Foto : Rocky Gerung

ARB INdonesia, JAKARTA – Polemik keberadaan Harun Masiku yang masih buron karena lari dari kasus korupsi pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR RI PDIP Dapil Sumsel I Riezky Aprilia, kembali mendapat tanggapan dari pengamat politik.

Kali ini, Rocky Gerung angkat bicara terkait sikap pemerintah yang terkesan plin-plan menjelaskan keberadaan Harun.

Sebab, ia melihat pernyataan Presiden Joko Widodo yang hanya menyindir penjelasan Menkumham Yasonna H. Laoly soal keberadaan Harun tidak memperjelas keberadaan buronan itu.

Kata Rocky pernyataan politik Kepala Negara itu justru menguatkan adanya permainan politik yang dilakukan oleh para penguasa.

“Permainan semacam ini dengan mudah dibongkar karena logika pembelaannya compang-camping,” ucap Rocky.

Selain itu, sikap Yasonna Laoly yang secara tiba-tiba memutasi Direktur Jendral Imigrasi Kemenkumham, Ronny F. Sompie, juga dianggap oleh Rocky sebagai ketidakjujuran pemerintah.

Ditambah dengan temuan CCTV Tempo media di Bandara Soekarno-Hatta, yang memperlihatkan keberadaan Harun di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2020.

“Jadi delegitimasi itu berjalan terus karena ketidakmampuan kekuasaan bersikap jujur terhadap peristiwa itu,” kata Rocky.

Fakta-fakta itu yang kemudian disebutkan Rocky sebagai kebobrokan pemerintah. Sebab katanya, keadilan hanya bisa didapatkan ketika penguasa berkata.

“Bahwa ada yang decay (membusuk) dalam kekuasaan. Itu enggak bisa dicegah, karena tidak ada cara lain untuk mengatakan bahwa kekuasaan ini sudah keropos,” imbuh Rocky.

Lebih lanjut, pendiri Setara Institute ini berharap Presiden Jokowi sadar bahwa dirinya tengah dikelilingi oleh elite-elite haus kekuasaan.

“Jadi saatnya memang, bukan memindahkan ibukota, tapi memindahkan kepala negara ke tempat seperti suaka politik sebentar, supaya dia bisa mengambil jarak dengan kelompok koalisinya,” pungkasnya. (*)

Sumber Pojoksatu.id
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/02/03/rocky-gerung-minta-jokowi-diungsikan-kekuasaan-sudah-keropos-pembelaan-harun-masiku-compang-camping/

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), merencanakan 15 Februari sampai 31 Maret akan menyelenggarakan sensus penduduk berbasis online, Senin (3/2/2020).

Kepala BPS Kabupaten Inhil Ajid Hajiji mengatakan, Kami mengajak bapak ibu semua untuk bisa mengisi data secara mandiri untuk dapat mempersiapkan dokumen-dokumen seperti KK, KTP, Buku Nikah untuk  pengisian data-data.

“Jadi, bapak ibu bisa mengisi Mandiri sensus penduduk dirumah masing-masing melalui link ‘sensus.go.id‘. Link itu baru bis di akses mulai tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2020,” jelasnya.

Selain itu, Kepala BPS Inhil juga menghimbau dan mengajak masyarakat untuk sama-sama mengakses dan mengisi data masing-masing di sensus penduduk berbasis online.

“Untuk saudara-saudara kita di pedesaan yang masih belum baik sinyal internet ataupun masih belum lancar jangan kuatir, kita akan datangi nanti di bulan Juli 2020,” imbuh Ajid Hajiji.

Lanjutnya, bagi bapak Ibu yang dikunjungi nantinya oleh petugas mohon diterima dan mohon diberi jawaban yang sebenar-benarnya. Karena data yang benar akan menjadi dasar perencanaan pembangunan yang benar juga.

“Untuk daerah Tembilahan dan sekitarnya, Kami akan berupaya untuk membantu mendatangi bapak ibu supaya bisa lebih banyak lagi warga yang bisa mengisi sensus berbasis online,” tutupnya. (MSG)

Editor Arb

ARB INdonesia, BIKOMI NINULAT – – Peduli pendidikan anak-anak perbatasan, anggota Pos Inbate Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 132/BS, menjadi guru bantu di SDK (Sekolah Dasar Kristen) yang terletak di Desa  Inbate, Kecamatan Bikomi Ninulat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Senin (03/02/2020)

Dalam kegiatan ini, Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 132/BS, tidak hanya menjaga perbatasan dan menjaga keutuhan NKRI, namun mereka juga peduli dengan dunia pendidikan, seperti yang dilakukan anggota Pos Inbate untuk membantu mengajar di daerah perbatasan.

Dilain tempat, Dansatgas Pamtas RI-RDTL Yonif 132/BS Letkol Inf Wisyudha Utama menyampaikan, melihat salah satu kendala yang dihadapi sejumlah sekolah di perbatasan adalah kurangnya tenaga guru atau tenaga didik. 

“Sehingga kami Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 132/BS, berinisiatif untuk membantu menjadi guru bantu di sekolah-sekolah yang ada di perbatasan,” tuturnya.

Lanjut Letkol Inf Wisyudha Utama, Kegiatan ini merupakan suatu pengabdian kepada rakyat dan kepedulian dalam dunia pendidikan anak-anak perbatasan, guna meningkatkan kualitas pendidikan Generasi Penerus Bangsa yang ada di perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

Sementara itu, Yosep Sanaunu,S.P.d (47) selaku Kepala Sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota Satgas Yonif 132/BS yang telah mengabdikan diri dan membantu menjadi guru pembantu di sekolah.

“Dengan adanya TNI hadir disini, anak-anak murid semakin antusias dalam mengikuti pelajaran yang di berikan anggota Satgas Yonif 132/BS.” ucapnya. (hms/wan)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Riau, Masrul Kasmy, mengatakan bahwa tahun ini pemerintah provinsi Riau akan menggulirkan dana Rp4,8 miliar untuk beasiswa S1 sebanyak 1.325 mahasiswa.

Hal itu disampaikan Masrul saat menghadiri kegiatan Soft Skill bagi mahasiswa penerima beasiswa Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2019/2020 di Gedung Auditorium Universitas Muhammadiyah Riau, Senin (3/2/2020).

“Biro Kesra kembali memberikan bantuan pendidikan kepada adik-adik yang masuk dalam basis terpadu,” cakapnya.

Selain untuk S1, pemerintah provinsi Riau juga menganggarkan beasiswa D3 untuk 97 orang dengan anggaran Rp 476 juta.

Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah provinsi Riau akan terus melakukan program kerja sama seperti ini secara berkesinambungan.

“Karena banyak anak-anak kita di daerah-daerah yang memiliki potensi, tapi kemampuan ekonominya terbatas,” katanya. (*)

Editor Arb
Sumber cakaplah.com
https://www.cakaplah.com/berita/baca/2020/02/03/pemprov-riau-akan-gelontorkan-dana-rp48-miliar-untuk-beasiswa/#sthash.Ex0KyrVy.dpbs

Sekretaris DPD Gerindra Riau, Hardianto.

ARB INdonesia, KAMPAR – Persaingan partai politik pengusung merebut kursi wakil bupati (Wabup) Kampar semakin “memanas”. Setelah PPP menetapkan nama kandidat yang akan diusung menjadi Cawabup Kampar, Golkar tiba-tiba menyodorkan nama Maryenik Yanda untuk mendampingi Bupati Kampar Catur Sugeng yang notabenenya juga politisi Golkar.

Terakhir, Gerindra mempunyai dua opsi dalam pertarungan perebutan kursi orang nomor dua di Kampar itu. Antara mengusung kader sendiri atau mendukung keluarga mantan bupati Kampar almarhum Azis Zaenal.

Sekretaris DPD Gerindra Riau, Hardianto, menyebutkan bahwa persoalan etika sangat diperlukan dalam politik.

“Saya tidak mengatakan menolak usulan Golkar, karena sebagai salah satu partai pengusung Golkar punya hak dan tidak ada yang melarang. Tapi sekali lagi saya katakan, ini persoalan etika politik,” kata Hardianto.

Sebelumnya Hardianto menegaskan, Gerindra akan mempunyai dua opsi dalam pemilihan wakil bupati Kampar. (*)

Sumber cakaplah.com
https://www.cakaplah.com/berita/baca/2020/02/03/perebutan-kursi-wabup-kampar-memanas-gerindra-ingatkan-soal-etika-politik/#sthash.GFAgVn5D.dpbs

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) batal melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RPD) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Inhil, Senin (3/2/2020).

Pasalnya, RPD yang dijadwalkan untuk menyampaikan rencana kerja tahun anggaran 2020 hari ini terpaksa harus diundur. Dikerenakan Kadis PUPR Illianto tidak hadir pada RDP tersebut, meskipun undangan sudah dilayangkan jauh hari.

Atas hal tersebut, anggota DPRD Inhil khususnya Komisi III merasa geram atas mangkirnya Iliyanto.

“Kita tunda saja rapatnya. Ini sudah yang kedua kalinya Kadis PUPR tidak hadir. Kalau Kepala OPD tidak lagi menghargai dewan, kami lebih tidak menghargainya,” kesal Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna, ST, M.Si, saat memimpin RDP di ruangan Komisi III, Senin (3/2/2020).

Menurut Iwan Taruna, rapat yang sudah direncanakan dan disepakati jauh hari ini sangat penting untuk mempersiapkan rencana kerja tahunan OPD. Karena Dinas PUPR merupakan OPD yang sering terlambat memulai perkerjaan.

“PUPR ini kan dinas yang sering terlambat memulai perkerjaan, Kita tidak mau lagi terjadi keterlambatan perkerjaan dan tunda bayar seperti tahun lalu,” kata politisi muda PKB.

Ketidak hadiran Kadis PUPR ini tentu mengganggu jadwal rapat dengan OPD lainnya. 

“Kita akan menyurati Sekda agar memberikan tindakan kepada OPD yang mangkir dari rapat. Sekda berpesan, kalau ada Kepala OPD yang tidak hadir rapat, beri tahu kami (Sekda, red). katanya Iwan Taruna dengan nada kesal.

Kekecewaan itu juga disampaikan Edy Haryanto Sindrang. Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil ini juga menyesalkan atas ketidak hadiran Kadis PUPR Inhil.

“Tunda saja RDP ini. Selain PUPR, kita minta rapat berikutnya Bappeda Inhil juga turut hadir,” pinta Edy singkat.

Sementara itu, Plt Sekretaris PUPR Inhil, Hery Rasyidin, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran pimpinannya.

“Kadis tadi menghubungi saya lewat WA, katanya dia sedang sakit,” kata Hery yang hadir mewakili PUPR Inhil.

Editor Arb