ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Desa Hibrida Mulya, Kecamatan Teluk Balengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, hari ini menggelar kegiatan rapat pertanggung jawaban laporan keuangan Pembangkit Listrik Tenaga Desa (PLTD) periode 2019, Sabtu (7/3/2020).

Dalam  Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang digelar di balai desa, dihadiri oleh seluruh masyarakat Desa Hibrida Mulya.

Kepala Desa Hibrida Mulya, Beni Nur Setiawan menyampaikan sebagai keterbukaan infomasi kepada masyarakat desa, dari hasil rapat pertanggung jawaban keuangan PLTD pada periode 2019, diketahui bersama bahwa saldo akhir yang dimiliki PLTD sebesar Rp. 54.915.000.

“Disamping itu, tunggakan dari masyarakat Desa Hibrida Mulya tercatat sebesar Rp. 2.707.400,” tutur Kades Hibrida Mulya.

Dari hasil rapat tersebut, disamping itu Beni Nur Setiawan juga berharap kepada masyarakat Desa Hibrida Mulya yang ada tunggakan pada PLTD untuk segera melunasinya.

“Selaku Kepala Desa, kita mengarahkan kepada masyarakat yang memiliki tunggakan bulanan untuk melunasi,” imbuhnya.

Reporter ARB

Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Arab Saudi dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Foto/REUTERS/SPA

ARB INdonesia, RIYADH – Aparat keamanan Kerajaan Arab Saudi menangkap tiga anggota senior keluarga kerajaan. Dua di antaranya yang ditangkap adalah adik Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud, Pangeran Ahmed bin Abdulaziz dan mantan putra mahkota Mohammad bin Nayef.

Bangsawa ketiga yang ditangkap adalah saudara laki-laki Mohammad bin Nayef, Pangeran Nawaf bin Nayef.

Dilansir dari New York Times dalam laporannya, Sabtu (7/3/2020), menyebut penangkapan ketiga bangsawan senior Arab Saudi ini atas perintah Putra Mahkota Mohammad bin Salman (MbS).

Laporan New York Times tidak merinci alasan untuk penangkapan mereka. Muncul spekulasi bahwa penangkapan ketiga bangsawan senior itu terkait dengan ketidakpuasan yang tumbuh di antara para bangsawan terhadap aturan sewenang-wenang Putra Mahkota MbS, karena beberapa anggota keluarga penguasa dan elite bisnis Arab Saudi telah menyatakan frustrasi di masa lalu.

MbS sudah dipandang sebagai penguasa de facto Kerjaan Arab Saudi, di mana dia yang mengendalikan semua tuas utama pemerintahan, dari pertahanan hingga ekonomi. Dengan kekuasaan itulah, MbS leluasa menyingkirkan jejak pertikaian internal sebelum transfer resmi kekuasaan dari ayahnya suatu saat nanti.

Pada bulan September tahun lalu pihak berwenang Arab Saudi menangkap sekitar 24 orang, termasuk ulama berpengaruh, dalam apa yang dikecam aktivis sebagai tindakan keras terkoordinasi.

“Ada banyak kebencian tentang kepemimpinan putra mahkota,” kata seorang anggota elite Saudi yang memiliki koneksi dengan kerajaan kepada Reuters dengan syarat anonimitas.

Sumber itu menambahkan bahwa beberapa orang di lingkaran elite mengatakan mereka “tidak percaya” pada putra mahkota, sebuah pernyataan yang digemakan oleh empat sumber lainnya dan diplomat senior.

Penangkapan dan penahanan ketiga bangsawan senior Saudi itu diungkapkan pada hari Jumat oleh anggota keluarga kerajaan dan seseorang yang dekat dengan keluarga kerajaan. Mereka berbicara dengan syarat anonim karena ada bahaya jika berbicara di depan umum tentang putra mahkota.

Seorang mantan pejabat senior Amerika juga mengonfirmasi penahanan tersebut.

Adik Raja Salman, Pangeran Ahmed bin Abdulaziz, selama beberapa waktu terakhir dikenal sebagai sosok harapan besar anggota keluarga dan kritikus lain yang bisa menghalangi Putra Mahkota MbS untuk naik takhta.

Sedangkan mantan putra mahkota Mohammad bin Nayef merupakan mantan menteri dalam negeri yang mengembangkan hubungan dekat dengan agen-agen intelijen Amerika selama bertahun-tahun. Dia disingkirkan dari kedua peran itu oleh Putra Mahkota MbS pada tahun 2017 dan dia secara efektif berada di bawah tahanan rumah sejak saat itu.

Penahanan itu tidak diumumkan oleh pemerintah Arab Saudi, dan seorang pejabat Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington menolak berkomentar.

Pangeran Ahmed pernah terlihat menentang Putra Mahkota MbS pada tahun 2018 ketika ia disapa oleh pengunjuk rasa di London yang meneriakkan penentangan terhadap perang Arab Saudi di Yaman.

“Apa hubungannya ini dengan Saud?,” kata Pangeran Ahmed dalam komentar yang direkam video kala itu, merujuk pada keluarga Kerajaan Saudi. “Mereka yang bertanggung jawab adalah raja dan putra mahkotanya.”

Tetapi Pangeran Ahmed kala itu dengan cepat menjelaskan bahwa dia tidak berniat untuk menentang MbS. Dia mengatakan komentarnya terhadap para demonstran di London telah disalahtafsirkan, dan sejak saat itu dia menjaga hubungan yang hangat dengan keponakannya. (*)

Sumber Sindonews.com
https://sumut.sindonews.com/read/14260/1/konflik-internal-arab-saudi-tangkap-adik-raja-salman-dan-eks-putra-mahkota-1583550201

Pengadilan Kriminal Internasional mengizinkan JPU melakukan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di Afghanistan, baik oleh Taliban, AS, maupun Pemerintah Afghanistan. Foto: dok/Reuters

ARB INdonesia, DEEN HAAG – Setelah api peperangan yang berkobar selama 19 tahun mereda, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memutuskan untuk mengizinkan jaksa penuntut umum melakukan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di Afghanistan, baik oleh Taliban, Amerika Serikat (AS), maupun Pemerintah Afghanistan.

Keputusan itu disampaikan selama sidang banding. Sebelumnya, jaksa penuntut tidak menerima hasil keputusan hakim yang menolak permintaan penyelidikan dugaan kejahatan perang dan kemanusiaan di Afghanistan pada April tahun lalu. Hakim Piotr Hofmanski mengatakan, hakim sebelumnya melakukan kesalahan.
“Setelah menimbang alasan banding jaksa penuntut serta pengamatan dan pengajuan dari perwakilan berbagai korban dan peserta lainnya, kami menemukan bahwa hakim persidangan sebelumnya melakukan kesalahan interpretasi dalam menimbang permintaan jaksa penuntut,” kata Hofmanski, dikutip BBC.

Jaksa Penuntut ICC Fatou Bensouda telah meminta ICC membuka penyelidikan kejahatan perang di Afghanistan sejak November 2017. Tiga bulan kemudian, dia membawa saksi dan para korban ke Den Haag, Belanda, untuk menjawab keraguan hakim. Namun, Majelis ICC menolak permintaan penyelidikan tersebut.

Sejauh ini, tidak diketahui alasan pasti penolakan sebelumnya. Namun, ICC setidaknya menimbang tiga aspek. Pertama, jaksa penuntut harus dapat mengemukakan apakah wilayah kejahatan berada di dalam yurisdiksi ICC dan apakah kejahatan terjadi di ambang batas darurat sehingga memerlukan perhatian khusus ICC.

Kedua, jaksa penuntut perlu menunjukkan Afghanistan tidak mampu mengatasi kejahatan itu sendiri dan bersedia membuka diri. Ketiga, jaksa penuntut harus mampu menunjukkan alasan mengapa kasus tersebut dapat memengaruhi orang banyak dan tidak akan membawa dunia pengadilan ke dalam stigma negatif.

Bensouda mengatakan, kejahatan perang di Afghanistan diyakini terjadi sejak 1 Mei 2003. Namun, hakim dalam sidang sebelumnya bersikeras tidak ada bukti cukup kuat untuk mendukung tuduhan tersebut. AS dan Afghanistan yang berkoalisi memerangi Taliban juga tidak bersedia menggiring kasus itu ke ranah hukum.
Keputusan baru ICC akan membuka pintu penyelidikan dan penegakan keadilan di Afghanistan. Hal itu disambut baik aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). “Terima kasih kepada korban yang memaparkan kesaksian dan aktivis Afghanistan yang bekerja tanpa rasa takut dan lelah ” kata aktivis HAM, Shaharzad Akbar.

Namun, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo mengecam keputusan itu. Dia mengatakan Pemerintah AS akan mengambil tindakan apa pun untuk melindungi militer AS. “Ini adalah tindakan yang diambil lembaga politik yang tidak bertanggung jawab yang menyamar sebagai badan hukum,” kata Pompeo.

AS belakangan ini telah menandatangani kesepakatan perdamaian dengan Taliban di Doha, Qatar, 29 Februari lalu. Kesepakatan yang mengakhiri perang terpanjang di Afghanistan tersebut ditandatangani utusan AS Zalmay Khalilzad dan wakil pemimpin Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar dan disaksikan Pompeo.

Perjanjian itu juga membuka jalan untuk penarikan penuh pasukan AS dari Afghanistan dimulai dengan pengurangan pasukan dari 13.000 menjadi 8.600 dalam beberapa bulan. Menurut komandan utama AS di Afghanistan, Jenderal Austin “Scott” Miller, hal itu dilakukan berdasarkan perintah Presiden AS Donald Trump.

Setelah kesepakatan ditandatangani, pemerintah Afghanistan harus membentuk tim negosiasi dan mengatur pertukaran tahanan. Taliban akan memberikan daftar 5.000 tahanan Taliban yang saat ini masih ditahan pemerintah Afghanistan. Sebagai gantinya, sebanyak 1.000 pasukan Afghanistan akan dibebaskan.

Seperti dilansir Washington Post, mantan pejabat senior Taliban Abdul Salam Zaeef menyambut baik hasil negosiasi tersebut. Meski begitu, pejabat pemerintah Afghanistan mengatakan pertukaran tahanan semacam itu hanya akan dilakukan apabila kedua belah pihak sudah bertemu dan menekan kesepakatan serupa.

Hambatan lain setelah kesepakatan ditandatangani adalah pembentukan tim negosiasi inklusif untuk mewakili rakyat Afghanistan yang tidak bersekutu dengan Taliban. Delegasi tidak resmi pemerintah Afghanistan berupaya menemui pejabat Taliban di Doha pekan lalu, tetapi Taliban menolak pertemuan tersebut.

“Kami tidak mengundang atau tidak akan bertemu delegasi dari mana pun,” kata Suhail Shaheen, seorang juru bicara Taliban, dilansir Radio Mashaal. Sejauh ini, Afghanistan tidak berkomentar terkait itu. Namun, Menteri Pertahanan Afghanistan Asadullah Khalid menegaskan, tidak ingin tentara AS ada di negaranya.

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani juga mengatakan, Afghanistan mampu melindungi keamanan dan kedaulatan negaranya. Dia juga berulang kali mengkritik pemerintah AS karena mengecualikan mereka dalam pembicaraan perdamaian dengan Taliban, padahal perang tersebut juga melibatkan pemerintah Afghanistan.

Kesepakatan damai dengan Taliban menjadi tujuan kebijakan luar negeri, sekaligus kampanye, Presiden AS Donald Trump. Dalam sebuah pernyataan, Trump menyebut kesepakatan itu akan membuka jalan yang lebih lebar untuk mengakhiri perang di Afghanistan dan membawa pulang puluhan ribu pasukan AS. (Muh Shamil)

Sumber Sindonews.com
https://international.sindonews.com/read/1548694/41/pengadilan-internasional-selidiki-kejahatan-perang-as-di-afghanistan-1583545271

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Inhil lakukan operasi rutin terhadap pengendara lalu lintas di Jalan Telaga Biru Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Jum’at (6/3/2020) sore.

Puluhan anggota dikerahkan ke lokasi oleh Kasat Lantas Polres Inhil, AKP Rosna Melani, guna menertibkan pengguna jalan yang tidak memiliki kelengkapan dalam berkendara.

Dari pantauan langsung dilapangqn, tampak papan plang sudah terpasang sebagai penanda akan ada pemeriksaan bagi pengendara yang akan melintasi jalan tersebut. sekitar 50 meter dari pemeriksaan banyak pengendara berhenti karna merasa takut akan adanya pemeriksaan kelengkapan pengendaran.

Tak sedikit diantaranya mulai dari pelajar hingga pengendara umum lainnya, yang terlihat nekat melawan arah untuk menghindari razia tersebut.

Menanggapi hal itu, Kasat Lantas Polres Inhil saat dikonfirmasi mengatakan bagi pengendara tidak perlu takut ataupun menghindar dari pemeriksaan oleh petugas.

“Tujuan dari operasi rutin dilaksakan untuk menumbuhkan tentang kesadaran tertib lalu lintas. Jadi tidak perlu takut,” Imbuhnya, Jum’at (6/3/2020).

Lanjutnya Kasat Lantas, sebagai salah satu upaya untuk mengurangi potensi kecelakaan dalan berlalulintas, operasi rutin tersebut dilaksanakan di Jalan yang dianggap rawan terjadi lakalantas.

Reporter ARB

Foto Sekda Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan membuka kembali seleksi penerimaan jabatan strategis pada PT Kelapa Inhil Gemilang (KIG) yang masih kosong.

Demikian pernyataan tersebut disampaikan Sekda Inhil Said Syarifuddin ketika diwawancarai wartawan.

Lebih lanjut H Said Syarifuddin menjelaskan saat tahapan seleksi pertama yang dilaksanakan pada tahun 2019 lalu, didapatlah satu  Direktur Umum dan Keuangan serta satu Direktur Operasional PT KIG.

Sementara pada Direktur Utama dan Komisaris, saat itu tidak ada yang lulus pada tahapan seleksi yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Artinya PT KIG saat itu masih ada dua ‘kursi kosong’, namun seiring berjalannya waktu, Direktur Operasinal yang resmi dinyatakan lulus  pada tahapan seleksi, secara resmi mengundurkan diri. Sehingga sampai saat ini terdapat tiga kekosangan jabatan strategis pada PT KIG.

“Maka dari itu, Bupati Kabupaten Inhil mengintruksikan kembali kepada tim seleksi agar dilakukan seleksi ulang untuk penemerimaan pada Derektur Utama, Direktur Operasional, dan Komisaris,” tutur Sekda Inhil, H Said Syarifuddin kepada Arbindonesia.com, Kamis (5/3/2020).

Sementara untuk konsep seleksi masih persis seperti yang pertama pada 2019 lalu. Terbuka bagi siapa saja yang ingin mendaftar, apakah itu putra/putri dearah ataupun dari luar daerah.

“Yang pasti kita akan buka seleksi ini seluas-luasnya, dan semuanya akan melalui tahapan-tahapan seleksi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri),” kata Sekda yang juga merupakan Ketua Tim Seleksi.

Selain itu, Sekda juga menyampaikan melalui seleksi yang akan diselenggarakan mendatang, kita mencari yang terbaik dari yang baik, agar PT KIG benar-benar dijalankan oleh mereka yang berkompeten dan profesional di bidangnya.

“Sehingga nantinya mereka mampu menjalankan usaha ini sesuai apa yang sama-sama kita harapkan,” kata Sekda Inhil H Syaid Syarifuddin SE MP MSn.

Untuk diketahui, Tim seleksi pada 2019 lalu diketuai oleh Sekda Kabupaten Inhil, dan sebagai anggota Dekan Fakultas Ekonomi UNRI, Prof. Dr. Sri Indarti, MM, serta unsur Swasta mantan Direksi PT Bank Riau, Ruslanwalid.

Reporter Arbain

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Buku adalah jendela dunia.
Dengan banyak membaca dapat menambah wawasan dan membuka inspirasi pemikiran.

Sehingga, keberadaan Perpustakaan sangatlah penting dalam sebagai upaya dalam menumbuhkan minat baca.

Dengan dukungan dan kerja sama seluruh pihak, diharapkan adanya Perpustakaan, khusus di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) agar, dapat bermanfaat dalam membangun dan memajukan daerah.

Oleh karena itu, usai pelantikan Pengurus Daerah Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (PD ATPUSI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) periode 2020-2024 yang diketuai Darmaiyah M.Pd, langsung digelar Seminar dan Workshop Peran Literasi Perpustakaan, Kamis (5/3/2020).

Ketua panitia pelaksana, Nur Ainun S.Pd M.Pd kepada wartawan mengatakan seminar ini bertujuan guna membuka wawasan Tenaga Perpustakaan dan Guru yang ada di Kabupaten Inhil.

Dikatakan Ainun, ada beberapa materi yang disampaikan pada kegiatan seminar tersebut, yakni sebagai berikut :

1. Pentingnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi Digital.
2. Kebijakan Pengembangan pada Tata Kelola Perpustakaan Sekolah.
3.  Membangun Lingkungan Sekolah dan Perpustakaan yang Kaya Teks.
4. Peran Strategis Perpustakaan dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0
5. Optimalisasi Organisasi ATPUSI dalam Pengembangan Perpustakaan Sekolah.
6. Praktik ‘Pustakawan Menulis’ dengan Tema Kearifan Lokal.

Editor Arbain