ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kampanye makanan sehat melalui program Beragam, Bergizi ,Seimbang dan Aman atau B2SA Goes To School terus dilakukan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Indragiri Hilir (Inhil) Katerina Susanti Herman bersama perangkat daerah terkait.

Tampak hadir dalam giat tersebut, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, Kepala Dinas Pendidikan, pengurus PKK serta unsur terkait.

Kampanye B2SA yang menyasar SMP Negeri 3 Tembilahan Hulu, pada Selasa (9/9) pagi ini, merupakan langkah pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.

“Kami terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, agar anak-anak kita berminat untuk mengonsumsi makanan sehat dan beragam. Karena tubuh manusia memerlukan gizi yang beragam dari makanan yang beragam pula,” ujar Ketua TP. PKK.

Akibat masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya makanan sehat yang beragam bagi tubuh manusia,
Katerina Susanti harapkan, kampanye ini membuahkan hasil terbaik.

“Makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman itu tidak harus mahal, hal inilah yang belum dipahami semua orang. Padahal makanan sehat ada di sekitar kita dari pangan lokal,” imbuh Katerina Susanti Herman.

Agar program ini berjalan sukses, Ketua TP. PKK harapkan, usai kampanye dilakukan, tindak lanjut dari semua pihak mesti dilakukan sesuai perannya masing-masing. (Geleri Foto)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus berupaya mencari solusi konkret untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Kota Tembilahan. Salah satu langkah nyata yang kini tengah dilakukan adalah pembangunan sistem drainase modern dengan metode Block Culvert.

Pada Selasa (9/9/2025), Bupati Inhil H. Herman turun langsung ke lapangan meninjau progres pekerjaan drainase tersebut. Ia mengunjungi sejumlah titik, termasuk di sekitar kawasan Jalan Pangeran Hidayat yang kini menjadi fokus pembangunan saluran pembuangan air baru.

Dalam keterangannya kepada media, Bupati H. Herman menyebutkan bahwa pembangunan drainase ini sangat penting, terutama untuk mendukung sistem pembuangan limbah air dari fasilitas vital seperti Rumah Sakit Puri Husada Gemilang.

“Kita melihat, salah satu penyebab utama genangan banjir yang lambat surut adalah buruknya saluran pembuangan air. Apalagi di area rumah sakit, itu harus jadi prioritas, karena penting bagi pelayanan masyarakat,” kata H. Herman saat meninjau proyek, Selasa pagi.

Ia menjelaskan, sistem Block Culvert dipilih karena lebih efektif dalam mengalirkan air, sekaligus tahan terhadap beban berat di atasnya. Metode ini dinilai cocok untuk lingkungan perkotaan yang padat seperti Tembilahan.

Namun di sisi lain, proyek ini sempat menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga yang melintas, terutama di jalur utama seperti Jalan Pangeran Hidayat. Meski demikian, Bupati meminta masyarakat untuk bersabar dan mendukung upaya pemerintah dalam jangka panjang.

“Memang saat ini masyarakat agak terganggu, terutama yang sering melintas. Tapi kita ingin memberikan solusi permanen. Jadi nanti kalau air laut surut, air dari daratan juga bisa ikut mengalir lancar. Tidak lagi tergenang berhari-hari seperti sebelumnya,” terangnya.

Tak hanya di sekitar rumah sakit, Pemkab Inhil juga telah memetakan beberapa wilayah lain yang masuk kategori rawan banjir. Di antaranya adalah Jalan H. Said dan Jalan Jenderal Sudirman, yang juga akan dibangun sistem drainase serupa.

“Kami sudah petakan titik-titik rawan banjir. Insyaallah, tahun ini dan tahun depan kita akan lanjutkan pembangunan Block Culvert di kawasan tersebut. Harapan kami, banjir yang selama ini menjadi masalah rutin bisa teratasi secara menyeluruh,” ujarnya optimis.

H. Herman menegaskan bahwa penanganan banjir menjadi salah satu fokus utama dalam program pembangunan daerah. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung langkah pemerintah dan ikut menjaga fasilitas yang sudah dibangun.

“Kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Mari kita jaga bersama lingkungan, dan dukung program-program yang manfaatnya langsung dirasakan oleh warga,” pungkasnya.

Dengan pengerjaan yang terus dikebut dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, diharapkan persoalan banjir yang selama ini menjadi momok di Kota Tembilahan bisa segera teratasi. Pembangunan infrastruktur drainase seperti ini menjadi bukti nyata bahwa solusi teknis yang tepat dan terencana bisa membawa perubahan signifikan bagi masyarakat. (Adv)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR — Aktivitas pertambangan batu granit dan andesit di Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menjadi sorotan publik setelah terungkap bahwa beberapa perusahaan diduga menjalankan operasi tanpa izin lengkap sesuai ketentuan perundang-undangan.

Temuan ini memicu kekhawatiran akan dampak lingkungan, kerugian negara, dan potensi konflik sosial di wilayah tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun, beberapa perusahaan tambang tersebut belum sepenuhnya memenuhi persyaratan administratif seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Lingkungan, serta dokumen lainnya yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Sehingga perusahaan tambang yang ada di Kecamatan Kemuning diantaranya PT TGM, PT UBB, PT KIA, PT BIN dan PT MNS dinyatakan “Belum Bisa Beroperasi”.

Dalam regulasinya, bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin resmi seperti IUP, IUPK, atau izin lainnya yang telah diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Minerba. Kegiatan penambangan tanpa izin ini disebut sebagai pertambangan ilegal atau illegal mining. 

Sejauh ini, dari informasi yang diterima awak media dan dikuatkan dengan rekam jejak digital, terdapat beberapa perusahaan itu telah dan pernah beroperasi meski tanpa mengantongi izin lengkap.

Hal itu juga diperkuat oleh pernyataan BAPENDA Inhil melalui Kasubbid Pemungutan MBLB dan PPJ, yang mengatakan pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan terhadap perusahaan tersebut sekitar awal tahun 2025.

“Memang ditemukan beberapa perusahaan telah beroperasi meski belum memiliki izin lengkap yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi dan Pusat,” tutur Leni, Selasa (9/9/2025).

Selain itu, Leni juga secara terbuka menjawab soal pajak dan retribusi daerah yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut sebagai PAD Kabupaten Inhil.

“Kami tidak bisa melakukan pungutan pajak dari perusahaan yang belum memiliki izin lengkap, itu sesuai dengan SK Gubernur. JadibHarus ada izin usaha lengkap dulu baru dipungut pajak ,” ungkapnya.

Hingga berita ini ditayangkan, awak media tengah berupaya mengkonfirmasi pihak-pihak perusahaan serta sumber-sumber lainnya untuk dimintai tanggapan atas dugaan ilegal mining yang dilakukan perusahaan pertambangan di Kecamatan Kemuning. (Arbain)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman, menggelar Mitigasi dan Manajemen Risiko Bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau.

Giat ini bertujuan untuk mengawal pembangunan di Kabupaten Inhil agar lebih tepat sasaran dan meminimalisir kegagalan program.

Memahami pentingnya mitigasi risiko bagi pembangunan, Bupati Inhil ceritakan langkah yang telah diambilnya dalam mengelola pemerintahan di tengah tantangan anggaran.

“Tahun 2024 kita defisit anggaran lebih kurang 450 Milyar, sehingga banyak OPD dan Kuasa Pengguna Anggaran ragu untuk bekerja. Lalu kita sepakat untuk melakukan efisiensi anggaran, tentunya dengan pertimbangan bersama legislatif juga,” ungkap Haji Herman, Senin (8/9).

Bagi Bupati, tak ada pilihan yang tak memiliki risiko, hal inilah yang disepakatinya bersama Wakil Bupati untuk mengenyampingkan Visi Misi demi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

“Bahkan Saya dan Bu Yuliantini memegang prinsip biarlah visi dan misi kami mengalah terlebih dahulu untuk kita atur kesiapan keuangan daerah. Dan alhamdulillah, pada akhirnya kita bisa menyeimbangkan antara Pendapatan dan Belanja Daerah,” imbuh Bupati.

Untuk mitigasi atau pengurangan risiko dan dampak kerugian dalam menjalankan program pembangunan, selanjutnya Bupati berpesan kepada jajaran Pemkab Inhil untuk mengupas persoalan yang dihadapi demi tercapainya solusi terbaik. (Adv)

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) menggelar kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H yang berlangsung khidmat dan penuh makna pada Kamis (04/09/2025), bertempat di halaman Masjid Agung Islamic Center, Pasir Pengaraian.

Acara yang direncanakan dimulai pada 19.30 WIB setelah Sholat Isya Berjama’ah harus diundur +- 1 jam dikarenakan hujan lebat yang mengguyur Pasir Pengaraian sekitarnya, namun tetap tidak menghalangi ratusan jamaah untuk hadir pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, S.H, M.M, Ketua GOW Hj. Masni Taher, para Asisten dan Staf Ahli, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rohul, unsur Forkopimda, para Camat, tokoh adat, serta ratusan pelajar dan masyarakat.

Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dilanjutkan dengan penampilan seni religi Al-Barzanji yang menambah kekhusyukan suasana. Acara juga dirangkaikan dengan memberikan santunan kepada 40 anak yatim yang masing-masing menerima bantuan sebesar Rp.500.000.

Sebagai penceramah, hadir Ustadz Syarifullah Rangkuti, S.Pd.I, yang menyampaikan tausiyah bertemakan keteladanan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan. Dalam ceramahnya, Ustadz Syarifullah mengajak seluruh umat Muslim, khususnya masyarakat di Rohul untuk menjadikan Maulid Nabi sebagai momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan kualitas iman serta kepedulian sosial.

Wakil Bupati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Maulid sebagai sarana introspeksi diri.

“Peringatan Maulid Nabi bukan sekadar seremonial tahunan, tetapi harus menjadi pengingat untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun dalam menjalankan tugas pemerintahan,” ujar Wabup H. Syafaruddin Poti.

Kegiatan berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh kekhidmatan hingga akhir acara. Semangat kebersamaan dan nilai-nilai keislaman yang ditanamkan melalui kegiatan ini diharapkan dapat terus terjaga dan membawa keberkahan bagi masyarakat Negeri Seribu Suluk. ( Kri )

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) Melalui Bappeda Rohul gelar Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Hall Islamic Centre, Kamis (04/09/2025).

Hadir Bupati Rohul Anton, S.T, M.M, Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, S.H, M.M, Perwakilan Bappenas diwakili Supriyadi, S.Si, M.T, Bappeda Provinsi Riau diwakili Kabid Infrastruktur Paidi, S.Hut, M.T, Anggota DPRD Provinsi Riau H. Adam Syafaat, M.A, Ketua DPRD Rohul Hj, Sumiartini dan Pimpinan Forkipimda Rohul lainnya, Staf Ahli, Asisten dan Kepala OPD dilingkungan Pemkab Rohul, seluruh Camat serta pimpinan perusahaan, LAMR serta Tokoh Masyarakat yang juga mengikuti kegiatan.

Kegiatan dengan Visi “Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Religius Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera Dan Bekelanjutan” disambut antusias oleh semua pihak mengingat sangat penting untuk perencanaan kedepannya.

Bupati Anton dalam sambutannya menyampaikan Musrenbang RPJMD bukan hanya kegiatan Ceremonial, tetapi sebuah proses strategis dalam menentukan arah pembangunan untuk 5 tahun kedepannya.

“RPJMD ini merupakan pedoman wajib dijalankan secara konsisten, selaras dan penuh tanggung jawab oleh seluruh OPD.” ujar Anton.

Bupati Rohul juga menyampaikan RPJMD ini juga bukan hanya sebagai syarat administrasi formalitas tetapi harus menjadi dasar dalam suatu kebijakan untuk diwujudkan.

“Untuk itu saya menekankan setiap rencana OPD tidak boleh bertentangan dengan RPJMD, Visi Misi pembangunan daerah telah ditetapkan agar bisa terwujud perlu kerja sama setiap sektor yang solid.” Bupati Anton menjelaskan.

Bupati Anton menyebutkan dalam menyusun RPJMD ini telah mengidentifikasi 5 isu strategis daerah meliputi :
1.Pembangunan Perekonomian Daerah.
2.Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat.
3.Pembangunan Infrastruktur Yang Merata dan Berkelanjutan.
4.Pembanguna SDM Yang Unggul.
5.Penguatan Tata Kelola Pemda.

“5 isu ini menjadi tantangan dan peluang yang harus dijawab dengan kebijakan yang tepat dan program yang terukur.” Pungkas Anton.

Kegiatan dilanjutkan dengan Penandatangan Berita Acara oleh pejabat yang hadir serta diskusi silang pendapat informasi yang agar rencana Rohul 5 tahun kedepan dapat tepat sasaran dan membuat Rohul menjadi Kabupaten yang lebih baik lagi. ( Kri )