ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kamarek yang berusia 60 tahun sebelumnya telah di vonis 6 tahun penjara dengan denda 3 Milyar dan di subsider 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) – Riau, pada 10 Februari 2020 lalu.

Dalam hal itu, Majelis Hakim menilai bahwa Kamarek terbukti bersalah telah turut serta membuka lahan dengan cara membakar. 

Baca Juga : Masyarakat Kecil Diduga Dikriminalisasi untuk Menutupi Kejahatan Korporasi, ini Kata Kapolres Inhil

Dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa Kamarek adalah anak buah yang bekerja dibawah perintah HP (inisial) . yang seharusnya yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut adalah HP.

Sementra HP hingga saat ini masih dinyatakan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Saat diwawancarai oleh awak media, terkait tindak lanjut DPO yang ditangani pihak kepolisian, Kapolres Inhil AKBP Indra Duaman Siahaan, melalui Kasat Reskrim AKP Indra Lamhot Sihombing menyatakan bahwa saat ini dari tim kusus yang menangani kasus tersebut masih melakukan penyelidikan terhadap DPO.

“Untuk gambaran keberdaan DPO sudah ada, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa tertangkap.” tutur Kasat Reskrim saat diwawancarai usai Gempar menggelar aksi damai, Kamis (27/2/2020).

Baca Juga : Sedang Berlangsung, GEMPAR Gelar Aksi Damai di Depan PN Tembilahan

Reporter Arbain

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Masyarakat Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) merasakan sedikit kekecewaan terhadap PLN ULP Rayon Rengat Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu)

Pasalnya, sejak 3 minggu terakhir pemadam listrik diwilayah tersebut sering terjadi hingga saat malam ini, Jum’at (28/2/2020).

Atas hal tersebut, Manager PLN ULP Rayon Rengat membenarkan bahwa sejak 3 minggu belakangan ini sering terjadi pemadaman.

Dikatakannya, pemadaman tersebut terjadi akibat salah satu panel utama yang ada di PLN tersebut meledak.

“Saat ini sudah dalam tahap pemesanan matrial tersebut,” tutur Annas Ilmiyanto saat dikonfirmasi arbindonesia.com melalui pesan Whatsapp.

Selain itu, Annas juga menyampaikan bahwa yang lebih parahnya lagi penyebab terjadinya pemadaman listrik itu ada gangguan dari luar, seperti info yang didapatnya dari warga setempat bahwa banyaknya hewan yang memanjar jaringan di wilayah yang sering terjadi pemadaman tersebut.

” Ini yang kita takutin kalau soal hewan seperti monyet dan burung. Tetapi kami tetap berusaha meningkatkan pelayanan kembali demi kenyaman masyarakat. Saat ini petugas sudah kita arahkan untuk pemeliharaan tuntas sampai ke ujung,” imbuhnya.

Seperti yang terjadi malam ini, yang disebabkan oleh burung.”Ini PR kami. Kami masih mencari cara untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini. Kami atas nama PLN ULP Rayon Rengat memohon maaf atas ketidak nyamanan ini,” katanya.

Untuk diketahui, ada 2 wilayah di Kabupaten Inhil yang pasokan Listriknya berpusat di Rengat Kabupaten Inhu, yaitu Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Kempas.

Reporter Arbain

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR –  Kebakaran hutan dan lahan menjadi atensi dari pemerintah secara Nasional bahkan sampai kekancah Internasional. Atas hal itu, seluruh penegak hukum diinstruksikan untuk menindaklanjuti kejahatan lingkungan pembakaran lahan.

Karhutala di Negeri Hamparan Kelapa Dunia akhirnya menyeret petani kecil atas nama Kamarek yang berusia 60 tahun. Diusia senjanya ia malah terseret keranah hukum hingga divonis 6 tahun penjara dengan denda 3 Miliyar.

Atas hal tersebut, Gerakan Peduli Kamarek (GEMPAR) menggelar unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) – Riau, Kamis (27/2/2020).

Dengan ratusan pengunjuk rasa yang hadir saat itu, masa aksi menuntut Kamarek untuk segera di bebaskan. Sebab menurut penilaian massa aksi putusan PN Tembilahan dinilai cacat hukum.

Hal itu dibuktikan dengan pernyataan tiga orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum saat persidangan memberikan kesaksian bahwa yang membakar lahan itu bukan Kamarek, dan Kamarek bukan pemilik tanah, melainkan ia hanya pekerja sebagai anak buah H Pewa.

“Tapi kenapa kamarek yang ditangkap. Ini adalah bentuk kriminalisasi petani yang merupakan masyarakat lemah,” tegas Korlap Gempar, Anawawik saat berorasi di depan Kantor Pengadilan Negeri Tembilahan.

Dikataknnya juga, sampai hari ini tidak satupun korporasi atau perusahaan yang beroperasi di Inhil dipersangkakan dan dipidanakan atas dugaan pembakaran lahan.

“Hari ini masyarakat kecil di pidanakan, sementara kakek kamarek berada dilingkungan perusahan. Kenapa tidak perusahan yang ditindak,” sebut Anawawik.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Inhil AKBP Indra Duaman Siahaan saat ditanyai soal dugaan masyarakat kecil yang dikriminalisasi untuk menutupi kejahatan lingkungan korporasi.

AKBP Indra Duaman Siahaan menepis akan hal tersebut. Sebab sejauh ini dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dibeberapa Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terjadi, belum ada lahan korporasi yang ditemukan terbakar.

“Oh itu tidak ada, selama ini dari beberapa TKP yang kita datangi dan kita lakukan penyelidikan disana, memang tersangkanya masih ada masyarakat. Untuk lahan korporasi yang terbakar belum ada terbukti,” Tutur Kapolres saat diwawancarai usai Gempar menggelar aksi damai, Kamis (27/2/2020).

Reporter Arbain

ARB INdonesia, TENGGARA HATAY – Gubernur di provinsi tenggara Hatay pada Jumat (28/2) pagi menyampaikan, sedikitnya 33 tentara Turki tewas dalam serangan udara pasukan pemerintah Suriah di provinsi barat laut Idlib.

Itu adalah jumlah kematian terbesar yang dialami Turki dalam satu hari sejak mulai mengirim ribuan tentara ke Idlib dalam beberapa pekan terakhir, di tengah serangan pemerintah Suriah yang didukung Rusia untuk merebut kubu pertahanan terakhir negara yang dikuasai oposisi, sekaligus rumah bagi lebih dari 3 juta orang.

Pemboman yang ganas dan serangan darat telah menelantarkan hampir 1 juta orang sejak Desember, dan lebih dari setengahnya adalah anak-anak.

Sebagai tanggapan, Turki memperingatkan akan menyerang “semua target rezim Suriah yang diketahui”. Demikian dikutip dari Aljazeera, Jumat (28/2).

Dalam sebuah pernyataan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan “keprihatinan besar” atas eskalasi kekerasan dan menyerukan gencatan senjata segera.

Dia mengatakan “risiko eskalasi yang lebih besar tumbuh tiap jamnya” tanpa tindakan segera.

Departemen Luar Negeri AS juga mempertimbangkan, dengan mengatakan “sangat prihatin” tentang serangan itu.

“Kami mendukung sekutu NATO kami Turki dan terus menyerukan untuk segera mengakhiri serangan tercela oleh rezim Assad, Rusia dan pasukan yang didukung Iran,” kata seorang perwakilan Departemen Luar Negeri.

Melalui juru bicaranya, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg juga mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan udara “tanpa pandang bulu” oleh rezim Suriah dan pasukan Rusia.

Rahmi Dogan, gubernur provinsi tenggara Turki, Hatay, sebelumnya mengumumkan dalam pernyataan di televisi bahwa 22 tentara tewas. Warga Suriah yang melarikan diri dari serangan di Idlib menemukan tempat berlindung di gua-gua.

Tentara Turki membalas dengan tembakan artileri ke sasaran pemerintah Suriah di Suriah.

Setelah serangan itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengadakan pertemuan keamanan darurat dua jam di Ankara yang dihadiri oleh para menteri dan pejabat militer.

Menurut media pemerintah, ditempat terpisah, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu berbicara melalui telepon dengan Stoltenberg.

“Semua yang diketahui ialah target pemerintah Suriah yang mendapat serangan dari unit pendukung udara dan darat Turki,” kata Direktur Komunikasi Turki, Fahrettin Altun pada Jumat (28/2), menurut kantor berita Anadolu.

Turki Buka Perbatasan Idlib

“Turki telah memutuskan untuk ‘menanggapi dengan baik’ terhadap serangan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah,” kata Altun.

Serangan terhadap pasukan Turki telah menyebabkan ketegangan hebat antara sekutu utama pemerintah Suriah, Rusia, dan Turki, yang mendukung kelompok oposisi tertentu di Idlib.

Erdogan sebelumnya berjanji akan melancarkan operasi militer untuk mendorong kembali pasukan pemerintah Suriah jika mereka tidak mundur dari barisan pos pengamatan Turki pada akhir Februari.

Sementara itu, seorang pejabat Turki mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa polisi Turki, penjaga pantai, dan pejabat keamanan perbatasan telah diperintahkan melawan upaya untuk mencegah pengungsi Suriah mencapai Eropa, untuk mengantisipasi kedatangan segera dari Idlib.

Middle East Eye juga melaporkan bahwa Turki akan membuka perbatasan Idlib-nya dan memungkinkan para pengungsi bebas masuk ke Eropa.

“Turki telah menampung lebih dari 3,6 juta pengungsi Suriah dan khawatir akan gelombang baru,” kata Hashem Ahelbarra dari Aljazeera, yang melaporkan dari perbatasan Turki-Suriah.

“Dalam beberapa hari mendatang, melihat Turki mengambil peran agresif dan meminta Uni Eropa dan NATO, khususnya, untuk mengambil sikap yang sangat kuat ketika menyangkut apa yang terjadi sekarang di Idlib,” tambahnya.

“Turki merasa bahwa mereka sedang berjuang melawan ini sendiri sambil mempertimbangkan apa yang sedang dilakukan sebagai upaya untuk mengakhiri krisis kemanusiaan (di Idlib).”

Editor Arb

Sumber merdeka.com

https://m.merdeka.com/dunia/33-tentara-turki-tewas-dalam-serangan-udara-suriah-di-idlib.html

Kekerasan yang dipicu Citizenship Amendment Act (CAA) atau Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan pecah di New Delhi, India. Foto/REUTERS

ARB INdonesia, NEW DELHI – Korban tewas dalam kerusuhan antara kelompok Hindu dan Muslim di India bertambah dari 32 menjadi 38 orang. Konflik yang dipicu oleh Citizenship Amendment Act (CAA) atau Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan ini tercatat sebagai konflik terburuk di New Delhi dalam beberapa dekade.

Konflik diperparah dengan pertikaian politik mengenai pemindahan seorang hakim yang mengkritik polisi dan pemerintah dalam menangani kerusuhan antar-kelompok agama tersebut.

Konflik percah sejak hari Minggu lalu ketika protes damai kelompok Muslim dalam menentang CAA diserbu kelompok Hindu yang mendukung CAA. Masjid Ashok Nagar di New Delhi ikut dibakar massa di awal-awal kerusuhan.

Ketegangan tetap tinggi di Ibu Kota India, ketika ribuan polisi antihuru-hara dan paramiliter berpatroli di jalan-jalan yang berserakan puing-puing akibat kerusuhan sektarian.

Hakim S Muralidhar, seorang hakim pengadilan tinggi New Delhi, dengan tajam mengkritik polisi dan meminta petugas untuk menyelidiki politisi dari Partai Bharatiya Janata (BJP)—partainya Perdana Menteri Narendra Modi—karena menghasut kekerasan.

Muralidhar dipindahkan ke pengadilan di negara bagian lain dengan surat perintah pemindahan dikeluarkan pada larut malam. Pemindahan hakim kritis itu memicu protes di antara politisi oposisi dan di media sosial.

Manish Tewari, pemimpin partai oposisi, mengatakan setiap pengacara dan hakim di India harus memprotes keras apa yang disebutnya upaya kasar untuk mengintimidasi pengadilan.

Menteri Hukum Ravi Shankar Prasad mengklaim pemimdahan hakim itu adalah “transfer rutin”.

Ketika negara itu dilanda pertumpahan darah, pengerahan besar pasukan keamanan membawa ketenangan yang tidak nyaman pada hari Kamis.

Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet mengatakan undang-undang baru yang diadopsi Desember lalu itu “sangat memprihatinkan”. Dia khawatir dengan laporan tidak adanya polisi dalam menghadapi serangan terhadap Muslim oleh kelompok lain.

“Saya mengimbau semua pemimpin politik untuk mencegah kekerasan,” kata Bachelet dalam pidatonya di dewan HAM PBB di Jenewa, seperti dikutip The Guardian, Jumat (28/2/2020).

Para kritikus mengatakan CAA itu bias terhadap Muslim dan merusak konstitusi sekuler India. BJP yang merupakan partai nasionalis Hindu telah membantah memiliki prasangka buruk terhadap 180 juta Muslim India. BJP mengatakan bahwa CAA diperlukan untuk menolong imigran minoritas dari sejumlah negara tetangga.

Pada hari Rabu, Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional, yang menisihati pemerintah Washington tetapi tidak menetapkan kebijakan, menyuarakan “keprihatinan serius” tentang kekerasan ketika Presiden Donald Trump berkunjung ke India.

Anurima Bhargava, seorang komisioner yang ditunjuk Ketua DPR AS dari Partai Demokrat, Nancy Pelosi, juga menyatakan khawatir atas laporan bahwa polisi Delhi belum melakukan intervensi dalam serangan kekerasan terhadap Muslim.

Trump, ditanya di sebuah konferensi pers di ibu kota tentang kekerasan itu. Dia justru memuji pernyataan “luar biasa” Modi tentang kebebasan beragama. (*)

Sumber Sindonews.com
https://international.sindonews.com/read/1540447/40/korban-tewas-konflik-hindu-muslim-india-bertambah-jadi-38-orang-1582862693

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Tim percepatan Sukaramai Trade Centre (STC) sudah tiba di lokasi penertiban Tempat Penampungan Sementara (TPS), Jumat (28/2/2020) pagi. Dua alat dikerahkan untuk merobohkan TPS.

Dilansir dari cakaplah.com di lokasi, dua alat berat itu mulai bekerja dan merobohkan TPS di Jalan Hos Cokroaminoto. Alat berat dengan jenis ekskavator itu bekerja dan dikawal ratusan personel gabungan.

Selain Satpol PP Kota Pekanbaru, ada juga Satpol PP Provinsi Riau. Kemudian ada Satgas Pasar Disperindag Kota Pekanbaru. Unsur TNI dan Polri juga ikut mengawal penertiban itu.

Tidak terlihat ada gejolak dari pedagang di area STC. Dua hari yang lalu, di lokasi ini terjadi bentrok antara pedagang dengan Satpol PP Pekanbaru. Beberapa orang terluka saat bentrok terjadi.

Pembongkaran ini dilakukan setelah ditangguhkan selama dua hari.

“Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tim sebelumnya. Tim rapat untuk pelaksanaan besok (hari ini). InsyaAllah tim percepatan melanjutkan (Pembongkaran),” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru M Noer MBS, Kamis (27/2/2020) malam.

Kata M Noer, tim sudah lakukan persiapan untuk mengantisipasi kemungkinan apa saja yang akan terjadi. Pemko, kata dia, ingin pembongkaran TPS berjalan dengan damai.

“Tentu juga penuh dengan kedamaian, dalam artian tim turun tidak dengan bringas, sesuai apa yang disampaikan Walikota,” kata dia.

Editor Arb
Sumber cakaplah.com
https://www.cakaplah.com/berita/baca/2020/02/28/dua-ekskavator-dikerahkan-untuk-membongkar-tps-di-jalan-hos-cokroaminoto-pekanbaru/#sthash.X7H3RY3K.dpbs