ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Kabar gembira untuk masyarakat, Pemerintah Provinsi Riau, kembali memberikan keringanan pembayaran pajak bagi masyarakat Riau, dengan pemberian penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) mulai bulan Agustus 2021.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 tahun 2021 yang telah resmi ditandatangi Gubernur Riau, Syamsuar, pada tanggal 6 Agustus 2021.

Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan (PP) Tembilahan, Kelas A, Fuadilazi mengatakan penghapusan sanksi administrasi terhitung mulai diundangkan. Masyarakat bisa memanfaatkan pembebasan sanski keterlambatan pembayaran pajak, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

“Penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan ini, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak. Apalagi dimasi pandemi COVID-19 ini, silahkan dimanfaatkan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor ini. Pembayaran disesuaikan dengan aturan yang berlaku dalam Pergub,” ujar Fuad.

Terakhir ia juga bahwa penghapusan sanksi administrasi PKB ini adalah, penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan pajak yang timbul, sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak, atau tahun pajak atau akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

“Penghapusan sanksi administrasi pajak kenderaan bermotor ini sampai dengan tanggal 9 November, bagi masyarakat yang datang kekantor kami harapkan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” pungkasnya. (*)

ARBindonesia,com.Dumai- Telah terbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM ) Kelurahan Purnama,Kecamatan Dumai Barat

Kamis 12/08/2021 Terpantau di lapangan pembentukan pengurus KSM di hadiri Lurah kelurahan Purnama,LPMK,Ketua Forum RT,Ketua Karang Taruna dan seluruh Ketua RT dan Tokoh Pemuda,dalam pembentukan tersebut juga di hadiri perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.

Seperti yang di sampaikan Lurah Kelurahan Purnama Teguh Ananta Putra,A.md.Par ” Program pemerintah dalam upaya memerangi budaya buang sampah sembarangan,di wujudkan dalam bentuk program TPS3R”

“TPS3R ini saya yakin sangat efektif untuk mengatasi permasalan sampah yang ada di Kota Dumai,khususnya di wilayah purnama”ungkapnya.

Tambahnya ” Tentunya program ini harus segera berjalan dalam waktu dekat ini,dan Alhamdulillah pada hari ini kami telah membentuk pengurus KSM Kelurahan Purnama,namun dengan tetap melaksanakan Ketentuan Prokes yang ketat”terang Ananta,Lurah Purnama

“Di kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat kelurahan yang hadir dalam acara sosialisasi sekaligus pembentukan pengurus KSM Kelurahan Purnama.Yang telah di beri nama Purnama Jaya”

“Kita juga berharap kerja sama dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat,karna program TPS3R ini Pilot Proyek untuk Kota Dumai”Tutup Pak Lurah

Di lokasi yang sama Ketua Terpilih Abu Kasim Menjelaskan” TPS3R ini bukan hanya sekedar berbicara pengelolaan sampah,namun di sini juga ada nilai ekonominya buat ibuk-ibuk rumah tangga”

“Karna kita selaku pengelola akan menampung sampah yang di jual ke TPS3R,sehingga dengan adanya nilai ekonomi,kerja sama kita bisa berjalan dengan baik antara masyarakat dan pengelola TPS3R ini,sehingga program pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah di kota Dumai bisa berjalan lancar”Sebut Bung Kasim

Ia juga menambahkan”Saya mewakili pengurus KSM mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Lurah,Ketua LPMK,Ketua Forum RT,Dan seluruh Ketua RT yang telah Mempercai Kami Sebagai Pengurus TPS3R Ini,semoga kedepan kita bisa bekerja sama dengan baik dan segala angan dan cita kita ingin mewujudkan purnama bersih bisa terlaksana dengan baik”Tutup Abu Kasim.(hrk)

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruangan (PUTR) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan normalisasi saluran drainase di Jalan Gunung Daek, Tembilahan, Kamis (12/8/2021).

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya genangan air saat terjadi hujan lebat akibat saluran drainase tersebut berkemungkinan mengalami penyumbatan dan pendangkalan.

Kepala Dinas PUTR Inhil, Umar, ST. MT saat diwawancarai awak media mengatakan kegiatan normalisasi saluran drainase ini merupakan inisiatif dari Dinas PUTR Inhil dalam mengantisipasi terjadinya genangan air.

Sehingga kata Umar, Dinas PUTR Inhil selaku penanggung jawab infrastruktur membuat kegiatan gotong royong setiap hari Kamis, salah satunya ialah melakukan normalisasi drainase tersebut.

“Insya Allah ini rutin akan kita lakukan sambil kita mencari penyebab-penyebab lain yang membuat terjadinya genangan air,” tuturnya saat diwawancarai awak media di lapangan.

“Alhamdulillah kegiatan ini telah mendapat persetujuan dari pimpinan daerah,” tambah Umar.

Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUTR Inhil, Roni Junaidi
menambahkan, titik pertama normalisasi drainase dilakukan di Jalan Gunung Daek dengan tujuan memecah saluran air sehingga tidak terjadi genangan air di Jalan Lingkar yang sering terjadi dikala hujan lebat turun.

“Selanjutnya nanti akan kita koneksikan ketitik di Jalan Trimas dan Tanjung Harapan untuk mengantisipasi terjadinya genangan air disana,” tutup Roni.

(Arbain)

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemerintahan Desa (Pemdes) Sungai Berapit, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD), Rabu (11/8/2021).

Sebelumnya, Rabu (4/8/2021) Pemdes Sungai Berapit juga telah menyalurkan BLT DD untuk tahapan 3,4,5, dan 6. Penyaluran kali ini untuk tahap 7 dan 8 atau bulan Juli dan Agustus.

Dengan menerapkan protokol kesehatan, hadir dalam penyerahan BLT tersebut, Kepala Desa beserta perangkat desa, pendamping desa P3MD dan pendamping desa DMIJPT, serta unsur Fokopimdes lainnya.

“Pemerintah Desa Sungai Berapit kembali menyalurkan BLT-DD untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 kepada 70 KPM. Masing-masing KPM menerima 600 ribu untuk tahap 7 dan 8 ini atau bulan Juli dan Agustus (300 perbulan),” tutur M Ihsah, Rabu (11/8/2021).

Selain itu, M Ihsah tak henti-hentinya berpesan kepada masyarakat Desa Sungai Berapit agar selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, agar terhindar dari penyebaran virus corona yang terus memakan korban jiwa.

“Semoga dengan telah disalurkannya BLT DD tahap 7 dan 8 ini kita semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dengan menerapkan prokes,” imbuhnya.

“Semoga uang yang telah diterima oleh masing PKM ini dapat digunakan sebaik mungkin dan dapat membantu meringankan beban ekonomi dikalangan masyarakatnya yang terdampak Covid-19,” tutup M Ihsah.

Untuk diketahui, pembagian BLT DD tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Desa yang mengacu kepada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

(Adv/Galeri Foto/Arbain)

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Dalam memberikan kenyamanan dan kemudahan terhadap masyarakat, Pemerintahan Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) membuat suatu terobosan inovasi yang bernama ‘Inti Reteh’ atau Registrasi Online Surat Pindah di Kecamatan Reteh.

Dengan adanya Inovasi tersebut, masyarakat di Kecamatan Reteh yang ingin mengurus administrasi kependudukan dalam pengurusan surat pindah tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke kantor Kecamatan Reteh untuk mendapatkan pelayanan, akan tetapi cukup dengan layanan digital melalui media Website dan Aplikasi WhatsApp.

Mengenai trobosan inovasi ‘Inti Reteh’, Camat Reteh, Abdul Pany, S.Sos., M.Si mengatakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi adalah kecepatan birokrasi dalam pelayanan dengan memangkas regulasi, peraturan, maupun sistem yang menghambat, serta penggunaan sistem yang lebih tanggap.

Keberhasilan reformasi birokrasi karena gagasan program inovatif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta adanya prinsip-prinsip utama yang melandasi pelaksanaan Good Governance.

“Prinsip tersebut yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Begitupun pengaruh reformasi birokrasi dengan penerapan pelayanan satu pintu yang terlihat nyata adalah mempersingkat waktu pelayanan,” tutur Camat Reteh, Abdul Pany, Rabu (11/8/2021).

Lanjutnya, salah satu cara mengatasi masalah birokrasi adalah dengan inovasi. Kerena inovasi dipandang sebagai kebutuhan yang dapat mengatasi masalah patologi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memaksimalkan potensi aparatur, serta mengembalikan kepercayaan publik.

Inovasi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang pesat. Aparatur pemerintah dituntut mampu bekerja sesuai dengan perkembangan teknologi tersebut.

Teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Hal ini didorong oleh tumbuhnya model komunikasi baru yang berkembang seiring pesatnya penetrasi internet dan media sosial.

“Memasuki era digital ini, kita semua membutuhkan inovasi baru dalam hal pelayanan publik. Pelayanan publik digital adalah solusi untuk mengubah sistem pelayanan publik konvensional yang terkenal lambat dan boros,” paparnya.

Selain itu kata Camat Reteh, Abdul Pany, pelayanan publik digital harus segera diaplikasikan untuk kenyamanan masyarakat. Pelayanan publik digital sejatinya harus digalakkan sedini mungkin.

“Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal. Untuk itu pemerintah harus benar-benar mengupayakan pelayanan yang maksimal supaya menghasilkan pelayanan publik yang efesien baik dari segi biaya, waktu dan tenaga,” ujarnya.

Tambahnya lagi, Kecamatan Reteh merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, merupakan salah satu Institusi Pelayanan Publik yang juga berupaya untuk berinovasi dalam mewujudkan Pelayan Publik Digital yang lebih Efsien, Efektif dan Transparan serta Bebas Fungli.

Salah satu bentuk Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir yakni Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Pengurusan Surat Pindah secara Online (Digital) melalui Inovasi “INTI RETEH” yakni Inovasi dalam hal Registrasi Online Surat Pindah.

“Inovasi ini didukung dengan Layanan Informasi dan Komunikasi berbasis digital melalui media Website dan Aplikasi WhatsApp,” imbuh Abdul Pany.

Terakhir dikatakannya, bahwa Inovasi ini dibuat dalam rangka memudahkan masyarakat di Kecamatan Reteh dalam meminta Layanan Publik, hal ini dikarenakan letak Geografs Kecamatan Reteh yang berada di sepanjang Aliran Sungai Gangsal dan Sungai-sungai lainnya yang tentunya menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat dalam hal kendala transportasi ke Ibu Kota Kecamatan.

Dimana pada umumnya masyarakat Desa yang ada di Kecamatan Reteh menggunakan transpotasi air untuk menuju ke Ibu Kota Kecamatan sehingga menyebabkan biaya operasional yang besar dan waktu yang lama untuk pergi ke Ibu Kota Kecamatan Reteh di Pulau Kijang khususnya dalam meminta pelayanan publik.

“Oleh karena itu, melalui Inovasi “Inti Reteh” ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih efesien dan efektif kepada masyarakat Kecamatan Reteh dalam pelaksanaan pelayanan publik khususnya dalam layanan surat pindah di Kantor Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir,” harapnya.

“Sehingga dengan layanan publik berbasis digital ini, akan memangkas biaya operasional masyarakat dan mempercepat waktu dalam penyelesaian pelayanan publik,” tutup Abdul Pany.

Editor Arbain

ARBIndonesia.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) memastikan keandalan pasokan listrik untuk Wilayah Kerja (WK) Rokan, sebagai bukti nyata mendukung keberlanjutan blok migas yang penyumbang 25 persen dari total produksi minyak nasional. Langkah ini merupakan upaya PLN demi menjaga ketahanan energi di Tanah Air.

PLN resmi mulai mengalirkan listrik dan uap ke WK Rokan mulai 9 Agustus 2021 Pukul 00.00 WIB. Hal ini sejalan dengan alih kelola Blok Rokan dari perusahaan migas asal Amerika Serikat, PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Ini menjadi tonggak sejarah penting bagi Indonesia. Sebab sejak 1951 dikelola Chevron, akhirnya blok migas terbesar di Indonesia tersebut kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

“Bagi PLN, ini merupakan pembuktian bahwa kita mampu mengelola pembangkit untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah kerja migas skala besar, seperti Blok Rokan.” kata Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini.

Guna menjamin pasokan listrik dan uap dalam operasional WK Rokan, PLN dan PHR telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Uap (PJBTLU) pada 1 Februari 2021 lalu. Dalam melayani kebutuhan listrik dan uap WK Rokan, PLN merencanakan 2 tahap yaitu masa transisi dan masa permanen.

Pada masa transisi, PLN memanfaatkan pembangkit listrik eksisting yang akan berlangsung selama 3 tahun. PLN sendiri telah mengakuisisi saham perusahaan pembangkit eksisting yang selama ini melistriki WK Rokan, yaitu PLTG North Duri Cogen 300 MW dan didukung PLTG Minas dan Central Duri sebesar 130 MW.

“Jangka pendek kami gunakan listrik dari pembangkit yang selama ini sudah pasok listrik ke Rokan sambil tiga tahun ini kami menyiapkan jaringan listrik untuk menghubungkan WK Rokan dengan sistem kelistrikan Sumatera,” ujar Zulkifli.

Pada tahap kedua, masa layanan permanen akan mengandalkan pembangkit dan jaringan PLN yang dimulai pada 2024. PLN akan melakukan interkoneksi sistem Blok Rokan dengan sistem kelistrikan Sumatera, dengan kapasitas 400 megawatt (MW).

“PLN juga akan mengambil dari Sistem Sumatera yang sudah cukup besar kesediaan dayanya dan sistemnya, baik di suplai dari sistem dari Selatan maupun Utara melalui sistem 275 KV dan akan menjadi 500 KV,” jelas Zulkifli.

Selain itu, PLN memastikan penyediaan pasokan listrik yang andal dari Sistem Sumatera ke Blok Rokan dilakukan dari tiga sumber.

PLN juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan Pertamina Hulu Rokan untuk memenuhi kebutuhan listrik WK Rokan.

“Dengan sinergitas ini menunjukkan bahwa anak bangsa bisa mengelola blok penghasil minyak terbesar di Indonesia,” pungkas Zulkifli. ***