ARBindonesia.com – Di peta Kabupaten Indragiri Hilir, Dusun Raja Bujang seolah hanya sebuah titik kecil yang nyaris tak terbaca. Namun bagi warganya, dusun ini adalah rumah—tempat mereka menggantungkan hidup, harapan, dan kenangan panjang tentang masa lalu yang tak pernah benar-benar usai.

Ironisnya, meski dusun yang secara administratif menjadi wilayah Kelurahan Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka hanya berjarak sekitar empat kilometer dari Pasar Sungai Empat dan dapat ditempuh sekitar 30 menit berkendara dari Kota Tembilahan, Raja Bujang seperti kampung yang “hilang” dari perhatian pemerintah.

Kedekatan geografis tak selalu berbanding lurus dengan kehadiran negara. Buktinya Dusun Raja Bujang. Jarak tempuh menuju dusun yang cukup singkat, justru terasa sangat jauh. Kampung tua ini hidup dalam kondisi yang digambarkan warganya dengan kegetiran tentang arti kehidupan sosial ekonomi masyarakat: kesenjangan ekonomi yang mencolok dengan dusun tetangga, infrastruktur yang jauh dari kata memadai. Sebuah ironi, mengingat sejarahnya yang pernah menjadi bagian penting dari perjuangan bangsa.

Pada masa perang kemerdekaan, Raja Bujang bukanlah kampung biasa. Dusun ini pernah menjadi tempat penampungan para pejuang yang terluka di medan gerilya. Rumah-rumah warga kala itu disulap menjadi ruang perawatan darurat, tempat para pejuang meregang antara hidup dan mati demi kemerdekaan yang kini dinikmati seluruh anak negeri. Sejarah itu masih hidup dalam ingatan para orang tua di kampung dan dituturkan dengan detail kepada generasi selanjutnya, namun sayang, ingatan kolektif bangsa seakan memudar ketika menyentuh nasib Raja Bujang hari ini.

Kontradiksi memang. Kenapa? Karena dusun itu bertetangga dengan tiga perusahaan besar, PT. Bina Duta Laksana (PT. BDL), PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa ( PT. MSK) dan PT. Surya Dumai. Truk-truk jumbo siang dan malam melintas, mengangkut hasil produksi menuju pusat-pusat ekonomi. Namun roda ekonomi yang berputar kencang itu nyaris tak pernah singgah di kampung yang dilewatinya. Di balik debu jalan yang beterbangan, warga Raja Bujang kecipratan lumpur dan debu tetap bertahan dengan keterbatasan yang nyaris tak berubah dari tahun ke tahun.

Sungguh potret dusun terabaikan di tengah modernisasi peradaban. Aliran listrik? Rumah-rumah mereka Cuma diterangi lampu teplok dan lampu strongkeng satu-satu bagi warga yang agak berada secara ekonomi. Jalanan kampung hancur, menyulitkan mobilitas warga, terutama anak-anak yang hendak bersekolah dan orang sakit yang membutuhkan pertolongan cepat. Parit-parit dangkal kerap menjadi sumber genangan, sementara kebun kelapa—urat nadi ekonomi masyarakat—kini tak lagi produktif, memaksa warga menerima penghasilan yang kian menipis.

Namun pemandangan paling memilukan barangkali adalah surau, rumah ibadah mereka. Bangunan yang seharusnya menjadi tempat mencari ketenangan dan pengharapan itu masih berlantai tanah dan berdinding terpal. Di sanalah warga menundukkan kepala, memanjatkan doa agar hidup esok hari sedikit lebih baik dari hari ini.

Potret Raja Bujang adalah cermin retak dari wajah pembangunan yang timpang. Di saat demokrasi, keadilan sosial, dan transparansi pemerintahan kerap digaungkan, masih ada warga yang hidup tanpa listrik, tanpa jalan layak, dan tanpa kepastian masa depan—bahkan di kampung yang begitu dekat dengan pusat pemerintahan.

Sebagai warga yang tak memiliki akses pada pengambil kebijakan, pertanyaan itu pun menggantung di udara, lirih namun penuh makna: beginikah nasib yang harus diterima ketika “Raja Bujang” tak lagi bertahta? Pertanyaan yang bukan sekadar keluhan, melainkan seruan nurani agar sejarah, kemanusiaan, dan keadilan kembali menemukan jalannya ke dusun kecil bernama Raja Bujang.

Catatan Pinggir, Badrawi, Anak Jati Dusun Raja Bujang
Editor HKR

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR- Memandang urgensi pengembangan komoditas kelapa sebagai penggerak ekonomi daerah, Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman, gelar pertemuan dengan para pengusaha, pejabat Pemkab Inhil terkait, termasuk hadir unsur Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan dan pihak berkewenangan lainnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung Kamis (18/12) siang di Aula Kantor Bappeda ini, Bupati membahas potensi dan sistem perdagangan kelapa dalam menyukseskan program hilirisasi kelapa melalui pemanfaatan Pelabuhan Parit 21 Tembilahan.

Bupati bahas rencana pengadaan kontainer untuk logistik kelapa, bekerjasama dengan PT. Snepac yang perwakilannya juga hadir dalam pertemuan ini.

“Saya harap Pelabuhan Parit 21 bisa kita maksimalkan untuk ekspor. Maka pentingnya diskusi hari ini, untuk melihat keefektifan penggunaan kontainer dalam memangkas jalur pengiriman dan yang terpenting bagaimana pengaruhnya terhadap penjagaan ketahan kualitas produk,” ujar Bupati Inhil.

Evan Sharly utusan PT. Snepac mengatakan, hasil survei yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pelabuhan Parit 21 bisa dioptimalkan untuk ekspor.

“Skema yang kami tawarkan ialah, kita pangkas jalur logistik, bermula dari perkebunan kemudian masuk ke gudang Pelabuhan Parit 21, baru kita saving container lalu melalukan direct shipment atau pengiriman langsung ke konsumen akhir tanpa perantara,” jelas Evan Sari yang juga merupakan putera daerah Inhil.

Terkait pengadaan kontainer, selanjutnya Evan Sharly menambahkan, perusahannya memiliki kapal spesialis yang bisa bermanuver di sungai lengkap dengan adanya crane untuk memudahkan pengangkutan dari kapal ke daratan atau sebaliknya.

“Mengapa kami ingin menawarkan pemanfaatan kontainer, karena bisa memangkas waktu logistik, kita tidak perlu ke Jakarta lagi baru ekspor ke luar negeri. Jadi bisa langsung dari Tembilahan ke Batam, lalu kirim ke Thailand, Malaysia, Cina dan lainnya. Karena waktu yang singkat dapat menjaga kualitas produk agar tidak ditolak produsen akibat penyimpanan dan pengangkutan tidak sesuai standard,” lanjut Evan.

Menanggapi paparan PT. Snepac, pemerintah daerah dan pengusaha yang hadir mengharapkan adanya perbandingan harga terkait penggunaan kontainer tersebut, yang selanjutnya dibahas pada pertemuan berikutnya.

Satu hal yang juga ditekankan Bupati, terkait penyempurnaan data tentang perkelapaan agar terintegrasi. Sehingga memudahkan investor memahami potensi kelapa Inhil dan Pemda lebih mudah membuat kebijakan tepat sasaran sesuai dengan dengan kenyataan di lapangan. (Adv)

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menunjukkan kepedulian terhadap sesama dengan menggelar aksi kemanusiaan bertajuk Bencana Sumatra” untuk membantu korban bencana alam di Sumatera, seperti banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Jum’at 19/12/2025.

Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua MPC pemuda Pancasila (PP) Rohul, Syahmadi Malau, dan melibatkan berbagai organisasi kepemudaan serta mahasiswa dari Rohul, antara lain Dema ISQ, DPM UPP, BEM UPP, Genpi Rohul, PMII Rohul, HMI Rohul, dan MTMA Rohul.

Kolaborasi lintas organisasi ini menjadi wujud nyata semangat gotong royong dan nilai kemanusiaan yang terus dijaga di Rokan Hulu.

Ketua MPC PP Rohul, Syahmadi Malau, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dan kepada masyarakat Rohul yang telah menyisihkan rezekinya untuk membantu korban bencana. Aksi ini diharapkan dapat menjadi contoh sinergi kemanusiaan dan memperkuat rasa persaudaraan antar daerah, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.Aksi “pemuda Pancasila Peduli Bencana Sumatra” mencerminkan tanggung jawab sosial organisasi dan semangat kemanusiaan yang tinggi di tengah masyarakat Rokan Hulu.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Rokan Hulu, Syahmadi Malau, di dampingi Sekretaris MPC, Carles, secara resmi melepas keberangkatan relawan menuju Aceh pada Kamis, 18 Desember 2025, dalam rangka penyaluran bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di wilayah Sumatra, khususnya Aceh.
Pelepasan ini menjadi bagian dari aksi solidaritas “Pemuda Pancasila (PP) Peduli Bencana Sumatra” yang telah melibatkan berbagai elemen organisasi kepemudaan dan mahasiswa di Rokan Hulu.

Syahmadi Malau menyampaikan harapan agar bantuan yang dibawa relawan dapat tepat sasaran dan membantu meringankan beban korban bencana di Aceh. Sekretaris MPC, Carles, juga turut memberikan motivasi kepada para relawan agar tetap semangat dan menjaga nama baik organisasi selama menjalankan misi kemanusiaan di Aceh.pungkasnya.

​ARB INdonesia, ROKAN HULU – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu resmi mengumumkan hasil seleksi bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu tahun anggaran 2025. Pengumuman ini menjadi angin segar bagi ratusan mahasiswa asal “Negeri Seribu Suluk” yang tengah menempuh pendidikan tinggi.

​Berdasarkan surat pengumuman Nomor: 451.41/KESRA/83/2025, proses seleksi ini telah melalui verifikasi ketat yang berpedoman pada Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 45 Tahun 2025.
​
​Dari ribuan berkas yang masuk, berikut adalah rincian mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi:
​Kategori Mahasiswa Berprestasi: Dari total 576 pemohon, sebanyak 300 mahasiswa dinyatakan lulus verifikasi.
​Kategori Mahasiswa Kurang Mampu: Dari total 199 pemohon, sebanyak 189 mahasiswa dinyatakan lulus verifikasi.
​
​Plt. Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Rokan Hulu, Saprizal. AH, SE., M.IP, menyampaikan bahwa dana bantuan akan langsung dikirimkan ke rekening pribadi masing-masing mahasiswa yang dinyatakan lulus.

​”Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban biaya pendidikan dan memotivasi mahasiswa Rokan Hulu untuk terus mengukir prestasi, baik di kancah daerah maupun nasional,” ujar Saprizal dalam keterangan tertulisnya.
​
​Pemerintah Kabupaten mengingatkan kepada seluruh penerima bantuan untuk segera menyelesaikan kewajiban administrasi. Mahasiswa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana dengan ketentuan sebagai berikut:

• ​Lokasi Penyerahan: Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kab. Rokan Hulu (Lantai III Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian).
• ​Batas Waktu: Paling lambat tanggal 23 Desember 2025 pada jam kerja.

​Pemerintah menghimbau agar para mahasiswa tidak menunda penyampaian LPJ tersebut guna tertib administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ( Kri )

ARB INdonesia, ROKAN HULU – sidang ke tiga pra-peradilan yang di ajukan oleh Desy Handayani selaku kuasa hukum inisial (S) dengan kasus dugaan penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi periode 2019 hingga 2022. Berjalan lancar dengan agenda menghadirkan saksi dari pemohon, dilanjutkan dengan menghadirkan ahli dari kedua belah pihak. Pada rabu, 17/12/2025.

Persidangan dipimpin oleh Agnes Ruth febianti, SH. MH, selaku hakim tunggal, Desy Handayani, SH.MH dan Sylvia Utami, SH,MH selaku pihak pemohon, dan Azwardi Dery, SH. MH, serta Fahrul Agmi SH, selaku pihak termohon.

Sidang ke tiga pra-peradilan ini dimulai sejak pukul 14.00 wib. Dari pihak Desy Handayani, SH.MH selaku pihak pemohon, menghadirkan 2 orang saksi, serta menghadirkan 2 orang ahli yaitu
Erdiansyah, SH.MH selaku ahli hukum pidana, dan Nur Azlina, SE. MSi.,Ak.,CA,Ph.D. selaku ahli akuntan pemerintah. Sedangkan dari termohon menghadirkan 1 orang ahli yaitu Faisal Hartawan, SH. Selaku auditor Inspektorat Provinsi Riau.

Dalam proses persidangan, Faisal yang merupakan auditor tersebut dalam kesaksiannya menyampaikan bahwa pengelolaan pupuk yang disalurkan oleh distributor kepada pengecer sudah sesuai. Perselisihan terdapat pada pendistribusian pupuk dari pengecer ke petani

Saat hakim menanyakan kepada Faisal tentang apakah ada pemeriksaan audit lanjutan terkait kerugian negara yang ditimbulkan oleh distributor ? Tidak ada jawab ahli.

Lebih lanjut, Faisal Hartawan, SH. Selaku auditor Inspektorat Provinsi Riau. Yang menjadi ahli dari pihak termohon menyampaikan bahwa dari data yang mereka terima, ada banyak kejanggalan yang di temukan, ia menjelaskan ada indikasi data fiktif dari anggota RDKK yang mereka periksa.

“Data yang kita terima, saat investigasi pada anggota RDKK yang ada dalam berkas, berbeda dengan dilapangan. Waktu kita tanya kepada petani yang namanya ada dalam data RDKK, ternyata petani tersebut bukan anggota RDKK”, ungkap Faisal.

Dari proses persidangan ke tiga pra-peradilan di pengadilan Negeri kelas II pasir pengaraian yang diajukan oleh Desy Handayani selaku pemohon yang menjadi kuasa Hukum (S) tersebut semakin optimis gugatannya akan di kabulkan oleh hakim.*

ARB INdonesia, Rokan Hulu — Kabid Perda Syamsul Kamal SH di Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kabupaten Rokan Hulu angkat bicara sekaligus memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan pemerasan yang menyeret namanya dalam kegiatan razia kafe yang berlangsung pada Jumat.malam seminggu yang lalu ,

Ia menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dilakukan sesuai prosedur dan tidak ada unsur pemerasan sebagaimana isu yang berkembang.

Bang Kamal sapaan akrabnya, menjelaskan, razia tersebut dilakukan pada Jumat malam (12/12/2025) sekitar pukul 22.00 WIB, dimulai di depan penginapan Bakri. Dalam razia itu, petugas mendapati satu pasangan. Selanjutnya tim melanjutkan patroli ke wilayah Kecamatan kepenuhan Hulu, namun tidak menemukan pelanggaran (nihil).

Razia kemudian berlanjut ke Simpang D, sebelum akhirnya tim bersiap kembali ke kantor. Namun di tengah perjalanan, petugas menerima informasi adanya dugaan pelanggaran di tempat karaoke yang ada di Jalan Lingkar Pasir Pengaraian,

“Saat kami menuju lokasi tersebut, mobil Dalmas milik Pol-PP sudah lebih dulu melakukan penindakan dan mengamankan delapan orang,” jelas Syamsul Kamal

Dalam pemeriksaan di lokasi, ditemukan satu butir pil ekstasi di kantong salah satu dari delapan orang yang diamankan. Seluruhnya kemudian dibawa ke Kantor Satpol PP Rokan Hulu untuk proses lebih lanjut.

Usai kegiatan tersebut,besoknya Kamal menelpon Umri Hasibuan dan memintanya datang ke kantor Satpol PP.

Dalam penjelasannya kepada media ini,mengatakan, Bahwa dia disuruh oleh Syamsul Kamal untuk langsung menghandle masalah setoran sesuai aturan,dikarenakan Pihak Pol-PP ada tugas Dinas luar ke Pekanbaru, jelas Umri,

“Saya datang ke kantor karena saya dari unsur media. Ada pihak yang mengaku dariesok harinya LSM dan media yang menyatakan bertanggung jawab terhadap salah satu orang yang diamankan,” ungkapnya.

Dalam proses tersebut, Umri mengakui menerima uang Rp1 juta secara tunai dan Rp3 juta melalui transfer, namun ia menegaskan bahwa uang tersebut bukan untuk kepentingan pribadi dan itu berkaitan dengan denda Perda.

Lebih lanjut, Umri menegaskan bahwa pada hari Senin, seluruh uang tersebut telah disetorkan ke rekening resmi Satpol PP.

“Karena pejabat Satpol PP sedang bertugas ke Pekanbaru sejak Jumat dan baru kembali hari Minggu, maka uang itu baru bisa diserahkan dan disetorkan pada hari Senin,” jelasnya.

Dengan klarifikasi ini, Umri Hasibuan menegaskan bahwa tidak ada praktik pemerasan, dan seluruh tindakan yang dilakukan berada dalam koridor tugas, koordinasi, serta prosedur hukum yang berlaku.

Terkait temuan narkoba, Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan Daerah Syamsul Kamal SH juga menjelaskan, bahwa kasus tersebut telah dikordinasikan secara resmi oleh Satpol PP kepada Kasat Narkoba.*