ARBIndonesia.com, JAKARTA – Lonjakan kasus positif Covid-19 di India menimbulkan kekhawatiran bagi para eksportir, termasuk minyak kelapa sawit (CPO). Namun, ekspor minyak sawit ke India sejauh ini masih aman.

Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan mengatakan, saat ini belum ada kendala, baik dari sisi akses maupun angkutan ekspor CPO ke Negeri Benua.

“Berdasarkan laporan dari lapangan, belum ada hambatan dalam pengangkutan, transportasi dan sebagainya,” ujarnya dalam Market Review IDX Channel, Rabu (28/4/2021).

Kendati demikian, kata Fadhil, pelaku usaha terus mengawasi perkembangan kasus Covid-19 di India dan dampaknya terhadap konsumsi CPO di negara tersebut.

Menurut dia, jika terjadi lockdown dalam jangka panjang maka akan berdampak pada konsumsi minyak sawit dari Indonesia. Untuk itu perlu diantisipasi dampaknya terhadap ekspor Indonesia.

“Saya kira berapa besarnya kita belum tahu tetapi perlu diantisipasi. Kita terus melakukan monitoring dan evaluasi secara detail,” tuturnya.

India merupakan salah satu pasar utama ekspor CPO dan produk turunannya. Pada 2020, ekspor sawit Indonesia ke India naik 1,8 persen dibandingkan 2019. Namun ekspor sawit pada Januari 2021 ke India turun 41 persen dibandingkan Desember 2020.

Menurut Fadhil, penurunan ekspor tersebut bukan karena lockdown atau peningkatan kasus Covid-19 di India, melainkan ada tren penurunan permintaan di samping harga CPO yang terus menanjak.

Fadhil mengingatkan potensi hambatan ekspor CPO Indonesia justru berasal dari dalam negeri. Hal ini terkait dengan kebijakan pungutan ekspor sawit.

“Yang mungkin harus dicermati adalah Malaysia itu mengambil alih posisi indonesia sebagai negara eksportir sawit ke India. Mereka memiliki skema pungutan ekspor yang lebih kecil yang lebih rendah dibandingkan Indonesia sehingga lebih kompetitif,” kata Fadhil.

Sumber okezone.com&inews.id

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, mengajak umat muslim yang ada di daerahnya dan dimanapun untuk mendirikan Shalat diwaktu malam saat Ramadan dengan penuh keikhlasan dan kekhusukan.

“Barang siapa mendirikan Shalat di waktu malamnya Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu,”kata Bupati, saat menunaikan Ibadah Shalat Tarawih di Kediamnya beberapa hari lalu.

Demikian pula bagi umat muslim yang memenuhi kewajibannya untuk berpuasa wajib di siang hari pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan rasa keikhlasan hanya semata-mata karena Allah SWT.

“Ganjaranya sama. Orang-orang ini akan diampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu. Maka itu kumpulkanlah segala kebaikan,”pesan Bupati Inhil yang dikenal agamis ini.

Mudah-mudahan, lanjut Bupati selama dalam masa pandemi Covid-19, Allah SWT senantiasa menjaga, melindungi semuanya sehingga terbebas dari segala macam bentuk bahaya dan penyakit.

“Mari kita berdoa agar kita semua tetap sehat, aman, dan tentram dalam menunaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah sunnah lainnya di bulan yang sangat mulia ini,”tutur Bupati.

Yang tidak kalah pentingnya, sambung Bupati agat Allah SWT senantiasa mendapat ampunan. Sehingga akhir Ramadan kembali mendapatkan jiwa yang bersih dan fitrah sebagai mana keyakinan umat Muslim.

Sebelumnya Bupati Inhil HM Wardan, menerangkan tentang keikhlasan. Keikhlasan menjadi salah satu syarat penting dalam beramal dan beribadah. Sehingga seorang muslim harus senantiasa untuk menjaganya.

“Terutama di bulan suci Ramadan seperti saat ini,”urainya.

Secara umum keikhlasan yakni ketika seorang manusia menjadikan niatnya dalam melakukan suatu amalan hanyalah karena Allah SWT semata, bukan karena riya atau ingin dilihat manusia. (ADV/Diskominfo Inhil/arbain)

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Sesuai kewenangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Diskominfopers Indragiri Hilir (Inhil) bersama OPD terkait akhirnya merilis data pengadaan Alkes dan Logistik Covid-19 tahun anggaran 2020.

Data tersebut diakui Ketua Gabungan Mahasiswa Riau (Gamari) Larsen Yunus, sudah sesuai ketentuan dan prosedur. Dia menjelaskan sebelumnya terdapat kekeliruan persepsi terkait informasi pengadaan alkes dan logistik Covid-19 sebagai mana disebutkan diatas.

“Ya, intinya mis informasi. Ternyata setelah kami memperoleh kutipan hasil pemeriksaan serta beberapa dokumen pendukung dari PPID, baru semuanya jelas dan terang,” tuturnya.

Kendati demikian, Larsen mengatakan, selaku aktivis sudah semestinya Gamari melalukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Termasuk kegiatan Covid-19.

“Kami akan tetap konsisten dengan komitmen kami dalam pengawasan Covid-19. lembaga mana saja, jika tidak benar akan kami kritisi, namun jika sudah sesuai dibuktikan dengan fakta- fakta sesuai ketentuan perundang-undangan kami juga akan support.

“Semoga seluruh kegiatan Covid-19 dapat berjalan sebagaimana peruntukannya dan senantiasa dapat meringankan beban masyarakat di masa pandemi ini,” ujar Larsen.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil melalui Pejabat pembuat komitmen (PPK) A. Hadi, SKM. M.Si kegiatan tersebut mengatakan, dari hasil audit BPK, diketahui tidak ditemukan indikasi mark up pada kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) dan logistik Covid-19.

A. Hadi mengatakan, dalam hasil audit bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan dengan pagu anggaran senilai Rp 2,7 Miliar itu sudah sesuai harga pasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya ditemukan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN.

“Kelebihan pembayaran PPN terjadi karena adanya  salah persepsi terhadap perhitungan pajak pengadaan barang penanganan Covid-19 dimaksud,” ungkap A. Hadi

A. Hadi menegaskan, bahwa tuduhan adanya yang salah pada kegiatan pengadaan alat kesehatan dan logistik Covid-19 hanya persepsi atau dugaan yang keliru dari beberapa pihak

A. Hadi menambahkan, tindakan mark up dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sangat mustahil untuk dilakukan. Sebab, alur proses mulai perencanaan sampai ke pelaksanaan ada mekanisme yg begitu ketat.

Misalnya saja pada kegiatan pengadaan alkes dan logistik Covid-19 ini, diungkapkan A. Hadi, sebelum masuk tahap realisasi, pihak Dinkes harus melewati proses review oleh Inspektorat. Di samping review oleh inspektorat, tahapan perencanaan kegiatan Dinkes juga mendapat pendampingan hukum oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Jadi, ada banyak sekali proses yang dilalui sebelum masuk ke tahap pelaksanaan kegiatan. Alur proses tersebut tentunya merupakan langkah antisipasi terhadap tindakan koruptif, seperti mark up yang pernah dituduhkan kepada kami sebelumnya,” tutup A. Hadi. (ADV/Diskominfo Inhil/Arbain)

ARBIndonesia.com, JAKARTA— Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaunching SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dan e-PPNS
berbasis online di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/4/2021).

SP2HP merupakan bentuk jaminan akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/ penyidikan. “Diharapkan dengan adanya aplikasi SP2HP online, tidak ada lagi sumbatan komunikasi atau informasi,” kata Kapolri dalam keterangan tertulis.

SP2HP ialah layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani. Dalam SP2HP online ini, kata Sigit, masyarakat atau pelapor bisa mendapatkan nomor ponsel penyidik berikut atasannya. Dengan begitu, pelapor bisa melakukan komunikasi dan menanyakan langsung jika perkaranya jalan ditempat.

“Masyarakat akan mengetahui batasan waktu penanganan suatu perkara sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum,” tekan Sigit.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menambahkan, diluncurkannya aplikasi SP2HP online dan e-PPNS ini merupakan salah satu bentuk penjabaran dari program prioritas Kapolri. Disamping itu, dengan adanya aplikasi tersebut pelapor dan penasihat hukum mengetahui persis perkembangan perkara yang sudah masuk menjadi laporan kepolisian.

“Dengan adanya lauching ini para pelapor atau penasehat hukum dapat melihat perkembangan daripada laporan yang dilaporkan,” tandas Agus.

Adapun SP2HP nantinya dikelola oleh Kepala Biro Operasional (Karobinops) sementara e-PPNS oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim. (*)

ARBIndonesia.com, PEKANBARU – Pengurus Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan (IPSS Riau) bersilaturahmi ke kediaman Ketua BPW Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan
(KKSS) Riau, Ir. H. Mansyur HS, MM, Minggu (25/4/2021) sore.

Sebelumnya seluruh pengurus sudah melakukan Tudang Sipulung pada hari Rabu, (21/4/2021) kemarin.

Pengurus IPSS Riau yang dipimpin Saparman, SE menyampaikan hasil Tudang Sipulung para pemuda Sulawesi Selatan yang tergabung dalam IPSS Riau.

Dalam pertemuan tersebut Ketua BPW KKSS menyambut baik dan mengapresiasi atas terbentuknya IPSS Riau.

Selain itu iya juga berharap dengan terbentuknya IPSS Riau dapat menjadi wadah para pemuda Sulawesi Selatan dalam mengembangkan kreatifitas anak muda yang selama ini belum terakomodir.

“Saya ucapkan selamat atas terbentuknya IPSS Riau semoga dapat bersinergi dengan BPW KKSS Riau dalam memberikan manfaat bagi warga Sulawesi Selatan di perantauan khususnya di Provinsi Riau,” ucap Ketua BPW KKSS Riau Ir. H. Mansyur HS., MM.

Disela-sela pertemuan tersebut, Ketua IPSS Riau Saparman, SE menyampaikan ucapan syukur karena diterima dengan baik oleh ketua BPW KKSS Riau.

“Syukur alhamdulillah hari ini kami pengurus IPSS Riau diterima dengan baik oleh ketua BPW KKSS RIAU semoga ini langkah yang baik dan restu kepada kami untuk menjalankan roda organisasi IPSS Riau kedepan, insyaallah setelah kami akan kembali berkunjung dan bersilaturahmi kepada tokoh-tokoh KKSS yang lain,” tuturnya.

Seperti diketahui bersama, IPSS Riau sedang menyusun kepengurusan, hal ini disampaikan Sekretaris Umum IPSS Riau, M. hatta Yahya, SH.

Sedangkan menurut Bendahara Umum IPSS Riau, Zulfainuddin, S. Pd., M.Pd, mengakatakan kepengurusan IPSS harus terus meminta petunjuk kepada mantan-mantam Ketua KKSS dan BPD se-Provinsi Riau untuk di jadikan penasehat. (*)

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan seluruh seluruh awak kapal selam KRI Nanggala-402 telah gugur.

Hal ini disampaikan setelah kemarin KRI Nanggala dinyatakan tenggelam atau subsunk.

“Dengan kesedihan yang mendalam selaku Panglima TNI, saya nyatakan bahwa 53 personel yang on board KRI Nanggala-402 telah gugur. Prajurit-prajurit terbaik Hiu Kencana telah gugur saat melaksanakan tugas di perairan utara Bali,” katanya dalam konferensi persnya, Minggu (25/4/2021).

Dia menyampaikan rasa duka sedalam-dalamnya kepada keluarga awak kapal. Termasuk kepada korps Hiu Kencana dan TNI AL.

“Atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, selaku Panglima TNI saya sampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga prajurit yang gugur. Semoga Tuhan Yang Maha besar memberikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan. Rasa duka cita tersebut juga kami tujukan kepada seluruh keluarga besar Hiu Kencana pada khususnya. Serta seluruh keluarga besar TNI AL pada umumnya,” ujarnya.

Dia berharap semua jajaran TNI dapat meneruskan pengabdian secara paripurna.

“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menerima seluruh amal ibadah dan pengabdian saudara-saudara. Semoga kami semua dapat meneruskan pengabdian paripurna saudara-saudara sebagai prajurit-prajurit terbaik TNI,” pungkasnya.

Sumber Sindonews.com