KMB Dumai Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

ARBindonesia.com, DUMAI — Komite Melayu Bersatu (KMB) Dumai menunjukkan solidaritas dan kepedulian tinggi terhadap sesama dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bantuan yang disalurkan berupa 375 Karung beras, mie instan dan Makanan ringan 112 Kotak, Minyak Goreng 5 Kotak, dan 91 ball pakaian layak ini akan dihantar menggunakan Kapal KRI kota Dumai.

Ketua KMB Dumai, Candra Abdul Ghani dalam penyerahan itu aksi ini merupakan bentuk nyata dari semangat gotong royong dan rasa persaudaraan antar sesama anak bangsa.

“Kami merasa terpanggil untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Ini bukan hanya soal bantuan materi, tapi juga bentuk empati dan dukungan moral,” ujarnya.

Selain itu, Abdul Ghani juga menyampaikan berbela sungkawa buat saudara-saudara kitanyang terkena musibah bencana.

“Semoga tabah, menjalani, cobaan ini. Semoga jugabantuan yang kami kirimkan semoga berkah dan bermanfaat untuk masyarakat yg terkena bencana,” ujar Ketua KMB Dumai, Candra Abdul Ghani.

Untuk diketahui, turut hadir di dalam Penyerahan Dermaga Dan Lanal KRI di bangsal aceh, Ketua KMBD Candra abdul Ghani, Ketua Dewan Petinggi Zulkifli as, Ismail azim sebagai Pengurus pelaksana Panitia Posko KMBD, serta jajaran pengurus Komputer Melayu Bersatu Dumai. (ded)




Bupati Inhil Tekankan Penguatan Sinergi PSKS pada Rakor di Tembilahan

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, menegaskan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam memperkuat potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Hal itu disampaikan melalui sambutan resmi yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah, H. Tantawi Jauhari, saat membuka Rapat Koordinasi PSKS di Aula Hotel Inhil Pratama Tembilahan, Selasa (09/12/2025).

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa persoalan kesejahteraan sosial semakin kompleks dan membutuhkan kolaborasi aktif dari berbagai pihak. “Pemerintah daerah, lembaga sosial, dunia usaha, serta masyarakat harus bergerak bersama dalam menangani isu-isu sosial secara efektif dan berkelanjutan,” ujar Sekda membacakan sambutan Bupati.

Bupati juga menekankan bahwa Rakor PSKS diharapkan menjadi ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, dan strategi dalam mengimplementasikan program-program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Melalui kegiatan ini, kita membangun sinergi dan memperkuat kapasitas PSKS menuju masyarakat yang lebih sejahtera,” lanjutnya.

Kegiatan Rakor turut dihadiri oleh narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Riau, Raja Ronald Armis, Kepala Dinas Sosial Inhil, Camat Tembilahan, serta berbagai perwakilan yayasan dan lembaga kemanusiaan yang selama ini berperan aktif dalam penanganan persoalan sosial di daerah.

Sebagai penutup rangkaian acara, dilakukan penyerahan bantuan sosial oleh Bupati berupa kursi roda, tongkat kaki tiga, alat bantu dengar, serta bantuan nutrisi kepada para penerima manfaat secara simbolis. (ADV)




Perkuat Sinergitas, Karutan Dumai Kunjungi Kodim/0320

ARB INdonesia, DUMAI– Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai, Enang Iskandi, melakukan kunjungan resmi ke Komando Distrik Militer (Kodim) 0320/Dumai. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Dandim 0320/Dumai, Letkol Arm Herman Santoso.

Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan serta memperkuat sinergitas antara Rutan Dumai dan TNI dalam mendukung keamanan dan ketertiban, baik di lingkungan Rutan maupun di wilayah Kota Dumai secara umum.

Dalam pertemuan tersebut, Karutan Dumai menegaskan pentingnya membangun koordinasi yang berkelanjutan.

“Rutan Dumai tidak bisa berdiri sendiri dalam menjaga keamanan. Dukungan dan kolaborasi dengan TNI sangat penting untuk memastikan seluruh aspek pembinaan dan pengawasan berjalan lancar. Kami berharap kerja sama ini terus meningkat,” ujar Karutan.

Enang juga menyampaikan berbagai program pembinaan yang sedang dilakukan Rutan, mulai dari kegiatan kemandirian hingga pembinaan kepribadian. Ia menekankan bahwa sinergi dengan TNI dapat membantu memperkuat pembinaan mental dan disiplin bagi warga binaan.

Sementara itu, Dandim 0320 Dumai menyambut baik kedatangan Karutan dan menyatakan kesiapan Kodim untuk mendukung tugas pemasyarakatan.

“Kami menyambut positif kunjungan ini. Kodim 0320 Dumai selalu terbuka untuk bekerja sama demi terciptanya keamanan yang kondusif,” ungkapnya.

Herman juga menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor seperti ini turut memperkuat stabilitas keamanan di Kota Dumai. Ia berharap komunikasi aktif antara TNI dan Rutan Dumai dapat terus terjalin sehingga respons terhadap berbagai situasi bisa lebih cepat dan tepat. *




Zainuddin Acang Nahkodai KONI Inhil Periode 2025-2029, Cabor Percasi Ucapkan Selamat

ARBindonesia, INDRAGIRI HILIR — Musyawarah Olahraga Kabupaten Luarbiasa (Musorkablub) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2025 menetapkan Zainuddin Acang sebagai Ketua KONI Inhil periode 2025–2029.

Ia terpilih secara aklamasi setelah mendapat dukungan penuh dari mayoritas cabang olahraga (Cabor) yang hadir dalam forum tersebut.

Atas sukses penyelenggaraan Musorkablub KONI Inhil, Keluarga Besar Pengurus Cabang Olahraga (Cabor) Persatuan Catur (PERCASI) menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada ketua KONI terpilih.

Diktakan Ketua Cabor Percasi Taufik,SP M.Pd melalui Sekretarisnya, terpilihnya Zainuddin Kasim, SH sebagai Ketua KONI Inhil yang baru merupakan momentum penting untuk memperkuat dalam membangun prestasi olahraga di Negeri Hamparan Kelapa Dunia.

“Kami dari Cabor Percasi mengucapkan tahniah atas amanah yang diberikan kepada Ketua KONI terpilih. Semoga di bawah kepemimpinan beliau, pembinaan atlet dan pengembangan olahraga di Inhil semakin maju dan berprestasi, baik di tingkat provinsi maupun nasional,” ujar Fitriadi, Senin (8/12/2025).

Fitriadi juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program-program KONI Inhil dalam mencetak atlet-atlet, khusus atlet catur berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah.

“Kami percaya, dengan kepemimpinan yang visioner Zainuddin/Acang, akan menjadikan KONI Inhil sebagai rumah besar yang mampu merangkul seluruh cabang olahraga untuk tumbuh bersama,” tambahnya.

Terakhir Fitriadi berpesan agar Ketua KONI terpilih dapat menjalankan roda organisasi secara transparansi serta tidak menjadikan KONI sebagai alat politik untuk kepentingan tertentu.

“Kami berharap KONI Inhil kedepannya dapat menjadi motor penggerak kemajuan olahraga yang inklusif, berintegritas, dan berkelanjutan di Bumi Sri Gemilang tanpa terpolitisasi,” tutupnya. (Arbain)




Aksi Penipu Mengatasnamakan Bupati Inhil Terjadi di WhatsApp, Herman Tegaskan Bukan Dirinya

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Aksi penipuan dengan modus mengatasnamakan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) kembali terjadi. Kali ini, pelaku menggunakan foto profil serta nama Bupati Herman di aplikasi WhatsApp untuk menghubungi calon korban dan meminta transfer dana.

Dalam tangkapan layar yang beredar, pelaku mengirim pesan kepada korban dengan memperkenalkan diri sebagai “Herman, Bupati Inhil”. Pelaku kemudian meminta korban melakukan panggilan suara, sebelum akhirnya mengirimkan nomor rekening atas nama orang lain dan meminta bukti transfer setelah dana dikirim.

Bupati Indragiri Hilir, Herman, menegaskan bahwa pesan tersebut bukan berasal darinya. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah meminta dana, mengarahkan transfer uang, ataupun berkomunikasi secara pribadi terkait hal-hal seperti itu melalui WhatsApp.

“Saya tegaskan, itu bukan saya. Jangan dipercaya. Masyarakat harus berhati-hati jika ada pihak yang mengatasnamakan Bupati untuk meminta uang ataupun data pribadi,” ujar Herman.

Pemerintah Kabupaten Inhil mengimbau masyarakat untuk segera melapor kepada pihak berwenang apabila menerima pesan mencurigakan serupa. Pemkab juga mengingatkan agar masyarakat selalu memverifikasi informasi melalui nomor resmi, kanal komunikasi pemerintah, atau melalui staf protokol.

Kasus ini telah diteruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Pemerintah daerah kembali menekankan pentingnya kewaspadaan bersama di tengah maraknya modus penipuan digital yang menyasar masyarakat. (Adv)




Dokumen Dinilai Belum Lengkap, DPRD Inhil Tolak Rencana Pinjaman Daerah 200 Miliar

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Rencana Pemerintah Kabupaten Inhil untuk mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar pada Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2026 akhirnya ditolak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.

Keputusan tersebut diambil setelah finalisasi rapat Banggar bersama pemerintah daerah yang berlangsung sejak Minggu malam hingga Senin (7/12/2025).

Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H. Iwan Taruna, ST menjelaskan, keputusan Banggar itu setelah ditemukan dokumen pendukung pengajuan pinjaman belum lengkap. Dalam kajiannya, Banggar menilai Pemkab Inhil belum menyertakan studi kelayakan proyek, Detail Engineering Design (DED), analisis risiko pinjaman, serta proyeksi keuangan daerah seperti pendapatan, belanja, dan kapasitas fiskal—dokumen-dokumen yang menjadi syarat utama proses persetujuan pinjaman.

“Pemerintah Kabupaten Inhil sebelumnya menyiapkan rencana pinjaman daerah melalui PT SMI sebesar Rp200 miliar. Namun untuk tahun RAPBD 2026 rencana tersebut ditolak. Dan sudah kita keluarkan dari penerimaan pembiayaan melalui utang daerah,” ujar Iwan saat dikonfirmasi wartawan, Senin (08/12/2025).

Ia menegaskan bahwa tanpa kelengkapan dokumen tersebut, Banggar DPRD tidak memiliki dasar untuk menyetujui rencana pinjaman daerah. Karena itu, keputusan menolak menjadi opsi yang dianggap paling rasional.

“Tanpa dokumen-dokumen itu kami di Banggar tidak bisa menilai apakah pinjaman itu layak atau tidak, makanya kami putuskan untuk menunda pinjaman tersebut,” tegasnya.

Dengan pembatalan ini, Iwan memastikan bahwa pada APBD 2026 tidak akan ada pembiayaan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah. Konsekuensinya, pemerintah daerah harus menata kembali perencanaan program pembangunan, terutama yang sebelumnya dirancang menggunakan skema pinjaman.

Banggar DPRD Inhil merekomendasikan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan, melakukan pencermatan belanja, serta memastikan setiap alokasi anggaran lebih terukur, efisien, dan sesuai dengan dokumen RPJMD.

“Dengan tidak adanya pinjaman, pemerintah daerah perlu mengkaji kembali prioritas pembangunan agar program tetap berjalan,” pungkas Iwan. *