Kondisi kota Wuhan usai ditetapkan sebagai daerah karantina penyebaran virus corona. Foto: PPIT Wuhan

ARB INdonesia, JAKARTA – Rencana evakuasi ratusan WNI dan mahasiswa dari Wuhan, Provinsi Hubei, China terus dimatangkan Pemerintah Indonesia.

Terlebih, Wuhan adalah kota yang menjadi pusat penyebaran virus corona yang membuat manusia jadi seperti zombie.

Untuk itu, upaya dan standar maksimal pun tengah dipersiapkan pemerintah.

Termasuk terkait penyiapan fasilitas medis bagi WNI dan mahasiswa yang nantinya sudah dievakuasi kembali ke tanah air.

Guna menopang rencana tersebut, TNI menyiagakan seluruh rumah sakit yang dimiliki untuk menampung sementara WNI dan mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi kepada wartawan, Kamis (30/1/2020).

Sriadi menjelaskan, penyiagaan rumah sakit tersebut lantaran virus corona sangat mudah menyebar dan menular dari orang satu ke yang lainnya.

Karena itu, ratusan WNI dan mahasiswa yang dievakuasi nantinya harus menjalani karantina selama beberapa waktu.

Hal itu untuk memastikan bahwa mereka tidak terjangkit virus corona, sekaligus sebagai upaya pencegahan masuknya corona ke Indonesia.

“TNI telah menyiapkan seluruh rumah sakit TNI, baik TNI AD, AL, maupun AU, seluruh satuan-satuan kesehatan lapangan dan seluruh personel kesehatan TNI yang ada di Indonesia,” terangnya.

Seluruh fasilitas medis itu, sudah dipersiapkan sedemikan rupa untuk menerima para WNI tersebut.

“Untuk melakukan langkah-langkah terukur dan terkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait di daerah,” sambungnya.

TNI AU sendiri sudah bersiap melakuan evakuasi dengan menyiagakan dua pesawat.

Akan tetapi, upaya itu masih menunggu hasil koordinasi dan diplomasi politik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dengan pemerintah China.

Tujuannya, agar pesawat TNI AU itu diizinkan mendarat di Wuhan yang sampai saat ini masih menjadi dearah isolasi.

Dimana pemerintah China tidak memperbolehkan siapapun masuk maupun keluar dari daerah isolasi.

“Pelaksanaannya dikoordinir oleh Kemenlu sebagai leading sektor untuk kegiatan ini,” jelas Sisriadi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Fajar Adriyanto mengatakan, pihaknya hanya tinggal menunggu perintah penjemputan WNI dan mahasiswa di Wuhan.

TNI AU juga sudah menyiagakan dua pesawat. Yakni Boeing 737 dan 1 C130 Hercules.

Kendati WNI tersebut berhasil dievakuasi, namun mereka tidak diperbolehkan langsung pulang ke rumah masing-masing.

Sebaliknya, mereka diharuskan menjalani masa karantina selama 28 hari untuk diobservasi dan dipastikan tidak membawa virus corona.

Sementara, berdasarkan data Kemlu sampai Selasa (29/1) kemarin, ada 100 WNI di Wuhan.

Mereka terdiri dari 84 mahasiswa dan 16 tamu mahasiswa dari tempat lain. Total keseluruhan WNI di Provinsi Hubei berjumlah 243 WNI. (*)

Sumber Pojoksatu.id
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/01/30/wni-di-wuhan-dievakuasi-tni-kerahkan-seluruh-rumah-sakit-siaga-1/3/

Papan plang Peningkatan Jalan Ruas 6 Jalan Pulau Kijang – Sanglar ©2019, foto: arbindonesia.com

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR –  Proyek tahun anggaran 2019 ‘Peningkatan Jalan Ruas 6 Jalan Pulau Kijang – Sanglar‘ yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai kontrak 9 Milyar lebih, tak selesai dikerjakan.

Pasalnya, hingga berakhirnya tahun 2019 lalu, pengerjaan proyek yang dimenangkan oleh CV BOERAY BROTHERS hanya mencapai 26% bobot pengerjaannya.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas PU-PR Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Ilyanto, kepada awak media, Rabu (29/1/2020), dikutip dari Indragirione.com.

“Ada sekitar 26 persen bobot pekerjaan yang telah mereka lakukan. Kami juga telah membayar kepada meraka sebesar lebih kurang 2 Milyar, sesuai hasil pekerjaan mereka di lapangan,” jelasnya.

Selain itu, Ilyanto juga mengatakan telah memutuskan kontrak kepada CV BOERAY BROTHERS, karena tidak mengerjakan tugas dengan maksimal, dan juga tidak mengajukan permohonan perpanjangan kontrak.

“Setelah melihat hasil bobot pekerjaanya tidak sampai 30 persen, hal itulah yang membuat kontrak terpaksa di putus,” ungkapnya.

Menurut Illyanto, Lokasi Pulau Kijang itu akses masuk materialnya lebih mudah melalui jalur sungai, dan juga ruas jalannya tersebut adalah jalan yang sudah jadi.

“Hanya tinggal peningkatan saja mereka tidak bisa manfaatkan itu,” tuturnya.

Terkait kelanjutan pengerjaan  Peningkatan Jalan Ruas 6 Jalan Pulau Kijang – Sanglar tersebut, Ilyanto mengaku belum mengetahui, sebab harus melalui tahapan-tahapan dan proses panjang.

“Belum tahu, prosesnya panjang. Kami masih menunggu kucuran dana, setelah itu baru dilakukan Pelelangan,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pihak CV BOERAY BROTHERS belum bisa dihubungi untuk dimintai keterangan terkait penyebab Ketidak selesaian dalam pengerjaan Peningkatan Jalan Ruas 6 Jalan Pulau Kijang – Sanglar.

Editor Arbain

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Forum Komunikasi Wartawan Indragiri Hilir (FKWI) memggelar Yasinan perdana antara pengurus dan wartwan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rabu (29/1/2020) malam.

Yasinan ini digelar di Balai FKWI Jalan Baharuddin Yusuf, tepatnya di samping GOR Tasik Gemilang. Dihadiri oleh perwakilan pengurus Organisasi Ikatan Wartawan Online (IWO), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) dan warga sekitar.

Ketua FKWI, Deby Chandra mengatakan, Yasinan ini digelar dalam rangka mempererat silatuhrahmi antar profesi wartawan yang bertugas di Kabupaten Inhil khususnya.

“Agenda ini akan kita gelar 2 kali dalam satu bulan. Perdana kita menggelar di Balai FKWI ini, selanjutnya akan dilaksanakan bergilir di rumah masing-masing pengurus dan anggota FKWI,” tutur Ketua FKWI. (Arb)

Sekretaris Disdukcapil Inhil, Nursal Sulaiman

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Untuk sementara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan lebih memprioritaskan mencetak e-KTP untuk perekaman yang sudah dilakukan sejak lama.

“Bagi yang baru merekam tetap diberlakukan Surat Keterangan (Suket) dan harus mendaftarkan dahulu ke petugas pelayanan,” ujar Kepala Disdukpencapil Inhil melalui Sekretaris Nursal Sulaiman saat dikonfirmasi melalui selulernya, Rabu (29/01/2019).

Kendati begitu, bagi masyarakat yang ada keperluan khusus dan harus disegerakan seperti ingin bekerja di luar atau melanjutkan pendidikan di luar Kabupaten Inhil akan dibantu cetak e-KTP.

“Untuk sementara pelayanan pencetakan e-KTP kita stop pada angka 2.500 keping. Karena keterbatasan Rebon yang menjadi kendala, serta mesin (alat cetak, red) juga tidak bisa kita paksakan karena kemampuan mencetak e-KTP hanya sekitar 150 keping dalam seharinya,” terang mantan Kabag Humas Setdakab Inhil.

Saat ini katanya, Kepala Dinas sedang berusaha ke kabupaten tetangga guna meminjam Rebon/tinta. Jika berhasil dapat Rebon tersebut pelayanan percetakan e-KTP kita lanjutkan kembali.

“Sekarang sudah ada sekitar 2.500 Suket yang masuk dan siap untuk dicetak oleh Disdukpencapil Inhil. Untuk Blanko kita yang dulu 7474 dan setelah dipakai sekarang tinggal sejumlah 5195 keping,”pungkasnya. (BHC)

Editor Arb

Detik-detik Bripka BA Polisi Bantaeng Kepergok Berzina dengan ‘Ibu Kantin’, Padahal Hamil Besar – Tribunnews

ARB INdonesia, BANTAENG – Beginilah detik-detik Bripka BA polisi Bantaeng Kepergok Berzina dengan ‘ Ibu Kantin’ Polsek Pajujukang Bantaeng, Padahal Hamil Besar. 

Perbuatan keduanya didapati langsung Suami si Ibu Kantin. 

Kejadian tersebut gempar dan masalah sudah sampai ke ranah yang berwajib. 

Bagaimana mereka ketahuan, berikut Kronologi dan detik-detik keduanya kepergok bercinta di kamar dekat kantor polisi: 

Kronologi

Nasib naas polisi anggota Polsek Pajukukang inisial Bripka BA (42) dilaporkan terpergok saat sedang Berhubungan Badan Istri orang berinsial JU, Jumat (24/1/2020) lalu.

Mereka melakukan perzinahan di dalam kamar di sebuah rumah di Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulsel.

Lokasinya, tak jauh dari Mapolsek Pajukukang.

Perbuatan tak senonoh itu terungkap saat SA, suami JU mempergoki istrinya berduaan dengan Bripka BA di dalam kamar.

Sebelum perzinahan ini terbongkar, ketiganya ternyata akrab.

Sehari-hari, JU dan SA jualan di kantin Mapolsek Pajukukang.

Namun, diam-diam JU atau dijuluki “ibu kantin” dengan Bripka BA menjalin hubungan asmara hingga nekat melakukan hubungan intim.

Kapolres Bantaeng, AKBP Wawan Sumantri saat dikonfirmasi, Senin (27/1/2020), menyampaikan jika benar anak buahnya terpergok selingkuh dengan istri orang lain.

Dilapor Polisi

Peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Propam Polres Bantaeng dan Bripka BA sedang diproses hukum.

AKBP Wawan Sumantri meminta kasus ini tidak dibesar-besarkan.

Pasalnya, JU sedang hamil dan usia kandungannya memasuki 7 bulan.

“Kita harap ini tidak dibesar-besarkan karena JU sedang hamil 7 bulan. Nanti dia stres dan nekat bunuh diri dan lain-lain,” kata AKBP Wawan Sumantri. (*)

Sumber Tribunnews.com
https://makassar.tribunnews.com/amp/2020/01/28/detik-detik-bripka-ba-polisi-bantaeng-kepergok-berzina-dengan-ibu-kantin-padahal-hamil-besar?page=3

Ketua Komisi IV DPRD Samino,S.TP, M.Si

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pengurus organisasi Forum Komunikasi Masyarakat Buruh Lintas Sektoral (FKM-Balista) menyambangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Selasa (28-01-2020).

Kedatangan mereka di DPRD Inhil disambut langsung Ketua Komisi IV DPRD Samino,S.TP, M.Si dan anggota Komisi IV lainnya.

“FKM-Balista ini berinisiatif menjumpai Komisi IV karena surat yang dilayangkan mereka ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Inhil belum ada tindak lanjut pemanggilan,” ungkap Samino kepada wartawan usai pertemuan.

Pada surat yang dilayangkan tersebut, ada 13 item gugatan mereka kepada PT Tabungan Haji Indo Plantation (THIP) Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Inhil.

“Ada 13 item kategori menurut FKM-Balista, hak-hak karyawan yang kurang diperhatikan oleh perusahaan. Kami Komisi IV siap menjembatani dan memediasi. Tapi kami meminta juga mereka untuk melengkapi data-data apa yang menjadi permasalahan, termasuk karyawan atau buruh yang tergabung dalam forum ini,” terang Samino yang juga merupakan Ketua Partai PDIP Kabupaten Inhil.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Samino menegaskan Komisi IV DPRD akan memanggil pihak-pihak terkait seperti, Disnakertrans Inhil, BPJS Ketenagakerjaan,dan Pihak Perusahaan untuk dilaksanakan hearing atau rapat dengar pendapat.

Hingga berita ini diterbitkan, Kadisnakertrans Inhil H Masdar belum bisa dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.  (BHN)