ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Acara lepas sambut Komandan Kodim 0314/Indragiri Hilir berlangsung khidmat di Gedung Daerah Engku Kelana, Tembilahan, Senin (22/9/2025) malam. Kegiatan ini menandai berakhirnya masa tugas Letkol Inf Fikky Nur Kuncoro Jati, S.H., M.Han. sekaligus penyambutan pejabat baru, Letkol Arm Wahib Mustofa Fathurrahman, M.Han.

Hadir langsung Bupati Indragiri Hilir, H Herman, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala OPD, instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi di Inhil.

Dalam sambutannya, Bupati Herman menyampaikan apresiasi atas dedikasi Letkol Inf Fikky Nur Kuncoro Jati selama memimpin Kodim 0314/Inhil.

“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Indragiri Hilir, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Letkol Inf Fikky Nur Kuncoro Jati atas pengabdian dan sinergi yang telah terjalin baik dengan pemerintah daerah maupun seluruh elemen masyarakat. Kontribusi beliau sangat berarti dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan mendukung pembangunan di daerah ini,” ujar Bupati.

Bupati juga menyambut kedatangan Dandim yang baru dengan penuh harapan.

“Kepada Letkol Arm Wahib Mustofa Fathurrahman, selamat datang dan selamat bertugas di Indragiri Hilir. Kami yakin dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, Bapak dapat melanjutkan bahkan meningkatkan kinerja Kodim 0314/Inhil dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah, serta mendukung pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Letkol Inf Fikky Nur Kuncoro Jati dalam pernyataan singkatnya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya selama bertugas.

“Terima kasih atas dukungan dan kerja sama semua pihak, khususnya masyarakat Indragiri Hilir. Saya mohon pamit, semoga silaturahmi yang sudah terjalin dengan baik ini tetap terjaga,” ucapnya.

Sedangkan Dandim baru, Letkol Arm Wahib Mustofa Fathurrahman, mengungkapkan komitmennya untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

“Saya siap melanjutkan tugas dan bekerja sama dengan seluruh unsur Forkopimda serta masyarakat. Harapan kami, Kodim 0314/Inhil dapat terus hadir untuk menjaga kondusivitas wilayah, serta ikut mendorong kemajuan daerah yang kita cintai ini,” ujarnya.

Acara lepas sambut ditutup dengan penyerahan cenderamata dari Bupati Inhil dan Pejabat Inhil lainnya kepada Dandim lama, Letkol Inf Fikky Nur Kuncoro Jati, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdiannya di Kabupaten Indragiri Hilir. *

ARB INdonesia, PEKANBARU — Di jalan Jendral Sudirman Pekanbaru, seorang wanita duduk diam di tepi trotoar. Matanya menatap lurus ke depan, seolah menembus waktu. Tak ada gerak, tak ada kata. Hanya tatapan kosong yang menyimpan ribuan cerita-tentang rasa sakit, harapan, dan perjuangan yang tak terlihat oleh lalu lalang kendaraan.

Sebut saja namanya si manis, seorang ibu rumah tangga yang kini menjalani hari-harinya sebagai pejuang kanker stadium lanjut. Tubuhnya yang dulu tegap kini tampak ringkih, namun ada sesuatu yang tak pernah padam, semangatnya untuk tetap hidup meski dunia seolah berjalan tanpa menoleh.

“Saya suka duduk di sini. Di sini saya bisa melihat orang-orang sibuk, dan itu membuat saya merasa masih ada,” ucapnya pelan, nyaris seperti bisikan.

Ia bukan hanya berjuang melawan sel-sel ganas dalam tubuhnya, tapi juga melawan sunyi yang datang setelah berkali-kali mendapatkan perawatan medis namun belum mampu baik seperti sediakala.

Dimasa ini, ia tak hanya kehilangan waktu bercengkrama dengan keluarga, tapi ia juga banyak kehilangan tenaga dan materi demi akses rutin ke pengobatan karena jarak. Namun ia tak kehilangan satu hal, martabat.

Dari kisahnya, setiap kali ia mendapat perawatan medis, disana ia hanya bisa terbaring ber jam-jam dengan tusukan jarum infus. Lagi-lagi pada kondisi itu hanya tatapan kosong yang terpancar dan senyum kecil ketika ada tenaga medis menyapanya.

“Tatapan kosong itu bukan karena saya putus asa. Itu cara saya berdamai dengan keadaan,” katanya sambil menatap langit.

Kisah ini adalah pengingat bahwa perjuangan terbesar sering kali terjadi dalam diam. Ia bukan headline, bukan trending topic. Tapi ia adalah salah satu wajah dari ribuan pejuang kanker yang bertahan dengan sopan.

Tatapan kosong di tepi jalan itu bukan kehampaan. Ia adalah cermin dari keberanian yang tak bersuara. Dan mungkin, di antara langkah-langkah yang terburu-buru, ada satu yang berhenti dan melihat bahwa di sana duduk seorang pejuang yang sedang melawan waktu dengan senyap. (Arb)

ARB INdonesia — Jika bercerita tentang rumah sakit, tentu hal yang paling utama terbesit dalam benak kita adalah sebuah pelayanan dan fasilitas. Terlebih lagi bagi anda yang pernah mengalami ataupun mendampingi seseorang untuk mendapatkan penanganan medis.

Mungkin anda sebelumnya pernah mendengar atau mengalami langsung ataupun membaca sebuah berita tentang keluhan pasien dan keluarga mengenai pelayanan dirumah sakit yang mereka terima.

Dari beberapa sumber serta informasi langsungyang penulis terima, tidak sedikit pasein mengeluhkan mengenai pelayanan di rumah sakit milik pemerintah daerah. Namun sangat minim keluhan itu muncul untuk rumah sakit milik swasta. Apa yang menyebabkan kesenjangan ini?, berikut kami sajikan informasinya secara umum.

Rasio Tenaga Medis dan Pasien:
Salah satu faktor utama adalah rasio antara jumlah tenaga medis dan pasien. Di rumah sakit pemerintah, jumlah pasien yang datang setiap hari sangat tinggi, sementara jumlah perawat dan dokter tidak selalu sebanding. Hal ini menyebabkan pelayanan menjadi terburu-buru dan kurang personal.

Sebaliknya, rumah sakit swasta cenderung memiliki rasio yang lebih seimbang. Meskipun jumlah tenaga medis lebih sedikit, beban kerja mereka lebih terkontrol sehingga bisa memberikan perhatian lebih kepada setiap pasien.

Fasilitas dan Infrastruktur:
Rumah sakit swasta umumnya memiliki fasilitas yang lebih modern dan lengkap. Karena didanai oleh investor atau perusahaan, mereka memiliki fleksibilitas dalam pengadaan alat medis terbaru dan renovasi ruang perawatan. Sementara rumah sakit pemerintah sering kali bergantung pada anggaran negara yang terbatas dan proses birokrasi yang panjang.

Kualitas Tenaga Medis:
Rumah sakit swasta mampu menawarkan insentif dan gaji yang lebih tinggi, sehingga menarik tenaga medis berkualitas, termasuk dokter spesialis dan perawat berpengalaman. Di sisi lain, rumah sakit pemerintah kerap kesulitan merekrut tenaga medis unggulan, terutama di daerah terpencil.

Proses Administrasi dan Pelayanan:
Proses pendaftaran dan pelayanan di rumah sakit swasta biasanya lebih cepat dan efisien. Sistem antrean digital, layanan pelanggan yang ramah, dan ruang tunggu yang nyaman menjadi nilai tambah. Rumah sakit pemerintah, karena melayani masyarakat luas dengan biaya terjangkau, sering kali menghadapi antrean panjang dan pelayanan yang standar.

Dari keterangan beberapa orang sumber mengatakan, bahwa pasien yang pernah dirawat di kedua jenis rumah sakit menyebut bahwa pelayanan di rumah sakit swasta terasa lebih baik, mereka merasa didengar, diperhatikan, dan tidak diperlakukan seperti nomor antrean. Namun, mereka juga mengakui bahwa biaya di rumah sakit swasta jauh lebih tinggi.

Untuk diketahui, meski rumah sakit swasta unggul dalam pelayanan, rumah sakit pemerintah tetap menjadi tulang punggung sistem kesehatan nasional, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Perbaikan rasio tenaga medis, modernisasi fasilitas, dan reformasi birokrasi bisa menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit umum. (arb)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman, yakin pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat provinsi akan dipusatkan di Kota Tembilahan.

Hal tersebut disampaikan Haji Herman dengan alasan bahwa pembangunan Islamic Center di Jalan Pendidikan, Tembilahan, akan segera dilanjutkan.

“Perlu kami sampaikan, mudah-mudahan islamic center yang 12 tahun terbengkalai itu, tahun depan mulai kita kerjakan,” kata Haji Herman, Sabtu (20/9/2025).

Dijelaskan Haji Herman, saat ini proses tindaklanjut pembangunan Islamic Center tersebut secara teknis sudah berangsur dikerjakan dan diselesaikan.

“Karena memang prosesnya sedikit secara teknis ada aturan yang harus kita selesaikan. Termasuk denda,” terangnya.

Dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Inhil (Pemkab Inhil) saat ini sedang menyelesaikan denda, akibat pengerjaan pembangunan Islamic Center tersebut terbengkalai.

“Sehari sebelum dilantik, saya sudah didatangi, denda islamic center itu 12 miliar. Belum kerja, sudah kena denda,” sebutnya sambil tersenyum.

Secara tegas Haji Herman mengatakan, sebelum denda tersebut lunas dibayar, pengerjaan pembangunan Islamic Center sudah rampung dan bisa melaksanakan MTQ tingkat provinsi.

“Karena itu kewajiban, terpaksa kita cicil. Kita yakin sebelum Dinda itu lunas, bangunan itu sudah selesai,” katanya lagi.

Untuk itu, Haji Herman meminta doa seluruh lapisan masyarakat agar bangunan megah yang diperuntukkan sebagai pusat keagamaan itu segera rampung tampa ada kendala.

“Seluruh lapisan masyarakat, saya mohon doakan agar pembangunan ini lancar tanpa kendala,” harapnya.

Pembangunan Islamic Center harus segera dilanjutkan, karena sebelumnya Gubernur Riau, Abdul Wahid, meminta kepada Bupati Inhil, Haji Herman, untuk melaksanakan MTQ tingkat provinsi.

“Gubri meminta pelaksanaan MTQ tingkat provinsi tahun 2026 dipusatkan di Inhil. Namun gedung Islamic Center kita masih terbengkalai. Makanya saya berharap tahun 2028 bisa terlaksana.” Tutupnya.*

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bak gayung bersambut, apa yang menjadi keluhan para pedagang tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir mendapat respon positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indfragiri Hilir. Bahkan saat ini, Komisi II DPRD Inhil sedang mempersiapkan naskah akademik Perda Tata Kelola Pasar di Kabupaten Indragiri Hilir untuk diajukan menjadi perda inisiatif DPRD pada Prolegda tahun 2026.

Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Samino, S.Tp, M.Si, Kamis malam (18/09). “Kami sedang mempersiapkan naskah akademik Perda Tata Kelola Pasar di Kabupaten Indragiri Hilir. Nantinya akan kami ajukan untuk masuk prolegda tahun 2026,” ucapnya

Menurutnya, persoalan pasar yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, mesti segera dibahas bersama dengan berbagai pihak terkait. Mulai dari kondisi pasar yang semrawut, sarana dan prasarana pasar yang tidak memberikan layanan terbaik kepada pengunjung dan pedagang hingga rendahnya konstribusi pendapatan daerah melalui retribusi pasar.

“InsyaAllah secepatnya Komisi II DPRD Inhil mengundang pihak-pihak terkait, seperti Disperindag, asosiasi pedagang dan pihak lain yang terkait dengan pasar tradisional,” tegas Samino.

Seperti diberitakan sebelumnya, kesemrawutan pasar tradisional akibat tidak adanya tata kelola pasar yang baik dan benar menjadi keluhan para pedagang melalui Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesiia (APPSI) Kabupaten Indragiri Hilir dan Himpunan Pedagang Pasar Indragiri Hilir (HPPI).

Mereka meminta pemerintah daerah menjadikan pasar tradisional sebagai skala prioritas untuk dibenahi segera. Karena fakta di lapangan saat ini pasar yang menjadi akar persoalan pasar, bukan hanya soal pengelolaan retribusi, tetapi juga terkait keamanan dan kenyamanan pedagang maupun pengunjung.

Minimnya fasilitas pasar membuat banyak pedagang tidak fokus berjualan dan pembeli enggan datang. Akibatnya, aktivitas transaksi pasar menjadi sepi dan perputaran ekonomi rakyat tidak maksimal. (RP-HKR)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Inhil, Dr. Trio Beni Putra, SE, MM menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Operasionalisasi Koperasi Merah Putih se-Riau. Kegiatan ini digelar secara virtual melalui Zoom Meeting di ruang rapat Dinas Koperasi dan UKM Inhil, Senin (15/9/2025).

Rakor yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau itu membahas progres percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di seluruh kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Inhil masih berada pada urutan terendah dalam perkembangan operasionalisasi KDMP hingga akhir pekan lalu di Riau.

Menanggapi hal tersebut, Dr. Trio Beni Putra menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan langkah perbaikan.

“Ada beberapa input yang tidak sesuai, dan hal ini akan segera kami benahi dalam laporan minggu ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Pemkab Inhil akan mempercepat peluncuran operasional KDMP sebagai pilot project, memfasilitasi penyelesaian pembuatan akun aplikasi Kopdes (microsite), melaksanakan rapat koordinasi tim percepatan KDMP/KKMP bersama BUMN yang mendapat mandat dari Presiden untuk mendukung kebutuhan usaha koperasi, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna meyakinkan manfaat menjadi anggota koperasi.

“Koperasi Desa maupun Kelurahan Merah Putih merupakan instruksi Presiden untuk membangun perekonomian rakyat. Melalui koperasi ini, negara hadir bukan hanya sebagai fasilitator, tetapi juga penggerak yang membuka akses, memutus ketergantungan, dan memperkuat ekonomi kerakyatan,” tegas Trio Beni.

Dengan komitmen tersebut, Pemkab Inhil optimis progres operasionalisasi KDMP dapat segera meningkat, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. (adv)