Para Pengurus DPD Forum Honorer Non Kategori 2 PGHRI bersama Ketua PGRI Jateng Muhdi. Foto: Forum Honorer for JPNN.com

ARB INdonesia, JAKARTA – Guru honorer non-K2 meminta dukungan PGRI agar NIP PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I segera diterbitkan. Selain itu mereka juga meminta agar segera ada rekrutmen PPPK tahap II untuk guru honorer non-K2 serta tenaga kependidikan.

“Kami sudah menyampaikan secara resmi kepada ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah tentang hasil RDPU PGHRI (Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia)) dengani Komisi X DPR RI pada 28 Januari 2020,” kata Ketua DPD Forum Honorer Non Kategori Indonesia Komnas PGHRI Aenurrofiq Abdiwibowo kepada JPNN.com, Minggu (22/3).

Selain itu, disampaikan juga permohonan bimbingan, fasilitasi dan advokasi kepada PGRI provinsi untuk menjadi program kerja PGRI di tingkat daerah, provinsi dan pusat. Di samping memfasilitasi tindak lanjut pengawalan hasil RDPU PGHRI dengan Komisi X DPR RI kepada Komisi X DPR RI,  Gubenur Jawa Tengah, Ketua Umum PB PGRI dan Presiden RI.

“Kami minta dukungan agar segera ditetapkan NIP bagi yang lolos seleksi PPPK tahap I serta regulasi rekruitmen PPPK tahap II untuk memberi kesempatan bagi honorer nonkategori pendidik dan tenaga kependidikan berdasar Dapodik Kemendikbud dan naskah akademis kajian PP 49 Tahun 2018 pada 2020-2024,” terangnya.

Aenurrofiq yang juga wakil ketua umum DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Komnas PGHRI menambahkan pihaknya berharap selama masa tunggu pemerintah diharapkan menerbitkan regulasi Kemendikbud serta kementerian terkait agar honorer mendapatkan hak layak upah atau adanya standarisasi upah. Juga kemudahan mengikuti PPG (pendidikan profesi guru) dan program pemerintah lainnya.

Permintaan lainnya adalah pelaksanaan juknis BOS 50% untuk honorer agar di tiap kabupaten memaksimalkan juknis tersebut.

“Alhamdulillah laporan kami direspon baik oleh Ketua PGRI Jateng yang tidak lelah dan tidak bosan menerima dan memperjuangkan honorer K2 dan nonkategori agar mendapatkan kesejahteraan dan legalitas bisa mengikuti rekruitmen PPPK tahap 2 dan selanjutnya,” ucapnya.

PGRI adalah rumah bagi guru baik itu PNS maupun non PNS. Bahkan sudah menjadi program kerja PGRI untuk memperjuangkan guru (PNS dan non PNS Guru serta tenaga kependidikan).

PGRI meminta seluruh honorer agar mengikuti perkembangan dan menjadi guru penggerak di sekolah. Ini sebagai bukti honorer berkualitas dan kapabel sehingga layak untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah.

“PGRI juga mengimbau serta mempersiapkan diri bilamana dibuka kembali rekruitmen PPPK Tahap 2 semua honorer sudah siap mengikuti tes dan memenuhi persyaratan dari pemerintah. PGRI akan membantu mengomunikasikan kepada PGRI kabupaten agar tiap kabupaten bisa memaksimalkan upah honorer sesuai juknis BOS,” tandasnya.

Sumber JPNN.com

Mantan Presiden Real Madrid, Lorenzo Sanz, meninggal dunia diusia 76 tahun akibat terinfeksi virus corona / Foto: Kolase Marca

ARB INdonesia, MADRID – Mantan Presiden Real Madrid, Lorenzo Sanz, meninggal dunia diusia 76 tahun akibat terinfeksi virus corona. Kabar duka ini diketahui dari akun media sosial Twitter anaknya, Lorenzo Jr.

“Ayah saya baru saja meninggal,” tulisnya. “Dia tidak pantas berakhir dengan cara seperti ini. Salah satu orang terbaik, paling berani dan pekerja keras yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Keluarga dan Real Madrid adalah hasratnya.”

Sebelum meninggal dunia, Sanz sempat mengalami demam dan memilih untuk bertahan di rumah mengingat pemerintah Spanyol mengintruksikan semua warganya untuk tetap berada di rumah alias mengisolasi diri sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona.

Namun, selama delapan hari berada di rumah kondisinya terus mengalami penurunan sehingga Sanz dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Menurut laporan Guardian, Minggu (22/3/2020), setelah tim medis melakukan beberapa pemeriksaan, Sanz akhirnya dinyatakan terinfeksi virus corona.

Setelah lima hari mendapatkan perawatan, Sanz meninggal dunia. “Klub ingin menyampaikan belasungkawa kepada istrinya Mari Luz, anak-anaknya, Lorenzo, Francisco, Fernando, María Luz (Malula) dan Diana, serta keluarga dan teman-temannya. Belasungkawa kami dibagikan oleh semua madridista,” pernyataan resmi Real Madrid.

“Hari ini, semua madridismo sedang berduka setelah wafatnya presiden yang mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk gairah besarnya: Real Madrid. Mengingat keadaan saat ini, Real Madrid akan memberinya pengakuan yang layak diterimanya sesegera mungkin.”

Sumber Sindonews.com

https://sports.sindonews.com/read/1564168/11/real-madrid-berduka-lorenzo-sanz-meninggal-dunia-akibat-virus-corona-1584838714

ARB INdonesia, TURIN – Satu lagi pemain Juventus yang dinyatakan positif terpapar virus corona. Yaitu sang striker, Paulo Dybala yang sudah menerima hasil rapid test. Ia dan kekasihnya, Oriana Sabatini mengidap Covid-19.

Pemain internasional Argentina itu mengumumkan kabar buruk ini pada hari Sabtu (21/3/2020) melalui akun twitternya.

Sebelumnya, dua ekan setim Dybala di Juventus, Daniele Rugani dan Blaise Matuidi lebih dulu dinyatakan positif mengidap penyakit mematikan ini. Rugani bahkan menjadi pemain Serie A pertama yang diketahui terinfeksi virus corona.

“Hai semuanya, saya hanya ingin memberi tahu Anda bahwa kami telah menerima hasil untuk tes Covid-19 dan Oriana dan saya positif,” tulis penyerang 26 tahun itu di Twitter.

“Untungnya kami dalam kondisi sempurna. Terima kasih atas perhatian Anda,”.

Juventus juga membuat pernyataan resmi mengenai kondisi pemain yang direkrut dari Palermo itu.

“Pemain, dalam isolasi rumah secara mandiri sejak 11 Maret, dan kami terus memantaunya.”

“Dia (Dyabala) baik-baik saja dan tidak menunjukkan gejala.”
Pandemi virus corona telah membuat sepak bola klub Eropa terhenti, dengan pertandingan Serie A di Italia ditunda tanpa batas bersama dengan semua agenda olahraga lainnya di negara ini.

Liga Premier Inggris, Bundesliga Jerman dan Ligue 1 di Prancis juga telah ditangguhkan akibat pandemi Covid-19.

Turnamen internasional Euro 2020 musim panas ini dipindahkan ke musim panas 2021.

Italia sendiri tercatat sebagai negara Eropa paling parah dalam penyebaran virus corona. Jumlah warga Italia yang meninggal sudah mencapai 4.032 jiwa. Di Negeri Pizza itu tercatat 47.021 terinfeksi corona per Sabtu (21/3/2020).

Sumber Pojoksatu.id
https://pojoksatu.id/bola/liga-italia/2020/03/22/kabar-buruk-paulo-dybala-dan-pacarnya-positif-terpapar-virus-corona/

Wali Kota Bogor, Bima Arya menggelar konferensi pers tanpa mengenakan masker sebelum dinyatakan positif Corona pada Senin (16/3/2020) lalu.Foto/SINDOnews/Haryudi

ARB INdonesia, BOGOR – Sebanyak 22 jurnalis dari berbagai media cetak, online, televisi nasional maupun lokal yang sempat mewawancarai Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sebelum dinyatakan positif virus Corona baik dengan cara konferensi pers maupun door stop interview mulai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor, Sabtu (21/03/2020) siang.

Berdasarkan data diperoleh, puluhan jurnalis ini merupakan para pewarta yang biasa meliput wilayah Kota/Kabupaten Bogor. Bahkan, alasan mereka wajib menjalani pemeriksaan atau medical check up (MCU) karena semuanya memiliki riwayat kontak langsung dengan Bima Arya sepulang dari Azerbaijan dan Turki di kediaman pribadinya, Pendopo 6, Perumahan Baranangsiang Indah, Bogor Timur, Kota Bogor, pada Senin, 16 Maret 2020 petang.

Baca juga : Wali Kota Bogor Positif Corona Setelah Pulang dari Turki

“Akhirnya ada kabar juga diperiksa, soalnya sejak awal diumumkannya Wali Kota kena covid-19, jujur saya merasa tidak tenang. Mau pulang ke rumah, takut saya sudah positif terus tertular ke keluarga. Tinggal di kosan membosankan, karena sesuai instruksi Dinkes kita yang ODP harus menjalani protokol kesehatan di antaranya self isolated dan social distancing,” ungkap Solihin salah satu wartawan media onine nasional saat ditemui di Bogor, Sabtu (21/03/2020).

Jurnalis lainnya, Putra Ramadhan mengaku tak tenang dan sebelum mengetahui kondisi fisiknya betul terbebas virus Covid-19, sebab dijelaskan sesuai protokol kesehatan seseorang yang dalam sempat melakukan kontak secara langsung pasien positif itu disebut sebagai orang dalam pemantauan (ODP).

“Nah saya sempat mengikuti beberapakali kali kegiatan Wali Kota Bogor, baik sebelum berangkat kunjungan kerja ke Turki dan Azerbaijan. Saya juga sempat hadir mengikuti konferensi pers yang digelar Bima Arya dikediamannya,” ujarnya.

Bahkan, Putra juga sempat khawatir dan mempertanyakan saat konferensi pers terkait hasil kunjungan kerjanya di dua negara selama sepekan yang dihadiri Bima Arya beserta rombongan pejabat Pemkot Bogor, alasan tak alat pelindung diri (APD) atau masker.

“Padahal dia (Walikota) sudah jelas sejak awal berangkat dari Bogor ke Turki dan Azerbaijan, Dinkes Kota Bogor menetapkan salah satu ODP Covid-19 itu adalah Wali Kota, tapi kenapa setibanya di Bandara Soetta dan rumahnya melepas masker,” ungkap Putra.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengaku seluruh elemen yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Dareah (Forkopimda) menyepakati untuk menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID-19 di Kota Bogor.

“Kami, jajaran Forkopimda bersama unsur pimpinan DPRD meningkatkan status KLB COVID-19 di Kota Bogor. Untuk itu, segala daya upaya dan langkah kebijakan yang kami ambil bersama-sama ini dalam rangka mencegah dan mengurangi penyebaran virus corona di Kota Bogor ini. Untuk itu kami meminta dukungan dari semua pihak agar bencana ini bisa tertangani dengan cepat,” ujar Dedie.

Pasca-penetapan status KLB COVID-19 Kota Bogor, Dedie menyampaikan, hingga kini terdata sebanyak 143 warga yang bersatus ODP. Dari jumlah tersebut, 21 orang di antaranya telah dinyatakan negatif, sementara 122 orang sisanya masih dalam pemantauan.

Selain ODP, Dedie juga menyampaikan data sementara jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang tercatat oleh tim Satgas COVID-19 Pemkot Bogor berjumlah 9 orang berstatus PDP.

“Dari jumlah itu, satu orang diantaranya telah dinyatakan selesai, sementara 8 lainnya masih berstatus dalam pemantauan. Sedangkan jumlah yang positif terpapar Virus Corona di Kota Bogor saat ini berjumlah tiga orang,” ucapnya.

Sumber Sindonews.com
https://metro.sindonews.com/read/1563787/170/sempat-wawancarai-bima-arya-22-jurnalis-berstatus-odp-cek-kesehatan-di-rsud-bogor-1584775240

ARB INdonesia, BENGKALIS – Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menutup sementara Pelabuhan Internasional Bandar Sri Setia Raja (BSSR) Selat Baru untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19.

Penutupan Pelabuhan BSSR melayani rute Muar- Bengkalis dan Malaka-Bengkalis atau sebaliknya menjadi dilema sendiri bagi warga Bengkalis yang berada di Malaysia.

Sejak layanan keberangkatan ditutup, setidaknya ratusan warga Bengkalis tertahan di Pelabuhan Muar, Malaysia, Sabtu (21/3/2020).

Thamrin Mardiku, warga Bengkalis di Malaysia mengungkapkan, pemberitahuan penutupan Pelabuhan BSSR terkesan mendadak. Warga Bengkalis hanya diberikan kesempatan sehari untuk pulang jelang layanan keberangkatan Malaysia via Bengkalis ditutup.

“Lockdown pelabuhan BSSR Tanggal 21 Maret 2020. Surat dikeluarkan tanggal 20 Maret 2020.

Perlu diketahui bahwa rakyat Indonesia yang berada di Malaysia masih ribuan. Kami ingin pulang ke negara kami,. Dengan waktu satu hari tidak mungkin kami bisa pulang semua dengan akses laut. Kami mohon pemerintah memberikan kelonggaran paling tidak 3 sampai 5 hari untuk kami pulang, ” tulis Thamrin di laman Facebooknya, Sabtu (21/3/2020).

Ketua DPD PAN Bengkalis, Syaukani mengaku mendapat telepon dari warga Bengkalis tertahan di Malaysia. Mereka tidak bisa pulang ke Bengkalis menyusul adanya keputusan penutupan Pelabuhan BSSR Selatbaru.

Melalui sambungan telpon, warga Kecamatan Bantan itu menurut Syaukani memohon pemerintah daerah membuat kebijakan agar mereka bisa pulang ke tanah air. Kebijakan ini mereka minta, di samping kondisi di Malaysia sudah darurat pandemi Corona, juga karena tenggat waktu visa mereka sudah hampir habis.

“Jika mereka tidak bisa pulang, dan kemudian tenggat waktu visa di Malaysia habis, maka akan muncul pula persoalan lain. Lebih dari itu, keputusan menutup pelabuhan yang dilakukan hanya sehari setelah surat keluar, membuat mereka lambat mengetahuinya, karena kondisi Malaysia yang lockdown, membuat segala sesuatu tidak mudah sebagaimana biasanya,” ungkap mantan anggota DPRD Bengkalis ini.

Menanggapi hal tersebut, tuturnya, pada pukul 09.07 WIB pagi, ia menghubungi PLH Bupati Bengkalis Bustami untuk menanyakan serta meminta kebijakan beliau dalam konteks penanganan masalah ini.

“Alhamdulillah, Pak Bustami, menjawab telpon saya, dan menjelaskan dan menyatakan memahami dan prihatin dengan persoalan para tenaga kerja asal kabupaten Bengkalis tersebut. Namun demikian penutupan BSSR merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah melalui kementerian terkait dan sejalan dengan edaran gubernur Riau, dalam konteks penanganan virus Corona. Kita sebenarnya berharap mereka sudah pulang, sebelum penutupan tersebut, ya kira-kira sampai tanggal 17 atau 18 Maret 2020 yang lalu. Lalu setelah menanyakan kapan kira-kira tenggat waktu visa mereka berakhir. PLH Bupati Bengkalis mengatakan, “saya sangat memahami hal ini, dan kita akan coba cari jalan, sesuai dengan kondisi yang ada”, ” sebutnya mengulangi pembicaraan dengan Plh Bupati Bengkalis.

Dilanjutkan Syaukani, ia tahu bahwa pemerintah Bengkalis telah melakukan segala upaya yang bisa. Ketua PAN Bengkalis ini mengapresiasi segala langkah yang sudah dilakukan.

“Namun karena mereka adalah warga kabupaten Bengkalis, maka saya berpendapat bahwa mereka perlu ditangani dengan segera,” ujarnya.

Karena itu, ia menyarankan segera dilakukan beberapa hal.

Pertama, mengambil langkah atau gunakan diskresi, karena ini merupakan kondisi darurat. Koordinasikan langkah ini dengan gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Jika memungkinkan, buka opsi penjemputan melalui BSSR, tentu dengan tetap menyiapkan protokol penanganan COVID 19, sebagaimana mestinya, sesampainya mereka di BSSR Selatbaru.

Kedua, jika ada sebagian dari mereka yang tidak mungkin dapat dipulangkan, maka lakukan koordinasi dengan gubernur Riau untuk meminta agar Menteri Luar Negeri menghubungi pihak Malaysia, agar memberikan semacam pengampunan atau kelonggaran bagi mereka yang tenggat waktu visa-nya selesai, sampai persoalan darurat pandemi Corona, relatif teratasi, baik di Malaysia maupun di Indonesia.

“Ini sekadar saran, dan mungkin ada langkah lain yang lebih bagus yang belum terpikirkan oleh kita semua. Kita yakin semua pihak berniat baik dan sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, baik pemerintah, maupun para pihak lainnya, dan semuanya ingin saling membantu di jalan kemanusiaan ini. Selebihnya mari kita terus melakukan ikhtiar dan berdoa, semoga pandemi ini segera berlalu, dan kita diberikan jalan menuju kebaikan bersama, aamiin, ” pungkas Syaukani lagi.

Sumber cakaplah.com

https://www.cakaplah.com/berita/baca/51333/2020/03/21/malaysia-lockdown-ratusan-warga-bengkalis-terlantar-di-pelabuhan-muar/#sthash.4yYkTOgS.dpbs

ARB INdonesia, JAKARTA – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) mengatakan telah mengambil langkah-langkah terkait kebijakan untuk mencegah penyebaran virus Corona. Salah satunya soal penggunaan dana desa.

“Pertama, dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke desa, yang harus dipedomani adalah untuk menjaga dan tetap terjaga ekonomi masyarakat di pedesaan, maka dana desa wajib digunakan untuk padat karya tunai dengan skema swakelola,” kata Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Taufik Madjid dalam konferensi per yang disiarkan live lewat YouTube BNPB, Sabtu (21/3/2020).

Taufik menjelaskan padat karya tunai dimaksudkan untuk masyarakat desa yang miskin, menganggur, setengah menganggur, dan kelompok marjinal lainnya agar tetap punya akses mendapatkan upah dalam pekerjaan padat karya tunai di desa. Hal itu supaya bisa menjaga kesinambungan ekonomi di desa.

“Menteri desa atas perintah Pak Presiden sudah mengeluarkan surat edaran, bahwa dana desa yang sudah cair dimanfaatkan penggunaannya untuk pelaksanaan program padat karya tunai di desa dengan skema upah pekerja di bayar secara harian. Ini menjaga agar masyarakat tetap mendapat pendapatan,” ujarnya sambil mengingatkan dalam aktivitas padat karya harus mengikuti protokol menjaga jarak 1,5-2 meter.

Kedua, untuk pencegahan penyebaran virus Corona, Taufik mengatakan dana desa bisa digunakan. Aturan itu tertuang dalam Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

“Secara eksplisit ditekankan bahwa dana desa bisa dipakai untuk langkah-langkah pencegahan di bidang pelayanan sosial dasar khususnya bidang kesehatan masyarakat desa, antara lain kampanye pola hidup sehat dan bersih di desa. Artinya Permendesa telah berikan peluang agar dana desa bisa untuk kita menjaga, mencegah berbagai macam aspek khususnya terkait saat ini meluasnya virus Corona,” ujarnya.

Sumber detik.com

https://m.detik.com/news/berita/d-4948002/kemendes-dana-desa-bisa-digunakan-untuk-cegah-penyebaran-corona?tag_from=wpm_headline