ARB INdonesia, ROKAN HULU — Group Astra melalui dua anak usahanya, PT Sawit Asahan Indah (SAI) dan PT Eka Dura Indonesia (EDI), menyerahkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berupa pengecatan Masjid Agung Madani Islamic Center Rokan Hulu. Serah terima berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu, Kamis (22/1/2026).

Kedatangan rombongan Astra Group dipimpin langsung oleh VP OPS Astra Agro Area Riau, Dwi Hartono. Ia didampingi CD Area Manager Area Riau Dede Putra Kurniawan, Administratur PT Eka Dura Indonesia Dwi Setyo Budiawan, Administratur PT Sawit Asahan Indah Dani Sitorus, CDO PT EDI Dwiky Yudhistira, CDO PT SAI Ilka Iskandar, Kepala Teknik PT EDI Risman, serta Kepala Teknik PT SAI Amsal.

Rombongan disambut langsung oleh Bupati Rokan Hulu Anton, ST., MM bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, antara lain Asisten I Sekretariat Daerah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Umum, serta pengurus Masjid Agung Madani Islamic Center.

Dalam sambutannya, Anton mengapresiasi komitmen Astra Group yang dinilai konsisten berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Ia menyebut dukungan perusahaan melalui CSR bukan sekadar tanggung jawab sosial, melainkan bagian dari kerja bersama menjaga fasilitas publik agar tetap layak dan nyaman digunakan masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Group Astra yang telah berkontribusi membangun Rokan Hulu. Program CSR ini menjadi contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah dan korporasi karena manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Rokan Hulu secara luas,” kata Anton.

Menurut Anton, pembangunan daerah tidak bisa bertumpu pada pemerintah saja. Ia mengajak seluruh korporasi yang beroperasi di Rokan Hulu ikut terlibat aktif dalam pembangunan, agar hasilnya berdampak lebih luas dan merata.

“Saya mengajak seluruh perusahaan yang beroperasi di Rokan Hulu untuk bersama-sama membangun daerah. Kalau kolaborasi diperkuat, manfaatnya akan dirasakan masyarakat secara umum,” ujarnya.

Anton juga mendorong agar CSR dapat diarahkan pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan mendasar warga. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, dukungan sarana prasarana pendidikan, hingga fasilitas kesehatan yang menurut dia masih sangat dibutuhkan.

“Harapan kami, CSR bisa lebih berdampak luas. Misalnya pembangunan jalan dan jembatan, dukungan fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan. Itu kebutuhan nyata masyarakat,” kata Anton.

Anton menyebut saat ini sudah ada 20 perusahaan yang menyalurkan CSR di Rokan Hulu dengan program beragam. Mulai dari pengecatan fasilitas umum seperti Masjid Agung Madani Islamic Center dan pasar modern, pengecatan pagar, pembangunan box culvert, hingga pembangunan jalan.

“Program CSR ini harus terus didorong agar tepat sasaran dan memberi manfaat luas, tidak hanya untuk titik tertentu, tetapi untuk masyarakat Rokan Hulu secara keseluruhan,” kata Anton.

Serah terima program CSR tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT SAI dan PT EDI bersama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat penghargaan oleh Pemkab Rohul kepada pihak Astra Group. Kemudian acara ditutup dengan sesi foto bersama manajemen PT SAI dan PT EDI bersama jajaran pejabat Pemkab Rohul.

Dari pihak perusahaan, VP OPS Astra Agro Area Riau Dwi Hartono mengatakan program CSR yang diberikan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan pengelola fasilitas. Ia menegaskan Astra Group siap melanjutkan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan.

“Kami berharap program CSR Astra Group ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Ke depan kami juga siap bersama-sama membangun Rokan Hulu,” kata Dwi Hartono.

Ia menambahkan, komitmen Astra Group tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan perbaikan fasilitas umum, tetapi juga melalui kontribusi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Untuk diketahui, Astra Group melalui PT EDI dan PT SAI selama ini telah menjalankan berbagai program CSR di Rokan Hulu, baik dalam mendukung pembangunan daerah maupun pemberdayaan masyarakat.

Sejumlah kegiatan yang telah berjalan mencakup perbaikan fasilitas umum, dukungan infrastruktur lingkungan, hingga kegiatan sosial yang langsung menyasar kebutuhan warga. ( Kri )

Tahun ini! Wali Kota Pekanbaru Targetkan Lebih dari 42 KM Jalan Rusak Bakal Mulus
ARBindonesia.com, PEKANBARU – Perbaikan jalan rusak di Kota Pekanbaru dipastikan bakal berlanjut pada tahun ini. Perbaikan jalan tidak hanya menyasar pada ruas di pusat kota saja, namun juga menyebar di jalanan pinggiran kota.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menargetkan, pada tahun ini pengaspalan bakal dilakukan lebih dari 42 kilometer (KM) pada jalan rusak di sejumlah wilayah.

“Targetnya (perbaikan jalan rusak.red) tahun ini harus lebih dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin 42 kilo, tahun ini harus lebih dari 42 kilo,” kata Agung, Rabu (21/1/2026).

Disampaikan Wali Kota, perbaikan jalan rusak menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun ini. Pemerintah juga sudah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan rusak.

Saat ini tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, juga sudah mulai memetakan ruas jalan rusak yang bakal diperbaiki.

“Kita baru pengesahan APBD, tentu masih ada mekanismenya evaluasi di Pemprov Riau, dan balik lagi ke DPRD sehingga jadi Perda. Setelah itu, baru kita memulai pekerjaan yang sudah jadi program utama Pemko,” terang Agung.

Ia memastikan perbaikan jalan rusak bakal terus berkelanjutan. Tahun 2025 saja, dari target pengaspalan 20 KM jalan rusak, Pemko berhasil melakukan perbaikan terhadap 42 KM jalan rusak.

“Mudah-mudahan ini terlaksana apa yang sudah kita targetkan,” pungkas Wali Kota.*

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Rokan Hulu melalui UPTD Wilayah I melaksanakan pemeliharaan sejumlah ruas jalan di empat kecamatan, yakni Kecamatan Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, dan Bangun Purba.

Pemeliharaan dilakukan pada beberapa ruas jalan strategis, di antaranya Jalan Sempurna Alam–Kepenuhan Jaya, Jalan Rambah Utama–Pasir Makmur, serta Jalan Rambah Utama–Pasir Maju. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan guna menunjang aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Plt Kepala Dinas PUPR Rokan Hulu H. Zulfikri, ST melalui kepala UPTD wilayah I Ardi Candra menyampaikan bahwa perbaikan jalan tersebut diharapkan dapat memperlancar akses masyarakat, khususnya dalam mendistribusikan hasil pertanian. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, perekonomian masyarakat di wilayah tersebut diharapkan semakin meningkat.

Ia juga menyampaikan bahwa proses pemeliharaan dilakukan sejak awal bulan Januari 2026. Dan pada saat ini proses pemeliharaan masih berjalan di empat kecamatan tersebut.

Selain itu, Bupati Rokan Hulu, Anton, ST. MM, mengimbau masyarakat agar turut berpartisipasi dalam menjaga dan merawat jalan yang telah diperbaiki agar dapat digunakan dalam jangka panjang.
“Kami berharap masyarakat dapat menjaga jalan yang sudah diperbaiki ini dengan baik. Jangan ada kendaraan pengangkut, khususnya mobil pengangkut buah sawit, yang melebihi kapasitas muatan. Mari kita jaga dan rawat jalan ini bersama-sama,” ujar Bupati.

Dengan adanya pemeliharaan ini serta dukungan dari masyarakat, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berharap infrastruktur jalan yang telah diperbaiki dapat bertahan lebih lama dan memberikan manfaat optimal bagi kelancaran aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah. ( Kri )

ARB Indonesia, ROKAN HULU – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rokan Hulu menggelar Rapat Sinkronisasi Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2026, pada Selasa, 20 Januari 2026.

Rapat penting ini berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Rokan Hulu dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hj. Sumiartini. Seluruh anggota Badan Anggaran DPRD hadir untuk memastikan proses sinkronisasi berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta arahan evaluasi dari Pemerintah Provinsi Riau.

Dari pihak eksekutif, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Rokan Hulu turut serta dalam rapat tersebut. Tim dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Muhammad Zaki, yang hadir bersama jajaran pejabat terkait dari Badan Keuangan Daerah dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Hj. Sumiartini menegaskan bahwa rapat sinkronisasi ini merupakan tahapan krusial untuk memastikan Ranperda APBD 2026 dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Kita harus memastikan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi dari Gubernur Riau dapat diakomodasi dengan baik, sehingga APBD 2026 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Rokan Hulu,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Muhammad Zaki menambahkan, pihak eksekutif bersama legislatif akan bekerja sama secara intensif agar hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. “Sinkronisasi ini bukan hanya formalitas, tetapi bagian dari komitmen kita untuk menghadirkan APBD yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” jelasnya.

Rapat berjalan dengan suasana serius namun penuh semangat kebersamaan. Anggota DPRD dan TAPD saling bertukar pandangan mengenai beberapa poin evaluasi, termasuk penyesuaian belanja daerah, prioritas pembangunan, serta penguatan program pelayanan publik.

Dengan terlaksananya rapat sinkronisasi ini, diharapkan Ranperda APBD Tahun 2026 segera rampung dan dapat ditetapkan sesuai jadwal. Hal ini menjadi langkah penting dalam mendukung kelancaran pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Rokan Hulu di tahun mendatang.

Oleh: H. Kartika Roni
ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pembahasan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026 bukan sekadar rutinitas anggaran. Ia menjelma panggung terbuka yang memperlihatkan wajah asli politik daerah. Di forum inilah publik bisa melihat Bupati Inhil H. Herman berdiri dalam posisi paling rentan—babak belur oleh kritik DPRD, sementara barisan koalisi yang dulu mengusungnya justru nyaris tak bersuara.

Sebagai penulis yang mengikuti dinamika ini, sulit untuk menepis kesan bahwa pemerintah daerah kehilangan kendali narasi. RAPBD 2026 dipresentasikan seperti dokumen teknis semata, padahal ia seharusnya menjadi peta jalan keberpihakan. Ketika belanja rutin kembali mendominasi dan program-program strategis tak mampu dijelaskan manfaat nyatanya, DPRD menemukan celah besar untuk menyerang.

Namun yang paling menyentak bukanlah kerasnya kritik dewan. Yang paling mengganggu nalar publik adalah sikap Koalisi Inhil Hebat. Koalisi yang saat Pilkada tampil penuh percaya diri, kini justru terkesan menghilang saat kepala daerahnya diuji. Tidak ada sikap politik yang tegas. Tidak ada upaya serius membangun pertahanan argumentatif. Bahkan, sebagian justru ikut menambah luka.

Di titik ini, saya melihat ada persoalan lebih besar dari sekadar RAPBD. Ada krisis komitmen. Koalisi di Inhil tampaknya dibangun dengan semangat menang, bukan semangat memerintah. Ketika kemenangan telah diraih dan kekuasaan berjalan, masing-masing kembali pada kepentingan sendiri-sendiri. Kepala daerah pun dibiarkan sendirian menghadapi badai.

Tentu, Bupati Herman tidak sepenuhnya bisa berlindung di balik absennya koalisi. Kepemimpinan adalah tentang keberanian membaca situasi. Ketika dukungan politik melemah, seharusnya ada langkah korektif: memperkuat komunikasi, merapikan prioritas anggaran, dan menghadirkan kebijakan yang mudah dipahami serta dirasakan rakyat.

Tanpa itu, pembahasan RAPBD akan terus menjadi ajang saling curiga, bukan kolaborasi.

RAPBD 2026 seharusnya menjadi momentum konsolidasi, bukan ajang saling menjatuhkan. Sayangnya, yang terlihat justru sebaliknya. Pemerintah sibuk bertahan, DPRD sibuk menekan, sementara rakyat hanya bisa menonton dari kejauhan, berharap anggaran ini benar-benar membawa perubahan.

Sebagai penutup kata, jika Koalisi Inhil Hebat hanya hadir saat baliho dicetak dan suara dihitung, lalu menghilang saat tanggung jawab anggaran dibahas, maka publik patut curiga: koalisi ini bukan alat perubahan, melainkan sekadar kendaraan kekuasaan.
Dan jika Bupati terus dibiarkan “babak belur” tanpa perlindungan politik yang sehat, jangan heran bila RAPBD ke depan bukan lagi soal membangun Indragiri Hilir, melainkan soal siapa yang paling kuat bertahan di tengah tarik-menarik kepentingan.

Pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling keras berdebat di ruang sidang. Sejarah hanya mencatat satu hal: apakah kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat, atau dihabiskan untuk mengurus koalisi yang rapuh dan saling meninggalkan. ***

ARB Indonesia, ROKAN HULU – Komisi II DPRD Kabupaten Rokan Hulu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokan Hulu, pada Senin, 19 Januari 2026.

Agenda rapat kali ini menyoroti isu strategis terkait tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Riau untuk tahun 2024 dan 2025, serta langkah-langkah optimalisasi penerimaan daerah melalui Pajak Air Permukaan.

RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Rohul, dengan dihadiri seluruh anggota komisi. Kehadiran jajaran eksekutif dari BPKAD, Bapenda, dan Disperindag menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam merespons masukan legislatif, sekaligus mencari solusi atas persoalan yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal daerah.
Komisi III DPRD Rohul Gelar RDP Bersama BPKAD

Dalam pembukaan rapat, Ketua Komisi II menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya sebatas memastikan transparansi pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mendorong pemerintah agar lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada transfer pusat dan provinsi. Pajak Air Permukaan, misalnya, harus benar-benar dioptimalkan karena memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Perwakilan BPKAD menjelaskan bahwa keterlambatan penyaluran DBH dari provinsi berdampak pada arus kas daerah, sehingga beberapa program pembangunan mengalami penyesuaian jadwal.

Sementara itu, Bapenda menyoroti perlunya penguatan regulasi dan sistem pengawasan dalam pemungutan Pajak Air Permukaan, mengingat sektor ini berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Rohul.

Disperindag menambahkan bahwa optimalisasi pajak dan retribusi daerah harus diiringi dengan peningkatan pelayanan publik serta pembinaan terhadap pelaku usaha. Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada penerimaan, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Suasana rapat berlangsung dinamis, dengan anggota Komisi II aktif memberikan masukan dan pertanyaan kritis. Beberapa anggota menekankan perlunya transparansi dalam mekanisme tunda salur DBH, agar masyarakat mengetahui alasan keterlambatan dan langkah yang ditempuh pemerintah daerah.

RDP ini diakhiri dengan kesepakatan bersama untuk memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif, serta menyusun rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau. Harapannya, DBH dapat segera disalurkan sesuai ketentuan, sementara potensi Pajak Air Permukaan dapat dimaksimalkan demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Rokan Hulu. (Galeri Foto)