Bupati Inhil saat menerima penghargaan atas Penganugerahan Innovative Govemment Award (IGA) 2020, foto sc you tube Dadan Litbang Kemendagri

ARBindonesia.com, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berhasil menyabet penghargaan atas Penganugerahan Innovative Govemment Award (IGA) 2020 dengan kategori pemerintah daerah Sangat Innovativ dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

Hal tersebut diketahui dalam sebuah siaran acara Penganugerahan Innovative Govemment Award (IGA) 2020 yang di selenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, Jumat (18/12/2020).

Dalam acara tersebut, Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Menteri Dalam Negeri RI, Dr. Drs Agus Fatoni, M.Si mengatakan kegiatan tahun ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap semangat dan keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara yang Innovative.

Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) telah melakukan tahapan penjaringan berupa penginputan data terhadap pemerintah daerah secara online sejak tanggal 14 Mei 2020 melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

“Aplikasi ini dirancang khusus untuk melakukan penilaian inovasi daerah, dan dapat dilihat secara transparan oleh semua pihak,” ucapnya dalam menyampaikan laporan dalam kegiatan Penganugerahan Innovative Govemment Award di Jakarta.

Lanjutnya dalam menyampaikan data, tingkat partisipasi inovasi daerah tahun 2020 ini sebesar 89,3 persen atau sebanyak 484 daerah yang mengikuti kegiatan tersebut.

“Dari 484 Daerah, semua itu terdiri dari 34 Pemerintah Provinsi (100 persen), Pemerintah Kabupaten sebanyak 360 (86,7 persen) dan Pemerintah Kota sebanyak 90 daerah (96,7 persen) dengan jumlah inovasi yang terlaporkan sejumlah 14.897 Inovasi. Hal tersebut meningkatkan 85 persen dari tahun sebelumnya (2019) yakni 8.014 Inovasi,” papar Agus Fatoni.

Setelah dilakukan tahapan validasi 22 September hingga 21 Oktober, didapatkan hasil sebanyak 195 pemerintah daerah dengan kategori Sangat Inovativ. Yang terdiri dari 21 Pemerintah Provinsi, 131Pemerintah Kabupaten, dan 43 Pemerintah Kota.

Sedangkan dengan predikat Inovativ sebanyak 44 pemerintah daerah yang terdiri dari 3 Provinsi, 30 Kabupaten dan 11 Pemerintah Kota.

Sementara sebanyak 245 pemerintah daerah yang masuk dalam kategori Kurang Inovativ, yang terdiri dari 10 Provinsi,199 Kabupaten, dan 36 Pemerintah Kota. Serta 58 pemerintah daerah yang tidak dapat dinilai, 55 Kabupaten dan 3 Pemerintah Kota.

“Terhadap daerah yang berhasil predikat Sangat Inovativ akan diberi penghargaan. Kegiatan pelaksanaan pengumpulan indeks inovasi daerah juga mengikut sertakan 15 dewan juri yang terdiri dari kementerian lembaga, Media , dan juga dari berbagai instansi ataupun lembaga byang kredibel.” tutupnya.

Atas penganugerahan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Bupati Inhil HM Wardan mengaku bangga dengan pencapaian daerah yang ia pimpin saat ini. sebab Kabupaten Inhil mampu bersaing dengan Kabupaten/Kota besar di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa.

“Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah kunci Inovasi yang dilakukan Pemkab Inhil. Sehingga Pemkab Inhil mendapat penganugerahan tersebut di semua sektor urusan. Baik itu dibidang, Kesehatan, Pendikan, Sosial, Komunikasi, dan lain sebagainya,” imbuh HM Wardan.

“Inovasi yang dilakukan ini untuk memaksimalkan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan daerah,” tutupnya.

(Arbain)

Foto : Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Disdik INHIL, Hj Ismiantun SE

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemerintahan Kabupaten Inhil melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Inhil akan mengumumkan daftar penerimaan Beasiswa untuk mahasiswa DIII, SI, S2 dan S3 yang
berprestasi tahun 2020 melaui media koran dan online.

Hal itu dikatakan langsung plt Kepala Dinad Pendidikan Inhil, H Fathurrahman melalui Kasubag Keuangan dan Perlengkapan, Hj Ismiantun SE, Rabu(15/12/2020).

Pemberian beasiswa yang diumumkan secara langsung melalui media cetak dan online tersebut tidak lain agar keterbukaan dan transparansi terkait seleksi beasiswa tersebut bisa dilihat secara langsung oleh publik sehingga tidak adanya hal tidak diinginkan

” Yang jelas kita ingin ada transparansi, sehingga informasi yang dipublis melalui media dapat tersampaikan tanpa harus datang kekantor. Yang jelas pencairan dana beasiswa ini ada 2 tahap yakni Transfer dan tunai pada tanggal 18 Desember 2020,” ucapnya.

“Untuk beasiswa berprestasi ini kita umumkan dulu, bagi yang lulus bisa dapat mengambilnya melalui tunai atau non tunai pada tanggal yang telah ditetapkan di kantor Disdik Inhil ,” tambahnya.

Selain itu, Hj Ismiantun menyebutkan
tujuan diberikan beasiswa adalah untuk memotivasi mahasiswa agar lebih semangat untuk menyelesaikan kuliahnya.

“Dan juga dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga bagi mahasiswa yang menerima,” tutupnya

Untuk diketahui, terkait pengumuman tersebut dapat dilihat langsung melalui resmi Disdik Inhil (Disdik.inhil.com), Koran Harian Pagi Posmetro Indragiri dan media Inhilnews.com. (*)

Editor : Arbain

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Melalui Forum Komunikasi Wartawan Indragiri Hilir (FKWI), PT Pelindo I cabang Tembilahan menyalurkan bantuan 15 paket sembako.

Sembako tersebut nantinya akan diserahkan kepada masyarakat yang tidak mampu serta terdampak pandemi covid-19.

Bantuan sembako tersebut, diserahkan oleh Manager Keuangan PT. Pelindo I cabang Tembilahan, Janfryadi Tumanggor dan langsung di terima ketua FKWI, Debi Candra, Kamis (17/12/2020) di Sekretariat FKWI Jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan.

Dikatakan Janfryadi, ini bentuk kepedulian dan perhatian dari PT Pelindo I Tembilahan kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.

“Semoga dengan bantuan sembako ini bisa sedikit membantu masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, ketua FKWI Debi Candra mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan oleh PT Pelindo kepada FKWI untuk menyalurkan kembali bantuan sembako ini.

“Terima kasih kepada PT Pelindo 1 Tembilahan yang masih mempercayai kami untuk menyalurkan bantuan sembako ini ke masyarakat yang terdampak covid-19. Insyaallah akan kami salurkan tepat sasaran,” tutup pemuda visioner yang acap disapa Bung Boy.

(Arbain)

ARBindonesia, Rokan Hulu – Untuk mengamankan pelaksanaan rapat pleno Rekapitulasi Suara Pilkada 2020 di tingkat Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Polres Rohul Siagakan 286 Personel gabungan dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) yang dilaksanakan di Hotel Sapadia Jalan Tuanku Tambusai Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Rabu (16/12/2020) siang.

Kapolres Rokan Hulu, AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat, S.IK, M.H mengatakan, bahwa untuk pengamanan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan rapat pleno, pengamanan akan ditingkatkan. “Sehingga pelaksanaan pleno bisa berjalan dengan aman dan lancar,” jelasnya, Rabu (16/12/2020) siang.

Dari pantauan media selain siagakan 286 personel gabungan untuk amankan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara, Petugas juga menerapkan Protokol kesehatan bagi siapapun yang hadir di acara itu.

Paur Humas Polres Rohul Ipda Totok Nurdianto, S.H mengatakan, “Petugas gabungan yang dilibatkan dalam pengamanan Rapat Pleno berjumlah 286 dari personel gabungan.

“Personel Satpol PP dibagi di tiga lokasi, 40 personel di Sapadia Hotel, 30 di Sekretariat KPU Rohul sedangkan 6 personel lagi di Sekretariat Bawaslu Rohul,” ujar Ipda Totok.

Sebelum dilakukan pengamanan, ke 286 personel gabungan, juga mengikuti apel persiapan pengamanan Rapat Pleno Rekapitulasi suara tingkat Kabupaten, di halaman Sapadia Hotel yang langsung dipimpin Kapolres Rohul.

Juga dihadiri Waka Polres Rohul Kompol Willy Kartamanah, para Kabag, para Kasat, dan seluruh Kepala Satuan di jajaran Polres Rohul, Danramil 02/Rambah Kapten Inf Kasmir.

Kapolres Rohul AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat dalam arahannya, meminta seluruh personel pengamanan agar melaksanakan tugas dengan baik, dan penuh tanggung jawab.

“Juga yang paling terpenting lagi, agar diperhatikan protokol kesehatan (prokes_red) covid-19 dalam pelaksanaan tugas pengamanan, termasuk bagi tamu undangan wajib ikuti aturan prokes sesuai aturan yang berlaku,” imbau Kapolres Taufiq.

Kapolres juga minta seluruh personel pengamanan, agar melarang oknum yang tidak berkepentingan untuk masuk ke lokasi rapat pleno, sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. 

“Yang paling terpenting, siapa saja tamu yang hadir di acara pleno, harus mengikuti aturan prokes tanpa terkecuali. Hal itu kita berlakukan, agar penyebaran covid-19 tidak terjadi selama proses pleno dilaksanakan,” tegas Kapolres.(***/Alfian Top)

Koordinator dan Sekretaris Dewan Hakim Tinjau pelaksanaan MTQ Inhil

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Di Hari ketiga pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-50 Tingkat Kabupaten Inhil (Inhil) tahun 2020, Koordinator Dewan Hakim H Drs Tantawi Jauhari, MM di dampingi Sekretaris Dewan Hakim M Arifin, S.Sos.,MM meninjau langsung pelaksanaan MTQ di beberapa arena lomba, pada Rabu (16/12/2020).

Adapun arena lomba Tilawah golongan anak -anak dan Remaja berada di STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, Masjid Darul Hikmah, Masjid Al-Huda, dan Masjid Yamp.

Koordinator Dewan Hakim Tantawi Jauhari
mengatakan kunjungan ke 4 lokasi lomba bertujuan untuk memastikan kelancaran acara dan melihat langsung keadaan dan kondisi dewan hakim dan majelis hakim dalam keadaan sehat walfiat dalam melaksanakan tugas.

“Alhamdulillah semua perlombaan berjalan dengan lancar dan para peserta dari berbagai cabang tampak serius dan benar-benar menampilkan kemampuan terbaiknya di depan para dewan hakim,” imbuhnya.

Selain itu, dalam kunjungan tersebut Tantawi juga berpesan agar para peserta selalu menjaga kesehatan terlebih dimasa pandemi.

“Yang sudah namanya masuk pengumuman final agar mempersiapkan diri dengan baik. Bagi yang belum masuk final tentu bisa menerima ini sebagai pembelajaran dan bisa berprestasi diwaktu mendatang,” pesan Tantawi.

Terakhir ia mengatakan, mudah-mudahan hasil dari MTQ ini sesuai dengan yang diharapkan Bupati Inhil untuk melahirkan Qori-qoriah yang mewakili Kabupaten Inhil di tingkat Provinsi Riau bahkan tingkat Nasional.

“Hal itu tentunya melalui mekanisme dan proses yang baik sesuai dengan Qaidah-qaidah dan aturan-aturan yang ada. Insa Allah akan melahirkan yang terbaik,” tutupnya. (arl)

Editor Arb

Vaksin Sinovac yang baru tiba di Indonesia disimpan di Bio Farma Bandung (Muchlis – Biro Setpres)

ARBindonesia.com, JAKARTA – Pemerintah telah mendatangkan vaksin corona ke dalam negeri. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan  vaksin untuk melawan pandemi covid-19 bakal diberikan untuk 107 juta orang penduduk.

Angka tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan 67 persen dari 160 juta orang penduduk yang berada di rentang usia 18-59 tahun. Hanya saja, dari 107 juta penduduk itu, tak semua dapat gratis, alias harus beli sendiri.

Skemanya lewat dua program: subsidi pemerintah 32 juta orang, 75 juta dijual untuk mandiri. Tak bisa semua gratis, pemerintah menyebut anggaran jadi kendala.

Pemerintah belum menetapkan harga vaksin covid-19 untuk setiap dosisnya. Namun PT Bio Farma (Persero) pernah menyampaikan harga vaksin corona di kisaran Rp72.500– Rp145 ribu. Belum lama ini harga yang diusulkan naik lagi menjadi Rp200 ribu per dosis. Jika asumsi satu orang mendapatkan 2 dosis, maka vaksin yang kudu dibayar sekitar Rp400 ribu.

Masyarakat merespons, cenderung keberatan dengan vaksin berbayar atau sikap pemerintah yang enggan memberi gratis. Salah satunya adalah Surya, pria berusia 30 tahun yang tinggal di wilayah Pancoran, Jakarta Selatan. Menurutnya, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan vaksin gratis bagi seluruh masyarakat.

“Kalau vaksin ya harusnya pemerintah yang nanggung. Jangan ibarat kata, masyarakat lagi yang harus bayar,” kata Surya, Selasa (15/12).

Surya mengatakan, sejak pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, masyarakat mengalami kesulitan secara ekonomi, termasuk dirinya.
“Uang ratusan ribu, kalau lagi corona gini itu gede banget lah,” kata dia.

Jangankan untuk membayar vaksin, ia bahkan mengaku tak memiliki untuk membayar kontrakan.

“Boro-boro bayar vaksin, uang bayar kontrakan aja enggak ada. Kalau alasannya (pemerintah) enggak ada dana, pakai aja duit yang dikorupsi. Suruh balikin untuk vaksin buat rakyat aja,” ujar dia.

Warga Pancoran lainnya, Tarso juga sependapat dengan Surya. Menurut pria 60 tahun ini, jika memang pemerintah ingin menyelamatkan rakyat, vaksin harus disediakan secara gratis, sebab jika berbayar, tak semua masyarakat bisa mendapatkannya.

“Istilahnya ini ekonomi udah morat-marit kayak gini, ekonomi rakyat istilahnya buat hidup aja udah susah, kok malah suruh bayar,” ucap dia.

Jika memang harus berbayar, ia mengaku tidak akan mau mengeluarkan uang untuk vaksin. Alasannya, kata dia, masih ada kebutuhan pokok lainnya yang bisa dipenuhinya dengan uang ratusan ribu.

“Jangan sampai memberatkan rakyat. Bagi orang yang mampu, pejabat, itu enggak masalah. Kalau bagi rakyat kecil berat, makan harian aja susah banget,” ucap dia.

Ia juga mengatakan jika pemerintah beralasan tak memiliki anggaran untuk subsidi, anggaran untuk bansos bisa diganti untuk vaksin.

Sebab, selama ini, kata dia, bansos yang diberikan pemerintah bermasalah dan tidak tepat sasaran.

“Bisa itu dialihkan anggarannya, wong pemerintah yang berkuasa,” ujar dia.

Sementara itu, warga lainnya, May, mengatakan siap untuk membayar vaksin jika keadaan ekonominya normal. Namun, kata dia, saat ini, kondisi ekonominya tengah sulit.

“Kalau lagi ada duit, saya juga mendingan pilih bayar untuk sekeluarga, biar aman. Tapi kalau keadaan begini, buat makan aja susah. Harusnya kewajiban pemerintah,” mata May.

Ia mengatakan, jika mengikuti harga vaksin yang diusulkan senilai Rp400 dengan asumsi dua dosis. Ia membutuhkan uang setidaknya Rp2,4 juta untuk membayar bagi enam anggota keluarganya.
“Duit dari mana. Enggak mau saya, mendingan buat bayar kontrakan. Kalau gratis enggak papa,” ucap dia.

Tidak hanya ketiga warga itu yang meminta agar vaksin diberikan secara gratis, Herman, warga Mampang Prapatan, pun berpendapat demikian. Menurut Herman, pandemi ini adalah keadaan darurat yang seharusnya disikapi pemerintah dengan mengutamakan kesehatan masyarakat.

“Ya kalau bayar mah kita keberatan. Sedangkan kan warga itu enggak mungkin, apalagi lagi corona gini. Kayak saya jualan, dulu sebelum corona alhamdulillah ada begitu, sekarang kan udah sepi banget,” kata Herman.

Sama seperti warga lainnya, Herman juga menyatakan tidak akan mau mengeluarkan uang jika memang ia tak kebagian subsidi vaksin dari pemerintah.

“Ya misalnya harganya Rp400 ribu. Saya keluarga ada lima orang. Jutaan berarti saya harus keluarkan (uang),” ucap dia.
Sementara itu, berbeda dengan keempat warga sebelumnya, Tarman (30) mengaku tak akan mau divaksin meski diberikan secara gratis oleh pemerintah.

“Saya takut divaksin, jadi saya enggak mau walaupun gratis. Apalagi harus berbayar. Saya tidak mau pokoknya,” ucap Herman.
Ia sendiri mengaku percaya dengan adanya corona, namun menurutnya, banyak warga lainnya yang lebih penting mendapatkan vaksin dibanding dirinya.

“Ya mungkin orang-orang lanjut usia, tenaga kesehatan,” ucap dia.

sumber cnnindonesia.com