ARB INdonesia, Rokan Hulu — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau bersama rombongan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan PT Rambah Sawit Mandiri (PT. RSM) yang berlokasi di Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. pada Selasa 18/11/2025.

Sidak ini dilakukan sebagai respons atas berbagai laporan dan informasi di media sosial terkait dugaan pencemaran sungai yang disebut bersumber dari aktivitas pengolahan limbah perusahaan.

Rombongan DPR Riau dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Provinsi Riau H. Budiman Lubis, SH, serta turut hadir anggota Komisi II DPR Riau Hasbi Assidiqie, Kabid DLHK Provinsi Riau, dan Gakkumdu DLHK Provinsi Riau Chandra. Setibanya di lokasi, rombongan disambut oleh manajemen PT RSM dan langsung diarahkan untuk melakukan pengecekan dokumen perizinan perusahaan.

Manajemen PT RSM memperlihatkan sejumlah dokumen resmi, mulai dari perizinan operasional, pengelolaan lingkungan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Selanjutnya, rombongan turun langsung ke area kolam limbah untuk memastikan pengelolaan limbah cair dijalankan sesuai standar.

Dari hasil tinjauan awal, proses operasional di lapangan terlihat berjalan normal dan kolam limbah perusahaan tampak berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak ditemukan indikasi awal adanya pembuangan limbah langsung ke aliran sungai.

“Kita melakukan sidak ini untuk memastikan seluruh pelaku usaha di Riau, khususnya di Rokan Hulu, tetap mengikuti aturan yang berlaku,” ujar Budiman Lubis di lokasi sidak. Ia menegaskan bahwa DPR Riau akan terus melakukan pengawasan agar aktivitas industri tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan sekitar.

Budiman juga menyampaikan bahwa sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut adanya laporan masyarakat. “Kita melihat di media sosial dan juga menerima surat masuk ke DPR Provinsi Riau terkait dugaan limbah pabrik yang mencemari sungai, padahal sungai tersebut merupakan kebutuhan hidup masyarakat. Jadi kita ingin memastikan agar hal seperti ini tidak terjadi berulang-ulang,” lanjutnya.

Pihak DLHK Provinsi Riau menyebutkan bahwa hasil sidak hari ini akan dijadikan bahan evaluasi. Jika ditemukan pelanggaran di kemudian hari, perusahaan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya sidak ini, DPR Riau berharap masyarakat mendapatkan kepastian bahwa pemerintah hadir untuk mengawasi dan memastikan lingkungan tetap terjaga, sekaligus mendorong perusahaan agar selalu mematuhi aturan pengelolaan lingkungan. ( Kri )

ARBindonesia.com, ROKAN HULU — Kejaksaan Negeri Rokan Hulu resmi menetapkan dan menahan seorang tersangka berinisial S, Direktur CV Berkah Makmur, terkait dugaan penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi periode 2019 hingga 2022. Penetapan ini diumumkan pada Senin 17/11/2025, di Kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.

Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus menemukan bahwa penyaluran pupuk subsidi di Kecamatan Rambah Samo tidak berjalan sebagaimana mestinya. Distribusi pupuk tidak sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan sebagian pupuk yang semestinya disalurkan kepada pengecer justru tidak diberikan. Namun, dalam laporan, S diduga membuat seolah-olah penyaluran telah sesuai realisasi.

Lebih jauh, penyidik menyebut S menjual pupuk bersubsidi jenis urea kepada pengecer di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dilarang oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013. Aturan tersebut menegaskan distributor dan pengecer tidak boleh memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya.

Akibat perbuatannya, negara ditaksir mengalami kerugian Rp1.235.500.700, bagian dari total kerugian negara sebesar Rp24.536.304.782 dalam kasus penyimpangan pupuk bersubsidi di Kabupaten Rokan Hulu. Nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara Nomor 516/LHAPKN/INSP-RIAU/Ir.V/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024.

Atas perannya, S disangka melanggar Pasal 2 jo Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan.

Penetapan S sebagai tersangka dilakukan berdasarkan rangkaian Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan sejak 2023 hingga 2025. Terakhir, Penetapan Tersangka nomor Tap.Tsk-07/L.4.16/Fd.2/11/2025 dan Surat Perintah Penahanan Print.Han-07/L.4.16/Fd.2/11/2025 diteken pada 10 dan 17 November 2025.

Penyidik menyatakan telah mengantongi bukti yang cukup, berupa:

1. Keterangan saksi-saksi (sebanyak 108 orang saksi),
2. Keterangan Ahli (sebanyak 4 orang),
3. Surat (Laporan Hasil Audit Perhitungan keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2019 s/d 2022 pada Kabupaten Rokan Hulu Nomor 516/LHAPKN/INSP-RIAU/Ir.V/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024),
4. Petunjuk (persesuaian keterangan Saksi-Saksi, Alhi, Alat Bukit Surat yang menunjukan S merupakan pihak yang bertangung jawab secara Pidana).

Dengan terpenuhinya dua alat bukti sebagaimana syarat dalam KUHAP, penyidik meningkatkan status S menjadi tersangka, selanjutnya Tersangka S ditahan di Rutan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian selama 20 (dua puluh) hari kedepan dimulai tanggal 17 November 2025 sampai dengan 06 Desember 2025.

Kejaksaan menegaskan proses penyidikan masih berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam perkara yang merugikan negara miliaran rupiah tersebut. ( Kri )

ARB INdonesia, ROKAN HULU — Langit mendadak gelap di kawasan Islamic Centre Pasir Pengaraian. Pagi tadi, Minggu (16/11/2025) hujan deras turun membasahi area masjid megah yang menjadi ikon kebanggaan masyarakat Rokan Hulu. Hujan pertama di awal musim ini ternyata ikut menguji sistem drainase yang sedang dalam tahap penataan dan penyempurnaan.

Tidak berselang lama setelah hujan mengguyur, air mulai mengalir deras dari beberapa titik. Beberapa saluran drainase yang masih dalam proses pengerjaan belum sepenuhnya siap menampung debit air besar, sehingga menimbulkan luapan yang mengarah ke area basement. Situasi ini segera dilaporkan oleh petugas lapangan, dan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu langsung mengambil tindakan.

Mendengar laporan tersebut, Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, tanpa menunda waktu langsung menuju lokasi. Kehadiran beliau di tengah hujan deras, lengkap dengan sepatu boot dan payung seadanya, menjadi pemandangan yang memberi keyakinan bagi masyarakat bahwa pemerintah benar-benar hadir dalam setiap kondisi.

Bupati Anton memimpin koordinasi langsung di lapangan. Bersama tim teknis dari Dinas PUPR, BPBD, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, dan jajaran lainnya, beliau mengarahkan pembukaan jalur pembuangan air, pembersihan sumbatan sementara, hingga pengaturan arus kerja agar penanganan darurat berjalan cepat dan tetap aman.

“Ini momen penting. Kita pastikan respons cepat berjalan, dan situasi dapat dikendalikan. Tidak boleh ada yang panik. Semua langkah harus sesuai prosedur,” tegas Bupati Anton.

Bupati menjelaskan bahwa luapan air yang terjadi bukanlah tanda kelalaian, melainkan “peringatan alam” pada saat yang tepat. Islamic Centre saat ini sedang dalam tahapan penataan besar, mulai dari penyempurnaan drainase, perbaikan taman, hingga penataan ulang kawasan luar masjid agar lebih indah dan nyaman bagi jamaah.

“Dalam setiap proses perubahan menuju keindahan, pasti ada kendala kecil. Ini hal yang wajar. Justru di sinilah pentingnya monitoring, evaluasi, serta testing and commissioning,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan rasa syukur bahwa Allah SWT memberikan pengingat lebih awal, sehingga pemerintah bisa melakukan koreksi sebelum seluruh penataan selesai dan kawasan kembali dipadati aktivitas masyarakat.

Hujan deras tak menyurutkan langkah petugas teknis yang bekerja membuka tutup drainase, mengalirkan genangan, dan memastikan jalur pembuangan tidak tersumbat. Beberapa petugas turun langsung ke saluran air, sementara lainnya mengatur alur pompa penyedot untuk mempercepat pengurangan debit air di basement.

“Kita bekerja terukur, tidak tergesa-gesa tapi harus cepat,” ujar salah satu petugas lapangan.

Dalam waktu relatif singkat, aliran air yang sempat menggenang berhasil dikendalikan. Basement kembali kering, dan area sekitar masjid dipastikan aman dari risiko lanjutan.

Bupati Anton menegaskan bahwa kejadian hari ini menjadi titik balik untuk percepatan pekerjaan. Mulai Senin pagi, seluruh tim akan dikerahkan untuk memastikan:

penyempurnaan drainase berjalan lebih cepat, titik rawan luapan dipetakan ulang, perbaikan kontur taman dimaksimalkan agar aliran air lebih terarah, dan sistem pembuangan dibuat lebih kuat untuk menahan intensitas hujan yang diprediksi meningkat.

“Kita tidak hanya memperbaiki apa yang terlihat, tetapi memperkuat akar masalahnya,” tegas Bupati.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu memiliki visi besar terhadap kawasan Islamic Centre. Tidak hanya sebagai rumah ibadah, tetapi juga sebagai ruang publik yang terbuka, indah, hijau, aman, dan membanggakan masyarakat. Penataan taman baru, jalur pedestrian yang ramah keluarga, serta area kegiatan umat akan menjadi bagian dari penyempurnaan tahap berikutnya.

“Ini ikon kita. Kawasan ini harus mencerminkan wajah Rokan Hulu yang bersih, modern, dan bermarwah,” kata Bupati Anton.

Bupati Anton mengajak seluruh masyarakat untuk terus memberi dukungan dan doa agar penataan Islamic Centre berjalan lancar dan membawa manfaat jangka panjang bagi umat.

“Semoga semua ikhtiar ini diberkahi, dan kawasan Islamic Centre menjadi tempat yang nyaman, indah, dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.( Kri ).

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR — Program Jemput Bola pelayanan administrasi kependudukan (Jebol Adminduk) yang digagas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Kali ini, warga Desa Panglima Raja, Kecamatan Concong merasakan langsung manfaatnya, dengan kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, KK, KIA, Akta kelahiran dan kematian tanpa harus bepergian jauh ke kantor Disdukcapil.

Kepala Desa Panglima Raja, Haliar menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati Inhil H Herman atas komitmennya dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pedesaan melalui OPD terkait (Disdukcapil).

“Kami sangat terbantu dengan program Jebol Adminduk ini. Warga kami tidak perlu keluar biaya besar untuk memguris administrasi kependudukan ke Kantor Disdukcapil di Tembilahan. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang terus memperhatikan kebutuhan masyarakat desa,” ujar Haliar kepada awak media, Jum’at (14/11/2025).

Lanjutnya, kegiatan yang dilaksanakan Disdukcapil Inhil di Desa Panglima Raja berlangsung pada hari Kamis dan Jum’at (13-14 November). Dalam pelaksanaannya, warga Desa Panglima Raja sangat antusias untuk memanfaatkan program tersebut.

“Kegiatan pelayanan di Desa Panglima Raja berlangsung lancar dan tertib, dengan antusiasme warga yang tinggi. Tim Disdukcapil juga memberikan edukasi tentang pentingnya data kependudukan yang akurat sebagai dasar pembangunan,” tuturnya.

Untuk diketahui, program Jemput Bola ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Inhil untuk meningkatkan cakupan administrasi kependudukan dan memastikan seluruh warga memiliki dokumen resmi yang dibutuhkan untuk akses pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Dengan keberhasilan pelaksanaan di Desa Panglima Raja, diharapkan program ini terus berlanjut ke desa-desa lain di Inhil, sebagai wujud nyata pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. (Arbain)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, TM Syaifullah, hadiri Penyuluhan Bahaya Narkoba sekaligus ikut mendeklarasikan penolakan terhadap obat terlarang tersebut.

Kegiatan yang menyasar Tokoh Masyarakat dan Pemuda Desa se Kabupaten Inhil ini, berlangsung Kamis (13/11) pagi di Gedung PSMTI, Tembilahan.

Mewakili Bupati Inhil, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, TM Syaifullah, membawa pesan Bupati yang mengajak semua pihak turut andil dalam mencegah pengedaran narkoba.

“Karena Narkoba merupakan ancaman serius, yang tak hanya merusak kesehatan fisik dan mental individu, tapi juga merusak tatanan sosial ekonomi dan moralitas masyarakat secara keseluruhan,” ungkap TM Syaifullah membacakan sambutan Bupati Inhil.

Bupati juga menekankan harapan kepada peserta yang hadir, untuk mengikuti penyuluhan dengan sungguh-sungguh dan mampu meneruskan wawasan yang didapat kepada lingkungan sekitar.

“Saudara-saudara sekalian adalah teladan, agen edukasi dan garda terdepan, dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Saudara diharap dapat memotivasi lingkungan sekitar khususnya generasi muda untuk menjauhi Narkoba, agar mereka dapat tumbuh dengan sehat dan produktif,” harap Bupati.

Pada akhir kegiatan, Bupati diwakili Staf Ahli, Unsur Forkopimda dan stakeholder terkait, secara bersama mengucapkan deklarasi tolak Narkoba serta melakukan penandatanganan, sebagai wujud komitmen bersama dalam menciptakan Inhil bersih dari Narkoba. (Galeri Foto)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir, Hj. Katerina Susanti Herman, bersama seluruh pengurus TP PKK Inhil mengikuti Sosialisasi Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025 yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (11/11/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Coaching Klinik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Kabupaten Indragiri Hilir.

Sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Umum TP PKK Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian. Dalam arahannya, beliau menegaskan komitmen PKK untuk terus mendukung visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden Republik Indonesia melalui penguatan program pemberdayaan keluarga yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Visi tersebut dijabarkan melalui misi strategis dan program unggulan lintas sektor yang menjangkau seluruh jenjang kelembagaan PKK. Rakernas X juga menetapkan tiga dokumen utama, yakni Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025–2029, Strategi Gerakan PKK, serta Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK,” ungkap Ny. Tri Tito Karnavian.

Gerakan PKK Tahun 2025–2029 berkomitmen untuk mendukung arah kebijakan pembangunan nasional serta sejalan dengan visi gerakan PKK, yaitu “Terwujudnya Keluarga Berdaya dan Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.”

Rakernas juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara PKK dengan berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memperkuat pelaksanaan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.

Menanggapi kegiatan tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Indragiri Hilir, Hj. Katerina Susanti Herman, menyambut baik hasil Rakernas X ini. Ia menilai, hasil yang disampaikan menjadi pedoman penting bagi seluruh TP PKK di daerah dalam merumuskan langkah-langkah strategis dan menyesuaikan program kerja agar lebih selaras dengan arah kebijakan nasional.

“Melalui sosialisasi ini, kami di daerah dapat memahami arah kebijakan dan program prioritas PKK secara nasional. Tentunya, hal ini akan kami tindak lanjuti dengan penyesuaian program yang lebih fokus pada pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir,” ujar Hj. Katerina Susanti.

Dengan ditetapkannya hasil Rakernas X, TP PKK di seluruh tingkatan diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor serta memastikan seluruh kegiatan PKK benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan. (Galeri Foto)