Foto dialexsis.com

ARBindonesia.com, JAKARTA – Langkah pemerintah mencegah persebaran corona (covid-19) melalui rapid test menuai kritikan. Reaksi yang muncul tersebut terkait dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan tersebut.

Dilansir dari sindonews.com, kondisi tersebut di antaranya disampaikan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis di Twitter pribadinya @cholilnafis.

Jika Faktanya memang demikian, bagi sebagian besar masyarakat–termasuk orang tua santri yang hendak mengantarkan sang anak ke pesantren ke lain daerah—beban tersebut tentu sangat memberatkan. Padahal rapid test menjadi syarat wajib.

Pada temuan yang disampaikan Cholil Nafis, orang tua santri harus mengeluarkan biaya Rp400.000 untuk melakukan rapid test di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta.

Beban biaya yang harus dikeluarkan bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi akan semakin membengkak karena model deteksi dini corona itu hanya berlaku tiga hari.

Dana penanganan corona yang telah digelontorkan pemerintah naik dari Rp405,1 triliun menjadi Rp695,1 triliun. Karena itu, pemerintah harus mengevaluasi pelaksanaan rapid test, termasuk adanya kecenderungan komersialisasi rapid test.

“Kalau orang mau tes saja disuruh bayar, sementara anggaran kita banyak, apakah ini tidak lebih urgen dibandingkan lainnya? Kalau orang tidak tes, dikejar-kejar (untuk) disuruh tes. Sementara orang mau tes (malah) disuruh bayar. Ini kan paradoks sebenarnya,” ujar Cholil Nafis.

Dia mengingatkan, belajar dari berbagai negara yang sukses menangani Covid-19, rapid test harus dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis. Karena itu, pemerintah sudah seharusnya memudahkan mereka yang ingin melakukan uji cepat itu sehingga bisa diketahui penularannya. Dengan begitu, akan diketahui mana yang perlu diisolasi, mana yang tidak.

Sejumlah kalangan DPR merespons adanya komersialisasi rapid test tersebut. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan, misalnya, mendesak pemerintah mengatur pelaksanaan rapid test.

Bahkan dia meminta pemerintah menggratiskan rapid test dan swab test untuk masyarakat. Apalagi anggaran penanganan korona begitu besar.

Menurut dia, pembiayaan rapid test secara mandiri oleh masyarakat ini menambah beban dan derita masyarakat. Jika tidak memungkinkan penggratisan, pemerintah hendaknya melakukan pengawasan sehingga biaya rapid test bisa terjangkau.

“Jangan sampai ini kemudian menjadi komersialisasi oleh pemerintah ataupun pihak yang tidak bertanggung jawab,” desak Irwan.

Selain itu, Irwan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lain benar-benar mengawasi pelaksanaan anggaran penanganan Covid-19 yang sangat besar ini sehingga tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan.

Hal senada disampaikan anggota Komisi IX DPR Anwar Hafid. Ia menyesalkan jika rapid test justru menjadi beban baru bagi masyarakat di tengah kehidupan yang semakin sulit akibat pandemi korona.

Dia pun mengingatkan, rapid test sudah seharusnya dilakukan kepada semua orang sebagai langkah awal, tindakan preventif untuk mencegah semakin meluasnya kasus atau penderita baru Covid-19.

“Kalau kita bicara penanganan Covid-19, sekarang ini semua orang terdampak. Kalau saya menyarankan kepada pemerintah agar masyarakat, utamanya yang tidak mampu dan anak sekolah, rapid test mestinya tidak dibebani biaya,” katanya.

Anwar kemudian menuturkan, rapid test adalah bagian dari penanganan Covid-19. Karena itu, DPR pun menyetujui penggunaan anggaran sebesar-besarnya untuk penanganan Covid-19 melalui pengesahan Perppu Nomor 1/2020.

“Saya berharap rapid test dilakukan gratis dan lebih masif. Kalau bisa semua orang Indonesia itu melakukan rapid test. Itulah kenapa anggaran Covid-19 itu diberikan sebesar-besarnya untuk itu sebenarnya,” paparnya.

Direktur Indonesia Public Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah juga mempertanyakan alasan pemerintah tetap membiarkan masyarakat membayar sendiri biaya rapid test.

“Bisa saja negara yang gagal mengalokasikan anggaran sekaligus gagal menertibkan praktik di lapangan,” ujar Dedi kepada SINDOnews kemarin.

Menurut dia, kondisi ini semakin menyakitkan masyarakat. Apalagi anggaran ratusan triliun itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena perppu yang telah menjadi undang-undang terkait penanganan Covid-19 memiliki imunitas hukum, sehingga membebaskan para pengguna anggaran untuk sewenang tanpa ada konsekuensi hukum.

Pihak Gabungan Perusahaan Farmasi mengungkapkan bahwa rapid test ini tidak semuanya tertanggung oleh anggaran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

Pasalnya, anggaran yang diberikan pemerintah hanya kepada rumah sakit yang ditunjuk resmi dalam menangani dan menjalankan rapid test massal.

“Jadi, ini bisa menjadi bisnis baru untuk para pedagang rapid test karena akan meningkatkan permintaan alat rapid test,” ujar Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Vincent Harjanto.

Dia menuturkan, produsen rapid test di luar negeri juga sudah banyak sekali. Hal ini tentu akan semakin memurahkan pembelian produk alat rapid test.

“Karena banyak jadi harga produk impornya sekitar USD3-4 (atau di bawah Rp60.000 dangan kurs Rp14.000),” katanya.

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap pelaksanaan lima program pada penanggulangan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pernyataan ini disampaikan anggota BPK Achsanul Qosasi melalui tiga cuitan di akun Twitter @AchsanulQosasi, Senin (22/6/2020) siang.

Menuutnya, langkah ini diambil salah satuya karena banyaknya permintaan dari berbagai pihak.

“Saat ini BPK sedang menyiapkan rencana pemeriksaan yang akan dilaksanakan pada awal Juli 2020. Pemeriksaan BPK mencakup lima program, yakni bantuan sosial (bansos), pengadaan alat pelindung diri (APD) dan alat tes, Kartu Prakerja, bantuan langsung tunai-dana desa (BLT-DD), dan BPJS. Pemeriksaan dilaksanakan serentak,” cuitnya.

Achasnul memastikan, pemeriksaan yang akan dilakukan BPK berupa dua bentuk pemeriksaan, yakni pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan PDTT (pemeriksaan dengan tujuan tertentu). Saat ini BPK sedang membahas apa saja cakupan pemeriksaan.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran penanganan korona membengkak dari Rp677,2 triliun menjadi Rp695,2 triliun. Penyebabnya yaitu melonjaknya kebutuhan korporasi hingga kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam memulihkan ekonomi pasca pandemi.

Masalah di Berbagai Negara Tarif Tes Covid 19

Tarif tes corona ternyata menjadi polemik berkepanjangan di berbagai negara, termasuk di Amerika Serikat (AS). Tarif perawatan kesehatan yang tidak diatur menjadikan pihak rumah sakit bisa memberlakukan tarif sesuai kepentingan mereka.

Kongres AS meminta perusahaan asuransi ikut menangguh tarif tes virus corona, namun banyak rumah sakit dan laboratorium justru mengambil keuntungan besar.

Kasus yang mencuat di AS adalah banyak warga yang mengeluhkan biaya tes Covid-19 yang sangat mahal.

Gibson Diagnostic Labs di Dallas, Texas, menetapkan tarif tes Covid-19 sebesar USD2.315 (Rp33 juta) per individu. Mereka berdalih karena pelaksanaan tes tersebut juga membutuhkan investasi teknologi yang mahal.

Padahal, mayoritas tes Covid-19 hanya memerlukan biaya USD100 (Rp1,4 juta). Namun, banyak rumah sakit tetap mengambil keuntungan dengan memberlakukan biaya tambahan sebagai bentuk perawatan.

Akibatnya, banyak perusahaan asuransi mengeluhkan hal itu. Maklum, sepertiga penduduk AS bergantung pada asuransi kesehatan.

“Kami melihat sejumlah laboratorium dan rumah sakit menerapkan harga tes Covid-19 sangat mahal,” kata Angie Meoli, wakil presiden senior Aetna, salah satu perusahaan asuransi yang menyediakan tes korona dalam layanannya, dilansir The New York Times.

Bukan hanya warga AS, penduduk Singapura juga mengeluhkan mahalnya biaya tes virus corona. Rata-rata biaya tes di sana mencapai 200 dolar Singapura (Rp2,1 juta) jika mereka melaksanakannya di rumah sakit swasta.

Apalagi, mereka juga memiliki kewajiban isolasi mandiri bagi warga yang baru tiba di negara tersebut. Namun, Pemerintah Singapura menjamin biaya tes corona bagi penduduknya, asalkan tes tersebut dilaksanakan di rumah sakit negeri.

Negara-negara miskin di Afrika juga mengeluhkan tentang biaya tes Covid-19 yang mahal.

Apalagi, mereka juga harus membeli biaya alat pelindung diri bagi para petugas medis, serta persiapan membeli vaksin.

Pada saat bersamaan, pendapatan negara juga mengalami penurunan akibat lockdown yang diberlakukan sehingga mematikan ekonomi negara tersebut.

“Seharusnya ada upaya untuk penetapan harga yang kompetitif dan transparansi dalam pengadaan tes Covid-19,” kata Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa.

Di India, biaya tes corona telah ditetapkan pemerintah senilai 2.400 rupee (Rp450.000) khusus di New Delhi. Pemerintah India juga melarang laboratorium swasta untuk menaikkan tarif tes tersebut. Pihak rumah sakit hanya diperbolehkan menurunkan tarif.

“Saya berharap tidak ada kesulitan bagi warga yang hendak melakukan tes corona,” kata Menteri Besar New Delhi Arvind Kejriwal.

Malaysia memberikan tiga persyaratan bagi warga yang ingin mendapatkan tes Covid-19 secara gratis dengan ketentuan warga Malaysia yang baru datang dari China, Jepang, Korea Selatan, Italia, dan Iran dengan gejala terinfeksi virus korona.

Namun, warga Malaysia yang tidak memenuhi persyaratan itu harus membayar tes sendiri senilai 950 ringgit Malaysia.

Penulis : Andika H Mustaqim/Michelle Natalia/ Abdul Rochim/Kiswondari/Rina Anggraeni.

Sumber Sindonews.com

Tangkapan Layar video Tatanan Perilaku Hidup Baru Produktif dan Aman Covid 19 untuk Sektor Perhotelan di Kota Pekanbaru

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Kota Pekanbaru, Provinsi Riau mendapatkan juara pertama dalam lomba video inovasi daerah tatanan New Normal produktif dan aman Covid 19 yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

Hal tersebut disampaikan dalam pengumuman hasil lomba dan penganugrahan lomba inovasi daerah tatanan normal baru produktif dan aman Covid 19 secara virtual bersama Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar dengan Kemendagri RI serta jajaran kementerian terkait yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (22/06/20).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Kanarvian menyampaikan Pandemi wabah Covid 19 belum diketahui kapan berakhirnya, untuk itu masyarakat Indonesia perlu beradaptasi dengan tatanan baru atau new normal life.

“Peran Pemerintah Daerah (Pemda) dianggap penting, karena Pemda bersentuhan langsung dengan daerahnya masing-masing, untuk itu lomba ini diadakan sebagai tahap pengenalan agar masyarakat siap dan beradaptasi menghadapi kehidupan normal baru dengan menjalankan protokol kesehatan,” ujar Menteri Tito.

Lomba inovasi daerah tatanan normal baru dimulai sejak tanggal 29 Mei 2020, Menteri Tito mengatakan terdapat tujuh sektor yang dipertandingkan sebagai inisiatif antar daerah se Indonesia sebagai daerah yang produktif dan aman Covid-19.

“Tujuh sektor tersebut diantaranya inovasi pasar tradisional, pasar modern, restoran, hotel, pelayanan terpadu satu pintu, tempat wisata dan terakhir transportasi umum aman Covid-19 dari tujuh sektor ini terbagi dengan empat kluster yaitu antar provinsi, antar kota, antar kabupaten dan antar kota tertinggal atau perbatasan,” jelas Menteri Tito.

Hadiah bagi pemenang lomba, Menteri Tito menyebutkan bahwa pemerintah pusat akan memberikan dana intensif daerah (DID) bagi pemenang lomba dimana juara pertama mendapatkan 3 miliar rupiah, juara kedua mendapatkan 2 miliar rupiah, dan juara ketiga 1 miliar rupiah.

“Diharapkan kepada pemerintah daerah yang menang dapat dicontoh serta dapat ditiru oleh pemda lain untuk menerapkan kehidupan normal baru yang produktif dan aman Covid 19,” harap Menteri Tito. (MCR/DW)

Kepala Dinas Pendidikan Riau, Zul Ikram

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Penerimaaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK sederajat di Provinsi Riau masih berlangsung sampai 25 Juni 2020.

“PPBD masih berjalan sampai 25 Juni. Alhamdulillah secara teknis untuk server tidak ada kendala,” kata Kepala Dinas Pendidikan Riau, Zul Ikram, Senin (22/6/2020).

Untuk kendala sendiri, lanjut Zul Ikram, hanya masalah surat keterangan domisili dan keabsahan Kartu Keluarga (KK) untuk syarat pendaftaran.

“Saya melihat ini dua persoalan yang berbeda dan harusnya bisa dipilah. Karena surat keterangan itu dikeluarkan di kelurahan/desa, sedangkan kewenangan kita hanya di sekolah,”

Karena itu , pihaknya akan melakukan verifikasi faktual di lapangan seperti apa untuk melihat keabsahan dokumen datanya.

“Itu yang akan kita kroscek faktual seperti apa. Apakah itu sudah masuk dalam sistem atau bagaimana. Tapi memang secara keseluruhan belum bisa kita simpulkan potensi-potensi itu,” tukasnya. (MCR/amn )

Ilustrasi: Petugas PLN Riau ketika memasang jaringan listrik di Kabupaten Kampar, Riau (Foto HO: Heru Maindikali)

ARBindonesia.com, PEKANBARU – 14 desa di Kabupaten Kampar mengalami kegelapan. Sebab, tiang listrik PLN yang mengubungkan aliran listrik roboh sehingga belasan desa itu gelap gulita. Atas hal tersebut PLN Provinsi Riau menurunkan ratusan petugas untuk melakukan perbaikan.

Robohnya tiang listrik tersebut diakibatkan intesitas hujan tinggi yang melanda sebagian wilayah Riau sepanjang akhir pekan ini menyebabkan longsor di beberapa titik di Kabupaten Kampar.

Sejumlah tiang listrik roboh akibat longsor di beberapa lokasi di wilayah itu. Hal itu berdampak pula dengan putusnya aliran listrik pada Sabtu dinihari 03.23 WIB (20/06/2020).

Beberapa lokasi pemadaman yang terdampak dari tiang roboh tersebut diantaranya Desa Silam, Batulangka Kecil, Batu Langka Besar, Kabun, Aliantan, Giti, Boncah Kesuma, Talikumain, Puo Raya, Langgak, Tandun, Talang Danto dan Kasikan.

Ada puluhan hingga ratusan pegawai bertaruh nyawa menghadapi cuaca buruk agar listrik tersambung kembali.

PLN Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (UIWRKR) menurunkan petugas untuk memperbaiki tiang yang tumbang di Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

“Untuk saat ini tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, petugas kami langsung bergerak cepat untuk menyingkirkan tiang dari jalanan agar tidak menghalangi lalu lintas,” ujar General Manager PLN UIWRKR, Dispriansyah, Senin (22/6).

Menurut Dispriansyah, PLN bekerja 24 Jam tanpa mengenal waktu untuk melakukan perbaikan dengan mendatangkan mobil crane dan menyambung kembali jaringan listrik yang terputus.

“Petugas kami di lapangan bekerja tanpa henti untuk memperbaiki gangguan tersebut walaupun dalam keadaan cuaca yang kurang baik dan sudah dini hari tetapi karena kami ingin dan harus memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik dan masyarakat bisa menikmati listrik dengan nyaman PLN harus hadir mengatasi gangguan tersebut,” ujarnya

Terdapat 11.211 pelanggan dari 14 desa terkena dampak akibat tiang roboh yang disebabkan gangguan alam tersebut. Dengan kerja keras para petugas PLN, sekitar pukul 19.36 WIB (20/06/2020) perbaikan pada jaringan tersebut telah diselesaikan dan masyarakat dapat memikmati aliran listriknya sehingga bisa beraktifitas kembali dengan baik.

“Kami sangat berterimakasih kepada para petugas yang senantiasa bekerja tanpa mengenal waktu dalam memberikan pelayanan terbaik,” katanya.

Selain itu, dia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah bersabar menunggu agar listrik dapat hidup kembali.

“Kami mengucapkan terimakasih atas kesabarannya dan mohon maaf atas kondisi yang sama-sama tidak kita inginkan bersama sehingga terjadi padamnya listrik akibat gangguan alam,” tutup Dispriansyah. (MCR/ASN).

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengikuti secara virtual terkait pengumuman lomba inovasi daerah tatanan daerah normal baru produktif dan aman Covid 19 bersama Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Ma’ruf Amin dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin, (22/06/2020).

Dalam agenda tersebut Gubri didampingi langsung oleh Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi dan Kepala Biro (Karo) Organisasi Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah Provinsi Riau Kemal.

Wapres RI, Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi terhadap lomba inovasi daerah tatanan normal baru produktif dan aman Covid 19, ini tentunya agar masyarakat terbiasa dengan menghadapi kehidupan new normal dengan menjalankan protokol kesehatan sebagai upaya memutuskan mata rantai penyebaran Covid 19.

“Hampir seluruh negara dihadapi dengan wabah Covid 19, hal inilah yang membuat semua negara melakukan kebijakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, seperti melakukan new normal life dengan menjalankan protokol kesehatan,” ujar Wapres Ma’ruf Amin

Selama vaksin dan obat Covid 19 belum ditemukan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan karena itulah inovasi menjadi penting dan dibutuhkan kreatifitas agar masyarakat bisa produktif dan aman Covid 19 terbiasa hidup dengan tatanan new normal.

“Tentunya inovasi daerah tatanan normal baru produktif dan aman Covid 19 perlu disiapkan dan harus menjalankan protokol kesehatan dengan baik,” jelas Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Terakhir, Wapres Ma’ruf Amin mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beserta jajaran Kementerian yang terkait dalam lomba inovasi daerah tatanan normal baru produktif dan aman Covid 19 ini.

“Dengan adanya perlombaan ini diharapkan setiap daerah dapat menyiapkan tatanan baru produktif dan aman Covid 19,” tutup wapres Ma’ruf Amin. (MCR/DW)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR- Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengajak seluruh warganya untuk selalu mengonsumsi kelapa muda secara rutin. Sebab, Bupati meyakini, air dari kelapa muda memiliki khasiat untuk meningkatkan imun tubuh guna mencegah penularan Covid-19.

“Saya sangat menikmati air kelapa muda, selain memiliki rasa nikmat jika diminum siang hari dan menyegarkan, air kelapa juga kaya akan manfaat bagi kesehatan,” tutur Bupati melalui keterangan tertulis, Senin (22/6/2020) pagi.

Lebih lanjut, Bupati menuturkan, tidak hanya dapat diseruput langsung, kelapa muda juga dapat dikonsumsi dengan berbagai inovasi. Seperti halnya dibakar dulu atau yang lebih dikenal dengan Kelapa Muda Bakar.

“Banyak yang percaya bahwa kelapa muda bakar itu berkhasiat menyembuhkan penyakit, apalagi kalau dicampur dengan sejumlah rempah, yang kata mereka mencegah virus corona,” tutur Bupati.

Untuk itu, Bupati menyarankan agar masyarakat untuk mulai meminum kelapa sebagai bentuk upaya pencegahan penularan Covid-19.

“Anggap saja ini bagian dari ikhtiar kita dalam melawan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Inhil ini,” tukas Bupati.

Terkait khasiat kelapa muda, beberapa pakar juga meyakini bahwa air kelapa hijau dapat menjadi cairan detoks alami bagi tubuh karena mengandung antidotum atau anti racun.

Selain itu, air kelapa hijau juga dapat berfungsi sebagai cairan isotonik karena mengandung kalium, kalsium, magnesium, dan fosfor. Minum air kelapa hijau seminggu dua kali dapat menjadikan tubuh lebih bugar.

Pernyataan tentang khasiat air kelapa dalam melawan penularan Covid-19 datang dari salah seorang Dokter di Malaysia, yakni dr Noordin Darus. Dia mengatakan, bahwa bagi orang yang terinfeksi virus corona, disarankan untuk minum air kelapa antara enam hingga tujuh gelas pada hari pertama.

Sedangkan, pada hari ke dua asupan air harus dilanjutkan tetapi dikurangi menjadi lima gelas.

Menurutnya, ciri unik virus corona ini adalah menyerang saluran pernapasan seperti halnya influenza. Jadi, Dia juga menyarankan untuk tidak makan terlalu banyak gula, susu dan daging dalam upaya meningkatkan daya tahan tubuh.

Sebagaimana diketahui, kelapa memang memiliki manfaat dalam setiap bagiannya. Inovasi dalam mengonsumsi kelapa juga turut beragam. Selain air kelapa muda yang dipercaya mampu meningkatkan imun tubuh, minyak kelapa murni juga disebut dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh guna mencegah virus Corona. (*)