ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Babinsa Tembilahan Hulu  bersama anggota Satlantas Polres Inhil dan Polsek Tembilahan Hulu siaga amankan pengguna jalan di Parit 6, Tembilahan Hulu, Selasa (11/02/2020).

Akibat dari tingginya pasang air sungai Indragiri sehingga membuat genangan di beberapa titik ruas jalan Provinsi yang berada di Parit 6 Tembilahan Hulu.

Babinsa Tembilahan Hulu Serda Jonri Pasaribu Koramil 01/TBH bersama 2 orang anggota Makodim 0314/Inhil serta Polsek Tembilahan Hulu dan Lantas Polres Inhil bekerjasama mengatur lalu lintas pengguna jalan Provinsi yang mau menuju arah Kota Tembilahan maupun yang akan keluar Kota Tembilahan.

Dengan kesigapan Babinsa Koramil 01/Tembilahan, Kodim 0314/Inhil dan Lantas Polres Inhil, kendaraan dapat lancar ditengah meluapnya air sungai Indragiri sekira jam 16.30 WIB yang mencapai tinggi 90 cm dari jalan yang baru di beton tersebut.

Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Imir Faishal merintahkan Danramil 01/Tembilahan Kapten Inf Tarmizi untuk membantu mengatur lalu lntas supaya lancar akibat luapan sungai yang menggenangi jalan tersebut.

Terpantau para pengguna jalan baik roda 2 dan roda 4 lancar melintasi air luapan sungai Indragiri saat Tim aparat berjibaku mengaturnya.

“Selama lebih kurang dua jam, kami bersama Lantas Polres Inhil saat terjadi genangan luapan air Sungai Indragiri membantu pengguna jalan agar lalu lintas lancar. Ini merupakan upaya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam situasi apapun. TNI dan Polri selalu ada di situasi apapun, dan akan senantiasa membantu  mengatasi kesulitan rakyat,” ungkap Danramil 01/Tembilahan.

Editor Arb

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – SebuahRumah seorang warga Parit Santosa Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ludes dilahap si jago merah.

Karmun yang merupakan pemilik rumah tak menyangka akan musibah yang terjadi pada Kamis (7/2/2020) lalu, menimpa dirinya.

Pasalnya, saat itu Karmun mengisi minyak lampu teplok/pelita yang menggunakan kaleng bekas untuk digunakan sebagai penerang, karena malam itu  korban tidak menghidupkan mesin Disel dan hanya memakai lampu Pelita.

Melihat lampu tersebut redup, karena dikira minyak lampu tersebut habis. Lantas Karmun mengisi minyak lampu tersebut.

Tanpa sadar, ternyata minyak didalam jerigen yang digunakan untuk mengisi lampu tersebut bukanlah minyak tanah, melainkan stok minyak Bensin yang digunakan untuk sepeda motor.

Hal itu lah yang membuat rumah Karmun ludes dilalap sojago merah.

Atas musibah itu, Karmun mengaku harta benda tidak ada yang bisa diselamatkan, seperti termasuklah duit, perhiasan, ijazah- ijazah,  surat-surat dan sertifikat tanah.

“Kerugian di perkirakan  kurang lebih 150 juta,” jelas karmun kepada media, Senin (10/2/2020).

Diketahui, Kepala Desa Simpang Gaung telah mendata warganya yang terkena musibah ini, guna untuk mendapatkan bantuan dari dinas/instansi terkait. (Ip/msg/in)

Editor Arb

ARB INdonesia, DUMAI – Tim gabungan Bareskrim Mabes Polri, Kepolisian Resort Dumai dan Kantor Pengawas dan Penindakan Bea Cukai (KPPBC) Dumai berhasil menggagalkan penyelundupan 14 kg diduga narkotika jenis sabu-sabu, Senin (10/2/2020).

Dalam pengungkapan kasus itu tim gabungan berhasil mengamankan tiga pelaku yang merupakan warga Kota Dumai masing-masing berinisial TJ, OR dan RM. Penangkapan itu merupakan pengembangan dari pengungkapan kasus sebelumnya 30 kg sabu di Kabupaten Rohil.

Kapolres Dumai AKBP Andri Ananta Yudhistira didampingi Kepala KPPBC Dumai, Fuad Fauzi dalam press realese, Selasa (11/2/2020) menjelaskan, penangkapan belasan kilogram diduga narkotika jenis sabu ini merupakan pengembangan atas pengungkapan kasus narkoba sebanyak 30 kg di Jalan Simpang Bangko, Kabupaten Rohil awal Februari lalu.

“Berdasarkan penangkapan itu kita mendapatkan informasi bahwa jaringan mereka masuk ke Kota Dumai dan kita berhasil mengamankan 3 pelaku dengan jumlah barang bukti sekitar 14 kg diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam sebuah koper warna hitam,” ujar Kapolres.

Dijelaskan AKBP Andri, untuk peranan ketiga pelaku masing-masing berperan sebagai kurir, dimana TJ dan RM menjemput dan menyerahkan barang haram tersebut kepada OR. “TJ dan RM terlebih dahulu amankan, saat dilakukan pengembangan petugas berhasil mengamankan OR. Menurut keterangan para pelaku barang itu akan dikirim ke Kota Medan,” terangnya.

Bahkan, menurut keterangan para pelaku dengan peran sebagai kurir mereka mendapatkan upah dengan total sebesar Rp 10 juta untuk tugas menjemput dan mengirimkan 14 kg sabu yang dibungkus dalam 14 pekat dengan berat lebih kurang 1 kg setiap paketnya.
“Mereka (pelaku, red) juga mengakui bahwa baru pertama kalinya menjadi kurir dalam menyeludupkan diduga narkotika jenis sabu tersebur,” sebut Kapolres.

Ia juga menambahkan, ketiga pelaku beserta barang bukti diamankan di Polres Dumai guna penyidikan lebih lanjut guna mengungkap peredaran narkotikan di Kota Dumai. (*)

Sumber Pojoksatu.id
https://www.cakaplah.com/berita/baca/2020/02/11/tiga-warga-dumai-diamankan-tim-gabungan-satu-koper-sabu-diamankan/#sthash.n6LdEzo8.dpbs

Foto : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir DR H Maryanto SE MH

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir DR H Maryanto SE MH minta Bupati HM Wardan segera melaksanakan kembali pelantikan Pejabat Eselon II untuk mengisi jabatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong.

Sebab kata Politisi senior Partai PDIP itu, Jika hal tersebut lamban dilakukan maka akan berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Inhil kedepan.

“Terutama Dinas PUPR yang hari ini belum  ada penggantinya, ini ada kaitannya dengan pembangunan yang akan berjalan. Bayangkan jika terlambat dilantik, semua kegiatan-kegiatan yang ada di PUPR akan terlambat juga dilaksanakan, ini kan merugikan masyarakat,” sebut Maryanto yang sudah 5 periode sebagai Anggota DPRD Inhil ketika dijumpai awak media diruang kerjanya, Selasa (11/2/2020).

Selain itu juga ia menegaskan bagi pejabat eselon yang kemarin sudah dilantik, tidak perlu lagi yang namanya penyesuaian. Karena menurutnya seorang ASN harus siap ditempatkan dimana saja.

“DPRD Inhil telah memanggil semua mitra kerjanya masing-masing, supaya jangan ada kata-kata saya belum tau. Yang namanya ASN siap ditempatkan dimana saja,” pungkasnya.

Untuk diketahui, beberapa OPD yang masih kosong pejabat eselon II diantara :Dinas PU PR, Diskominfops, Satpol PP, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan, BP3AKB, Disperindag, BPMPD  dan Sekretaris Dewan.

Reporter Arbain

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Banjir ketika air sungai pasang di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sudah sering terjadi setiap tahunnya.  Tidak hanya ruas jalan, namun juga berimbas hingga membuat beberapa ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan, ikut terendam.

Seperti yang disampaikan dr. Saut Pakpahan selaku Dirut RSUD PH Tembilahan kepada wartawan mengatakan, hari ini hampir seluruh ruangan yang ada disana terendam akibat banjir.

“Hanya beberapa ruangan saja yang tidak, dan ini sering terjadi hampir setiap tahun ketika banjir. Mudahan-mudahan pembangunan rumah sakit baru cepat selesai. Karena tingginya sudah 1 Meter diatas jalan,” terang dr. Saut Pakpahan kepada wartawan ketika dihubungi melalui sambungan seluler, Selasa (11/2/2020).

Ketika air sudah mulai surut kata Dirut, pihak rumah sakit langsung akan membersihkan atau mensterilkan seluruh ruangan yang terendam.

Editor Arb

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – The Interpreter, media asal Australia, menyebutkan 20 persen penduduk Indonesia atau sekitar 50 juta jiwa rentan miskin. Bahkan, tingkat kemiskinan di luar Jawa dan Sumatera lebih tinggi. Khususnya Papua yang 7 kali lipat lebih tinggi dari Jakarta.

Alasannya, tingkat ketimpangan Indonesia masih tinggi. Kekayaan 4 orang terkaya Indonesia bahkan setara 100 juta penduduk. Pendapatan per kapita Indonesia hanya USD 3.840, lebih rendah dari Samoa, Fiji, Malaysia dan Thailand.

Kemampuan penanggulangan kemiskinan pemerintah Indonesia pun terbatas. Sebab, pendapatan pajak Indonesia baru 9,9 persen dari GDP. Terendah setelah Myanmar di Asia Tenggara. Pun, lebih rendah dari rata-rata negara berkembang.

Tingkat stunting balita Indonesia turut tercatat sebesar 36,4 persen pada 2013. Setara dengan negara seperti Malawi, Angola, dan Sierra Leone.

The Interpreter menyebut permasalahan Indonesia terletak pada buruknya tata kelola pemerintahan dan korupsi. Kedua hal ini mengakibatkan pembangunan dalam bidang kesehatan, pendidikan tak berjalan baik. Ketimpangan pun tak kunjung teratasi.

Terkait hal ini Politisi PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Effendi Simbolon, merekomendasikan Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet.

“Ini memang masih menjadi masalah kita. Selain keterbatasan anggaran kita, juga kebijakan yang belum merata,” ungkapnya seusai mengisi acara diskusi di Hotel Ibis, Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia menegaskan posisi yang perlu diganti salah satunya menteri keuangan terkait kemiskinan dan rendahnya angka serapan pajak nasional. “Ya itu tadi, maka saya lihat, paling tidak harus juga meninjau ulang (reshuffle) betul kan? Menteri keuangannya lah yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Ditemui di tempat yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Addian mengungkapkan bahwa, Jokowi telah mengucurkan anggaran pengentasan kemiskinan yang cukup besar. Khususnya untuk kemiskinan di Papua.

“Dana yang digelontorkan pemerintah pusat ke papua, dalam bentuk otsus (otonomi khusus) itu hampir senilai Rp 100 triliun. Saya rasa pemerintah serius dalam menangani kemiskinan di luar Jawa, khususnya papua,” tuturnya.

Dia menekankan bahwa pemerintah pusat bersungguh-sungguh dengan memberikan perhatian khusus terhadap Papua. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga kebijakan BBM satu harga. “Jadi, pemerintah Jokowi sangat memperhatikan Papua,” jelasnya.

Ke depannya, dia memastikan pemerintah akan memfokuskan pengawasan penyaluran dana agar berdampak langsung terhadap perbaikan ekonomi masyarakat Papua.

“Masalah monitoring, pengawasan, dan lain-lain. Akan dievaluasi, sehingga dana itu betul dirasakan manfaatnya, tidak hanya untuk program, tapi dampak langsung seperti, kemiskinan dan pengangguran,” ujarnya.

Donny juga menyatakan rasa kecewa, terhadap tuduhan media Australia dan meminta pihak Kemlu (Kementerian Luar Negeri) untuk memprotes pemberitaan yang beredar.

“Segala pemberitaan itu didasarkan pada informasi yang kurang tepat, sekali lagi kita berhadapan dengan negara lain, termasuk di pasifik, yang menyebarkan informasi dan hal-hal kurang tepat. Ini menjadi tugas Kemlu melakukan diplomasi seperti dalam forum PBB menyampaikan berbagai informasi, tentang Papua sudah diluruskan,” tutupnya.

Sementara, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, enggan menanggapi karena dia mengaku belum mengetahui pemberitaan media Australia yang menyorot soal kemiskinan di Indonesia. “Saya belum tahu, belum bisa konfirmasi,” singkatnya seusai menghadiri Rapat Pembahasan IKN (Ibu Kota Negara) di Gedung Kemenkeu, Jakarta.

Bank Dunia: Tingkat Kemiskinan di Papua Tertinggi di Indonesia

Bank Dunia mencatat bahwa tingkat kemiskinan di beberapa wilayah di Indonesia pada 2019 masih tinggi. Salah satunya Papua, di mana 27,5 persen warganya masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Dalam laporan berjudul World Bank East Asia and Pacific Economic Update October 2019, Weathering Growing Risks, Bank Dunia menyatakan bahwa Pemerintah RI masih punya tantangan untuk menekan ketimpangan antar daerah meski disebut telah cukup berhasil mengurangi angka kemiskinan.

Berdasarkan catatan sejak Maret 2018 hingga Maret 2019, sebanyak 28 provinsi telah berhasil memangkas angka kemiskinan. Di sisi lain, angka kemiskinan di 6 provinsi justru meningkat.

Selain itu, Bank Dunia juga menyoroti kawasan timur Indonesia yang masih tertinggal secara signifikan. Ini terlihat dari Papua yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 27,5 persen. Berbanding terbalik dengan Jakarta, sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah yakni 3,5 persen.

Jika mengacu pada data milik Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Tanah Air pada Maret 2019 adalah sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin dari September 2018, dan berkurang 0,41 persen poin secara Year on Year (Yoy) terhadap Maret 2018.

BPS juga melaporkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 adalah sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018, dan terpangkas 0,80 juta orang dari Maret 2018.

Sementara prosentase penduduk miskin di daerah perkotaan yang pada September 2018 sebesar 6,89 persen, turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019. Begitu juga prosentase penduduk miskin di daerah pedesaan, yang turun dari 13,10 persen pada September 2018 menjadi 12,85 persen pada Maret 2019.

Presiden Jokowi Target Kemiskinan di 2020 Capai 8,5 Persen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat kemiskinan bisa diturunkan menjadi 8,5-9 persen di 2020. Hal ini seiring dengan berbagai program belanja yang digelontorkan pemerintah di tahun depan.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, pada Jumat 16 Agustus 2019. “Berbagai belanja tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2020,” ujar dia.

Presiden Jokowi menjelaskan, target-target yang akan dicapai pemerintah dari belanja di 2020 antara lain penurunan pengangguran ke tingkat 4,8 persen sampai 5,1 persen. Selain itu, kemiskinan diharapkan dapat terus diturunkan di kisaran 8,5 persen sampai 9,0 persen dan ketimpangan menurun di kisaran 0,375 sampai0,380.

“Pemerintah juga optimis pembangunan kualitas manusia dapat terus ditingkatkan dengan target IPM mencapai 72,51 pada tahun 2020,” ucap dia. (*)

Sumber merdeka.com
https://m.merdeka.com/uang/potret-ketimpangan-ri-harta-4-orang-terkaya-indonesia-setara-milik-100-juta-warga.html