ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Seorang pelaku pembuat dan pengedar uang palsu di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ditangkap aparat kepolisian Polres Inhil.

Dari keterangan tertulis yang didapat arbindonesia.com melalui humas Polres Inhil, Kronologis penangkapan terhadap pelaku berinisial MWY alias Yudi (19) berawal saat tersangka membeli rokok di warung milik Sudra Irawan (51) seharga 23 ribu dengan uang senilai 100 ribu.

Selesai berbelanja, pelaku tersebut langsung pergi. Ketika Sudra mau memasukan uang ke laci, Ia merasa bahwa uang tersebut berbeda dengan yang asli dan menyadari bahwa uang tersebut ternyata palsu.

Ia pun mengejar pelaku bersama seorang temannya, beruntung Sudra mendapatkan pelaku berada di sebuah warung lain kurang lebih 2 kilometer dari warungnya tepatnya di Sei Ara dan juga sedang melakukan transaksi jual beli.

Sudra dan temannya mengamankan pelaku dan langsung menghubungi Unit Reskrim Polsek Kempas.

Unit Reskrim Polsek Kempas yang dipimpin Ipda Andrianto beserta anggota Polsek Kempas langsung melakukan penangkapan.

Kapolres Inhil AKBP Dian Setyawan melalui Kasubbag Humas AKP Warno mengatakan menurut keterangan pelaku setelah diinterogasi bahwa pelaku mencetak uang palsu tersebut dengan cara memfotocopy uang asli pecahan 100 ribu menjadi beberapa lembar.

“Pelaku memfotocopy disalah satu percetakan dengan menggunakan printer. Printer tersebut juga sudah kami sita sebagai barang bukti,” ungkapnya.

Hasil pemeriksaan terhadap pelaku bahwa Ia telah mengedarkan uang palsu lebih kurang 2 bulan yang lalu mulai Januari 2021 hingga saat pelaku ditangkap.

Pelaku mengaku telah mengedarkan uang palsu tersebut di wilayah Guntung Kecamatan Kateman, wilayah Tembilahan dan Tembilahan Hulu serta wilayah Kempas.

“Juga keterangan dari pelaku uang palsu tersebut di cetak sendiri olehnya,” papar AKP Warno.

Modus pelaku dengan cara membeli rokok dan kebutuhan sembako di warung atau pasar dengan uang palsu 100 ribu, hasil kembalian uang asli disimpan oleh pelaku untuk menabung persiapan pembiayaan persalinan anak pertama dan biaya kebutuhan keluarganya setelah melahirkan.

“Barang bukti yang berhasil diamankan 3 lembar uang palsu pecahan 100 ribuan, 2 bungkus rokok, 1 mesin scaner dan 1 komputer. Pelaku sudah diamankan ke Mapolsek Kempas guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” tutupnya.

Editor Arbain

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara mengakui banyak pihak swasta yang menghubungi dirinya, meminta untuk menjadi vendor proyek pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19. Para pengusaha itu, menghubungi Juliari Batubara secara langsung.

Demikian diakui Juliari Batubara saat bersaksi secara virtual dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Juliari bersaksi untuk terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.

“Saya kan punya nomor handphone dari 1998, ada (pesan) yang masuk ke WhatsApp, kemudian biasanya ada yang istilahnya nanya-nanya soal program bansos ini,” ucap Juliari secara virtual dari Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (22/3/2021).

Juliari berdalih enggan mengurusi masalah permintaan para pengusaha tersebut. Ia mengklaim memerintahkan para pengusaha untuk mengajukan proposal ke Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Kementerian Sosial (Kemensos).

“Saya selalu menyampaikan (ke para perusahaan itu) silahkan datang ke kemensos dan di sana di depan nanti diarahkan ke mana, itu kan terbuka,” ujar Juliari.

Juliari menilai permohonan permintaan untuk menggarap proyek Bansos adalah hal yang wajar. Sebab, kata dia, banyak perusahaan yang ingin membantu penanganan Covid-19 di Indonesia.

“Artinya kalau ada yang tertarik menjadi penyedia itu silahkan saja datang. Kadang ada yang kirim-kirim proposal ke saya, misalnya, saya teruskan ke Dirjen Linjamsos,” tutur Juliari.

Sementara itu, Juliari mengaku tidak tahu menahu soal kriteria perusahaan yang bisa dapat jatah sebagai vendor bansos. Namun, sangat banyak perusahaan yang meminta untuk menjadi vendor proyek Bansos ini.

Sementara itu, Juliari mengaku tidak tahu menahu soal kriteria perusahaan yang bisa dapat jatah sebagai vendor bansos. Namun, sangat banyak perusahaan yang meminta untuk menjadi vendor proyek Bansos ini.

Dalam persidangan ini, Presiden Direktur PT Tiga Pilar Agro, Harry Van Sidabukke dan konsultan hukum, Ardian Iskandar Maddanatja didakwa menyuap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara senilai Rp3,2 miliar. Suap itu disebut untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Jaksa menyebut Harry Van Sidabukke menyuap Juliari Batubara sebesar Rp1,28 miliar. Sedangkan Ardian Iskandar, disebut Jaksa, menyuap Juliari senilai Rp1,95 miliar. Total suap yang diberikan kedua terdakwa kepada Juliari sejumlah Rp3,2 miliar.

Harry Sidabukke disebut mendapat proyek pengerjaan paket sembako sebanyak 1,5 juta melalui PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonganan Sude. Sementara Ardian, menyuap Juliari terkait penunjukkan perusahaannya sebagai salah satu vendot yang mengerjakan pendistribusian bansos corona.

Uang sebesar Rp3,2 miliar itu, menurut Jaksa, tak hanya dinikmati oleh Juliari Peter Batubara. Uang itu juga mengalir untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos Covid-19 di Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Kemensos, Adi Wahyono serta Matheus Joko Santoso.

Sumber okezone.com

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan nasib Pilkada Indragiri Hulu (Inhu) Riau 2020. Setelah disidangkan, 9 hakim konstitusi sepakat memerintahkan pemungutan suara ulang di satu TPS.

Kasus bermula saat KPU Inhu menetapkan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Rezita Meylani Yopi-Junaidi Rachmat (Rajut) sebagai pemenang Pilkada setempat.

Pasangan Rezita-Junaidi atau familiar disebut Rajut nomor urut 2 mendapat 50.356 suara.

Disusul paslon Rizal Zamzami-Yoghi Susilo 50.048 suara. Kemudian pasangan Irjen Pol (Purn) Wahyu Adi-Supriati meraih 36.156 suara. Lalu pasangan Siti Aisyah-Agus Rianto 35.653 serta paslon dr Nurhadi-Kapten (Pur) Toni Sutianto meraih 17.644 suara.

Hasil Pilkada Inhu tersebut kemudian digugat ke MK. Hasilnya, MK memerintahkan KPU Inhu melakukan pemungutan suara ulang di TPS 03 Desa Ringin.

“Memerintahkan kepada KPU Indragiri Hulu untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal, dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya putusan Mahkamah ini,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan di channel YouTube, Senin (22/3/2021).

MK juga memerintahkan KPU Inhu merombak seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 03 Desa Ringin. Alasannya, KPPS tak menjalankan pekerjaannya secara profesional, yaitu terjadi penyobekan 76 surat suara di TPS 03 Desa Ringin Kecamatan Batang Gangsal.

“Yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah,” ujar Anwar.

Sumber detik.com

Foto: 5 Destinasi Super Prioritas, PR Besar Sandiaga Uno di Kemenparekraf(CNBC Indonesia TV)

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menginginkan orang Indonesia lebih sering berwisata di dalam negeri. Dengan begitu dana Rp 150 triliun yang selama ini dihabiskan di negara lain bisa berputar di dalam negeri.
“Ada Rp 150 triliun (setahun) jumlah dana yang teralokasi oleh para wisatawan nusantara untuk berwisata di luar negeri,” ujar Sandiaga dalam sebuah webinar, Senin (22/3/2021).

Oleh karena itu, Sandiaga menginginkan agar dana wisatawan lokal tersebut bisa diputar di dalam negeri saja. Beberapa strategi yang telah disiapkan adalah dengan mengembangkan lima destinasi pariwisata super prioritas.

Kelima destinasi tersebut, antara lain Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Kendati demikian, Bali yang selama ini menyumbang 60% devisa pariwisata di Indonesia diharapkan tetap menjadi sumbangan devisa pariwisata.

“Saya ingin agar ‘kue’ atau bagian untuk Bali meningkat dan 5 destinasi bertambah. Dengan hadirnya 5 destinasi super prioritas yang baru dan ditambah lagi dengan kawasan strategis pariwisata nasional, kita bisa mengambil peluang untuk merealokasi dana masyarakat yang habis untuk berwisata di luar negeri itu,” jelas Sandiaga.

Pemerintah menyiapkan 5 destinasi pariwisata super prioritas bukan hanya dari segi infrastrukturnya saja tapi juga ekonomi kreatif. Mulai dari kalender event, produk fashion, kuliner, kerajinan tangan, film, hingga music.

Selain itu, Sandi juga mendapatkan arahan untuk pengembangan desa wisata. Ada sekitar 244 desa wisata yang akan menambah daya tarik dari 5 destinasi super prioritas tersebut.

Dengan mengembangkan 5 destinasi pariwisata super prioritas itu, Sandiaga berharap kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) bisa mencapai 7,5% dan 5-10 tahun mendatang meningkat menjadi 10% – 12%.

“Saya menargetkan kontribusi pariwisata lebih besar dari 7,3% dari PDB. Alangkah indahnya 5-10 tahun ke depan 10% sampai 12% kontribusi sektor kita (pariwisata) ke PDB,” ujar Sandiaga.

Sumber CNBC Indonesia.com

Herman dukun pengganda uang ditahan dan ditetapkan tersangka.(Foto:tangkapan layar)

ARBIndonesia.com, BEKASI – Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi menahan dan menetapkan Herman dukun yang mengaku sebagai ustadz sebagai tersangka.

Sebelumnya, petugas mengamankan pria yang akrab disapa Gondrong itu pada Minggu (21/3) malam di kediamanya di Gang Veteran RT 01 RW 03, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

Kepala Kepolisian Sektor Babelan, Kompol Ghulam Nabi Pasaribu mengatakan, Herman sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Namun, dia enggan menjelaskan pasal yang menjerat pria tersebut.

”Sudah menjadi tersangka, baru itu aja yang dapat kami sampaikan,” kata Ghulam kepada wartawan, Senin (22/3).

Selain itu, kata dia, pihak kepolisian sudah melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan dan penyidik tengah mencari siapa saja korban dari aksi penipuan ini. Sebab, hingga kini belum ada korban yang melapor. Ustaz Gondrong saat ini berada di Kantor Polres Metro Bekasi di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

Untuk diketahui, video berdurasi dua belas menit yang mempertontonkan praktek penggandaan uang dengan media jenglot dan kotak ajaib.

Dalam video tersebut terlihat seorang pria berambut gondrong sedang melakukan ritual penggandaan uang dengan memunculkan banyak lembaran uang pecahan Rp100 ribu.

Sumber Okezone.com

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Indonesia (BKPRMI) di Mabes Polri, Senin 22 Maret 2021.

Dalam pertemuan ini, Kapolri mengatakan, pendekatan dan diskusi dengan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan sangat penting dilakukan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ia pun menyambut baik dimana bentuk intoleransi yang dilawan dengan moderasi keagamaan yang memerlukan tokoh-tokoh agama.

“Kami juga siap bekerjasama dengan pemuda masjid untuk membangun bangsa,” katanya.

Peran ormas yang peduli bangsa saat ini, kata Kapolri, sudah semakin bagus. Ia pun berharap, basis pemuda masjid sampai tingkat desa harus saling menguatkan.

Selain itu, mantan Kabareskrim ini meminta peran tokoh agama menyosialisasikan 3M dan ketahanan pangan melalui program Kampung Tangguh.

“Prinsipnya Polri siap bekerjasama dan mendukung program-program dalam memerangi hal-hal yang menyerang negara,” unhkapnya.

Mantan Kapolda Banten ini pun mengajak para tokoh dan pemuda agama bersatu membangun bangsa setelah adanya polarisasi di Pilpres dan Pilkada.

Sementara itu, Ketua BKPRMI Said Aldi mengatakan, pihaknya siap bekerjasama dengan polisi di daerah dalam membina ustaz, ustazah serta dai dalam menjaga kamtibmas dan menutup kemungkinan adanya radikal masuk ke pemuda Masjid.

“Badan Pemuda Masjid dalam membina ustaz, ustazah dan dai kamtibmas sekalian untuk menutup kemungkinan adanya radikal yang akan masuk ke pemuda Masjid,” katanya.

Ketua Penasehat BKPRMI Idrus Marham mengatakan, basis BKPRMI adalah masjid, maka jika ada masalah di Masjid dapat dikoordinasikan dengan pemuda Masjid.

“Kalau ada bencana maka pemuda masjid ikut mengambil bagian dan bagaimana polanya kerjasama pembinaan masyarakat sesuai dengan ciri karakter masing-masing daerah,” ujarnya. (*)