ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Pemerintah Desa Sungai Berapit menggelar kegiatan Rembuk Stunting sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayahnya. Kegiatan ini berlangsung di balai desa, Selasa (27/1/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Concong, perwakilan Puskesmas Concong, para kader Posyandu, pengurus PKK, kepala desa beserta perangkatnya, serta tokoh masyarakat. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi, merumuskan langkah konkret, serta memperkuat komitmen bersama dalam menanggulangi stunting di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Camat Concong, Ahmad Bahrin menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menurunkan prevalensi stunting yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat.

“Stunting bukan hanya persoalan gizi, tetapi juga menyangkut pola asuh, sanitasi, dan akses layanan kesehatan. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” ujarnya.

Kepala Desa Sungai Berapit, M Ihsah dalam sambutannya menegaskan bahwa stunting merupakan isu prioritas yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

“Stunting bukan hanya soal tinggi badan, tapi menyangkut masa depan generasi kita. Rembuk ini menjadi langkah awal untuk menyatukan komitmen dan menyusun strategi bersama,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menghasilkan rencana tindak lanjut yang melibatkan alokasi anggaran desa untuk program gizi, peningkatan kapasitas kader, serta edukasi kepada ibu hamil dan keluarga balita.

Dengan digelarnya rembuk stunting ini, Desa Sungai Berapit menunjukkan komitmennya dalam mendukung program nasional penurunan stunting, demi mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HULU — Memasuki musim kemarau yang mulai melanda sejumlah wilayah, debu jalanan menjadi keluhan utama masyarakat, terutama di daerah yang dilalui kendaraan berat.

Menanggapi kondisi ini, PT Agrinas Palma Nusantara KSO PT Tiga Raja Mas menunjukkan kepeduliannya dengan melakukan penyiraman jalan di Dusun Kayu Kawan, Desa Sungai Akar, Kabupaten Indragiri Hulu.

Kegiatan ini dilakukan menggunakan armada mobil tangki air milik perusahaan, menyasar ruas-ruas jalan yang kerap berdebu dan menjadi jalur utama aktivitas warga. Langkah ini disambut antusias oleh masyarakat karena dinilai efektif mengurangi polusi debu yang selama ini mengganggu kenyamanan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak dan lansia.

Direktur PT Tiga Raja Mas, Zaidi menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar wilayah operasional.

“Musim kemarau identik dengan debu yang bisa berdampak pada kesehatan. Penyiraman jalan ini adalah bentuk tanggung jawab sosial kami agar aktivitas warga tetap nyaman dan lingkungan tetap bersih,” ujar Zaidi, Rabu (28/1/2026).

Ia juga menambahkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada kegiatan usaha, tetapi juga menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat.

“Kami ingin tumbuh bersama masyarakat. Apa yang kami lakukan hari ini mungkin terlihat sederhana, tapi kami berharap dampaknya bisa langsung dirasakan oleh warga,” tambahnya.

Respons positif datang dari warga setempat. Salah satu tokoh masyarakat, Opung Leoni boru Manurung, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif perusahaan yang dinilai cepat tanggap terhadap kondisi lingkungan.

“Kalau sudah musim panas, debunya tebal sekali, apalagi kalau ada kendaraan lewat. Dengan penyiraman ini, jalan jadi lebih nyaman dan tidak terlalu berdebu. Kami sangat berterima kasih,” ungkapnya.

Warga lainnya juga berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin selama musim kemarau berlangsung, demi menjaga kualitas udara dan kenyamanan lingkungan.

Melalui aksi ini, PT Agrinas Palma Nusantara KSO PT Tiga Raja Mas kembali menegaskan perannya sebagai mitra masyarakat, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup warga sekitar. *

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Pemerintah Desa Sungai Berapit menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk Tahun Anggaran 2027, Selasa (27/1/2026) di Aula Kantor Desa Sungai Berapit.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Sungai Berapit, M Ihsah dan dihadiri oleh Camat Concong beserta Staf Kecamatan.

Musrenbangdes ini menjadi forum strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Sungai Berapit menekankan pentingnya sinergi antar elemen masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga.

“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan menyusun program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kader Posyandu, pengurus PKK desa, para ketua RT dan RW, tokoh masyarakat (toma), tokoh agama (toga), serta tokoh pemuda. Kehadiran berbagai unsur masyarakat ini menunjukkan semangat kolaboratif dalam membangun Desa Sungai Berapit ke arah yang lebih baik.

Camat Concong, Ahmad Bahrin dalam arahannya mengapresiasi pelaksanaan Musrenbangdes yang berjalan tertib dan partisipatif. Ia berharap hasil musyawarah ini dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang realistis dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan semangat gotong royong dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, Desa Sungai Berapit optimis dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tahun 2027 mendatang. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Wahyudin, menegaskan komitmennya mengawal ketat pelaksanaan Program Universal Health Coverage (UHC) yang telah ditetapkan sebagai program prioritas dalam APBD Inhil Tahun Anggaran 2026. Ia menyatakan, program tersebut patut dinilai gagal apabila masih ditemukan masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan.

“Jangan bicara UHC kalau rakyat masih ditolak berobat. Itu artinya kita sedang membohongi publik,” tegas Wahyudin kepada awak media, Selasa (27/1/2029).

Wahyudin menekankan, UHC tidak boleh berhenti sebagai jargon di ruang rapat atau sekadar slogan di baliho pemerintah, melainkan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Puskesmas dan RSUD.

“Setiap tahun kita dengar kata ‘gratis’ dan ‘cukup KTP’. Tapi kalau di lapangan warga masih dipingpong urus administrasi, itu bukan pelayanan, itu kegagalan sistem,” ujarnya.

Menurutnya, seluruh prasyarat kebijakan UHC sejatinya telah terpenuhi. Anggaran telah dialokasikan dan regulasi sudah tersedia. Karena itu, jika pelayanan masih bermasalah, Wahyudin menilai persoalan terletak pada pelaksanaan teknis di lapangan.

“Anggaran sudah disiapkan, regulasi sudah ada. Kalau pelayanan masih amburadul, berarti masalahnya bukan pada kebijakan, tapi pada pelaksana. Ini harus dibuka secara jujur,” katanya.

Ia memastikan Komisi IV DPRD Inhil tidak akan tinggal diam apabila keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan terus berulang. Bahkan, langkah politik disebut siap ditempuh.

“Jangan anggap DPRD hanya pajangan. Kalau perlu, kami rekomendasikan evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap pimpinan fasilitas kesehatan yang terbukti gagal menjalankan tugas,” tegasnya.

Terkait kanal pengaduan, Wahyudin menilai selama ini banyak yang hanya bersifat formalitas dan tidak memberikan solusi nyata bagi masyarakat.

“Banyak kanal aduan hanya hidup di kertas. Rakyat mengadu, tapi tidak pernah mendapat solusi. Kalau ini terus terjadi, yang rusak bukan hanya pelayanan, tapi juga kepercayaan publik,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat miskin menjadi pihak paling terdampak apabila UHC tidak dijalankan secara serius dan konsisten.

“Orang mampu bisa cari jalan sendiri. Tapi rakyat kecil hanya punya harapan pada program ini. Kalau negara masih gagal hadir, itu dosa kebijakan,” katanya.

Untuk warga yang belum terdaftar BPJS, Wahyudin menegaskan proses pendaftaran UHC harus dipermudah dan tidak dibebani birokrasi berbelit.

“Cukup KTP, KK, dan SKTM. Jangan ada lagi alasan klasik seperti sistem down, petugas tidak ada, atau kuota penuh. Alasan-alasan itu sudah basi,” tandasnya.

Menutup pernyataannya, Wahyudin menyebut UHC sebagai barometer kredibilitas pemerintah daerah di mata rakyat.
“UHC ini ujian. Kalau gagal, rakyat akan tahu siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya pandai beretorika,” pungkasnya.*

“Selain jembatan, sejalan dengan program tersebut pihaknya juga akan melakukan renovasi bangunan SD Negeri 020 di wilayah Indragiri Hilir yang kondisinya memprihatinkan dan hanya memiliki satu akses pendidikan bagi warga sekitar.”

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Dengan mengusung tema “Menjembatani Peradaban, Menggapai Harapan Melalui Jembatan Merah Putih Presisi”. Wakapolda Riau Brigjen Hengky merilis program rencana pembangunan 26 jembatan di desa-desa terpencil di Provinsi Riau.

Rilis program pembangunan 26 jembatan ini digelar Selasa (27/1) di ruang media center Polda Riau. Wakapolda menjelaskan dari 26 jembatan yang akan dibangun, sebanyak 17 diantaranya merupakan jembatan baru dan sembilan di antaranya jembatan yang akan direnovasi.

“Program pembangunan jembatan ini bertujuan membuka akses vital masyarakat, terutama untuk pendidikan, ekonomi, dan keselamatan warga,” kata Brigjen Hengky.

Hengky menjelaskan program pembangunan jembatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI dan sesuai perintah Kapolri untuk diimplementasikan oleh jajaran Polri di seluruh Indonesia.

“Fungsi jembatan di bukan hanya sebagai penghubung wilayah. Karena jika sampai terputus, maka akan menyebabkan hidup masyarakat juga terganggu, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga aktivitas ibadah,” katanya.

Menurutnya, total 26 jembatan yang akan dibangun dan akan direnovasi tersebut didapat melalui hasil kerja tim khusus yang dibentuk melakukan kegiatan verifikasi dan asesmen.

Selain itu, lanjut Hengky, pelaksanaan rencana pembangunan jembatan tersebut dipastikan berbasis kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

“Total panjang jembatan yang akan dibangun baru dan direnovasi mencapai sekitar 700 meter,” ujar Hengky.

Hengky mencontohkan, kondisi yang dialami warga di Dusun Sumut, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana akses ke sekolah dasar harus melewati sungai yang kerap dilintasi buaya. Kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah wilayah lain, yang membahayakan keselamatan anak-anak sekolah.

Hengky juga menyatakan, bahwa pelaksanaan rencana pembangunan jembatan tersebut dipastikan berbasis kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

“Kami membangun bersama masyarakat, mulai dari perencanaan hingga perawatan ke depan,” jelasnya.

Selain jembatan, sejalan dengan program tersebut pihaknya juga akan melakukan renovasi bangunan SD Negeri 020 di wilayah Indragiri Hilir yang kondisinya memprihatinkan dan hanya memiliki satu akses pendidikan bagi warga sekitar.

Untuk diketahui pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi ini melibatkan kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media. Seluruh proses ditargetkan rampung dalam waktu sekitar satu bulan dan segera dapat diresmikan.

“Ini adalah operasi kemanusiaan. Negara hadir untuk memastikan masyarakat dapat hidup, belajar, dan beraktivitas dengan aman,” pungkas Hengki.

Dansat Brimob Polda Riau Kombes Pol I Ketut Gede Adi Wibawa menambahkan, seluruh jembatan tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Riau. Kabupaten Indragiri Hulu menjadi wilayah dengan jumlah jembatan terbanyak, yakni empat jembatan, terdiri dari dua jembatan baru dan dua renovasi.

“Di Kampar ada dua jembatan, Rokan Hulu dua, Rokan Hilir tiga, Indragiri Hilir dua, Siak dua, Pelalawan dua, Dumai satu, Kuantan Singingi dua, Kepulauan Meranti tiga, Polresta Pekanbaru satu, dan Bengkalis dua. Totalnya 26 jembatan,” jelas Kombes I Ketut.

Sementara itu, Karo Ops Polda Riau Kombes Pol Ino Harianto menyebut salah satu jembatan paling mendesak berada di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan panjang mencapai 608 meter. Selama ini, anak-anak sekolah harus menggunakan perahu kecil yang berisiko tinggi terhadap keselamatan.

“Jembatan ini menjadi urat nadi masyarakat dan akses utama anak-anak sekolah. Karena volumenya besar, kami melibatkan personel Polri dan masyarakat setempat secara gotong royong,” ungkap Ino.

Hadir pada kegiatan rilis tersebut Karo Ops Polda Riau Kombes Pol Ino Harianto, Dansat Brimob Polda Riau Kombes Pol I Ketut Gede Adi Wibawa, Dir Polairud Polda Riau Kombes Pol Apri Fajar Hemanto, serta Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. (MC Riau)

ARBindonesia.com, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 kategori Madya, atas capaian kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat yang telah melampaui 98 persen, Selasa (27/01/2026).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, SE, MT, dalam ajang UHC Awards yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, dan dihadiri langsung Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar.

Bupati H. Herman hadir bersama Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan, menandai kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS dalam memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Capaian ini menjadi peningkatan signifikan, mengingat pada tahun sebelumnya Pemkab Inhil hanya berada di kategori Pratama, sementara pada 2026 berhasil naik ke kategori Madya, seiring meningkatnya jumlah masyarakat yang terdaftar dan aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Bupati H. Herman melalui sambungan seluler, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, capaian tersebut merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Hal ini merupakan salah satu bukti dari komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan pelayanan kesehatan, di mana lebih dari 98 persen masyarakat sudah tercover BPJS Kesehatan,” ujar H. Herman.

Ia menegaskan, penghargaan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi harus menjadi pemacu semangat untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Indragiri Hilir.

“Tentunya ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, di seluruh fasilitas kesehatan di Indragiri Hilir,” tambahnya.

Melalui capaian UHC kategori Madya ini, Pemkab Inhil menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan, memperkuat layanan, serta memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh hak dasar di bidang kesehatan secara adil dan merata. (rilis)