Jembatan Sungai Piring Seakan Tengah 'Sakratul Maut', Hanya Menunggu Waktu Untuk Ambruk

Foto: Jembatan Sungai Piring – Inhil







ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR –Jembatan Sungai piring Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) saat ini keadaannya  sungguh sangat memprihatinkan.


Pasalnya, telah lama Jembatan itu mengalami penurunan atau terhentak dibagian tengah, seakan jembatan itu tengah menghadapi ‘Sakratul Maut’, hanya menunggu waktu untuk ambruk.


Terlebih jika air pasang, jembatan tersebut seperti Kolam yang digenagi air hingga sulit untuk dilewati. Sementara, jempatan tersebut merupkan satu-satu akses jalan yang harus dilalui.

Dikhawatirkan jika sampai terjadi ambruk, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan korban. Efek dominonya beberapa warga kecamatan lain seperti gas dan gaung tak dapat juga melintas. 







Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruangan Ir Illyanto mengatakan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi itu memang sudah memprihatinkan, sudah sepantasnya diperbaiki. 


“Kami akan terus mendorong dilaksanakannya perbaikan terhadap jembatan rusak di Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka yang sempat menyita perhatian publik,”kata Ir Illyanto saat dijumpai diruang kerjanya. 







Keadaan yang memprihatinkan seperti itu bukan tidak mungkin bagi Dinas PUPR Inhil untuk mengambil alih pekerjaan namun persoalannya dana itu harus dihibahkan. Jika tidak dana untuk mengerjakannya dari APBD tidak akan mencukupi. 


Kebutuhan dana menggunakan dana APBD semakin terdesak saja dengan tidak adanya kemampuan untuk memperbaiki jembatan itu. Illyanto psimis akan terlaksana sebab dana yang ada saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban. 



“Dan yang paling penting, kewajiban APBD kita harus selesai dulu. Sekarang (dana, red) yang untuk menangani kewajiban kita saja masih belum cukup. Apalagi untuk mengambil alih pembangunan, dalam hal ini jembatan di Sungai Piring yang seyogyanya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau,” tukas Illyanto.


(Media Sakti Grub)
Editor Arb




Riau, 13 Hotspot Terdeteksi

Ilustrasi







ARB INdonesia, RIAU – Akhir pekan 13 titik panas terpantau di Provinsi Riau, Sabtu (25/1/2020). Kasi Data dan Informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, Marzuki, mengatakan bahwa titik panas ini tersebar di 3 wilayah.


“Titik panas terbanyak itu terpantau di Bengkalis, 9 titik. Selanjutnya di Kabupaten Pelalawan 3 titik dan Indragiri Hilir 1 titik,” ujar Marzuki, Sabtu (25/1/2020).


Dari jumlah tersebut, 4 titik dipastikan adalah titik api karena memiliki level confidence diatas 70 persen. Artinya, bisa dipastikan ada aktivitas kebakaran hutan dan lahan.







“Kita terus mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” cakapnya.


Cuaca Riau akhir pekan ini masih berpotensi diguyur hujan. Hujan akan turun sejak siang hari dan berpotensi hingga malam hari.



“Siang hingga sore hari, potensi hujan dengan intensitas ringan hinga sedang yang tidak merata terjadi disebagian wilayah Kuansing, Kampar, dan Rohul,” ungkapnya.


Sementara malam hari potensi hujan yang dapat disertai petir terjadi di sebagian wilayah Kampar, dan juga Rokan Hulu.


“Dini hari tak ada potensin hujan, cuaca cerah berawan,” cakapnya.







Suhu udara Riau berada du angka 23.0 – 33.0 derajat celcius dengan kelembapan udara 60 – 98 %. Sementara arah angin berhembus ke arah Barat Laut-Timur Laut dengan kecepatan 10 – 20 Km/jam.


Prakiraan tinggi gelombang di perairan Provinsi Riau berkisar antara 0.25 – 1.0 meter. (*)


loading…




Sumber cakaplah.com
https://www.cakaplah.com/berita/baca/2020/01/25/13-hotspot-terdeteksi-di-riau-terbanyak-di-bengkalis/#sthash.k4uUSEMl.dpbs




Ganasnya Virus Corona Wuhan, Dokter Rumah Sakit China Pun Tewas

Gambar yang diunggah ke media sosial pada 25 Januari 2020 oleh Central Hospital of Wuhan menunjukkan staf medis merawat pasien. Foto/Central Hospital of Wuhan/Weibo/via REUTERS







ARB INdonesia, BEIJING – Virus 2019-nCoV, jenis baru dari coronavirus atau virus corona benar-benar ganas. Seorang dokter di rumah sakit di Provinsi Hubei, China, tewas akibat penyakit tersebut.


Kematian dokter itu dilaporkan China Global Television Network (CGTN) dalam sebuah tweet yang dikutip Reuters, Sabtu (25/1/2020). Wuhan, tempat virus mematikan ini pertama kali muncul, berada Provinsi Hubei.


Menurut laporan media China tersebut, dokter yang meninggal bernama Liang Wudong, 62. Dia adalah seorang dokter di Rumah Sakit Hubei, sosok yang berada di garis depan wabah coronavirus di kota Wuhan.


Belum diketahui apakah dokter Liang berada di antara 41 korban meninggal atau merupakan korban terbaru.







Otoritas kesehatan di China sebelumnya mengonfirmasi 15 kematian terbaru di provinsi Hubei. Angka itu menambah jumlah kematian akibat penyakit ini menjadi 41 orang sejak tiga minggu lalu.


Selain itu, lebih dari 1.000 orang secara global telah terinfeksi. Data terbaru ini menyoroti tantangan bagi otoritas kesehatan di seluruh dunia untuk bekerja mencegah pandemi global.


Komisi Kesehatan Provinsi Hubei mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada Sabtu (25/1/2020) pagi bahwa 180 kasus baru telah dilaporkan pada akhir Jumat, sehingga jumlah total pasien yang dikonfirmasi di provinsi tempat kota Wuhan berada tersebut adalah 752 kasus.


Sebanyak 15 kematian terbaru dilaporkan oleh komisi itu terjadi di Wuhan, kota yang sudah ditutup atau diisolasi sejak Kamis lalu.







Belum ada data tingkat nasional baru yang tersedia dari otoritas China. Komisi Kesehatan Nasional setempat pada hari Jumat telah mengonfirmasi ada 830 kasus.


Sebagian besar kasus dan 41 kematian yang dikonfirmasi sampai saat ini telah terjadi di China, tetapi virus ini juga telah terdeteksi di Thailand, Vietnam, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Nepal, Prancis, dan Amerika Serikat (AS).


Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada pekan ini menyatakan coronavirus baru sebagai “keadaan darurat di China”, tetapi tidak menyatakannya sebagai keprihatinan internasional.


Otoritas Prancis melaporkan kasus pertama yang dikonfirmasi di Eropa pada Jumat malam.


Wuhan, kota berpenduduk 11 juta tempat virus pertama kali diidentifikasi, berada dalam penguncian virtual. Hampir semua penerbangan di bandara Wuhan telah dibatalkan dan pos pemeriksaan memblokir jalan utama yang mengarah ke luar kota. 







Ketika kota diisolasi, apotek mulai kehabisan stok dan rumah sakit telah dibanjiri dengan penduduk yang gelisah. Kota itu bergegas untuk membangun rumah sakit dengan 1.000 tempat tidur pada hari Senin.


Meskipun kota Wuhan ditutup, virus ini sudah menyebar lebih jauh. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS mengatakan pada hari Jumat bahwa ada 63 pasien yang diselidiki, dengan dua kasus yang dikonfirmasi terkait virus 2019-nCoV. Kedua kasus ini merupakan dua orang yang telah melakukan perjalanan ke Wuhan.


Setelah briefing Kongres bersama para pejabat kesehatan, Senator Republik AS John Barrasso—seorang mantan dokter—mengatakan orang-orang di Amerika Serikat dengan virus itu mungkin telah terinfeksi hingga 14 hari yang lalu di China.



“Kami ingin mencoba menghentikan dan mencegah orang datang ke Amerika Serikat jika mereka memilikinya,” kata Barrasso kepada wartawan, seperti dikutip Reuters, tanpa memberikan perincian tentang bagaimana hal itu dapat dicapai.


Bandara di seluruh dunia telah meningkatkan penyaringan penumpang asal China atau Tiongkok. 


Coronavirus jenis baru telah menciptakan alarm karena masih banyak yang tidak diketahui seputar virus ini termasuk seberapa berbahaya itu dan betapa mudahnya menyebar di antara orang-ke-orang.


Virus ini dapat menyebabkan pneumonia, yang telah mematikan dalam beberapa kasus. Gejalanya meliputi demam, sulit bernapas dan batuk. Menurut WHO, sebagian besar kematian terjadi pada pasien usia lanjut. (*)


loading…




Sumber Sindonews.com
https://sumut.sindonews.com/read/10327/1/ganasnya-virus-corona-wuhan-dokter-rumah-sakit-china-pun-tewas-1579921299




Demi Pemerataan Penduduk, Jokowi akan Paksa Sebagian Warga Pindah dari Pulau Jawa

Presiden Jokowi di Labuan Bajo Tentang Pariwisata Super Premium. ©Liputan6.com/Lizsa Egeham







ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin ada pemerataan penduduk di wilayah Indonesia. Sebab, setengah dari seluruh penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa.


“Urusan penduduk di negara kita ini perlu ada pemerataan, karena dari 267 juta itu 56 persen ada di Jawa, 56 persen, data yang saya miliki,” kata Jokowi saat pidato dalam acara Pencanangan Sensus Penduduk 2020 bersama Badan Pusat Statistik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).


Artinya, kata Jokowi, kurang lebih 149 juta penduduk Indonesia berada di Jawa. Sebab, magnet para penduduk adalah Ibu kota Jakarta. Sehingga daya dukung pulau Jawa sudah tidak mampu.







“Nah magnetnya digeser ke ibu kota yang baru, agar ada magnet lagi untuk pemerataan penduduk, pemerataan ekonomi karena PDB ekonomi juga sama. PDB ekonomi itu di Jawa 58 persen (dari Indonesia) ada di Jawa,” ucapnya.



Kepala negara menambahkan, pulau Jawa adalah salah satu dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Maka dari itu perlu pemerataan penduduk di wilayah lain.


“Masa semuanya pengen di sini semua. tapi saya juga ga tahu apakah nanti pindah pada mau. Kalau saya sih saya paksa,” pungkasnya. (*)


loading…




Sumber merdeka.com
https://m.merdeka.com/peristiwa/demi-pemerataan-penduduk-jokowi-akan-paksa-sebagian-warga-pindah-dari-pulau-jawa.html




Tempat Karaoke ini, Anak di Bawah Umur Dipaksa Melayani 'Hidung Belang' 10 Kali Sehari

kafe kayangan di penjaringan. ©2020 Merdeka.com/Ronald Chaniago


ARB INdonesia, JAKARTA – Polisi membongkar kasus perdagangan manusia di Bar dan Karaoke Kayangan, Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Para anak di bawah umur dipaksa melayani nafsu pria hidung belang 10 kali selama sehari. Jika tidak, para wanita itu kena denda.


Kemensos ikut turun tangan menangani kasus tersebut. Saat ini, para korban tengah berada di bawah pengawasan Kemensos untuk pendampingan.


Kepala balai di lingkungan Kemensos, Neneng Heriyani mengungkap, modus Bar dan Karaoke Kayangan mempekerjakan para wanita tersebut.


Neneng mengatakan, korban bisa berada di bar yang dimiliki tersangka atau yang dipanggil dengan sebutan mami itu, berawal dari tawaran bekerja di Jakarta yang mereka temukan di halaman media sosial Facebook.


“Ada yang sama temannya, ada yang direkrut melalui Facebook, mereka itu diiming-imingi kerja di Jakarta, mereka kan anak, tidak paham seperti apa, ternyata setelah sampai, mereka mengatakan tidak tahu seperti apa pekerjaannya awalnya,” ucap Neneng di kantor Kemensos, Bambu Apus, Jakarta Timur, Jumat (24/1).


Neneng juga mengatakan, anak-anak yang menjadi korban ini memiliki keterbatasan untuk dapat berkomunikasi dengan keluarga dan dunia luar.


“Kalau komunikasi mereka bisa, hanya WA saja, tapi tidak boleh bertemu dengan keluarga mereka, anak di situ sudah enam bulan tidak pulang,” ucap Neneng.


“Untuk makan juga mereka beli sendiri, tapi tetap dibatasi karena mereka mengatakan banyak penjagaan, paling hanya ke warung dekat situ saja,” ucapnya.


Sejauh ini dalam menangani korban selain diberikan terapi secara psikologis dan penyuluhan kesehatan, anak-anak juga diajarkan mengenai norma dan etika, agar bisa mengembalikan peranan korban yaitu sebagai anak-anak.


“Kita memberikan pemahaman tentang norma dan etika, karena mereka kan melihat dunia malam kita berusaha untuk mengembalikan mereka ini anak-anak, kewajiban kamu ini seperti ini, agar mengembalikan peranan dan fungsi sosialnya kembali,” ucap Neneng.


Selain itu, Kemensos sekarang ini sedang mendalami penelusuran dari identitas keluarga korban. Neneng menambahkan, sebelum korban dipulangkan, Kemensos akan memanggil seluruh orangtua korban untuk diberikan pengertian lebih dalam.


“Kita harus mengadakan pertemuan dengan orangtuanya, kita beri pengertian bahwa walaupun anaknya sudah seperti ini, tetapi ini adalah tetap menjadi tanggung jawab mereka, dan juga kepada orangtuanya jangan percaya begitu saja anaknya meminta izin diajak kerja dan sebagainya,” tutup Neneng.


Diketahui, Kabag Bin Opsnal Dit Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Pujiyarto mengatakan, para korban dipaksa untuk melayani hubungan seksual dengan 10 laki-laki dalam semalam.


“Dalam menjalankan aksinya ini pelaku sangat sadis, setiap korban satu hari minimal harus melayani 10 kali, bila tidak mencapai akan mendapat denda,” ucap Pujiyarto, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (21/1).



Para tersangka menjual anak-anak di bawah umur kepada laki-laki hidung belang sebesar Rp150.000 setiap kali melayani. Nantinya, uang senilai Rp90.000 diserahkan kepada tersangka yang biasa dipanggil mami. Sementara itu, uang senilai Rp60.000 menjadi uang penghasilan korban.


“Apabila enggak mencapai 10 kali (melayani para lelaki hidung belang), nanti didenda Rp50.000 per hari,” kata Pujiyarto.


Ditambahkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus bahwa para korban akan mendapatkan gaji setelah dua bulan malakukan aksinya. Selama berada di kafe tersebut para korban ditempatkan di penampungan yang disediakan oleh tersangka Mami.


“Selama bekerja melayani para lelaki hidung belang, mereka tidak dapat keluar dari tempat penampungan dan bila mereka ingin keluar mereka harus membayar sebesar Rp1,5 juta kepada Mami,” ucap Yusri. (*)


loading…




Editor Arb
Sumber merdeka.com
https://m.merdeka.com/jakarta/berawal-dari-facebook-anak-di-karaoke-kayangan-dipaksa-layani-10-pria.html




Dana Bansos Rawan Jadi Komoditas Politik, Kepala Daerah Harus Hati-hati

Kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Bandung Barat di Mekarsari, Ngamprah. Pada 2019 Pemda KBB mengucurkan anggaran hibah Rp77 miliar lebih. Foto/Dok.SINDOnews







ARB INdonesia, BANDUNG BARAT – Dana bansos serta hibah seperti dua sisi mata pisau yang bisa mencelakakan atau bahkan bisa menguntungkan bagi seorang kepala daerah.


Tidak jarang dana bantuan pemerintah daerah ini pun kerap jadi komoditas politik karena begitu sensitif dan menjadi isu menarik karena berbicara nominal rupiah yang digelontorkan.


Data di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KBB, dana hibah tahun 2019 mencapai Rp77.084.640.000, dengan serapan Rp76.044.940.000 atau 98,65%.


Sementara untuk dana bansos sebesar Rp16.860.000.000 dengan realisasi hanya Rp12.323.500.000 atau 73,09%. Anggaran hibah itu tidak hanya tersentralistik di bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), tapi juga ada yang Dinas Sosial, Disdik, Dispora, Kesbangpol, Dinas Pertanian, dan sejumlah dinas lainnya.







Direktur Eksekutif Sundanedia Digdaya Institute Moch Galuh Fauzi mengatakan, apa yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) saat ini, seakan merepresentasikan hal tersebut.


Ini berawal dari adanya surat Polda Jabar yang meminta dokumen dana bansos dan hibah yang bersumber dari APBD KBB tahun 2019.


“Polemik permintaan dokumen dari kepolisian terhadap Bupati Bandung Barat harus jelas, masyarakat juga mesti mengawal, agar hal ini tidak bergeser menjadi komoditas politik,” kata Galuh, Jumat (24/1/2020).


Menurut dia, pihak kepolisian juga perlu memberikan keterangan yang lebih jelas. Apalagi sempat muncul adanya pernyataan akan menjemput paksa bupati jika tidak menyerahkan dokumen bansos dan hibah.







Dia khawatir pernyataan itu lantas ‘digoreng’ dengan masif untuk menggerus kepercayaan masyarakat terhadap bupati. Sebab faktanya, di sejumlah media sosial muncul berbagai macam komentar bahkan terkesan tendesius karena menganggap bupati tidak koperatif.


Padahal semestinya masyarakat fokus mengawal bila benar ada dugaan pidana korupsi dalam kasus hibah dan bansos itu. Bukan malah membumbui lewat komentar dan opini yang membuat suasana menjadi gerah.


Terkait pendelegasian yang dilakukan bupati terhadap bawahannya untuk mengirimkan lampiran dokumen yang diminta oleh pihak kepolisian, dinilainya sah-sah saja.







Termasuk melakukan langkah tepat dengan mengumpulkan para kepala dinas pascapermintaan dokumen yang dimaksud, mengingat hibah dan bansos disimpan di berbagai OPD.


Lebih lanjut, masyarakat juga perlu tahu bahwa mekanisme hibah sudah diatur melalui Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Jadi jelas bahwa mekanisme hibah secara teknis prosesnya ada di kepala OPD melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekda.



“Rekomendasi OPD dan TAPD itu yang menjadi dasar pencantuman alokasi dana hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS),” ujar dia. (*)


loading…




Sumber Sindonews.com
https://jabar.sindonews.com/read/16318/1/dana-bansos-rawan-jadi-komoditas-politik-kepala-daerah-harus-hatihati-1579874500