ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Peringatan Hari Santri Nasional 2025, bagi Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman adalah momentum mengenang peran santri dan ulama dalam sejarah Bangsa Indonesia.

Bupati yang menjadi inspektur dalam Apel Hari Santri di Lapangan Gajah Mada Tembilahan tersebut, mengajak para santriwan dan santriwati untuk menanamkan semangat perjuangan yang diwarisi para ulama dan santri terdahulu.

“Kita diingatkan kembali pentingnya peran santri dan ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bahkan mengorbankan nyawa. Semangat jihad dan cinta tanah air inilah yang harus kita jaga dalam hidup, agar kita dapat berkontribusi bagi agama dan negara,” kata Bupati Herman dalam Apel Hari Santri yang berlangsung Selasa (5/11) pagi.

Perjuangan masa sekarang tentu berbeda, karena itu Herman menyerukan kepada para santri untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri dan menjaga akhlak.

“Di tengah tantangan zaman dan perkembangan teknologi yang makin pesat, ananda sekalian teruslah berkarya, berinovasi dan berkontribusi positif dalam pembangunan daerah, namun tetap berpegang teguh pada ajaran agama dan budaya bangsa,” lanjut Herman.

Melihat perkembangan dunia saat ini, Herman meyakini, pendidikan pesantren menjadi pilihan baik dalam mendidik generasi muda.

“Karena pesantren mendidik anak-anak kita agar berakhlak mulia, memiliki pedoman hidup, cinta tanah air dan menjadi benteng terhadap ajaran atau aliran yang menyesatkan. Insyaallah dengan menyekolahkan anak di pondok, dunia akhiratnya dapat,”ujar Bupati.

Karena peranan penting tersebut, Herman mengajak pihak terkait untuk bersama memperhatikan pembangunan dan kemajuan pesantren di Inhil. (Galeri Foto)

ARBindonesia,com. DUMAI-Rapat dengar pendapat ( RDP ) yang digelar di ruang Paripurna DPRD Dumai, antara Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK) bersama PT Pelindo Regional cabang I Dumai dan Kantor KSOP kelas I Dumai, Senin (3/11/2025) kemarin yang awal berjalan santai dan bersahaja tiba-tiba berubah panas.

Massa Aliansi sempat terpicu emosi saat giliran kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Capt Diaz Sahputra menyebut pihaknya telah menyampaikan langsung ke kementrian perhubungan dan seskab perihal aksi demo di kantor KSOP Dumai. Dan melaporkan nama-nama peserta aksi.

Selain itu, Capt Diaz Sahputra dengan tegas menyebutkan perjuangan peserta aksi dengan membuka persoalan pencemaran tidak etis karena bertujuan hanya mencari pekerjaan.

Pernyataan Capt Diaz Sahputra memicu amarah dari Aliansi Rakyat Untuk Keadilan dan rapat sempat gaduh, karena peserta sambut menyambut berbicara. Namun keadaan kembali reda saat rapat ditengahi pimpinan sidang.

Wakil ketua DPRD Dumai, Yohanes Markus Tetelepta sempat terpancing emosi dan membentak Capt Diaz Sahputra, “Anda siapa, saya tidak kenal dengan anda dan anda capt apa,” tegas Achi dengan nada emosi.

Ahmad Maritulius SE, menjelaskan, pemahaman Capt Diaz tentang butir ke 5 tuntutan aksi, kurang tepat. karena butir ke 5 tuntutan berbunyi, perusahaan wajib memberikan kesempatan pekerjaan bagi masyarakat Dumai terutama warga terdampak.

Sementara, Capt Diaz menilai peserta aksi meminta pekerjaan dalam aksi demo dengan mengangkat isu pencemaran dan persoalan banjir rob akibat ditutupnya 5 anak sungai.

“Kami memperjuangkan hak masyarakat terutama masyarakat terdampak. Bukan kami minta pekerjaan. Capt Diaz salah menafsirkan tuntutan kami. Dan kami semua bukan pekerja tapi pemberi kerja. Biar pak Diaz tahu,” ungkap Ahmad Maritulius.

Belum selesai Ahmad Maritulius menyudahi tanggapannya, Rizki Kurniawan ST, Tumbur, Denew Indra, Fatahudin SH, serta peserta lain berebut untuk bicara. Sehingga suasana yang tadinya tenang dan damai berubah panas, sahut menyahut dari peserta aksi karena tersulut pernyataan Capt Diaz Sahputra sempat memanas.

Rizki Kurniawan ST usai rapat menjelaskan, penafsiran dalam pemahaman tuntutan aksi pada butir ke 5 oleh kepala KSOP Dumai, sangat melecehkan dan merendahkan perjuangan hak masyarakat.

Karena dalam 5 tuntutan aksi massa aliansi, tidak satupun memaparkan kepentingan kelompok namun semua untuk kepentingan masyarakat.

“Rendahnya cara berpikir seorang kepala KSOP dalam menafsirkan butir ke 5 dalam tuntutan menyulut emosi peserta rapat dan sempat memanas,” jelasnya.

Sementara, Denew Indra SE, menyimpulkan, pernyataan Capt. Diaz saat rapat dengar pendapat tidak substansial, karena berbicara tentang pencemaran namun tidak menyimpulkan pencegahan dan perbaikan regulasi birokrasi ditubuhnya.

“Kita meminta dan mendesak KSOP melakukan perbaikan regulasi birokrasi, untuk menekan pencemaran akibat aktifitas pelabuhan,” ungkap Denew Indra.

Sumber :Riaugreen.com
Editor: Dewa
foto.Aruk

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau H. Budiman lubis, SH dari Partai Gerindra adakan reses di Kecamatan Rambah pada, Senin (3/11/2025). Dalam agenda tersebut, ia mengunjungi tiga Desa yaitu Desa Babusalam, Desa Pematang Berangan, dan Desa Koto Tinggi. Ratusan masyarakat antusias menyambut Kedatangan legislator Riau asal Rohul tersebut.

Awal mula resesnya dimulai di Desa Babusalam sejak pukul 10.00 wib, dilanjutkan di Desa Pematang Berangan sekitar pukul 14.00 wib dan diakhiri di Desa Koto Tinggi sekitar pukul 16.30 Wib. Suasana yang akrab dan penuh kekeluargaan terasa kental di setiap pertemuannya. Menunjukkan betapa dekatnya antara wakil rakyat dan masyarakatnya.

Dalam sambutannya, Budiman menyampaikan bahwa tujuan resesnya kali ini selain bersilaturahmi, adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat selagi itu masih dalam kewenangannya di DPRD Riau.

“Selagi itu wewenang kita, kita akan perjuangkan” ucap Budiman

Lebih lanjut, Budiman juga menyampaikan pentingnya sinergi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Pusat. Menurutnya keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama yang baik dari masing-masing tingkatan. Ia menambahkan, untuk membangun Rohul tidak bisa sendiri-sendiri, harus saling membantu dan bergotong royong.

“Tidak ada lagi perbedaan dan pengkotakan, yang ada adalah kebersamaan dalam membangun Rohul yang kita cintai”. Tegas Budiman

Dalam resesnya, Budiman juga menyoroti beberapa persoalan penting seperti kondisi infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang cukup memprihatinkan di Rokan Hulu. Ia merasa prihatin dengan kondisi tersebut. Ia memastikan, persoalan ini telah menjadi perhatian serius dirinya dan Pemerintah Daerah.

“InshaAllah dalam waktu dekat, perbaikan jalan akan dikerjakan. Namun tentu tidak serentak, apalagi kondisi keuangan pemerintah saat ini, semua tentu berproses”, sebut Budiman

Selain membahas pembangunan, Budiman juga menyampaikan dukungan dan Do’a terbaik untuk pemerintahan Bupati Anton dan Wakil Bupati syafaruddin Poti. Ia menilai pemerintahan yang sekarang memiliki semangat yang tinggi dalam mendorong pembangunan yang lebih baik untuk daerah.

Menutup agenda resesnya, budiman tak lupa mengingatkan masyarakat bahaya narkoba yang sangat mengancam generasi muda. Ia menegaskan narkoba dapat merusak akhlak dan moral anak bangsa. Dari itu, ia mengajak untuk bersama-sama memeranginya. Menurutnya, memerangi narkoba tidak cukup hanya dari satu pihak saja, melainkan setiap elemen harus bersatu, baik itu dari keluarga, masyarakat, pemerintah, dan aparat.

“Mari kita jaga keluarga, tetangga, hingga lingkungan kita. Jika kita bersama-sama melawan, Maka daerah kita akan terbebas dari bahaya narkoba”. Tutupnya

Kegiatan reses tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung sekaligus memperkuat sinergi antara wakil rakyat dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik, adil dan sejahtera. ( Kri )

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui program pendidikan berkelanjutan bagi para bidan. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Inhil, H. Herman, S.E., M.T., saat memberikan arahan pada kegiatan Kuliah Pakar bagi Mahasiswa Institut Kesehatan dan Teknologi Al Insyirah (IKTA) yang bekerja sama dengan PC Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Inhil, Sabtu (1/11/2025), di Aula Hotel Top 5 Tembilahan.

Kegiatan ini dirangkai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MOA) antara PC IBI Kabupaten Inhil dan Fakultas Kesehatan dan Teknologi Al Insyirah (IKTA), yang disaksikan langsung oleh Bupati Inhil, H. Herman, dan tokoh Riau sekaligus mantan Gubernur Riau, H.M. Rusli Zainal.

Dalam arahannya, Bupati Herman menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya bidan, menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan daerah.

“Pemerintah daerah sangat mendukung pendidikan berkelanjutan bagi bidan, karena mereka adalah garda terdepan dalam menjaga keselamatan ibu dan anak. Semakin tinggi kualitas pendidikan para bidan, semakin baik pula mutu pelayanan kesehatan di masyarakat,” ujar Bupati Herman.

Bupati juga menyoroti peran penting tenaga bidan dalam penanganan stunting, yang masih menjadi tantangan nasional.

“Masalah stunting harus ditangani dari hulu, dengan edukasi, pemeriksaan kesehatan, hingga perbaikan gizi. Di sinilah bidan memiliki peran strategis yang tidak tergantikan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua IBI Kabupaten Inhil, Hj. Salmariantity, Amd.Keb., S.K.M., M.K.M., menyampaikan bahwa kegiatan perkuliahan lanjutan ini merupakan wujud nyata komitmen organisasi dalam meningkatkan profesionalisme anggota IBI di seluruh kecamatan.

“Kegiatan ini lahir atas dukungan Bapak Bupati Herman dan tokoh Riau, Bapak Rusli Zainal. Kami sangat bersyukur atas perhatian dan dukungan yang diberikan,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan, jumlah anggota IBI Kabupaten Inhil saat ini mencapai 1.476 orang, yang tersebar di 31 ranting dari 20 kecamatan. Dalam kesempatan tersebut, IBI memberikan penghargaan kepada dua mahasiswa baru inspiratif, yakni Bidan Hj. Yustini Tawaf, Amd.Keb., dan Hj. Katerina Susanti, S.K.M., M.Kes., yang juga menjabat sebagai Ketua TP-PKK Kabupaten Inhil sekaligus istri Bupati Inhil.

Meski telah menyelesaikan pendidikan magister dan aktif mendampingi Bupati dalam berbagai kegiatan pemerintahan, Hj. Katerina Susanti tetap menunjukkan semangat belajar yang tinggi dengan kembali menempuh pendidikan di bidang kebidanan.

“Beliau menjadi teladan nyata bagi para perempuan di Inhil, bahwa belajar tidak mengenal batas usia maupun jabatan,” ujar Hj. Salmariantity.

Sementara itu, Rektor IKTA, Assoc. Prof. Dr. Ns. Hj. Rifayanti, S.Kep., M.Biomed., dalam kuliah pakarnya menegaskan bahwa pendidikan lanjutan bagi bidan merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas kesehatan bangsa.

“Kita dihadapkan pada isu-isu besar seperti stunting dan kesehatan ibu-anak. Bidan adalah garda terdepan, dan peningkatan pendidikan mereka akan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Kegiatan ini turut diisi dengan penyematan jas almamater kepada dua perwakilan mahasiswa oleh Rektor IKTA, disaksikan oleh Bupati Inhil H. Herman, dan H.M. Rusli Zainal, sebagai simbol dimulainya perkuliahan lanjutan bagi mahasiswa kebidanan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Melalui kegiatan kuliah pakar dan kerja sama akademik ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sektor pendidikan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing. (Adv)

ARB INdonesia, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Politeknik Statistika STIS dalam rangka penguatan sumber daya manusia (SDM) di bidang statistik. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Politeknik Statistika STIS, Jakarta, pada Kamis (30/10/2025).

Dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan Serah Terima Mahasiswa Baru Jalur Pembibitan Tahun Akademik 2025/2026 itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfops) Kabupaten Inhil, Dhoan Dwi Anggara, yang menandatangani kerja sama bersama Direktur Politeknik Statistika STIS, Dr. Erni Tri Astuti, M.Math. Penandatanganan turut disaksikan oleh Wakil Direktur I Prof. Setia Pramana, S.Si., M.Sc., Ph.D., dan Wakil Direktur II Prof. Dr. Hardius Usman, S.Si., M.Si.

Selain Kabupaten Indragiri Hilir, kerja sama juga dilakukan dengan lima pemerintah daerah lainnya, yakni Kabupaten Mesuji, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kabupaten Kampar, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tabalong.

Kepala Diskominfops Inhil, Dhoan Dwi Anggara, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintah daerah, khususnya di bidang statistik dan pengelolaan data.

“Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas SDM statistik yang handal, profesional, dan berintegritas, sehingga mampu mendukung terwujudnya program Satu Data Indonesia,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kerja sama dengan Politeknik Statistika STIS menjadi peluang bagi putra-putri terbaik Inhil untuk menempuh pendidikan tinggi melalui jalur ikatan dinas pola pembibitan.

“Kami percaya kolaborasi ini akan memberikan manfaat besar, baik dalam peningkatan kapasitas SDM daerah maupun dalam pemanfaatan data statistik untuk perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Politeknik Statistika STIS, Dr. Erni Tri Astuti, M.Math., mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir, atas kepercayaannya dalam program pembibitan ini. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan dan pemerintah daerah dalam mencetak generasi muda yang unggul di bidang statistik.

Pada kesempatan tersebut, turut diserahkan dua mahasiswa asal Kabupaten Indragiri Hilir yang diterima di Program Sarjana Terapan (D-IV) Statistik melalui jalur pembibitan, yakni Aishafina, lulusan MAN Tembilahan Tahun 2025, dan Tyara Salsabila Rustiandi, lulusan SMA Negeri 1 Tembilahan Tahun 2025. ( Adv)

ARBindonesia,com. Dumai-Petani di Wilayah RT 07 dan RT 013 Kelurahan Teritip Kecamatan Sungai Sembilan kota Dumai mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Dumai.

Rapat Dengar Pendapat itu diadakan di Ruang Cempaka Lantai 1 DPRD Kota Dumai, 31 Oktober 2025 untuk menindak lanjuti Surat No 01/APS-BT/DMI/27/Oktober 2025.

” RDP ini juga meminta pendapat dan solusi tentang kawasan petani wilayah Senepis di RT 07 dan 013 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan kota Dumai sesuai Perpres 62 tahun 2023 solusi tentang percepat penyelesaian Reformasi Agraria di kawasan Senepis, ” kata Umar Wijaya, salah seorang perwakilan petani.

Umar Wijaya meminta kepada DPRD kota Dumai agar memperjelas batas dan membuat Gapura dan minta hal ini segera diselesaikan.

Sementara itu pewakilan lainnya, Agus menyampaikan bahwa masyarakat sudah menjalankan aturan dari Perwako Dumai tapi provinsi tetap melarang masyarakat membuat kegiatan seperti memakai alat berat untuk membuat tanggul atau membuat parit untuk tali air agar tidak banjir.

Ketua Komisi I DPRD Dumai, Johanes Tetelepta mengatakan hal ini belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah mengenai pertanian kawasan hutan meskipun masyarakat petani sudah puluhan tahun tinggal di wilayah hutan Senepis.

Malah hasil panen petani saat membawa ke tempat penjual sawit pakai pompong di tangkap pihak Airud dari Polda.

Persoalan lainnya petani di Senepis RT 07 dan 013 ini masuk dalam kawasan PT Diamond Timber.

” Kita akan hadirkan juga pihak PT Diamond Timber untuk meminta jawaban darinya. DPRD menanggapi serius dan mendukung penuh serta akan diusut sampai tuntas, ” tutup Johanes Tetelepta.(dwy)