Selatan 5 bulan, dan di Kalimantan Barat hanya 1 bulan.

“Tapi khusus untuk Riau akan ada 7 bulan musim kemarau, jadi kita perlu waspada dan perlu hati-hati serta gambut di Riau harus kita jaga tidak boleh sampai kekeringan,” lanjutnya.

Karena itu, BRG akan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau dan forkopimda lainnya agar menjadi gambut di Riau dan harus dikelola dengan baik.

“Nanti kan tanahnya bisa dibikin pertanian, peternakan maupun perkebunan agar tidak mudah terbakar, ini sungguh luar biasa karena Riau akan mengalami musim kemarau selama 7 bulan,” jelasnya.

Selain itu, BRG juga telah rapat koordinasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), BNPB, BMKG di Jakarta khusus melihat Riau.

“Kami sepakat untuk turun dengan basis Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) atau Lanskap ekosistem gambut, tim juga sudah mensurvei baik udara mauapun darat,” katanya.

“Tentunya kita giatkan Program Kerja Masyarakat (Pokmas) di Riau yang sudah ada 299 Pokmas. Tentu kita rapatkan barisan semua anggota Pokmas untuk menjaga gambut dilingkungan mereka,” tukasnya.

Sumber cakaplah.com
https://www.cakaplah.com/berita/baca/2019/12/14/brg-ingatkan-tahun-depan-riau-alami-7-bulan-musim-kemarau/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook#sthash.K4Uw0a9O.dpbs

Foto cakaplah.com

ARB INdonesia, PEKANBARU – Kota Pekanbaru yang menyabet tiga penghargaan sekaligus pada peringatan Hari Anak Nasional 2019 di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Tiga penghargaan tersebut yakni sebagai Kota Layak Anak (KLA) kriteria Nindya, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak.

Namun nyatanya masih banyak eksploitasi anak yang terjadi di kota yang berjuluk ‘Kota Madani’ ini.

Tak jarang setiap persimpangan dan lampu merah yang ada di tengah Kota Pekanbaru seperti di persimpangan Mal SKA, Gramedia, Polda Riau hingga Jalan Diponegoro didapati anak-anak yang tengah berjualan kue, koran hingga tisu.

Agus salah seorang warga yang sering melihat aktivitas anak-anak tersebut menduga bahwa ada sosok ‘di balik layar’ dari aksi yang dilakukan oleh anak-anak ini.

“Saya rasa jika seusia mereka ini tidak ada kepikiran untuk berdagang, ini pasti ada dalangnya dan mungkin saja aktivitas anak-anak ini dipantau oleh dalang tersebut,” cakap Agus (16/12/2019).

Agus juga menuturkan bahwa anak-anak tersebut berada di persimpangan lampu merah tersebut dari pagi hingga malam hari.

“Malah saya sudah jarang lihat anak punk di Pekanbaru, yang ada sekarang anak-anak yang berada di lampu merah untuk meminta-minta atau berjualan,” Jelasnya.

Selanjutnya, Agus meminta Pemko Pekanbaru untuk bertindak tegas sehingga para pelaku eksploitasi ataupun anak-anak tersebut tidak lagi kembali ke perempatan jalan untuk mendapatkan uang.

Sumber cakaplah.com
https://www.cakaplah.com/berita/baca/2019/12/16/anakanak-jalanan-marak-di-pekanbaru-warga-duga-ada-dalangnya/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook#sthash.Pq2xjapg.dpbs

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Muhammad Arfan (55), seorang warga Desa Teluk Medan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang berprofesi sebagai nelayan dikabarkan hilang saat mencari ikan.

Peristiwa hilangnya nelayan ini diketahui terjadi pada Kamis, 19 Desember 2019 sekira pukul 08.30 WIB.

Salah seorang warga Desa Teluk Medan, Kecamatan Enok bernama Hairul Amin menceritakan awal mula diketahui hilangnya Muhammad Arfan.

Dia mengungkapkan, kejadian bermula saat seorang warga lainnya bernama Suratman melintas di dekat perahu milik korban seusai menghantarkan seorang teman ke seberang sungai juga dengan menggunakan perahu.

“Setelah menghantarkan teman, Suratman kembali lagi dan melihat Sampan yang dipakai Arfan tidak ada orang. Hanya sampan yang ada di tengah sungai. Saat itu air dalam keadaan pasang,” jelas Hairul mengisahkan kronologi hilangnya Muhamnad Arfan.

Melihat perahu kosong milik Arfan yang terombang-ambing di tengah sungai itu, membuat Suratman berinisiatif untuk membawa perahu tersebut ke pinggir sungai kemudian ditambatkan.

Setelahnya, Suratman pun menemui keluarga Muhammad Arfan dan menginformasikan kejadian tersebut kepada para warga.

“Mengetahui hal itu, pihak keluarga dan warga berbondong-bondong menuju lokasi hilangnya Arfan untuk membantu mencari,” kata Hairul.

Di sekitar tempat yang diduga sebagai lokasi hilangnya Muhammad Arfan, diungkapkan Hairul, pihak keluarga dan para warga memasang jaring dengan tujuan apabila korban berada di sungai agar dapat tersangkut di jaring yang telah dipasang.

Beberapa jam setelah kejadian, tepatnya pada pukul 12.10 WIB, pihak Basarnas memperoleh informasi dari warga setempat terkait hilangnya korban.

Sekira pukul 12.30 WIB, pihak Basarnas memberangkatkan Tim Rescue Pos SAR Tembilahan menggunakan speedboat dibekali peralatan lengkap untuk melakukan pencarian. Namun, sampai saat ini, korban Muhammad Arfan belum juga ditemukan.

Belum ada keterangan resmi dari pihak berwajib terkait penyebab hilangnya seorang nelayan bernama Muhammad Arfan. (arb/rl)

ARB INdonesia, RIAU – Inilah derita panjang masyarakat Riau imbas lingkungan yang dirusak, ketika musim kemarau, rakyat menderita imbas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Musim penghujan, banjir pun datang.

Baru terhitung dua bulan, masyarakat Riau terbebas dari kabut asap pekat imbas Karhutla. Asap hilang karena musim penghujan telah tiba. Derita jutaan rakyat terpapar asap, masih belum lupa dari ingatan. Kini derita kembali menyambung di musim hujan banjir di mana-mana.

Musim kemarau, Agustus hingga September sebagai puncak terjadinya asap mengepung Riau. Gubernur Riau, Syamsuar yang baru menjabat belum genap setahun pun gagal mempertahakan Riau bebas asap sebagai mana tiga tahun sebelumnya secara berturut tanpa asap. Saat puncak asap, di mana masyarakat yang terpapar jatuh sakit, Syamsuar bersama istrinya malah sempat ke Thailand dengan dalil ada undangan bicara investasi.

Pemprov Riau lambat menetapkan status darutat asap. Penetapan darurat asap justru dilakukan sepekan menjelang Riau memasuki musim penghujan. Kepergian Syamsuar dan istrinya ke Thailand sempat menjadi sindiran Mendagri kala itu. Syamsuar disindir sensitivitasnya karena pergi ke luar negeri saat rakyatnya terpapar asap.

“Harusnya dia punya empati sensitivitaslah, masyarakat lagi menderita, ya tunda kalau hanya sekedar liat pameran,” kata Mendagri Tjahjo Kumulo kala itu Selasa (24/9/2019).

Masyarakat Riau saat dikepung asap terjadi kepanikan luar biasa. Sekolah hingga perguruan tinggi ramai-ramai meliburkan aktivitas belajar mengajar. Bandar Sultan Syarif Kasim Pekanbaru sempat terganggu jadwal penerbangan karena pesawat tidak bisa mendarat. Bandara Pinang Kampai di Dumai malah sempat tutup.

Kini musim penghujan, banjir melanda Riau. Di Kabupaten Rohul seorang bocah tewas terseret banjir. Disusul lagi anak usia 2 tahun tewas mengapung pematang sawah karena banjir di Kabupaten Kuansing.

“Masyarakat terus menderita saat musim kemarau dan musim penghujan. Ini ada yang salah dalam kebijakan yang diberikan pemerintah pusat dan daerah,” kata Direktur Scale Up Dr Rawa El Amady dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (13/12/2019).

Kebijakan nasional yang dikritisi aktivis lingkungan ini, soal pemberian izin berdalil investasi untuk perkebunan sawit dan hutan tanaman industri yang dianggap berlebihan. Pemberian izin tersebut dinilai telah merambah kawasan hutan menjadi tanaman monokultur yang tidak lagi bisa menjadi kawasan tangkapan air.

“Kebijakan nasional yang memberikan izin pelepasan kawasan hutan untuk investasi perkebunan sawit dan sebagainya harus segera dihentikan. Pemerintah daerah juga mestinya tidak merekomendasikan seluruh kawasan hutannya untuk dijadikan perkebunan sawit, hutan tanaman industri atau izin pertambangan lain yang mesti menghancurkan hutan yang tersisa,” kata Rawa.

Banjir yang terjadi saat ini, sambungnya, imbas dari lajunya deforestasi yang tak terkendali baik di Riau maupun provinsi tetangga Sumut dan Sumbar. Sejumlah aliran sungai di Riau, bagian hulunya ada di dua provinsi tersebut.

“Di sinilah perlunya sinergitas kepala daerah untuk sama-sama menghijaukan kembali kawasan hutan yang telah rusak. Tanpa ada kerjasama antara Pemprov Riau, Sumbar dan Sumut, mustahil persoalan kerusakan lingkungan bisa diatasi. Banjir akan tetap menghantui,” kata Rawa.

Gubernur Riau, Syamsuar yang baru menjabat 10 bulan inipun, dinilai telah gagal menjaga prestasi Riau bebas asap. Padahal tiga tahun sebelumnya secara berturut-turut Riau bebas asap.

“Jadi memang Riau gagal di tahun 2019 dari bebas asap, di saat Syamsuar menjabat gubernur. Ke depan Gubernur Riau harus lebih aktif mencegah kebakaran lahan sedini mungkin agar kasus yang sama tidak terulang,” kata Rawa.

Banjir di Kabupaten Kuansing dan Rohul yang menelan korban jiwa, merupakan imbas dari rusaknya kawasan hutan di hulu sungai. Di tambah lagi di bagian hilir Riau bantaran sungai menjadi kebun sawit.

“Kini ada 1,3 juta hektare kebun sawit ilegal di Riau yang sudah menjadi perhatian nasional untuk diusut. Pertanyaan kita, beranikah Syamsuar menertibkan itu untuk dikembalikan menjadi hutan?,” tutup Rawa.

Sumber detik.com
https://m.detik.com/news/berita/d-4821207/derita-warga-riau-kemarau-hirup-asap-kebakaran-hutan-musim-hujan-kebanjiran/3