ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengesa sinkronisasi data calon penerima bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Pembahasan data calon penerima bantuan sosial ini dilaksanakan dalam rapat yang dipimpin oleh Kapolres Inhil, AKBP Indra Duaman Siahaan, SIK, selaku wakil ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Inhil, Selasa (28/4/2020) malam di Posko Gugus Covid-19 Inhil, Kantor BPBD Kabupaten Inhil, Tembilahan.

Rapat yang dilaksanakan spesifik membahas validasi dan verifikasi data jumlah calon penerima bantuan sosial. Berdasarkan hasil verifikasi, 45.650 Kepala Keluarga calon penerima bantuan sosial yang dinyatakan lolos dan berhak menerima bantuan sosial dari total 54.365 ribu kepala keluarga usulan.

8.715 kepala keluarga yang masih perlu di verifikasi, terindikasi atas beberapa hal, seperti data ganda, tidak memiliki alamat atau tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan.

“Dalam waktu dekat data ini, akan kita kembalikan kepada pihak desa atau kelurahan yang mengusulkan untuk dilengkapi datanya. Kita minta desa atau kelurahan untuk verifikasi ulang. Jadi, ini belum data final,” ujar Kapolres dalam rapat.

Selanjutnya, Kapolres mengimbau, agar Kepala Desa atau Lurah serta Ketua RW dan Ketua RT untuk melakukan pendataan dengan valid agar tidak terjadi tumpang tindih data calon penerima bantuan sosial.

“Karena memang dalam pemberian bantuan ini tidak boleh double. Warga kurang mampu yang sudah mendapat bantuan seperti PKH atau BPNT itu, tidak dapat lagi menerima bantuan sosial bagi masyarakat terdampak,” ungkap Kapolres.

Masyarakat Terdampak Bukan Warga Miskin

Pada kesempatan ini, Kapolres juga menjelaskan bahwa masyarakat terdampak Covid-19 dengan warga kurang mampu itu merupakan hal yang berbeda. Sehingga, bantuan sosial yang diberikan juga akan berada pada jalur yang berbeda.

Menurutnya, warga kurang mampu dalam penanganan Covid-19 akan dibantu melalui program pemerintah seperti PKH dan BPNT. Sementara, masyarakat terdampak merupakan akan memperoleh bantuan sosial dari anggaran yang memang khusus digelontorkan untuk itu.

“Jadi, ini tidak sama. Untuk peserta PKH dan BPNT tidak akan lagi mendapat bantuan dari alokasi anggaran penanganan dampak Covid-19,” tukas Kapolres.

Guna mengantisipasi tumpang tindih yang bakal terjadi, dikatakan Kapolres, pihak Gugus Tugas telah menyiapkan sistem berbasis teknologi disamping pendataan yang dilakukan, mulai dari tingkat RT hingga Dinas Sosial.

“Mudah-mudahan dengan ini bisa mengeliminasi kemungkinan tumpang tindih dan kesalahan input data yang sebelumnya diusulkan,” jelas Kapolres.
(Gugus Tugas Covid-19 Inhil/Diskominfopers)

Foto: Kapolres Kampar menyerahkan Buku Tabungan secara simbolis kepada tukang becak

ARBindonesia.com, KAMPAR – Program Keselamatan Polri terhadap penanggulangan Covid-19, Polres Kampar bagikan Buku Tabungan dan kartu ATM  kepada tukang becak, Rabu (29/4/2020 sekira pukul 10.00 Wib.

Penyerahan tersebut diselenggarakan di Halaman Mapolres Kampar, dan diserahkan langsung secara simbolis oleh Kapolres Kampar, AKBP. Mohammad Kholid, S.I.K.

Dengan ada penyerahan tersebut, Kapolres Kampar, AKBP Mohammad Kholid, S.I.K, mengatakan Buku Tabungan dan Kartu ATM BRI untuk penyaluran bantuan dana Program Keselamatan Polri Terhadap Penanggulangan Covid-19 di wilayah Kabupaten Kampar.

“Sebanyak 82 orang pengemudi becak motor di Kabupaten Kampar yang sudah terdaftar sebelumnya sebagai penerima bantuan,” imbunya.

Lanjutnya, para penerima bantuan ini akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 600.000 perbulan selama 3 bulan berturut-turut.

“Dananya berasal dari anggaran Polri melalui Korlantas Polri sebagai bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19,” tutur AKBP Mohammad Kholid, S.I.K.

Selain itu ia juga mengatakan bahwa bantuan dana dari Program Keselamatan Polri ini sebagai bentuk perhatian Pemerintah melalui Polri kepada masyarakat terdampak Covid-19.

“Semoga bantuan ini dapat meringankan kesulitan sebagian masyarakat ditengah merebaknya wabah Covid-19 saat ini,” jelas Kapolres Kampar.

Untuk diketahui,  selain Kapolres dalam kegiatan tersebut juga hadir Waka Polres Kampar Kompol Ricky Ricardo SIK, Kasat Lantas, AKP. Fauzi, S.H, M.H, Kasat Sabhara AKP Ikwan Widarmono dan beberapa Perwira Polres Kampar lainnya. (rls)

Laporan Yusrizal
Editor Arb

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR –  Guna melakukan pencegahan Covid-19, Pemerintah Desa Mayang Sari, Kecamatan Pulang Burung, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) membuat  Ruang Isolasi, Rabu (29/4/2020).

Tak hanya ruang isolasi yang digunakan untuk pencegahan penularan Covid-19, Pemdes Mayang Sari juga menyiapkan Posko Penjagaan dan Posko Siaga.

Kepala Desa Mayang Sari, Erma Haini menyampaikan didirkannya Posko tersebut untuk melakukan penjagaan dan pemantauan bagi masyarakat yang keluar dan masuk Desa.

” Mendirikan posko dan  melakukan pemantauan terhadap warga atau pengendara yang keluar dan masuk ke wilayah Desa Mayang Sari,” tuturnya.

“Ruang isolasi diperuntukan bagi Pasient Dalam Pengawasan (PDP) bagi warga desa yang memiliki gejala Covid-19,” lanjut Erma Haini.

Terakhir Kades mengatakan bahwa kegiatan untuk melakukan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 akan terus dilakukan oleh Pemdes Mayang Sari bersama unsur terkait.

” Dalam memutuskan mata rantai penyebaran wabah virus corona ini, kita akan terus berupaya semaksimal mungkin,” tutupnya. (Arb)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR –  Pasient positif terpapar Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) per 29 April 2020 bertambah 1 satu orang.

Total Pasien terpapar positif corona di Inhil menjadi 2 orang.

Hal itu disampaikan Tim Gugus Tugas Terpadu Percepatan Pencegahan Covid-19 Inhil melalui Ketua Tim Medis Penanganan Paisent Covid-19,  dr. Aleksis, Sp.P melalui Press Compren, Rabu (29/4/2020).

“Pasien positif ke-2 ini berinisial SAR (19) warga Keritang berstatus Santri di Pondok Pesantren di Jawa Timur,” kata Aleksis, Dokter Spesialis Paru.

Saat ini, pasien tersebut dirawat di ruang isolasi RSUD Puri Husada Tembilahan dan dalam keadaan baik.

Sebagaimana diketahui, pasien positif pertama meninggal dunia beberapa waktu lalu yakni warga Jalan Gunung Daek, Tembilahan.

Untuk diketahui, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Inhil saat ini sebanyak 409 orang, sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 15 orang.

“8 PDP sudah dipulangkan karena negatif Swab,” pungkasnya. (Arb)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Posko relawan Covid-19 Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) membagikan 300 kotak makanan siap saji dan 200 kotak takjil.

Pembagian makanan dari kegiatan dapur umum posko relawan Covid-19 Kabupaten Inhil ini menyasar tukang becak, tukang ojek, tukang sapu jalan, pedagang kaki lima dan buruh angkut.

“Untuk lokasi pembagian hari ini di lapangan parkir Jalan Jenderal Tembilahan. Relawan yang ikut membagikan terdiri dari Polri, TNI, BPBD, Tagana Dinas Sosial,” tutur Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Inhil, Trio Beni Putra melalui keterangan tertulis, Selasa (28/4/2020) sore.

Menurut Trio, aksi bagi-bagi makanan dan takjil merupakan wujud empati dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Inhil melalui Posko Relawan Covid-19 Kabupaten Inhil kepada masyarakat kurang mampu.

“Kita menyadari saudara-saudara kita, khususnya masyarakat kurang mampu sangat merasakan dampak dari Covid-19 ini. Apalagi, kita dalam momen bulan Ramadhan. Saat yang tepat untuk kita saling berbagi kepada saudara kita yang membutuhkan,” ungkap Trio.

Pembagian makanan siap saji dan takjil, diungkapkan Trio, dilakukan setiap hari. Dapur umum relawan Covid-19 menyiapkan 300 porsi makanan per harinya untuk dibagi secara gratis.

Disamping itu, pada pembagian makanan siap saji dan takjil sore ini yang dilakukan oleh para relawan juga disertai dengan pembagian 150 lembar masker.
(Diskominfops/Gugus Tugas Covid-19 Inhil)

Editor Arb

ARBindonesia.com, KAMPAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau agar penggunaan anggaran penanganan Covid-19 harus tetap sasaran.

Terhadap Anggaran yang diarahkan dalam penanggulangan dan penanganan Covid-19, KPK meminta agar penggunaan dana tersebut dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel demi mencegah terjadinya korupsi.

Kepala daerah tidak perlu kawatir yang berlebihan sepanjang itu dilakukan secara akuntabel dan trasparan dalam menggunakan anggaran penanganan Pandemi Covid 19. Jangan sampai nantinya menghambat eksekusi pengadaan barang dan jasa terkait penanganan wabah Covid -19.

Hal itu disampaikan Kakorwil IX  Budi Waluya saat Vidio Confren bersama Gubernur Riau, Syamsuar dan Seluruh Bupati Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Riau untuk membahas Penggunaan Dana dalam Penanganan pandemi Covid -19, Selasa (28/04/2020) di Rumah Dinas Bupati Kampar, Bangkinang.

Reporter Yusrizal