Foto : Bangunan Pasar Cik Puan

ARB INdonesia, PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersedia menyerahkan aset Pasar Cik Puan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Tapi, Pemko tidak mau dijadikan sebagai pengelola.

Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT melalui Kepala Bagian Humas Setdako Pekanbaru Mas Irba H Sulaiman mengatakan, Pemko akan menyerahkan aset itu jika memang diperlukan untuk percepatan pembangunan Pasar Cik Puan.

“Pak Wali bersedia ketika memang pasti itu akan dibangun oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR,” kata Irba, Sabtu (1/2/2020).

Namun, kata Irba, Walikota tidak ingin jika nanti ditunjuk sebagai pengelola Pasar Cik Puan. Irba menjelaskan, alasan Walikota menolak untuk mengelola Pasar Cik Puan lantaran dikhawatirkan akan membebani APBD Kota Pekanbaru setelah pasar difungsikan nanti.

“Artinya, kita akan serahkan sepenuhnya dengan catatan, ketika selesai, Pemko Pekanbaru tidak bersedia mengelolanya,” jelas Irba.

Kata Irba, Pemko Pekanbaru selama ini sudah lakukan kajian, bahwa beberapa pasar milik pemerintah, untuk pemeliharaan pasar dan operasionalnya mesti disubsidi dari APBD. Anggaran yang harus dikeluarkan tidak sedikit.

Walikota, tidak ingin hal ini juga terjadi pada Pasar Cik Puan. Rencana pembangunan pasar yang akan didanai oleh Kementerian PUPR, tidak dipersoalkan oleh Walikota.

“Itu sudah dihitung oleh pak wali. Setiap tahun untuk biaya operasional saja lebih kurang Rp3 miliar,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Gubernur Riau Syamsuar meminta Pemerintah Kota Pekanbaru menyerahkan duplikasi aset lahan pasar Cik Puan ke Pemerintah Provinsi Riau. Agar pasar yang telah bertahun-tahun terbengkalai tersebut bisa dilanjutkan pembangunannya, baik oleh pemprov Riau maupun dari pemerintah pusat.

“Jadi persoalannya ada duplikasi aset, Jadi aset itu terdaftar di kota dan terdaftar di kami. Jadi kami mengharapkan sebenarnya kepada pak walikota mau menyerahkan kepada kami sehingga ini bisa dibangun pasar,” ujar Gubernur Riau Syamsuar, Kamis (30/1/2020). (*)

Sumber cakaplah.com
https://www.cakaplah.com/berita/baca/2020/02/01/pemko-pekanbaru-bersedia-serahkan-aset-pasar-cik-puan-ke-pemprov-riau/#sthash.iIkHG0tC.dpbs

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Dandim 0314/Inhil bersama Bupati Inhil HM Wardan melaksanakan pelepasan perdana 7000 bibit ikan lele di keramba Apung dan meninjau saung Pilot Projek pengolahan sabut kelapa di Makodim 0314/Inhil, Jalan A. Yani, Tembilahan, Jum’at (31/01/2020).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Inhil AKBP Indra Duaman SIK, Kajari Inhil, para pejabat pemerintah daerah Inhil dan unsur Forkopimda Inhil.

Setelah kegiatan pelepasan 7000 bibit ikan lele tersebut, dilanjutkan dengan peninjauan saung pengolahan sabut kelapa.

Berbagai macam hasil olahan kreatif dari limbah sabut kelapa diperkenalkan oleh Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Imir Faishal.

“Banyak yang bisa diolah dari sabut kelapa ini, seperti Pot Bunga, Tali Tambang, Sapu, bahkan banyak lagi. Namun kita lebih merujuk pada pembuatan pot untuk budidaya Tanaman Vanili,” ujarnya menjelaskan.

Dandim menuturkan, pengolahan sabut kelapa sampai pada hari ini belum ditempatkan dengan benar oleh masyarakat.

“Selama ini sabut kelapa oleh masyarakat dinilai masih belum memiliki harga. Tentunya hal ini akan lebih kita galakkan guna membuka pola pikir masyarakat agar mau menjalankan ekonomi kreatif pengolahan limbah sabut kelapa ini,” jelasnya.

Lanjutnya, ini akan dijadikan salah satu potensi pengembangan perekonomian yang ada di Inhil.

“Belum lagi potensi-potensi kelautan kita, seperti perikanan. Potensi ini juga dalam rangka meningkatkan perekonomian dan menggali potensi daerah,” ujarnya.

“Kalau desa dapat menggali potensi yang ada di desanya mungkin tidak perlu lagi APBD, karena setiap desa mampu mengelola potensi yang ada di desanya masing-masing,”  katanya.

Bupati Inhil sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan di Makodim 0314/Inhil tersebut. (rls)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas 240.733.73 Hektar perkebunan kelapa. Dari luas tersebut, perkebunan kelapa di Inhil mampu memproduksi buah kelapa sekitar 317.116.88 ton pertahun atau sekitar 26.426.33 ton perbulannya, seperti dikutip dari Data BPS Kab.Inhil tahun 2019.

Sangat disayangkan, dari banyaknya buah kelapa di Kabupaten Inhil, ketika dipanen hanya menyisakan sabut yang hanya menjadi tumpukan limbah.

Sementara, jika dimanfaatkan sabut kelapa tersebut dapat diolah menjadi beragam bahan produk jadi dan setengah jadi yang memiliki nilai jual tinggi dan bernilai Ekspor.

Sebagai contoh, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur yang hanya produksi kelapanya mencapai 31.130 ton kopra kering dengan luas panen 22.236 hektar, data tahun 2018. Dikutip dari merdeka.com

Melalui PT Sumber Makmur Mulya mereka mampu memproduksi dan ekspor serabut serta serbuk kelapa ke Cina. Hal itu sudah dilakukan sejak tahun 2016 dengan total 20 kontainer per bulannya.

Ditahun 2019 pihaknya sudah bisa memproduksi hingga 40 kontainer per bulan. Masing masing kontainer memiliki berat rata-rata 16,5 ton.

“Bahannya 70 persen ambilnya dari Banyuwangi, dari pengepul kelapa, kita beli sabutnya. Kalau dulu mereka kesulitan jualnya kemana, ada yang bisa menerima untuk pembuatan kerajinan seperti keset, tapi jumlahnya terbatas, sekarang kita serap,” kata Abdul Haris 
saat seremoni pelepasan ekspor cocofiber di Banyuwangi, Kamis (5/9/2019). Dikutip dari merdeka.com

Dengan demikian, mampukah Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki julukan ‘Negeri Hamparan Kelapa Dunia’ merubah limbah sabut kelapa menjadi rupiah ?

Mengawali hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil melalui Kodim 0314/Inhil saat ini telah memproduksi olahan limbah sabut kelapa dalam skala kecil atau home industri.

Tidak menutup kemungkinan, pengolahan sabut kelapa yang di gebrak oleh Kodim 0314/Inhil bisa saja terjadi secara masif apabila pemerintah daerah mendukung dengan memperdayakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Sperti yang diungkapkan Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Imir Faishal, dalam meningkat ekonomi kerakyatan melalui limbah sabut kelapa, Kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten mampu menggiatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk melakukan pengolahan sabut kelapa.

“Untuk memenuhi kebutuhan pasar yang besar, Kodim tidak mampu berdiri sendiri, ini perlu gerakan yang masif dalam pengolahan sabut kelapa,” tutur nya dalam rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dan Forkopimda dalam rangka pembahasan Isu Strategis dan pemberdayaan perekonomian kerakyatan pengolahan limbah sabut kelapa, di Makodim 0314/Inhil, Jum’at (31/1/2020).

Lajut Dandim, saat ini Kodim 0314/Inhil telah memproduksi, serat sabut (cocofibre) diolah menjadi sapu, pot tanaman dan serbuk sabut (cocopeat) untuk pupuk.

“Produk yang ingin dikembngkan kedepannya seperti kasur, tali, keset. Namun perlu dukungan tambahan alat untuk mendukung produksi tersebut,” imbuhnya.

Selain itu, pengolahan sabut kelapa sampai pada hari ini belum ditempatkan dengan benar oleh masyarakat.

“Selama ini sabut kelapa oleh masyarakat dinilai masih belum memiliki harga. Tentunya hal ini akan lebih kita galakkan guna membuka pola pikir masyarakat agar mau menjalankan ekonomi kreatif pengolahan limbah sabut kelapa ini,” jelasnya.

Menanggapi hal itu,  Bupati Inhil HM Wardan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kodim 0314/Inhil dalam mendukung program pemerintah melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dengan pengolahan limbah sabut kelapa.

“Sejauh ini sabut kelapa di Kabupaten Inhil belum memiliki nilai ekonomis yang tinggi, semoga dengan adanya gebrakan dari Kodim kedepan mampu mengangkat pengolahan sabut kelapa menjadi nilai ekonomi,” kata HM Wardan saat memimpin rapat pemberdayaan perekonomian kerakyatan pengolahan limbah sabut kelapa di Makodim 0314/Inhil.

Lanjut Bupati dua periode, dalam pengengbangan ekonomi kerakyatan, yang menjadi titik berat adalah di pedesaan. Karena apabila desa mampu menggali potensinya yang ada di desanya, kedepan desa tidak lagi berharap dengan APBD seperti sekrang ini.

“Dinas, Camat, Desa melalui Bumdes, pengolahan sabut kelapa ini harus dikembangkan. Pemerintah daerah senantiasa mensuport untuk pengolahan sabut kelapa,”

Untuk diketahui, dalam rapat yang digelar di Aula Makodim 0314/Inhil, dihadir oleh Bupati Inhil, Kapolres, Ketua PN Tembilahan, Kejari Inhil,  dan unsur Forkopimda lainnya serta Organisasi Kemasyarakatan.

Reporter Arbain

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Seorang warga  Desa Pasir Mas Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tewas diterkam  Harimau Sumatera saat mencari kayu di lahan Eks Bhara Induk, Kamis (30/1/2020).

Dari keterangan resmi Polres Inhil, peristiwa itu terjadi berawal saat korban Darmawan (42th) tengah mencari kayu bersama rekannya Sujati (54th) dan Sudirman (22th). Saat mencari kayu, antara korban dan rekannya  berjarak kurang lebih 50 M.

Sekira pukul 09.00 Wib, Sajuti berjalan mendekati korban untuk meminjam obeng. Sekitar 30 M jarak antara mereka bedua, Sajuti  melihat seekor Harimau Sumatera sudah berada dibelakang korban, dengan posisi bersiap untuk menerkam korban.

Melihat hal itu, lantas Sajuti berteriak ” Dar Tengok Belakang Dar”. Seketika korban menoleh kebelakang langsung diterkam oleh harimau tersebut.

Kemudian Sajuti dan Sudirman langsung berlari kearah pondok untuk menyelamatkan diri dan meminta pertolongan kepada warga kampung Danau, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran.

Selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib, korban berhasil dievakuasi oleh puluhan masyarakat kampung Danau. Korban ditemukan berjarak sekitar 50 M dari Tempat Kejadian korban diterkam oleh harimau.

Kemudian jenazah korban dibawa ke Klinik KPP Pulai PT. THIP untuk dilakukan Visum.

Dari hasil visum, korban mengalami Luka gigitan pada bagian tengkuk, Tengkuk leher korban mengalami patah tulang, Tangan kanan korban putus, dan sebagian lengan Kanan korban telah dimakan oleh harimau serta Luka bekas gigitan pada bagian kaki kanan korban.

“Selanjutnya jenazah korban dibawa ke Desa Pasir Mas, Kecamatan Batang Tuaka untuk dimakamkan, jelas Kapolres Inhil, AKBP Indra Dhuaman melalui Kasubag Humas Polres Inhil”, AKP Warno.

Editor Arb

Ganja. ©2012 Merdeka.com

ARB INdonesia, JAKARTA – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PKS, Rafli, mengusulkan ganja menjadi komoditas ekspor Indonesia. Menurutnya, stigma ganja berbahaya hanyalah konspirasi global.

Dia mengatakan ganja dapat memenuhi kebutuhan farmasi. Apalagi ganja ini tumbuhan yang mudah ditanam dan tumbuh di Aceh.

“Jadi ganja ini ini adalah konspirasi global dibuat ganja nomor satu bahayanya. Narkotika yang lain dibuat nomor sekian-sekian padahal yang yang paling sewot dan gila sekarang masuk penjara itu bukan orang ganja. Orang yang pakai sabu bunuh neneknya pakai ekstasi segala macam,” kata Rafli saat rapat di Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1).

Dia menyarankan Aceh sebagai pusat budidaya ganja. Dia pun sudah memetakan daerah yang bagus untuk budidaya ganja.

“Jadi pak ganja ini bagaimana kita jadikan komoditas yang ekspor yang bagus. Jadi kita buat lokasinya. Saya bisa kasih nanti daerahnya di mana,” kata Rafli.

Namun, Rafli mengakui wacana ini terbentur masalah regulasi. Ganja merupakan narkotika golongan satu yang jual belinya dilarang.

“Nah itu pak ini memang regulasinya (ganja). Kita ini sebenarnya, menurut saya, kita Indonesia memang menjadi seperti laboratorium eksperimen orang-orang dunia. Eksperimen jadi tidak ada kekuatan kultural kekuatan tradisional kekuatan batin. Ini yang tidak kita munculkan,” jelasnya.

Kemenkes: Belum Ada Penelitian Ganja Bisa untuk Pengobatan dan Medis

Staf Khusus Menteri Bidang Peningkatan Pelayanan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Prof Akmal Taher bicara soal kontroversi penggunaan tanaman ganja untuk medis atau pengobatan. Diakuinya, penggunaan ganja dalam dunia kesehatan masih kontroversi.

“Itu masih kontroversi. Masih ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Tapi sampai sekarang penggunaan belum bisa kita atasi. Kita tidak akan memakai itu untuk sebagai pengobatan yang resmi,” kata Taher saat ditemui di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (4/8) sore.

Taher menjelaskan, belum ada hasil penelitian yang benar-benar menyakinkan bahwa ganja bisa digunakan sebagai obat atau medis. Karena syarat untuk bisa digunakan sebagai obat, harus dikaji efeknya bagi tubuh.

“Belum ada penelitian yang betul-betul menyakinkan bahwa itu (Ganja) bisa dipakai. Pertama (dihitung) sehat efeknya. Kalau sehat efeknya sudah terbukti bagus, baru kita cerita tentang khasiat. Itu yang masih kontroversi,” imbuhnya.

Disinggung soal beberapa negara yang telah melegalkan ganja untuk medis, Taher hanya menyampaikan bahwa Indonesia belum mempunyai data penelitian sendiri. Sehingga tidak menggunakan ganja sebagai obat.

“Selama kita belum punya data sendiri kita belum berani. Kecuali kalau obat itu satunya-satunya obat buat satu macam penyakit kita lebih cepat ngambil. Tapi kalau masalah alternatif lain. Kemudian kita belum bisa membatasi bagaimana cara penggunaannya dan sebagainya. Kita belum pakai,” jelasnya.

Taher juga menegaskan, untuk menggunakan ganja sebagai pengobatan dan medis, harus ada kerja sama profesi untuk melihat khasiatnya.

“Kalau kementerian kesehatan sendiri tidak bisa cuma melihat data dari luar kemudian memakai di sini, tidak bisa. Kecuali emergency tidak ada obat lain satu-satunya (Ganja) baru kita lebih cepat,” ujarnya. (*)

Sumber merdeka.com
https://m.merdeka.com/uang/anggota-komisi-vi-dpr-usul-indonesia-ekspor-ganja.html

Foto : lokasi pelemparan bom molotov di kantor Satpol PP Provinsi Riau

ARB INdonesia, PEKANBARU – Kantor Satpol PP Provinsi Riau yang berada di jalan jalan Letkol Hasan Basri, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru hangus akibat dilempari Bom Molotov oleh 4 Orang Tak di Kenal (OTK).

Usai menjalankan aksinya, pelaku yang menggunakan dua buah sepeda motor tersebht langsung melarikan diri.

Hal itu disampaikan langsung Kepala Satpol PP Provinsi Riau, Zainal Z kepada media, Rabu (29/1/2020) malam, dikutip dari cakaplah.com .

“Iya tadi sekitar jam 20.10 Wib, Pos jaga Kantor Satpol PP dibom molotov oleh empat orang tak dikenal. Pelaku menggunakan dua sepeda motor,” katanya.

Atas peristiwa tersebut, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya meninjau langsung lokasi pelemparan bom molotov di kantor Satpol PP Provinsi Riau,  Rabu (29/1/2020).

Usai peninjauan, Kapolresta menjelaskan, dari hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) petugas menemukan serpihan pecahan botol yang diduga berasal dari pecahan molotov yang dilemparkan pelaku.

“Pelaku masih dalam penyelidikan, diduga pelaku tersebut menggunakan sepeda motor,” cakapnya.

Nandang menuturkan, berdasarkan rekaman CCTV milik salah seorang warga, pelaku diduga berjumlah empat orang. Mereka menggunakan 2 unit sepeda motor.

“Yang melempar satu orang, yaitu yang dibonceng. Jadi ini masih kita dalami lebih lanjut dari CCTV,” jelasnya.

Ketika ditanya soal nomor polisi sepeda motor yang digunakan pelaku, Nandang menegaskan bahwa pihaknya masih menyelidiki hasil rekaman tersebut.

Untuk diketahui, akibatnya lemparan Bom Molotov tersebut, tembok pos penjagaan Satpol PP Riau menjadi gosong, dan tidak ada korban jiwa atas peristiwa itu.

Editor Arb