Foto : Dua orang tersangka dugaan tindak pidana narkotika jenis pil ekstasi (inek)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HULU – Dua orang wanita yang lagi ‘tinggi’ alias dalam pengaruh narkoba jenis pil ekstasi atau inek terpaksa diamankan Polres Indragiri Hulu (Inhu) melalui unit Reskrim Polsek Peranap.

Diketahui, kedua tersangka tersebut diantaranya, RH (24 tahun) merupakan salah satu warga Desa Batu Rijal Hulu Kecamatan Peranap, Kabupaten Inhu, sedangkan MP (34 tahun) merupakan warga Kelurahan Peranap.

Atas dugaan Tindak Pidana narkotika jenis ekstasi, kedua tersangka diamankan unit Reskrim Polsek Peranap pada Selasa (19/1/2021) pukul 02.30 Wib dini hari pada sebuah warung pinggiran Desa Gumanti Kecamatan Peranap.

Dilansir dari riaukarya.com, Kapolres Inhu AKBP Efrizal S.IK melalui PS Paur Humas Polres Inhu Aipda Misran, membenarkan adanya dua orang wanita penikmat pil ekstasi jenis inek yang diamankan unit Reskrim Polsek Peranap.

Dijelaskannya, Kamis dinihari pukul 02.30 WIB, empat orang anggota unit Reskrim Polsek Peranap dan 1 orang anggota SPK menggelar patroli antisipasi C3 diwilayah hukum Polsek Peranap.

Sekitar pukul 03.00 WIB, terlihat sebuah mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol BH 1406 NC yang parkir disamping sebuah warung. Curiga dengan mobil itu, unit Reskrim berhenti dan mendekati warung.

Ternyata diwarung itu terlihat dua orang wanita yang sedang duduk dengan gerak-gerik tidak normal, sesekali mereka menggelengkan kepala sambil menggerakkan tangan dan mata mereka sayu.

Ketika diinterogasi, dua wanita yang sedang mabuk itu mengaku telah menelan inek, selanjutnya polisi menggeledah mobil.
Di dashboard, ditemukan 1 kotak permen karet yang berisi 3 butir pil ekstasi.

“Setelah mendapatkan BB narkoba itu, kedua wanita tersebut langsung diamankan. Dua tersangka mengaku membeli inek dari seseorang di Air Molek yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polsek Peranap sebanyak 5 butir dengan harga Rp 1,9 juta,” tutur Kapolres Inhu.

Editor Arbain

Foto ilustrasi, bontangpost.id

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Update terkini kasus perkembangan data pasien yang terkonfirmasi postif terpapar covid-19 di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Berdasarkan data per 21 Januari 202, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan, dr Saut Pakpahan, saat dikonfirmasi mengatakan saat ini yang terkonfirmasi postif Covid-19 sebanyak 64 pasien yang tengah dirawat dan menjalani Isolasi.

Dari 64 pasien tersebut, 13 pasien diantaranya menjalani isolasi mandiri dan 51 pasien menjalani isolasi di Rumah Sakit.

“Yang sembuh sebanyak 737 pasien, meninggal 38 orang. Data keseluruhan yang terkonfirmasi di Kabupaten Inhil sebanyak 839 orang” kata Saut kepada arbindonesia.com, Kamis (21/1/2021).

Sedangkan kasus Suspek saat ini yang tengah menjalani Isolasi mandiri sebanyak 914 orang, 5 Pasien diantaranya menjalani isolasi di Rumah Sakit, sebanyak 909 tengah menjalani isolasi mandiri.

“Selesai isolasi sebanyak 22.038, meninggal dunia 22 orang. Secara komulatif kasus Suspek Covid-19 di Kabupaten Inhil berjumlah 28.872 orang,” terang dr Saut.

Arbain

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Riau dan DPRD Kabupaten Kota akan mendonasikan gaji mereka di awal tahun 2021 ini, untuk korban bencana alam di Kalimantan Selatan dan Sulawesi.

Dilansir dari cakaplah.com, hal tersebut langsung disampaikan oleh Bendahara DPW PKS Provinsi Riau, Markarius Anwar.

Selian itu, kata Markarius, dalam rangka kemanusian, dari Fraksi PKS DPR RI akan menyusul melakukan hal yang sama

“Kita ikut arahan pusat ya, kita ada mendonasikan gaji kita pada bulan ini (Januari). Bukan hanya di provinsi, tapi kabupaten/kota juga,” kata Markarius, Rabu (20/1/2021).

Terkait besaran donasi, Markarius mengatakan masih dibicarakan, namun fraksi PKS tentunya selalu hadir dalam setiap bencana yang terhadi di Indonesia.

“Tahun – tahun lalu ada bencana kita turun. Kita ikut arahan pusat,” cakapnya lagi.

Ketua Fraksi DPRD Riau ini menjelaskan, bahwa karena lokasi bencana yang jauh dari Riau, pihaknya di Riau nantinya tidak akan turun ke lokasi, namun hanya transfer ke DPD PKS setempat.

“PKS di sana (Kalimantan dan Sulawesi) ada, jadi kemungkinan ditransfer dari sini ke sana. Mereka kekurangan? materi, itu yang kita bantu, berbentuk uang, bukan barang dulu, nanti susah bawanya ke sana,” cakapnya lagi.

Editor Arbain
Sumber cakaplah.com

ARBindonesia.com – Tanah Ibu Pertiwi bergetar hebat. Belum berakhir bulan Januari tahun 2021 berjalan, banyak bencana alam ‘menerjang’ Indonesia.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, 154 bencana alam menimpa Indonesia per tanggal 1-18 Januari 2021. Bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor merupakan bencana yang paling banyak terjadi.

Sedikitnya 140 orang meninggal dunia. 776 Warga luka-luka akibat bencana alam tersebut.

154 Bencana alam berturut-turut dalam 3 minggu terakhir ini menandakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. BNPB dan Basarnas harus bekerja ekstra keras di awal tahun 2021 ini. Rentetan bencana alam yang terus melanda tanah air jadi tantangan.

Berawal dari bencana longsor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tebing setinggi 20 meter dengan panjang 40 meter itu menimpa belasan rumah di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung pukul 16.00 dan 19.00 WIB.

Pada 18 Januari, BNPB melaporkan seluruh warga yang tertimpa longsor sudah ditemukan. 40 Orang dinyatakan meninggal dunia.

Tiga hari setelahnya, gempa bumi mengguncang Kabupaten Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat. Gempa yang terjadi pada 15 Januari pukul 01.28 WITA itu berkekuatan magnitudo 6,2.

Hingga Selasa (19/1) sore, 90 orang dinyatakan meninggal dunia. 253 Orang luka berat, dan 679 lainnya luka ringan. Sementara itu, 1.150 rumah dan 15 sekolah rusak. Belum lagi kantor pemerintah, jembatan dan pertokoan luluhlantah dihantam gempa.

“90 Korban meninggal dunia, 79 orang ditemukan di Kabupaten Mamuju dan 11 orang di Kabupaten Majene. Jumlah warga yang mengungsi berkurang drastis. Informasi awal 20 ribu pengungsi, hari ini tinggal 7.255 orang di Mamuju dan di Majene tinggal 2.650 orang,” kata Komandan Resort Militer (Danrem) 142/Tatag, Brigjen TNI Firman Dahlan saat konferensi pers yang disiarkan di Youtube BNPB Indonesia, Selasa (19/1).

Tepat di hari yang sama, media sosial di Indonesia sempat dihebohkan dengan trending topic twitter #KalseljugaIndonesia. Pada hari itu, banyak warga Kalsel yang meminta bantuan melalui Twitter karena wilayah Kalimantan Selatan dilanda banjir sejak 11 Januari 2021.

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor menetapkan status tanggap darurat bencana untuk wilayah Kalsel pada 14-21 Januari 2021. Sampai saat ini, BPBD Kalsel pun masih terus mendata jumlah korban jiwa dan warga yang terdampak banjir setinggi 1-2 meter itu.

Data terakhir yang dilaporkan pada 18 Januari lalu, 15 orang meninggal dunia dan 39.549 warga mengungsi karena 24.379 rumah terendam banjir.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono mengatakan, banjir yang melanda kali ini merupakan banjir terbesar semasa ia hidup.

Dia yakin, penyebab banjir tersebut bukan hanya karena tingginya curah hujan saja, seperti yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo saat datang ke Kalsel. Kisworo mengatakan, penyebab banjir yang ‘menghilangkan’ dua kecamatan itu karena deforestasi hutan dan degradasi lahan.

“2006 Kalsel pernah banjir besar juga, tapi tidak separah ini. Banjir kali ini yang terparah. Saya mendesak Pak Jokowi untuk memanggil semua pemilik perusahaan, tambang, sawit, dan sebagainya. Kita juga mendesak agar dibuat Satgas atau komisi khusus untuk mereview dan mengaudit semua izin-izin,” kata Kisworo kepada merdeka.com, Senin (17/1).

Dia merinci data yang dimiliki Walhi. Dari 3,7 juta hektare luas lahan di Kalimantan Selatan, 1,2 juta hektare dikuasai pertambangan, tepatnya 1.219.461,21 hektare.

Sementara itu, 620.081,90 hektare sudah dikuasai kelapa sawit, 567.865,51 hektare Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alamatau Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), dan 234,492,77 hektar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA).

Sementara itu, luas hutan sekunder tersisa 581.188 hektar dan hutan primer hanya 89.169 hektar. Walhi juga mencatat, terdapat 814 lubang milik 157 perusahaan tambang batubara di Kalsel dan sebagian lubang tersebut masih berstatus aktif.

Namun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menepis pernyataan Walhi. Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai KLHK, Saparis Soedarjanto mengungkapkan, penyebab utama banjir besar di Kalsel yakni karena curah hujan yang tinggi.

“Hujan lah faktor utama yang menyebabkan banjir, karena tinggi sekali. Kalau kita pakai return periode, hujan sebesar itu di daerah Kasel ternyata terjadi hampir 100 tahun sekali. Jadi biasanya return period dipakai untuk menghitung bendungan biasanya perhitungan bendungan menghitung yang nilai maksimum,” kata Saparis dalam konferensi pers virtual KLHK, Selasa (19/1).

Pernyatan KLHK ini senada dengan pernyataan Presiden Jokowi saat meninjau korban banjir di Kalse (18/1).

“Curah hujan yang sangat tinggi hampir 10 hari berturut- turut sehingga daya tampung sungai barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kubik air sehingga memang meluap di 10 kabupaten,” kata Jokowi.

Banjir bukan hanya menggenang wilayah Kalimantan Selatan saja. Namun juga menggenangi ratusan rumah di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Tepatnya 533 rumah warga terendam banjir setinggi satu meter.

Akibatnya 2.752 jiwa terdampak. Selain itu, 115 hektare lahan sawah dan 2 hektare kebun, satu unit masjid, posyandu, serta satu unit puskesmas pembantu juga ikut terendam banjir.

Bencana hidrometeorologi juga terjadi di daerah lain di Indonesia. Banjir juga terjadi di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. BPBD Kabupaten Majalengka melaporkan, sebanyak 40 rumah dan 4 hektare lahan sawah terendam banjir setinggi 70 centimeter itu. BPBD Majalengka pun masih mendata jumlah korban jiwa.

Belum selesai mendata jumlah korban jiwa di Majalengka, daerah di Provinsi Jawa Barat lainnya juga tergenang banjir. Kali ini banjirnya cukup besar karena 900 jiwa terdampak. Pada hari Selasa kemarin, banjir juga terjadi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Tepatnya di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua.

Sebanyak 900 jiwa terdampak. Sebagian warga yang terdampak, saat ini menempati Wisma PTPN 8 Gunung Mas. BPBD Kabupaten Bogor masih terus melakukan pendataan terkait jumlah korban jiwa dan kerugian materil lainnya.

Masih di hari yang sama, banjir setinggi 20-50 centimeter menggenangi 4 Kecamatan di Kota Malang, Jawa Timur. Data terkini yang dilaporkan BPBD Malang (19/1) sebanyak 260 rumah terendam dan 2 unit sepeda motor hanyut. Kemudian, satu orang dinyatakan hilang dan 2 KK mengungsi ke kediaman kerabat.

Bukan hanya bencana hidrometeorologi saja, bencana vulkanologi juga turut menambah jumlah bencana alam di Indonesia. Status aktivitas vulkanik Gunung Semeru meningkat menjadi level III (siaga).

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mengungkapkan, potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan-barat daya meliputi sungai Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, dan Putih sejauh maksimal 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak.

BPPTKG juga merekomendasikan agar penambangan di alur sungai-sungai yang berhulu di Merapi dalam KRB III untuk dihentikan. Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Semeru masih terus memantau secara intensif perkembangan aktivitas vulkanik gunung api tertinggi di pulau Jawa ini.

Untuk itu, BMKG bersama BNPB terus mengingatkan masyarakat Indonesia untuk selalu waspada terhadap potensi bencana alam yang terjadi, khususnya banjir dan longsor yang paling banyak terjadi. BNPB juga terus mengirimkan bantuan berupa kebutuhan pokok.

Pada hari Sabtu lalu (16/1), BNPB sudah menyerahkan bantuan awal sebesar Rp 4 miliar untuk korban gempa di Majene dan Mamju, Sulawesi Barat.

BNPB juga mendistribusikan 8 set tenda isolasi, 10 set tenda pengungsi, 2.004 paket makanan tambahan gizi, 2.004 paket makanan siap saji, 1.002 paket lauk pauk, 700 lembar selimut, 5 unit Light Tower, 200 unit Velbed, 500 paket perlengkapan bayi, 500.000 masker kain, 700 pak mie sagu dan 30 unit genset 5 KVA.

Sedangkan di Kalsel, BNPB sudah menyerahkan bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp3,5 miliar. BNPB juga akan memberikan bantuan berupa dana stimulan untuk rumah warga yang mengalami kerusakan akibat terdampak banjir.

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, Pemerintah Pusat melalui BNPB juga akan memberikan bantuan berupa dana stimulan untuk rumah warga yang mengalami kerusakan akibat terdampak gempa.

Adapun besaran dana stimulan tersebut, 50 juta rupiah untuk rumah Rusak Berat, 25 juta rupiah untuk rumah Rusak Sedang, dan 10 juta rupiah untuk rumah Rusak Ringan.

“Kami sesuai arahan dari bapak Presiden akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kerusakan rumah, baik itu rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan,” kata Doni dalam keterangan resminya, Senin (18/1).

Sumber merdeka.com
Editor Arbain

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Akibat memiliki barang haram jenis Shabu, RAB (23 tahun) dan SL (39 tahun) tak lagi dapat merasakan nyenyaknya tidur di kasur empuk karena harus mendekam di jeruji besi.

Dua tersangka atas dugaan Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu tersebut diamankan Polres Inhil melaui Unit Reskrim Polsek Kempas, Selasa (19/1/2021).

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dian Setyawan, mengungkapkan, penangkapan terhadap dua orang terduga Tindak Pidana Narkotika berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran peredaran narkotika di Seputaran Jalan Km 6 Desa Pulai Indah Kecamatan Kempas Kabubaten Inhil – Riau.

Mendapat informasi tersebut, Kanit Reskrim IPDA Andrianto,SH dan Kanit Intel IPDA Handoko kemudian melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Kempas AKP Handoko Sujaryanto, SH.MH.

Kemudian pada hari Selasa (19/1202) pukul 11.00 Wib, setelah mendapatkan informasi yang akurat (A1) bahwa ada transaksi di wilayah tersebut, Unit Reskrim Polsek Kempas berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang berinisial RAB.

“Saat diperiksa, dari tangan pelaku ditemukan 2 paket kecil Narkotika Jenis Shabu, Handphone dan kotak Rokok,” imbuh AKBP Dian Setyawan

Lanjutnya, dari interogasi yang dilakukan, bahwa Barang Bukti (BB) tersebut diperoleh tersangka RAB dari SL, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Saudara SL yang berada di Desa Mumpa Kecamatan Tempuling.

Sekira pukul 12.30 Wib, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SL ditemukan barang bukti berupa 8 paket kecil shabu, handphone, dan Uang Tunai senilai Rp 1.680.000.

“Tersangka dan Barang Bukti shabu seberat 2,46 Gram beserta Barang Bukti lainnya di amankan ke Mapolsek Kempas Guna Penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” tutup Kapolres Inhil.

Editor Arbain

Foto Kuasa Hukum Paslon nomor Urut 1 (H Adil dan Asmar)

ARBindonesia.com, MERANTI – Kasus dugaan money politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Meranti dinyatakan Kadaluarsa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Budi Rahardjo.

Kasus laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2020 di Kabupaten Meranti, yang dilaporkan tim Paslon nomor urut 3 (Mahmuzin Taher, dan Nuriman) kepada Gabung Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ditolak Jaksa Penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti.

Seperti yang dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Budi Rahardjo, bahwa laporan dugaan money politik yang melilit Tim Paslon nomor Urut 1 (H Adil dan Asmar) yang dilimpahkan Gamkumdu tidak memiliki kecukupan bukti dan waktu untuk ditangani.

“Jaksa Penuntut Umum (JPU), bersama tim Gakkumdu menyatakan kadaluarsa kasus yang dilimpahkan di JPU, karena tidak cukup waktu, dan Kasusnya tidak di limpahkan ke persidangan,” kata Kepala Kejati Kepulauan Meranti Budi Rahardjo ketika di konfirmasi Media ini, Rabu (20/01/2021).

“Jaksa Penuntut umum (JPU) berpendapat bahwa perkara tersebut tidak cukup bukti dan lewat waktu, sesuai UUD Pilkada nomor 10 Tahun 2016 dan peraturan mahkamah Agung (PerMA) Nomor 1 tahun 2018,” tambahnya.

Secara terpisah, Kuasa Hukum H.Adil – Asmar, YP Sikumbang, SH,.CPL,C.me & Antoni Shidarta,S.H.,CP.NLP mengaku sangat mengapresiasi langkah Kejari Kepulauan Meranti yang sudah profesional dan objektif menilai kasus ini.

“Karena perkara ini tidak cukup bukti dan kadaluarsa secara formil, bahkan tidak memenuhi syarat dan prodak hukumnya. Kami tinggal menunggu SP3 dari Kejaksaan saja lagi,” kata Kuasa Hukum H.Adil – Asmar, melalui YP Sikumbang, Rabu (20/1/2021).

Editor Arbain