ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kejelasan kapan Pelabuhan Parit 21 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan difungsikan setelah sekian lama terbengkalai, masih menjadi tanda tanya.

Atas hal itu, Wartawan mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada Wakil Bupati Inhil H Samsuddin Uti.

Dilansir dari riaumandiri.co, namun sayangnya, jawaban yang diberikan bukan informasi yang sejauh mana upaya pemerintah daerah untuk pengoperasian pelabuhan tersebut, malah pria yang akrab disapa SU itu terkesan melempar ‘bola’ ke Bupati Inhil.

“Itu kebijaksanaan pak bup. Mungkin pak bup yang menjawabnya,” jawab singkat SU yang juga ketua Partai Demokrat Inhil melalui pesan WA, Rabu (26/2/2020).

Selanjutnya, awak media mencoba menggali informasi ke Sekda Inhil Said Syarifuddin. Apakah akan ada kerjasama dengan pihak Pelindo Cabang Tembilahan untuk pengoperasian pelabuhan Parit 21 atau akan dikelola sendiri oleh BUMD dengan membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP)?

Lagi-lagi, informasi yang diperoleh wartawan malah diminta kembali agar menanyakan hal tersebut ke Dinas terkait yakni Dinas Perhubungan.

“Tanya langsung ke pak rudi kadis perhubungan. Karna secara teknis dishub yang menjadi tugasnya,” jawab Sekda melalui pesan WA kepada wartawan

Hingga berita ini diterbitkan, Kadishub Inhil masih belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut.

Editor Arb
Sumber riaumandiri.co

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Hingga kini memasuki periode ke-2 kepemimpinan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, Pelabuhan Parit 21 Tembilahan masih tak kunjung difungsikan.

Padahal, keberadaan pelabuhan yang dibangun semenjak masa kepemimpinan Bupati Inhil terdahulu yakni Indra Mukhlis Adnan, diharapkan mampu dalam mendongkrak perekonomian masyarakat.

Sebab, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan pelabuhan tersebut tidak lah sedikit, bernilai mencapai miliaran.

Untuk itu, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil Iwan Taruna mendesak agar pelabuhan tersebut segera beroperasi sebagaimana fungsinya.

“Sangat disayangkan, karena sudah 10 tahun belum juga beroperasi. Kami (Komisi III) dari periode kemarin malah sudah mendesak dan mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membuat Ranperda pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), tapi sampai hari ini belum juga terbentuk. Tidak tau masalahnya dimana,” sebut Politisi Partai PKB itu ketika dihubungi wartawan, Rabu (26/2/2020).

Bahkan pria yang akrab disapa IT itu mengatakan Komisi III siap membantu dalam proses di mana sisi laut wewenang Provinsi dapat menjadi aset daerah.

Terakhir, ia juga mengapresiasi jika ada niatan Pelindo I Tembilahan untuk menjalin kerjasama guna pengoperasian pelabuhan tersebut.

“Terserah apakah mau kerjasama atau dioperasikan sendiri, yang penting kita minta pelabuhan bisa segera difungsikan,” tandasnya.

Sementara itu GM Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 1 cabang Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Yusrizal ketika dijumpai mengungkapkan membuka diri bekerjasama dengan pemerintah.

“Kita siap bantu, karena kita Pelindo sudah ada BUP sebagai landasan pengoperasian Pelabuhan. Namun kerjasama hanya bisa dilakukan antar BUMN dengan BUMD. Tidak bisa kita Pelindo dengan pemerintah daerah. Kalau ingin mengelola sendiri juga tidak apa-apa,” ujarnya.

Menurutnya, Pelabuhan tersebut jika fungsikan akan berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat.

“Saya rasa maksimal 300 Ton muatan masih bisa diakses melalui pelabuhan tersebut untuk kegiatan ekspor,” terangnya lagi. (Ags)

Editor Arb

ARB INdonesia, PEKANBARU – Gubernur Provinsi Riau (Gubri) H Syamsuar akan mengevaluasi kinerja Kepala Sekolah (Kepsek) SMA atau SMK se-Riau, khususnya Kepsek yang pernah bermasalah.

“Nanti kepala sekolah akan kita evaluasi, terutama yang kemarin banyak persoalan,” kata Gubri Syamsuar dilansir dari cakaplah.com, Rabu (26/2/2020).

Gubri mengaku sudah menerima laporan dari Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Riau Rudyanto soal Kepsek yang bermasalah.
“Pak Rudy (Kadisdik) sudah sampaikan ke saya,” ucap mantan Bupati Siak dua periode ini.

Salah satu Kepsek yang akan dievaluasi gubernur yakni Kepsek yang orientasinya masih proyek sekolah. Seperti pengadaan seragam sekolah dan lainnya.

“Sekolah seperti ini mungkin yang banyak di Pekanbaru. Ini yang perlu kami pelajari, tapi tidak semua sekolah seperti itu. Ada juga sekolah yang bagus. Mungkin seperti itu oknum,” tukasnya.

Editor Arb
Sumber cakaplah.com

ARB INdonesia, PEKANBARU – Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2020.

Dalam SK Nomor Kpts: 141/I/2020 itu ditetapkan 1.422 mahasiswa Riau sebagai penerima Bansos dari Pemprov Riau. Dengan rincian, untuk D4 dan S1 sebanyak 1.325 orang, serta D3 sebanyak 97 orang.
Kepala Biro Kesra Setdaprov Riau Masrul Kasmy kepada media mengatakan, setelah SK dikeluarkan, pihaknya akan mengumumkan kepada penerima Bansos melalui kampus.

“Selanjutnya kampus mengumumkan ke mahasiswa. Seperti biasa, nanti mahasiswa penerima Bansos akan mengajukan permohonan pencairan sesuai penetapan dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan,” katanya, Rabu (26/2/2020).

Setelah semua persyaratan selesai, sebut Masrul, pihaknya akan mengajukan proses pencairan Bansos ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau.

“Mudah-mudahan persyaratan cepat selesai, sehingga bisa disegerakan. Mengumpulkan persyaratan butuh waktu, sebab kita ada 63 kampus di Riau,” cakapnya.

Untuk diketahui anggaran Bansos yang disiapkan Pemprov Riau sebesar Rp5.280.778,240. Dengan rincian, untuk mahasiswa D3 sebesar Rp476.848,000 dan D4/S1 sebesar Rp4.803.930,240. (*)

Editor Arb

Sumber cakaplah.com

https://www.cakaplah.com/berita/baca/2020/02/26/sk-sudah-diteken-gubri-bansos-1422-mahasiswa-segera-cair/

ARB Indonesia, PEKANBARU – Anggota Komisi V DPR RI Dapil Riau, H Syahrul Aidi Maazat Lc MA, meminta pemerintah menaikkan honor kepala desa dan kepala dusun yang saat ini tergolong rendah. Sementara beban kerja kepala desa dan kepala dusun cukup berat.

Hal itu disampaikan Syahrul Aidi saat melakukan rapat dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Terisolir, Abdul Halim Iskandar, pada Selasa (25/2/2020) di gedung Senayan Jakarta.

Menurut alumni Pondok Pesantren Islamic Center Alhidayah Kampar itu, beban kerja yang tinggi tersebut belum diimbangi dengan tingkat kesejahteraan yang memadai.

Dia mencontohkan, saat ini gaji kepala dusun (Kadus) adalah Rp2 juta, sementara gaji kepala desa (Kades) Rp2,5 juta. Ketika ada musibah dan masalah di desa yang menghadapinya adalah kepala desa.

Editor Arb
Sumber cakaplah.com
https://www.cakaplah.com/berita/baca/2020/02/26/anggota-dpr-ri-syahrul-aidi-minta-pemerintah-naikkan-gaji-kades-dan-kadus-ini-alasannya/#sthash.YtYTVibn.dpbs

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Mengingat tingginya angka kebutuhan masyarakat tempatan terkait bahan pokok dan rumah tangga, Pemerintah Desa bersama puluhan masyarakat laksanakan pembersihan lokasi yang akan digunakan sebagai Pasar Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) – Riau, Senin (24/02/2020).

Pada pelaksanaan tersebut Kepala Desa Ahmad Efendi langsung memimpin seluruh Perangkat Desa, Anggota BPD, LPM, PKK, KPMD, Masyakarat RT 10 dan 11 Anggota RW 05 untuk giat gotong Royong pembersihan jalan Lingkungan Kantor Desa Sampai di lokasi Pasar Desa, serta Pembersihan lokasi rencana yang akan dibuat sebagai Pasar Desa Sungai Intan.

Pembersihan Lokasi Pasar tersebut dilaksanakan dan dilakukan bahwa Mengingat pada Kamis, 05 Maret 2020 akan datang, Pemerintah Desa Sungai Intan akan Memulai Pasar Desa. Meskipun belum mempunyai LOS Pasar, belum punya kantin ikan, belum punya kantin sayur dan kios pasar.

Ahmad Efendi menjelaskan kepada awak media, ia menyebutkan bahwa ide dan gagasan ini harus disegerakan meskipun baru merintis.

“Dimulainya pasar ini mengingat banyaknya masyarkat Desa Sungai Intan yang sulit dan jauh mencari kebutuhan sehari-hari, apalagi selama ini dalam memenuhi kebutuhan dapur pun masyarakat harus ke Desa tetangga seperti Pulau Palas dan Desa Jaya bhakti serta Pengalihan Enok,” jelas efendi.

Lanjutnya, pada Kamis 05 Maret 2020 nanti insya Allah Pasar Desa Sungai Intan  akan kita operasikan, jadi kepada masyarakat Desa, Para pedagang keliling atau ‘Pembelok’ yang ingin berdagang kami silahkan untuk jualan di lokasi Pasar Desa Sungai Intan.

“Kepada masyarakat yang ingin berbelanja juga kami silahkan berbelanja di Pasar Desa yang akan disediakan,” Imbuh Kades Ahmad Efendi.

Pemerintah Desa Sungai Intan berharap dengan dimulainya Pasar Desa ini, semoga mampu membangkitkan ekonomi masyarakat Desa sehingga angka kemiskinan yang ada di Desa Sungai Intan berkurang.

“Harapan Kami, kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian bisa membantu membangunkan Los Pasar atau kantin Pasar Desa Sungai Intan sesegera mungkin, mengingat ini juga menjadi usulan Prioritas Musrenbang untuk anggaran tahun 2021,” Tutupnya.

Editor Arb