Padam Karhutla, Sambu Grub Selalu Standbay

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Perusahaan Pulau Sambu Group (PSG) Guntung selalu standbay bantu pihak Kepolisian, TNI, Unsur Forkopimcam dan masyarakat dalam hal pemadaman dan pendinginan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) khususnya kawasan Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau.


Kepeduliannya tersebut atas dasar PSG berada di Kacamatan Kateman dan sudah menjadi kwajiban baginya saling bahu membahu.


“Sesuai permintaan dari Kepolisan, Instansi Kecamatan kita sudah terjunkan personil baik dari karyawan seperti security dan safty,”kata Kahar Muzakir, Humas PT PSG saat diwawancarai awak media dilokasi Karhutla, Kelurahan Bandar Sri Gemilang.


Untuk PT PSG sudah menurunkan enam mesin, dan 24 personil dan satu alat berat untuk membantu pihak kepolisian.


“Ini sudah hari ke empat kami membantu dilapangan,”katanya.


Dia menegaskan bahwa selama ada Karhutla pihak PT PSG selalu akan membantu hingga tuntas.


“Ini salah satu bentuk kepedulian PT PSG kepada masyarakat sehingga permasalahan Karhutla ini teratasi,”pungkasnya.


Dijelaskannya bahwa dimanapun ada titik api Karhutla di Kecamatan Kateman yang terdiri dari 11 Desa/Kelurahan jika diminta oleh pihak Kepolisan, TNI, Kecamatan bahkan pihak Desa. PT PSG akan langsung menerjunkan personil untuk membantu.


Dia juga menghimbau agar para petani menjaga kebunnya masing-masing dengan baik, dan dia memohon dukungan bagi para petani-petani yang ada di Kecamatan Kateman ini. (**)




Rapat Tata Ruang Kota, Sekda Inhil Targetkan RDTR Sudah Menjadi Perda pada Mei Mendatang

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin pimpin rapat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP), Selasa  (3/3/2020).


Bertempat di Aula Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kabupaten Inhil,  Sekda yang  didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. Afrizal melakukan pembahasan tindak lanjut penyusunan RDTR BWP.


Dalam rapat  tersebut Sekda menyampaikan bahwa rapat kali ini  merupakan finalisasi  tentang RDTR Kota, yang mana objek yang dibahas khusus untuk Tembilahan Kota dan Tembilahan Hulu.


“Ditargetkan pada bulan Mei 2020, RDTR sudah menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sebab hal ini sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, karena RDTR ini sudah berapa kali kita bahas dan hari ini kita kembali  menindaklanjuti pembahasan tersebut,” tutur H Said Syarifuddin.







Lebih lanjut Sekda menyampaikan kita hanya diberi waktu 10 hari ke depan untuk segera memfinalisasikan ini, kita juga sudah  memasukkan beberapa zona-zona yang memang diperuntukkan untuk RDTR.


Saat ini untuk  Ruang Terbuka Hijau (RTH)   kita memang  masih kurang, target Nasional RTH 30% dan 10% untuk halaman, 20 % untuk yang lain. Sementara  kita hanya 7%.


“Memang banyak yang mesti kita sempurnakan, mudah-mudahan setelah kita kumpul bersama kita bahas bersama dengan opini-opini terkait dan hasilnya akan lebih baik,” harap Sekda.


Untuk diketahui, dalam rapat tersebut turut hadir perwakilan DLHK Provinsi Riau, Kepala ATR/BPN Inhil, Kepala OPD, Camat Tembilahan, Camat Tembilahan Hulu, serta Kepala PDAM Tirta Indragiri Tembilahan.


Editor Arbain




Small Society Allegedly Criminalized for Covering Corporate Crimes, said Inhil Police Chief

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Forest and land fires are the attention of the national government even to the international level. For that matter, all law enforcers are instructed to follow up on environmental crimes of land burning.


Forest and land fires in the Land of the World Coconut Expansion finally dragged small farmers on behalf of Kamarek who is 60 years old. At the age of his weapon, he was dragged into the law until he was sentenced to 6 years in prison with a fine of 3 billion.


For this matter, the Kamarek Care Movement (GEMPAR) held a demonstration in front of the Tembilahan District Court office, Indragiri Hilir Regency (Inhil) – Riau, Thursday (2/27/2020).


With hundreds of presentations present at the time, the action period demanded that Kamarek be immediately released. Because according to the assessment of the mass action the Tembilahan District Court decision was judged to be legally flawed.


This was proven by the statement of three witnesses presented by the Public Prosecutor at the hearing that testified that the one who burned the land was not Kamarek, and Kamarek was not the owner of the land, but he was only a worker as H Pewa’s subordinate.


“But why was the chamber arrested. This is a form of criminalization of farmers who are weak communities,” said the Gempar Korlap, Anawawik when giving speeches in front of the Tembilahan District Court Office.


He also said, to this day none of the corporations or companies operating in Inhil have been accused and convicted of alleged land burning.


“Today, a small community is being celebrated, while Grandfather Kamarek is in the company environment. Why isn’t the company being dealt with,” Anawawik said.


Responding to this, Inhil Police Chief AKBP Indra Duaman Siahaan when asked about the alleged small community that was criminalized to cover up corporate environmental crime.


AKBP Indra Duaman Siahaan brushed aside this. Because so far from the results of investigations conducted by the police in several Criminal Event Places (TKP) that occurred, no corporate land has been found on fire.


“Oh, it’s not there, so far from the several crime scenes we went to and we conducted an investigation there, there are indeed suspects there are still people. For corporate land that was burned there has not been covered,” Said the Police Chief when interviewed after Gempar held a peaceful protest on Thursday (27 / 2/2020). (Arb)


Editor Arbain




Kamarek Detained While Land Owners Are Still DPOs, This Said Kasat Reskrim Inhil District Police

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kamarek, 60, was previously sentenced to 6 years in prison with a 3 billion fine and 6 months in jail by the Panel of Judges of the Tembilahan District Court, Indragiri Hilir Regency (Inhil) – Riau, on February 10, 2020.


In that case, the Panel of Judges considered that Kamarek was proven guilty of having participated in clearing land by burning.


In the facts revealed in the trial, the defendant Kamarek was a subordinate who worked under the command of H Pewa. the one who should be responsible for the incident is H Pewa.


While H Pewa is still stated in the People’s Search List (DPO).


When interviewed by the media crew, related to the DPO follow-up handled by the police, Inhil Police Chief, AKBP Indra Duaman Siahaan, through the Criminal Investigation Unit AKP Indra Lamhot Sihombing stated that currently the special team that handled the case was still investigating the DPO.


“To illustrate the existence of a DPO already exists, hopefully in the near future it can be caught.” Kasat Reskrim said when interviewed after Gempar held a peace rally on Thursday (2/27/2020). (Arb)


Editor Arbain




Ketegangan di Suriah Meningkat, Turki Lancarkan Serangan Skala Penuh

ARB INdonesia, ISTANBUL – Ketegangan di Suriah kian meningkat setelah Turki melancarkan serangan dalam skala besar di Provinsi Idlib dan sekitarnya, kemarin. Aksi militer itu berpotensi menimbulkan perang terbuka antarkedua negara.

Turki tidak lagi mampu menahan diri setelah arus imigran terus membanjiri Turki. Situasi di Suriah, terutama Idlib, tidak membaik dalam sembilan tahun terakhir. Selain itu, sedikitnya 36 tentara Turki tewas dan lebih dari 30 lainnya luka-luka akibat serangan udara serta artileri yang dilancarkan Suriah dan Rusia tiga hari lalu.

Turki sebelumnya tidak pernah melakukan serangan terang-terangan. Menteri Pertahanan (Menhan) Turki, Hulusi Akar, mengatakan pihaknya terpaksa melakukan intervensi militer setelah pasukan Turki diserang secara langsung. Dia berharap pasukannya bisa mengakhiri dan menghentikan perang di Suriah.

“Semua upaya kami tempuh untuk memastikan Suriah menghormati kesepakatan gencatan senjata, juga untuk mencegah imigrasi dari Suriah menuju Turki dan menghentikan pertumpahan darah,” ujar Akar dikutip The New York Times.







“Kami berharap operasi ini dapat membawa perdamaian dan stabilitas di Suriah,” ujarnya.

Akar mengatakan, penebalan pasukan militer Turki di Idlib tidak dimaksudkan untuk unjuk kekuatan di hadapan Rusia yang mendukung pemerintahan Presiden Suriah Bashar Al-Asad. Namun, dia mendesak Rusia bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan puluhan tentara Turki beberapa hari lalu.

“Kami tidak bermaksud berperang dengan Rusia. Satu-satunya tujuan kami di sana ialah menghentikan pembantaian oleh rezim Suriah,” kata Akar.

“Terus terang saja, kami tidak dapat menerima pernyataan seperti ‘Kami tidak bertanggung jawab atas serangan pemerintah Suriah’ dari negara penjamin seperti Rusia,” katanya.

Dengan situasi yang meruncing, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berencana menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow pada 5 Februari nanti. Sejumlah pejabat Rusia sempat memperingatkan dan mengancam bahwa tentara Turki, terutama pesawat tempur, tidak akan lagi ditoleransi berada di Suriah.

Turki mempertebal pasukan di Suriah Utara setelah konvoi tentara Suriah mendekati tujuan mereka untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai kelompok separatis di Idlib. Potensi benturan militer itu menyebabkan hampir satu juta penduduk lokal mengungsi ke wilayah perbatasan dan membuat mereka putus asa.

Bulan lalu, Turki telah mengerahkan sekitar 7.000 tentara menuju Idlib sesuai dengan perjanjian deeskalasi dengan Rusia pada 2018. Bala bantuan tersebut juga dimaksudkan untuk melindungi dan mendukung kelompok separatis yang dengan cepat kehilangan wilayah setelah diserbu pasukan Bashar al-Assad.

Sejak saat itu Turki sering terlibat langsung di garis depan hingga menembak jatuh dua helikopter Suriah dan menjadi ujung tombak kemenangan kelompok separatis di Saraqib. Kemarin, Turki juga kembali melancarkan serangan balasan terhadap pasukan Suriah di dalam dan sekitar Idlib, bahkan hingga ke Aleppo.







Turki meminta dukungan negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk menggagalkan serangan Suriah dan Rusia di Idlib. Namun, NATO tidak ingin terlibat dalam Perang Suriah dan hanya membantu Turki melalui pembagian informasi intelijen yang dikumpulkan melalui pengawasan citra satelit.

Turki merasa terpukul di Suriah pada pekan lalu. Saat itu, pasukan Turki disebut melalui malam paling mengerikan selama memasuki medan tempur di Suriah. Pemerhati militer, Metin Gurcan, mengatakan satu batalion infanteri Turki diteror di antara Kota Balyoun dan Al Bara oleh pesawat tempur Suriah dan Rusia.

Pasukan Turki dihantam sangat keras. Sebagian besar dari mereka melarikan diri dan berlindung di balik gedung. Namun, pesawat tempur Rusia menjatuhkan bom penghancur bungker dan mengubur pasukan Turki. Menurut para ahli yang mengutip sumber lokal, jumlah korban tewas lebih dari 36 orang dan mungkin sekitar 100. (Muh Shamil)


loading…




Sumber Sindonews.com
https://international.sindonews.com/read/1544005/43/ketegangan-di-suriah-meningkat-turki-lancarkan-serangan-skala-penuh-1583198314




HM Wardan akan Legalkan Relawan MPA Melalui Surat Keputusan Bupati Inhil

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Usai membuka pendaftaran relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Posko relawan Karhutla, Jalan M. Boya Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) – Riau. Bupati HM.Wardan bersama Wakil H.Syamsuddin Uti serta unsur Forkopimda melanjutkan peninjauan pembekalan tim relawan MPA di Parit 17 Sungai Beringin, Senin (2/3/2020).


Dalam kunjungannya, HM Wardan meminta kepada relawan MPA tetap fokus untuk menjalankan simulasi pemadaman karhutla.


“Mudahan dengan pembelajaran ini semua relawan mengerti dan memahami cara menggunakan alat serta dalam melakukan proses pemadaman karhutla, agar Inhil  kedepannya dan pada tahun yang akan datang bebas dari Api,” harap Bupati.


Selain itu, saat di wawancarai Bupati Inhil mengatakan bahwa sebelumnya Masyarakat Peduli Api (MPA) hanya dibentuk oleh desa dan dikukuhkan melalui Surat Keputusan Kepala desa.







“Saat ini kita sudah membentuk, memperkuat ataupun menyempurnakan lagi struktur MPA, dan akan dilegalisasi melalui keputusan Bupati. Insya Allah ini sedang tengah kita persiapkan,” tutur HM Wardan.


Hari ini Pemerintah bersamaTNI, Polri dan Unsur Forkopimda serta masyarakat telah banyak tumbuh kesadaran bermohon mendaftar untuk menjadi relawan karhutla di Kabupaten Inhil.


“lni merupakan suatu semangat kita bersama untuk menjadikan Kabupaten Inhil Zero Hotspot kedepannya,imbuh HM Wardan.


Sementara itu, HM Wardan juga menyampaikan kepada pihak purusahaan yang dinilainya saat ini mulai ada keperdulian terhadap Karhutla, ia berharap keperdulian terhadap upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Inhil dapat ditingkatkan lagi.


“Terhadap lahan perusahaan, tidak boleh ada yang terjadi kebakaran, karena itu akan menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri,” tutupnya.


Reporter Arbain