akhirnya Aku Menyadari Kenapa Guru Senior Terlihat Tenang

Mengapa Guru Senior Terlihat Tenang
Oleh Budi Wahyono, M.Pd.

Dahulu, saya termasuk guru yang cepat bereaksi. Setiap ada program baru, saya bersemangat mengikuti pelatihan, mencoba aplikasi, sibuk dengan inovasi, kompetisi, dan administrasi. Dalam hati, saya sempat menilai guru-guru senior yang duduk diam di ruang guru sebagai “kurang bersemangat untuk berubah.”

Namun, setelah melewati fase yang sama, pandangan saya berubah. Ketenangan mereka ternyata bukan sikap malas, melainkan bentuk keletihan—bukan keletihan biasa, melainkan keletihan menghadapi sistem yang berulang.

Program datang dengan gegap gempita, perlahan menghilang, lalu digantikan oleh program baru. Nama dan istilah berganti, tetapi esensinya sering tidak jauh berbeda. Yang benar-benar berubah justru administrasi yang semakin bertambah.

Tiga Alasan di Balik Ketenangan Guru Senior
1. Pengalaman panjang
Mereka telah menyaksikan siklus program berulang kali. Dari pengalaman itu, mereka tahu mana yang benar-benar berdampak pada siswa dan mana yang sekadar tren sesaat.

2. Fokus bergeser
Bagi mereka, bukan lagi soal sertifikat atau terlihat aktif. Pertanyaan utama kini sederhana: Apakah ini benar-benar membantu siswa belajar?

3. Selektivitas energi
Dengan tenaga yang tidak lagi sebanyak dulu, mereka lebih bijak memilih. Bukan berarti menolak perubahan, tetapi memilah mana yang pantas diperjuangkan dan mana yang hanya menguras tenaga.

Pelajaran untuk Guru Muda
Saya akhirnya menyadari, menjadi guru bukanlah tentang seberapa banyak aplikasi yang dikuasai atau seberapa sering mengikuti pelatihan. Inti profesi tetap sama: interaksi di kelas, cara menjelaskan pelajaran, kesabaran menghadapi siswa.

Ketenangan guru senior bukan tanda ketidakpedulian. Justru, itu cara mereka menjaga kesehatan mental, tetap kuat, dan hadir sepenuhnya bagi murid.

Untuk rekan-rekan guru muda, semangat belajar dan berinovasi tetaplah penting. Namun, jangan terburu-buru menilai ketenangan guru senior sebagai sikap pasif. Bisa jadi, mereka sedang memilih jalan yang lebih sederhana, lebih fokus, dan lebih berdampak nyata.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan seberapa sibuk kita terlihat, melainkan seberapa dalam siswa benar-benar memahami.




Kelompok Nelayan Binaan CSR Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai Konsisten Panen Ikan Nila, Wujud Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Pesisir.

ARBindonesia.Com.Dumai, 18 April 2026 — Kelompok Nelayan Tangkap Mundam Jaya binaan program Tanggung Jawab Sosial (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai (Kilang Pertamina Dumai) kembali memanen ikan nila salin hasil budidaya dengan media kolam bioflok pada Rabu (15/4)

Kegiatan ini menjadi bukti nyata konsistensi Kilang Dumai dalam menjalankan program pemberdayaan secara berkelanjutan guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir di Dumai, khususnya di Kelurahan Mundam. Program ini juga menjadi tonggak penting kolaborasi antara perusahaan dan kelompok masyarakat, dengan pendekatan terintegrasi yang tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat kapasitas kelompok dalam mengelola usaha budidaya secara berkelanjutan.

Pada caturwulan pertama tahun 2026, Kelompok Nelayan Tangkap Mundam Jaya berhasil memanen sebanyak 42,3 kilogram ikan nila salin dengan harga jual Rp35.000 per kilogram.Hasil panen tersebut mendapat sambutan positif dan antusias dari masyarakat sekitar serta pekerja Kilang Pertamina Dumai yang turut membelinya. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan terhadap kualitas hasil budidaya Kelompok Nelayan Tangkap Mundam Jaya.
Kelompok Nelayan Tangkap Mundam Jaya merupakan salah satu mitra binaan TJSL Kilang Dumai yang tergabung dalam program Serumpun Paman Bahri (Sinergi Ekologi untuk Masyarakat Pesisir Unggul Pangan Mandiri dan Bahari Lestari). Melalui program ini, Kilang Dumai tidak hanya memberikan dukungan sarana dan prasarana budidaya, tetapi juga mendorong transfer pengetahuan kepada kelompok nelayan.

Pendampingan teknis budidaya ikan nila salin dengan metode bioflok dilakukan melalui kolaborasi bersama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Dumai serta Politeknik Perikanan Dumai. Selain itu, kelompok juga memperoleh bantuan 1.000 ekor bibit ikan sebagai modal awal pengembangan usaha.

Secara berkelanjutan, Kilang Dumai aktif melakukan pendampingan, baik pada aspek teknis budidaya maupun penguatan kapasitas kelompok, guna memastikan program berjalan optimal dan memberikan manfaat ekonomi yang berkesinambungan. Pada momen panen, tim CSR Kilang Dumai turut terlibat tidak hanya dalam proses panen, tetapi juga membantu pemasaran hasil serta melakukan evaluasi sebagai bagian dari strategi pengembangan program ke depan.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT KPI Unit Dumai, Muhammad Rum, menyampaikan bahwa keberlanjutan program menjadi fokus utama perusahaan dalam menciptakan dampak jangka panjang.

“Program ini kami jalankan secara konsisten dengan pendekatan pendampingan berkelanjutan. Kami ingin memastikan bahwa kelompok tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengembangkan usahanya secara mandiri dan berdaya saing,” ujar Muhammad Rum.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi dengan institusi pendidikan menjadi bagian penting dalam memperkuat aspek teknis dan keberlanjutan program pemberdayaan yang dijalankan.

Sementara itu, Ketua Kelompok Nelayan Tangkap Mundam Jaya, Sulaiman, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan panen perdana tersebut serta apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Kilang Pertamina Dumai.

“Alhamdulillah, setelah dengan banyaknya tantangan kami belajar budidaya bioflok, hasil panen ini menjadi penyemangat bagi kami. Selama ini kami biasanya mengandalkan melaut. Sejak menjadi mitra binaan dan mendapatkan dukungan serta pendampingan dari Pertamina, kami yakin ini bisa jadi peluang usaha yang bisa kami kembangkan ke depan,” ungkap Sulaiman.

Kegiatan budidaya ikan dengan media bioflok ini merupakan inovasi yang dikembangkan oleh tim CSR Kilang Dumai sebagai solusi alternatif ekonomi bagi nelayan, khususnya saat menghadapi kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk melaut. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pendapatan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal.(dir).




48,39 Ton Pangan Ilegal Dibakar di Tembilahan, Wabup Inhil: Negara Tak Boleh Kalah dari Penyelundup

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Sebanyak 48,39 ton komoditas pangan ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Kamis (16/4/2026).

Pemusnahan yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Inhil, Yuliantini, ini berlangsung di Kantor Karantina, Jalan Griliya Parit 8, Tembilahan Hulu, sebagai langkah tegas mencegah penyebaran Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pengamanan komoditas pangan ilegal oleh Tim Detasemen Intelijen Kodam XIX/Tuanku Tambusai (Deninteldam XIX/TT) bersama instansi terkait di perairan Tembilahan pada 31 Maret hingga 1 April 2026.

Hadir dalam kegiatan ini Komandan Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Kapolres Indragiri Hilir, serta unsur Forkopimda dan instansi terkait lainnya.

Wakil Bupati Indragiri Hilir, Yuliantini, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi aparat dalam menggagalkan peredaran komoditas ilegal yang berisiko terhadap kesehatan hayati dan ketahanan pangan daerah.

“Keberhasilan pengamanan ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir dan tidak boleh kalah dari praktik penyelundupan. Ini juga bentuk komitmen kita dalam menjaga kedaulatan pangan serta melindungi masyarakat dari ancaman penyakit yang dibawa melalui komoditas ilegal,” tegasnya.

Adapun komoditas yang dimusnahkan terdiri dari bawang merah sebanyak 1.115 karung besar seberat 22,3 ton dan 1.776 karung kecil seberat 17,76 ton, bawang bombai 356 karung seberat 3,56 ton, bawang putih 220 karung seberat 4,4 ton, serta cabai merah kering sebanyak 47 karung seberat 0,37 ton.

Seluruh barang bukti tersebut sebelumnya diangkut menggunakan KM Anisa 89 tanpa dilengkapi dokumen karantina resmi, sehingga melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yuliantini menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan memiliki konsekuensi hukum serius. Pelaku pemasukan media pembawa tanpa dokumen sah dapat dijerat Pasal 88 dengan ancaman pidana penjara maksimal dua tahun dan denda hingga Rp2 miliar.

“Pemerintah daerah mendukung penuh penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelaku yang mencoba merusak tatanan perdagangan dan membahayakan kesehatan hayati di wilayah kita,” ujarnya.

Ia juga mengimbau kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk mematuhi prosedur karantina dalam setiap aktivitas perdagangan komoditas.

“Berbisnislah dengan cara yang benar. Laporkan setiap komoditas yang masuk melalui jalur resmi agar dapat diperiksa oleh petugas karantina. Ini penting untuk menjamin keamanan dan kualitas produk yang beredar di masyarakat,” tambahnya.

Pemusnahan dengan cara pembakaran ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjadi edukasi bagi pelaku usaha transportasi laut dan perdagangan agar tidak mengabaikan aturan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kemudahan usaha yang legal, sekaligus memperkuat pengawasan dan tindakan tegas terhadap segala bentuk penyelundupan yang mengancam kesehatan hayati dan perekonomian daerah. (Galeri Foto)




Pemkab Inhil Respons Aksi Massa soal BBM, Tegaskan Solusi Humanis dan Subsidi Tepat Sasaran

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) merespons aksi damai ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Bersama Rakyat Kawal BBM Inhil (Gebrak BBM Inhil) di halaman Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia Nomor 1 Tembilahan, Rabu (15/4/2026).

Aksi tersebut merupakan lanjutan dari penyampaian aspirasi yang sebelumnya digelar di Mapolres Inhil. Dalam orasinya, massa menyuarakan harapan agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat kecil, khususnya mereka yang berperan sebagai pelangsir BBM akibat keterbatasan akses distribusi di sejumlah wilayah. Selain itu, massa juga mengajak pemerintah daerah untuk menghadirkan solusi nyata dalam pemerataan distribusi BBM bersubsidi.

Aksi berlangsung tertib dan kondusif. Aspirasi massa diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Tantawi Jauhari, yang hadir bersama Kapolres Inhil dan unsur terkait lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Tantawi Jauhari menegaskan bahwa pemerintah daerah memahami kondisi yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya terkait kelangkaan BBM di lapangan.

“Apa yang disampaikan masyarakat merupakan gambaran situasi riil di lapangan. Tentu kondisi ini memiliki berbagai faktor penyebab yang perlu dipahami secara bersama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kebijakan pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) saat ini mengarah pada penerapan subsidi BBM tepat sasaran. Untuk itu, telah diberlakukan sejumlah mekanisme pengendalian, seperti penggunaan barcode bagi kendaraan darat serta sistem aplikasi untuk sektor transportasi laut.

“Tujuannya agar BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh yang berhak dan tidak disalahgunakan,” jelasnya.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Inhil juga mengakui adanya tantangan geografis yang menyebabkan belum meratanya akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi, terutama di wilayah yang jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Kondisi ini memunculkan peran masyarakat sebagai penghubung antara SPBU dengan masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau. Di satu sisi membantu, namun di sisi lain secara regulasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Tantawi.

Untuk itu, pemerintah daerah akan mengkaji persoalan tersebut secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, guna menghadirkan solusi yang tidak hanya berlandaskan aturan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil masyarakat.

“Pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan solusi yang humanis, berkeadilan, dan tetap mengacu pada regulasi. Aspirasi ini menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan ke depan,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Inhil juga mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai dan tertib, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. (Galeri Foto)




Bunda PAUD Inhil Tekankan Peran Posyandu dalam Peningkatan APK PAUD

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Upaya meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Indragiri Hilir terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor. Hal ini disampaikan Bunda PAUD Inhil, Hj. Katerina Susanti Herman, saat menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Inhil, Rabu (15/04/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir ini bertujuan mendorong peningkatan keterlibatan anak usia dini dalam layanan PAUD, sekaligus mempererat kolaborasi antara sektor pendidikan, kesehatan, dan masyarakat melalui peran aktif Posyandu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Inhil Abdul Rasyid, Ketua TP-PKK Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu, kader Posyandu, serta para kepala sekolah TK dan PAUD.

Dalam pemaparannya, Hj. Katerina Susanti menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan kemampuan dasar anak. Ia juga menyoroti posisi strategis Posyandu sebagai garda terdepan dalam menjangkau masyarakat hingga ke tingkat bawah.

Menurutnya, kader Posyandu memiliki peran penting dalam mendata anak usia dini yang belum terakses layanan PAUD, sekaligus memberikan pemahaman kepada orang tua akan pentingnya pendidikan sejak dini.

“Melalui sinergi yang terbangun antara PAUD dan Posyandu, kita dapat menjangkau lebih banyak anak, khususnya di wilayah yang akses pendidikannya masih terbatas,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama para orang tua, untuk lebih peduli dan aktif dalam memastikan anak-anak mendapatkan layanan pendidikan yang layak sejak usia dini.

“Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, tenaga pendidik, kader Posyandu, dan masyarakat, kita optimis APK PAUD di Kabupaten Indragiri Hilir akan terus meningkat,” tutup Bunda PAUD Inhil, Hj. Katerina Susanti Herman. (Galeri Foto)




Gp Ansor dan Banser Inhil Siap Bersinergi Jaga Persatuan dan Kondusifitas Daerah

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Dalam rangka memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polres Indragiri Hilir menggelar apel Sabuk Kamtibmas yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan dan keagamaan dilapangan Mapolres Inhil. Selasa, (14/04/2026)

Kegiatan ini mendapat apresiasi penuh dari GP Ansor Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam sesi wawancara, Ketua PC GP Ansor Inhil, Muhammad Suyuti, menyampaikan dukungan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Polres Inhil atas komitmennya dalam menjaga keamanan wilayah.

“Kami dari Ansor Inhil memberikan apresiasi kepada Polres Inhil yang terus konsisten menjaga Kamtibmas di Kabupaten Indragiri Hilir. Ansor siap bersinergi dan berkolaborasi dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif di tengah masyarakat,” ujar Muhammad Suyuti.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kekuatan kader Ansor Banser di Inhil yang mencapai sekitar 1.700 orang menjadi potensi strategis dalam mendukung tugas-tugas keamanan. Menurutnya, keberadaan kader yang tersebar hingga ke tingkat kecamatan dan desa merupakan modal sosial yang sangat penting.

“Ansor Banser Inhil hadir di setiap kecamatan dan desa. Kami secara aktif telah menjalankan tugas-tugas Kamtibmas melalui kegiatan Giat Jaga Malam dan ronda sebagai bentuk partisipasi nyata dalam menjaga keamanan lingkungan,” tegasnya.

Apel Sabuk Kamtibmas ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat, sehingga tercipta situasi yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.*