ARB INdonesia, PEKANBARU – Ratusan pedagang di Tempat Penampungan Sementara (TPS) di area Sukaramai Trade Centre (STC) Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru sudah berkumpul sejak, Selasa (25/2/2020) pagi.

Mereka menunggu kedatangan Tim Yustisi Kota Pekanbaru yang ingin membongkar TPS hari ini. Mereka masih menolak pembongkaran TPS yang sudah bertahun-tahun mereka tempati. Padahal, STC sudah selesai dibangun. Dan pedagang yang mempunyai kios di dalam dipersilakan pindah ke dalam. Sebagian sudah pindah ke dalam.

Sekitar pukul 09.00 Wib, Tim Yustisi yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pasar serta unsur TNI dan Polri tiba di lokasi. Saat tiba, pedagang meringsek ke tengah jalan menghampiri mobil Tim Yustisi.

Pembongkaran dimulai dari kios di depan gerbang pusat perbelanjaan eks Plaza Sukaramai itu. Suasana sempat memanas dan nyaris bentrok.

Beberapa pedagang merobohkan pagar seng pembatas di depan STC. Suara kaca pecah juga terdengar saat pedagang mencoba menghalangi Satpol PP membongkar kios di sisi kiri gerbang STC.
Sampai berita ini dirilis, pembongkaran masih terus berlangsung. Ratusan pedagang masih bertahan di area STC. (*)

Sumber cakaplah.com
https://www.cakaplah.com/berita/baca/2020/02/25/memanas-ratusan-pedagang-di-stc-nyaris-bentrok-dengan-tim-yustisi-pekanbaru/

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kodim 0314/Inhil Memberangkatkan 83 orang Putra Terbaik Negeri Seribu parit  hamparan kelapa Dunia ke Ajenrem 031 Wirabima Pekanbaru untuk melaksanakan pengecekan dan pendataan ulang pendaftar seleksi Calon Tamtama TNI – AD Gelombang l Tahun 2020 sesuai jadwal danTahapan seleksi penerimaan calon Tamtama Gel I T.a 2020 jumlah pendaftar maupun tertib administrasinya, Senin (24/02/2020) malam.

Sebelum di berangkatkan, Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Imir Faishal melalui Pasi Ter Kodim 0314/Inhil Kapten Inf Riswanto memberikan  pengarahan serta pembekalan kepada peserta seleksi Calon Tamtama (Catam) Prajurit Karier (PK) Gelombang I TNI Angkatan Darat (AD) tahun 2020

Pengarahan yang berlangsung di Lapangan apel Makodim 0314/Inhil, ini dimaksudkan agar para pendaftar mengetahui tentang mekanisme seleksi serta persyaratan yang harus disiapkan oleh peserta seleksi.

Ke – 83 pendaftar test seleksi Calon Tamtama tersebut diberangkatkan menggunakan kendaraan minibus sebanyak 11 Unit, total pendaftar dari wilayah Kodim 0314/Inhil sebanyak 160 orang. “Tutur Pasi Ter”

Pemberangkatan pendaftar Calon Tamtama Putra Inhil tersebut di dampingi oleh Serda Indra Cipta dan Serda Haryo Sasongko anggota Staf Dim 0314/Inhil.

Pasi Ter juga menyampaikan pesan kepada pendaftar test seleksi Calon Tamtama agar selalu menjaga kesehatan dan selalu membina fisik untuk menghadapi test seleksi nantinya serta selalu berdoa agar dalam pelaksanaan Seleksi nantinya dapat berjalan dengan aman dan lancar.yakin dengan kemampuan sendiri.Harus siap menang dan Kalah.bila belum lolos dalam seleksi ini jangan putus asa.

Dikatakannya juga kepada para pengemudi agar berhati hati dalam perjalanan dan jangan terburu buru apalagi ugal ugalan. Tolong saling mengingatkan. “pungkasnya. (Rls)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Pengamat ekonomi Universitas Riau (Unri) Dahlan Tampubolon menyatakan pemberlakuan non tunai di Kota Pekanbaru dan Riau umumnya, masih belum terintegrasi dengan stakeholder terkait dan terkesan Bank Indonesia masih bekerja sendiri.

Seperti salah satunya dimulainya pemberlakuan kartu e-money (non tunai) pada pada parkiran Badara Pekanbaru Sultan Syarif Kasim II, per 1 Februari lalu yang masih berdampak pada kemacetan panjang di pintu keluar.

“Saya pernah kena macet panjang dua minggu lalu saat menjemput tamu, karena masih banyak yang beli kartu di pintu ke luar,” kata Dahlan Tampubolon kepada media saat bincang-bincang ekonomi Riau 2020 di Pekanbaru, Senin (24/2/2020).

Dahlan mengatakan saat pemberlakuan non tunai di Bandara SSK harusnya sudah ditopang oleh infrastruktur yang memadai untuk memudahkan orang membeli kartu di retail moderen, bahkan Anjungan Tunai Mandiri. Sehingga orang tidak hanya membeli di bandara saja.

“Memang untuk buat Infrastruktur tergantung niat,” katanya.

Dahlan bahkan mengkritik penjualan kartu perdana non tunai yang dilakukan di pintu keluar bandara SSK II Pekanbaru tidak tepat, akibatnya membuat kemacetan.

“Harusnya penjualan di pintu hendak masuk bandara, tidak seperti sekarang seperti bubu ikan, masuk mudah keluar susah. Atau kalau orang terburu-buru, kartu dijual di sekitar parkiran bandara bukan di exit point,” katanya.

Ia juga menyarankan harusnya dari pintu keluar yang ada, disediakan satu yang bisa menggunakan uang tunai, dan pintu yang lain untuk non-tunai, dengan begitu masyarakat akan belajar memilih mana yang lebih cepat dan mudah maka mereka secara perlahan akan beralih.
“Hak warga negara menggunakan uang tunai dan infrastruktur bandara, tidak ada yang boleh melarang, tapi perlahan akan dikurangi fasilitas tunainya,” tegas Dahlan.

Terutama bagi warga di luar Kota Pekanbaru, mereka belum tentu tahu kebijakan itu, kalaupun tahu akan enggan menggunakan sebab hanya untuk sekali pakai, dan sisa uangnya tidak bisa digunakan di daerah.

“Seandainya sudah terintegrasi dengan ritel moderen ataupun suermarket kan bisa dipakai belanja juga. Jadi gak sia-sia beli kartunya,” katanya.

Selain itu katanya untuk top up, perbankan juga harus memudahkan pengisian. Di sini butuh lagi integrasi dengan fasilitas bank dan ritel besar sehingga keberadaan kartu mudah didapat tidak perlu meski antri.

“Pemanfatan non-tunai ini juga perlu diperluas fungsinya tidak hanya membayar parkir akan tetapi bisa digunakan untuk pembayaran lainnya semisal trans metro, parkil di mall dan belanja serta sebagainya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pasca pemberlakuan kartu e-money (non tunai) pada pada parkiran Bandara Pekanbaru Sultan Syarif Kasim II, 1 Februari lalu hingga hampir akhir bulan, masih terlihat kemacetan di pintu keluar bandara.

Hal ini dikarenakan masyarakat yang baru pertama kali masuk bandara terjebak diantara kendaraan yang sudah miliki kartu. Sehingga untuk proses pemilihan butuh waktu transaksi di pintu keluar.

Kepala Divisi Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah (SP PUR) Layanan Administrasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Asral Mashuri sebelumnya mengingatkan masyarakat agar menyiapkan uang elektronik untuk membayar parkir jika pergi ke Bandara SSK II.

“Jangan sampai tidak bisa keluar bandara karena gate parkir hanya bisa terbuka dengan uang elektronik,” ujar Asral.
Asral menjelaskan, masyarakat dapat memilih berbagai jenis uang elektronik. Seperti flazz dari BCA, emoney dari Bank Mandiri dan Bank Riau Kepri, tapcash dari BNI dan brizzi dari BRI.

“Siapkan uang elektronik dari sekarang, yang bisa didapatkan di counter atau loket bank dimana saja yang terdekat,” katanya.
Asral menjelaskan elektronifikasi ini merupakan upaya untuk merubah metode pembayaran dari tunai ke non tunai. Hal ini dilakukan guna menciptakan cashless society. Ia menuturkan, pembayaran non tunai untuk biaya parkir ini dapat mengurangi peredaran uang pecahan kecil.

Menurutnya lagi, sumber daya atau biaya untuk mencetak uang mulai dari perencanaan, pengadaan bahan, pencetakan, distribusi hingga pengolahan memerlukan biaya yang tidak sedikit.
“Dengan pembayaran non tunai ini juga akan menghemat waktu,” tukasnya. (*)

Sumber cakaplah.com
https://www.cakaplah.com/berita/baca/2020/02/24/penerapan-non-tunai-di-riau-dinilai-belum-terintegrasi/#sthash.j2SBCdL3.dpbs

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Sidang lanjutan terdakwa Usman warga Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) atas dugaan kasus tindak pidana ujaran kebencian masuk pada tahap keterengan saksi dari Jaksa Penuntut Umum, Senin (24/02/2020).

Saksi yang dihadirkan dari Jaksa Penuntut Umum merupakan saksi pertama, yang dalam keterengannya adalah berkapasitas melakukan partoli siber serta memberikan laporan atas penemuan dugaan tindak pidana ujaran kebencian  pada cuitan Usman beberapa bulan lalu melalui akun Facebook ‘Warga Langit’  (Selamat  atas pelantikan presiden, semoga beliau secepatnya di panggil yang maha kuasa.. Amin).

Dari pantauan langsung pada persidangan tersebut, Reza Caesario dicecer berbagai pertanyaan mulai dari Majelis Hakim, JPU,  dan Penasehat Hukum terdakwa yang berjumlah 7 orang.

Salah satu pertanyaan yang mucul dari Tim Penasehat Hukum terdakwa, “siapa yang dirugikan secara pribadi maupun golongan atas postingan terdakwa Usman?”.

Menjawab hal tersebut, saksi mengaku tidak mengetahui siapa yang dirugikan atas status yang dibuat Usman melalui akun Facebooknya tersebut.

“Soal itu kita tidak tahu” ucap Reza Caesario dengan ‘Delay‘ saat menjawab pertanyaan dari salah satu Penasehat Hukum terdakwa dalam persidangan.

Selain itu, ditanyai soal gejolak yang timbul atas postingan terdakwa Usman, saksi juga mengatakan tidak mengetahui terkait gejolak yang timbul atas postingan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, salah satu Penasehat  Hukum terdakwa saat di wawancarai usai persidangan selesai digelar, Zainuddin alias  Acang mengatakan, dalam hal itu saksi tidak bisa menjelaskan secara pasti terkait dampak yang ditimbulkan atas postingan terdakwa.

“Kami tim Penasehat Hukum melihat, unsur-unsur dakwaan itu sangat lemah, bahkan masih sangat ‘prematur’ bagi dakwaan Jaksa terkait persoalan itu,” tutur pengacara kondang, Acang.

Selain itu, Yudhia Perdana Sikumbang menambahkan, dalam persidangan Jaksa tidak bisa menampilkan link postingan tersebut secara utuh,  karena di pasal 6 UU ITE  barang bukti harus bisa di akses dan ditampilkan serta harus dijamin keutuhannya.

“Lalu diberkas perkara juga Jaksa tidak bisa menunjukan terkait dengan digital forensik. Karena perkara ITE ini juga sama dengan perkara narkoba, kalau di perkara narkoba ada laporan forensik dan di ITE digital forensik namanya,” imbuh Yudhia.

Reporter Arbain

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, mengekspose rencana detail tata ruang (RDTP) bagian wilayah perencanaan (BWP) Perkotaan Tembilahan, di Jakarta Senin (24/2).

Dihadapan pihak Kementrian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan (ATR/BPN) dan beberapa Kabupaten/Kota lainnya, Bupati memaparkan kondisi ril RDTP BWP Perkotaan dalam jangka hingga 20 tahun kedepan.

Pembanguna pada BWP Tembilahan dapat dilaksanakan berdasarkan rincian rencana. 97 persen WBP dapat dibangun dan digunakan secara maksimal sesuai kebutuhan di masa-masa akan datang.

“Kota Tembilahan, berpotensi dijadikan simpul distribusi kelapa dan industri hasil pengolahannya,”kata Bupati Inhil HM Wardan.

Berdasarkan hasil kajian, pembangunan permukiman pada BWP Tembilahan masih dapat menampung pertumbuhan penduduk hingga delapan kali dari jumlah penduduk kondisi saat ini (eksisting).

“Artinya BWP Tembilahan masih dapat mendukung aktivitas penduduk di dalam nya,”sebut Bupati.

Selain itu juga disampaikan isu strategis kelanjutan pembangunan. Termasuk permasalah Tempat Pembuangan Air (TPA). Kapasitas TPA hanya menyisakan sekitar 5 tahun lagi.

Juga banyak kanal di wilayah perkotaan yang mengalami pendangkalan. Termasuk permukaan tanah yang relatif datar sehingga membutuhkan penanganan khsusu terhadap pengaturan drainasenya.

Bahkan banyak lagi isu-isu stategis yang disampaikan Bupati. Secara umum menyangkut rencana investasi yang ada di Kabupaten Inhil.

Editor Arb

ARB INdonesia, PEKANBARU – Gubernur Provinsi Riau H Syamsuar digadang-gadangkan akan diusung  menjadi calon Ketua DPW Golkar  Riau pada Musyawarah Daerah (Musda) yang akan digelar pekan depan.

Menanggapi hal tersebut, seperti yang dilansir dari cakaplah.com, Sekretaris DPW PAN Provinsi Riau, T Zulmizan F Assagaff, angkat bicara terkait nama Gubernur Riau Syamsuar yang merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN)

“Syamsuar tercatat sebagai kader PAN dan sudah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA),” tegasnya, Senin (24/2/2020)

Selain itu Zulmizan mengatakan, sejak September 2017, Syamsuar menerima KTA PAN yang diserahkan oleh Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno dan Ketua POK DPP PAN Yandri Susanto di Jakarta.

“Ada perjanjian tertulis bahwa beliau bersedia akan tetap jadi kader dan anggota PAN pasca Pilgubri 2018 dan bersedia ditugaskan pada jabatan apa pun yang ditunjuk oleh partai. Dan setahu kami, sejak saat itu sampai saat ini, beliau belum ada mengundurkan diri dari keanggotaan PAN. Dan pada berbagai kesempatan mengaku sebagai Kader PAN. Tapi ya, terserah pak Syamsuar sendirilah sebagai yang punya diri. Kalau tetap mengaku kader PAN bagus, kalaupun tidak lagi ya mungkin bagus juga,” kata Zulmizan.

Zulmizan mengaku tidak tahu pasti soal kabar Syamsuar akan ikut kontestasi sebagai kandidat pada Musda Partai Golkar Riau.

“Kami kurang mengerti apakah memang betul atau tidak, apakah bisa atau tidak? Karena itu urusan internal partai lain. Dan sampai saat ini kami belum dengar pernyataan dari Pak Syamsuar langsung mengenai hal ini. Baru orang lain yang menyatakan. Kalau seandainya benar, bangga jugalah kami, karena kader PAN jadi kandidat kuat ketua partai lain,” tutur Zulmizan sambil tertawa.

Zulmizan menambahkan, bagaimana pun, sejarah telah mencatat bahwa pada saat Pilkada Riau 2018, partai Golkar tidak mau mendukung dan malah memecat Syamsuar.

“Lalu, kamilah (PAN, PKS dan Nasdem) bersama relawan yang mengusung dan memperjuangkannya. Setelah menang dan jadi gubernur Riau orang berebut mau ambil ya, biasalah itu,” tukas Zulmizan.

Editor Arb
Sumber cakaplah.com