Mega-Pro Ngegas Lagi

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Berbagai nama tokoh muncul dalam wacana pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Beberapa nama mulai di jodoh-jodohkan usai adanya agenda pertemuan antar tokoh.

Namun, ada pasangan lama yang kembali muncul yakni pasangan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto (Mega-Pro). Keduanya berpasangan dalam Pilpres 2009. Kini, suara dukungan Mega-Prabowo mencuat dari Pro Mega Center.

Mulai meredanya tensi politik PDIP dan Gerindra jadi salah satu alasan mendorong duet yang sempat membuat perjanjian Batu Tulis ini kembali didorong bersanding.

“2009 kesuksesan yang tertunda. Kalau Mega-Prabowo bisa potensi koalisi besar mengarah satu pasang atau konsensus. Nggak ada yang berani maju,” ujar Direktur Pro Mega Center, Mochtar Mohammad, dalam keterangan tertulis, Senin (7/6/2021).

Pasangan Mega-Prabowo dinilai dapat membentuk koalisi besar. Menurutnya, duet ketum parpol itu berpotensi membuat tidak ada calon lain yang berani maju di Pilpres nanti.

“Kalau Mega-Prabowo bisa potensi koalisi besar mengarah satu pasang atau konsensus. Nggak ada yang berani maju,” kata Mochtar.

Seberapa Kuat Kans Duet Mega-Prabowo?

Direktur Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan duet Mega-Prabowo punya kans besar terulang kembali pada 2024. Ada sejumlah alasan mengapa duet ini dapat terulang kembali.

“1.000 persen peluang duet Mega-Prabowo bisa terulang. Alasannya dua hal. Pertama, sampai saat ini tak satu pun parpol koalisi pemerintah yang berani vulgar melawan dominasi PDIP, yang belakangan didukung penuh Gerindra,” kata Adi kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).

“Nyaris semua partai sami’na waato’na, taat secara robotik. Itu artinya, Mega dan Prabowo sangat mungkin bisa mendikte koalisi partai menuju 2024. Kalau Mega-Prabowo berhendak, duet ini bakal terwujud,” sambungnya.

Alasan lainnya, sejumlah nama kuat yang belakangan ini disurvei tak memiliki partai politik untuk maju. Duet maut Megawati-Prabowo dinilai punya peluang besar pula di sini.

“Kedua, belum ada calon yang bisa dipastikan bisa maju pencapresan. Sejumlah nama beken versi survei, macam Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandi, Ridwan Kamil, dan tokoh lain tak punya partai untuk maju. Duet Mega-Prabowo akan jadi duet maut karena keduanya cukup solid sejauh ini,” ujarnya.

Melihat Survei Mega-Prabowo Kini

Tingginya elektabilitas Prabowo saat ini memang tak bisa dimungkiri. Ketua Umum Partai Gerindra itu kerap unggul di tujuh survei terkini terkait pilpres. Namanya juga sering kali bertengger di dua teratas tokoh yang digadang-gadang menjadi calon presiden.

Berbeda dengan Prabowo, nama Megawati justru jarang masuk dalam radar survei Pilpres 2024. Kendati demikian, bukan berarti Presiden ke-5 RI itu tak pernah masuk dalam survei terkini. Megawati masuk di deretan tokoh yang digadang-gadang sebagai calon presiden di survei Puspoll Indonesia.

Namun, sayangnya, elektabilitas Megawati masih jauh di bawah Prabowo. Sementara Prabowo di peringkat teratas, Megawati bertengger di peringkat 12 dengan 1,2 persen.

Menerka Lawan Mega-Prabowo di Pilpres 2024

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menilai duet Mega-Pro bisa saja kembali terjadi. Pasangan Mega-Prabowo pernah terjadi di Pilpres 2009.

Hensat menyebut, jika wacana itu terlaksana, praktis lawan terbesar koalisi PDIP-Gerindra tersisa Golkar dan koalisi NasDem-PKS. Menurutnya, Airlangga dan Anies bisa menjadi capres tandingan.

“Siapa kira kira lawannya Mega-Pro dari yang tersisa? Berarti kan yang tersisa PDIP bisa maju sendiri dengan Gerindra sudah cukup. Sisanya tinggal yang kuat Golkar, ada Airlangga. Kemudian NasDem-PKS Anies Baswedan, Cak Imin bisa ikut ke PKB, bisa ikut ke Pak Prabowo, bisa juga ikut ke Airlangga,” ucapnya.

Dia memperkirakan pada 2024 nanti akan ada 3 paslon yang bersaing. Ketiganya, kata dia, yakni Mega-Pro, Anies-Airlangga atau Anies-AHY, dan Sandiaga Uno-Ridwan Kamil.

“Jadi mungkin kalau pun ada ya kemungkinan besar 3 paslon aja, bisa jadi Megawati-Prabowo, Anies-Airlangga atau Anies-AHY, lalu kalau Mas Sandi mau maju ya Sandiaga Uno-Ridwan Kamil gitu,” ujarnya.

sumber detik.com




Warga Belum Divaksinasi Tak Bisa Urus Dokumen Administrasi, Ketua DPRD Mengaku Belum Paham

ARBIndonesia.com, PEKANBARU – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 sebagai Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, membuat banyak masyarakat dilema.

Pasalnya jika masyarakat belum mendapat vaksinasi Covid-19 maka berdampak tidak bisa mengurus segala bentuk administrasi di kantor pemerintahan dan kepolisian.

“Kita (DPRD) akan mencoba mencari jalan keluarnya. Kalau itupun berbentuk Perpres, kita akan pelajari dan mendalami itu,” ungkap Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani kepada CAKAPLAH.com, Rabu (9/6/2021).

Lanjut Hamdani, politisi PKS ini dirinya mengaku belum sepenuhnya paham dan mengerti secara detail Perpres Nomor 14 Tahun 2021 ini.

“Sampai sekarang, saya pribadi itu belum ada membaca inpres tentang bukti vaksinasi. Saya tahunya hanya baru selembaran saja, kemudian ada foto Presiden Jokowi kemudian ada informasi itu. Ya, ini tentu harus kita kroscek lebih detail,” cakapnya.

Lanjut Hamdani, menindak adanya Perpres baru ini dirinya akan berkoordinasi dengan Komisi III yang membidangi tentang kesehatan.

“Saya akan cek langsung ke rekan-rekan Komisi III yang membidangi kesehatan. Apakah informasi yang beredar di masyarakat ini sudah ada komunikasi antara Komisi III dengan pihak Dinas Kesehatan atau belum,” jelasnya.

Lanjutnya Pemko Pekanbaru juga harus mempercepat proses vaksinasi, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota seperti Kecamatan Kulim dan juga Kecamatan Rumbai.

Aturan wajib mengikuti vaksinasi Covid-19 ini ditegaskan pada Pasal 13A Perpres tersebut.

Di mana pada ayat (1) menyebutkan bahwa Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin Covid-19.

Kemudian, pada ayat (2) berbunyi; setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi Covid-19.

Pada ayat (3) dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia.

Pada pasal yang sama ayat (4) juga disampaikan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.

Sanksinya, (a) penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, (b) penundaan atau penghentian layanan administrasi dan atau, (c) denda.

Pada ayat (5), dikatakan untuk pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian ditegaskan lagi pada Pasal 13B, yakni setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang tentang wabah penyakit menular.***

sumber cakaplah.com




Dorong Jokowi 3 Periode, PDIP Singgung Masa Jabatan Soeharto

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Politisi PDIP, Effendi Simbolon kembali mendorong wacana masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode. Menurutnya, keputusan tersebut lebih baik ketimbang harus mencoba-coba mencari figur baru penganti mantan Gubernur DKI itu.

Hal itu disampaikan Effendi Simbolon lewat diskusi virtual yang digelar baru-baru ini. Ia mengatakan, mengulur masa jabatan Presiden Jokowi merupakan rencana yang masuk akal.

Apalagi, kata Effendi, peran Joko Widodo terhadap kemajuan bangsa tak perlu diragukan lagi.

Ia pun lantas menilai wacana tersebut realistis melihat dua presiden sebelumnya yakni Bung Karno dan Soeharto menjabat presiden lebih dari 2 periode.

“Itu (3 periode) realistis, karena zaman Bung Karno lebih dari 2 periode, Soeharto lebih dari 2 periode,” ujar Effendi Simbolon, Selasa 8 Juni 2021 seperti dikutip dari Wartaekonomi.co.id.

“Katakan saat ini atau mewacanakan untuk tiga periode, dan di situ berpeluang kembali untuk meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi. Saya kira itu hal baik juga,” sambungnya.

Effendi juga mengklaim bahwa mayoritas fraksi di DPR RI kemungkinan besar setuju seandainya Jokowi kembali menjabat presiden di periode berikutnya.

“Pengamatan saya teman-teman partai di line juga setuju, pengamatan saya tidak mengklaim. Karena umumnya enak dan nyaman, tinggal konstituen masyarakat melihat,” tuturnya.

Menurut kader PDIP ini, ketimbang dipimpin kandidat lain yang belum teruji, lebih baik memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode lantaran menurutnya mantan Wali Kota Solo itu merupakan sosok yang memahami permasalahan bangsa.

“Daripada harus mencari figur baru, coba-coba. Ya presiden ini aja kita teruskan. Ini yang kami rasakan juga, baik di Senayan maupun kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Sumber terkini.id




12 Unit Alat Pertanian Disalurkan, Sulaiman MZ : Realisasi dari Aspirasi Petani

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR -Sebanyak 12 kelompok tani di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mendapat bantuan alat pertanian Power Thresher atau mesin perontok padi.

Proses penyerahan yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau juga dihadiri langsung Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Sulaiman MZ SE, M.Si.

Menurut penjelasan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau melalui Kasi Pascapanen Tanaman Pangan Ir Dasmidawati, awal anggaran bantuan mesin Power Thresher tersebut thanya ada untuk Poktan di Kabupaten Meranti dan Rohil dikarenakan anggaran dinas terbatas.

Namun kemudian diupayakan oleh Dewan Provinsi Komisi II asal Kabupaten Inhil Sulaiman MZ dan Arapah, sehingga ada anggaran 12 unit Power Thresher lagi yang diperuntukkan bagi Kelompok Tani (Poktan) di Kabupaten Inhil.

Sulaiman ketika ditanya wartawan mengatakan bantuan alat pertanian tersebut merupakan permintaan dari para petani yang disampaikan saat dia melakukan kegiatan reses.

Lebih lanjut Sulaiman yang juga Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Inhil itu berharap kedepannya bantuan alat pascapanen yang diberikan lebih canggih dan modern.

“Insyaallah kedepannya juga akan diupayakan bagi kelompok-kelompok tani yang lainya dan alat pertaniannya juga kita minta yang lebih canggih sesuai kemajuan teknologi,”imbuhnya.

12 unit alat pertanian tersebut tersebar di 7 Kecamatan, di Kabupaten Inhil diantaranya;

  • Kecamatan Reteh 2 unit, kelompok tani Mekar Subur dan Serba Guna di Desa Sanglar
  • Kecamatan Sungai Batang 2 unit, kelompok tani Java I di Desa Mugomulyo dan kelompok tani Karya Tani di Desa Benteng Barat
  • Kecamatan Keritang 1 unit, kelompok tani Mugomulyo di Kelurahan Koto Baru Reteh
  • Kecamatan Kempas 2 unit, kelompok tani Bahagia dan Setia Budi di Desa Pekan Tua
  • Kecamatan Batang Tuaka 2 unit, kelompok tani Sinar Bahagia di Desa Pasir Emas dan kelompok tani Tunas Muda di Desa Kuala Sebatu
  • Kecamatan Tembilahan Hulu 2 unit, kelompok tani Benua Langkar dan Mina Padi di Desa Sialang Panjang
  • Kecamatan Tembilahan 1 unit, kelompok tani Indah Jadi di Kelurahan Seberang Tembilahan Barat.

(Arb)




Didonasikan untuk Palestina, HMI Medan Gelar Aksi Galang Dana Serta Kajian Nasional ‘Palestina Memanggil’

ARBIndonesia.com, MEDAN – Disumbangkan untuk bangsa Palestina, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO cabang Medan menggelarkan aksi penggalangan dana, Minggu (6/6/2021) di jalan Prof, H.M. Yamin, Mesjid Al-Amin, Kota Medan Sumatera Utara.

Selain melakukan penggalangan dana, HMI Medan juga melakukan kajian nasional dengan tema ‘Palestina Memanggil’.

Ketua Umum HMI Medan, Rizki Rahayu mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu program kerja dari HMI MPO cabang Medan, dengan memprioritaskan sisi diskusi guna untuk mempertajam dan membuka pola pikir para kader secara intern dan ekstern untuk masyarakat umum.

“Sangat bersyukur dengan kehadiran Ustadz Rahmat Baequni (URB) dapat menyampaikan dakwah yang sangat komplit dan komprehensif, sehingga membuka cakrawala kita yang masih tabu terkait kebenaran ummat Islam di Palestina,” tuturnya, Senin (7/6/2021).

“Kehadiran beliau ke Sumatera Utara selama 4 hari dimulai dari tanggal 4 hingga 7 juni 2021 untuk bersafari dakwah dan sekaligus menggelar aksi penggalangan dana untuk bangsa Palestina,” tambah Rizki yang berparas molek.

Lanjutnya, dari hasil penggalangan dana, HMI MPO Cabang Medan berhasil memperoleh dana senilai 2.750.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan langsung diserahkan ke Tim Ustadz URB untuk didonasikan ke Palestina.

“Sebelumnya kami dari pengurus HMI Cabang Medan mengucapkan terimakasih kepada IKPM Gontor Sumut, yang telah menjembatani kehadiran Ustadz Rahmat Baequni,” ucap Ketum HMI Medan

“Harapan dari saya selaku Ketua Umum, silahturahmi ini jangan sampai putus, kita akan terus menyebarkan dakwah demi kemaslahatan ummat,” tutupnya.

Sementara itu, Izza Nugraha selaku tim ustadz URB mengucapkan terimakasih banyak kepada HMI MPO Cabang Medan karena telah berhasil bekerjasama dalam agenda kemanusiaan dengan IKPM Gontor Sumut.

editor: Arbain




Didongkrak Komisi II DPRD Riau, Akhirnya 12 Unit Mesin Perontok Padi Mengalir ke Inhil

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Akhirnya bantuan 12 unit alat pertanian power thresher atau mesin perontok padi mengalir ke Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) setelah di dongkrak atau diupayakan oleh Komisi II DPRD Provinsi Riau Minggu (6/6/2021).

Penyerahan bantuan alat oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau tersebut juga dihadiri langsung oleh politisi PAN yang saat ini duduk di Komisi II DPRD Provinsi Riau, Sulaiman MZ.

Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau melalui Kasi Pascapanen Tanaman Pangan, Ir. Dasmidawati menjelaskan bantuan bisa terlaksana juga berkat upaya dari anggota dewan Provisi Riau di Komisi II.

Karena kata Dasmidawati, awalnya bantuan tersebut hanya ada 10 unit, itu untuk Kepulauan Meranti dan Rohil dikarenakan anggaran dinas terbatas.

Namun kemudian, diupayakan oleh Dewan Provinsi Komisi II asal Kabupaten Inhil Sulaiman MZ dan Arapah sehingga ada anggaran 12 unit Power Thresher lagi untuk Kelompok Tani (Poktan) di Kabupaten Inhil.

“Penyaluran kita dibantu Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Inhil. Ada 12 Kelompok Tani dan masing-masinh mendapat bantuan 1 unit, ” pungkasnya.

Ucapan terima kasih disampaikan para kelompok tani atas perjuangan anggota dewan Provinsi dalam meningkatkan kesejahteraan para petani di Inhil.

Seperti penuturan Solikan selaku Ketua kelompok tani Serba Guna dari Desa Sanglar, Kecamatan Reteh.

“Kami sangat berterima kasih. Alat Power Thresher ini sangat membantu sekali bagi kelompok tani kami yang berjumlah sekitar 67 anggota. Semoga bantuan bisa kami dapatkan lagi karena kami masih kekurangan alat pertanian untuk pascapanen,”harapnya. (arb)