PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Kepolisian Daerah Riau berkolaborasi menghadirkan teknologi Waste to Energy (WTE) sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Pekanbaru. Teknologi ini akan diterapkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar dengan memanfaatkan gas metana dari timbunan sampah untuk diolah menjadi energi listrik.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, kolaborasi ini merupakan upaya nyata pemerintah kota dalam menghadirkan solusi berkelanjutan bagi persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di kota bertumbuh seperti Pekanbaru.

“Kami ingin mengubah paradigma bahwa sampah bukan hanya masalah, tetapi juga potensi. Melalui teknologi Waste to Energy, sampah dapat diolah menjadi energi yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Agung.

Ia menjelaskan, proyek ini akan memanfaatkan gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah di TPA Muara Fajar untuk diubah menjadi energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga biogas. Kapasitas listrik yang dihasilkan diperkirakan mencapai sekitar 3 megawatt dengan produksi energi sekitar 20,5 juta kWh per tahun.

Menurut Agung, proyek ini juga tidak akan membebani keuangan daerah karena dijalankan melalui skema kerja sama business-to-business (B2B) dengan pihak investor.

“Ini merupakan langkah inovatif karena tidak menggunakan APBD dan tidak membebani pemerintah kota dengan biaya tipping fee. Artinya, solusi pengelolaan sampah dapat berjalan sekaligus menghadirkan nilai ekonomi,” jelasnya.

Wali Kota juga mengapresiasi peran Polda Riau yang turut memfasilitasi kolaborasi berbagai pihak dalam mewujudkan proyek ini. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, investor, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadirkan solusi lingkungan yang berkelanjutan.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Polda Riau yang telah memfasilitasi dan menginisiasi kolaborasi ini. Semangat gotong royong lintas sektor sangat penting untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Dengan hadirnya teknologi WTE ini, Pemerintah Kota Pekanbaru berharap dapat mengurangi volume sampah secara signifikan di TPA Muara Fajar, sekaligus menghasilkan energi terbarukan serta mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.

Pemerintah Kota Pekanbaru juga berkomitmen terus memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah.

“Persoalan sampah adalah tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi dan inovasi, kita optimistis Pekanbaru dapat menjadi kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan,” tutup Agung. *

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama Arsalim kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dalam agenda kali ini, tim kuasa hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan (pledoi) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam pledoi yang disampaikan penasihat hukum Arsalim menegaskan bahwa tidak ada satu pun fakta persidangan yang menunjukkan keterlibatan kliennya.

Sejumlah saksi, termasuk dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir, menyatakan bahwa peran utama dalam kasus tersebut lebih banyak mengarah kepada almarhum HM. Yunus Hasby selaku Ketua Baznas Inhil saat itu.

“Di lubuk hati terdakwa, ada rasa ketidakadilan dan kezaliman. Terbukti dari fakta persidangan, tidak ada keterangan dari seluruh saksi yang menyalahkan Arsalim,” ujar Hendri Irawan, SH., MH, Jum’at (6/3/2026).

Lebih lanjut, kuasa hukum meminta majelis hakim membebaskan Arsalim dari segala tuntutan hukum serta mengembalikan nama baiknya.

“Namun, apabila majelis hakim berpendapat lain, kami memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya,”

Mengingat perkara korupsi Baznas Inhil menyangkut pengelolaan dana umat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Putusan majelis hakim atas pledoi ini akan menjadi penentu nasib hukum Arsalim sekaligus arah kelanjutan perkara korupsi Baznas di Indragiri Hilir. (Red)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Di halaman Kantor Bupati Indragiri Hilir (Inhil), sebuah mobil dinas dengan cat kusam dan bodi penuh luka terparkir tanpa daya. Nomor registrasi BM 19** G masih melekat, seakan menjadi identitas yang tak bisa disembunyikan.

Kendaraan ini bukan sekadar besi tua, melainkan simbol dari bagaimana anggaran daerah bisa terkuras untuk sesuatu yang tak lagi produktif.

Data yang dihimpun awak media menunjukkan, biaya pemeliharaan TA 2024 mobil dangan palt BM 19** G mencapai Rp108 juta dalam satu tahun, hal itu diduga jauh melebihi standar harga Rp33 juta. Artinya, ada kelebihan sekitar Rp75 juta yang harus ditanggung dari kas daerah.

PLT Kepala Dinas PUTR dan PKP Inhil, Yusnaldi menyampaikan saat ini mobil tersebut tersebut sudah tidak lagi dimanfaatkan dan sudah diserahkan kepada BKAD Inhil untuk dilelang.

“Kondisinya hidup, sudah dilelang tapi belum laku,” katanya, Jum’at (6/3/2026).

Mengenai biaya pemeliharaan, Yusnaldi yang baru menjabat pada September 2025 lalu belum mengetahui secara detail terkait hal tersebut. Namun, ia menyampaikan bahwa biaya pemeliharaan itu telah di audit oleh BPK pada 2025 lalu.

“Saya cari tahu dulu, jika ada selisih pembiayaan dari hasil audit BPK apakah rekomendasi BPK harus melakukan pengembalian,” tutupnya.

Bagi masyarakat, angka itu terasa janggal. Bagaimana mungkin sebuah mobil yang diketahui sebelumnya mengalami rusak berat tapi masih menyedot anggaran hingga seratus juta rupiah?Pertanyaan ini bergema di telinga publik hingga menimbulkan rasa kecewa sekaligus geram.

Mobil itu kini menjadi saksi bisu pemborosan anggaran. Setiap goresan di bodinya seakan bercerita tentang rapuhnya tata kelola aset daerah. Ia berdiri diam, namun keberadaannya lantang menyuarakan ironi bahwa dana publik yang seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan mendesak masyarakat, justru habis untuk merawat kendaraan yang sudah tak berdaya.

Kasus ini menambah daftar sorotan terhadap pengelolaan keuangan daerah TA 2024. Minimnya SOP pemeliharaan kendaraan dinas disinyalir sebagai salah satu penyebab membengkaknya biaya. (Arbain-Red)

ARBindonesia.com, JAKARTA – Pemerintah menjamin bahwa pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah yang berimbas pada penutupan Selat Hormuz. Sekitar 20-25 persen impor minyak mentah Indonesia berasal dari kawasan Timur Tengah.

Sebagai antisipasi, pasokan minyak dari kawasan lain seperti Afrika, Australia, Amerika Serikat, dan sebagainya ditambah. Dengan begitu, pasokan minyak mentah untuk kilang-kilang di dalam negeri terjaga.

Sedangkan untuk bahan bakar minyak (BBM), Indonesia tidak melakukan impor dari Timur Tengah. Indonesia mengimpor bensin RON 90, RON 92, RON 95, dan RON 98 dari kawasan Asia Tenggara sehingga tidak terdampak penutupan Selat Hormuz.

Khusus untuk BBM jenis Solar, Indonesia sudah tidak impor lagi. Seluruhnya dapat diproduksi oleh kilang-kilang di dalam negeri.

“Kita sudah mengalihkan sumber pasokan ke Amerika atau ke daerah negara-negara yang tidak melalui Selat Hormuz. Sementara menyangkut BBM, yang kita impor bensin dan itu dari Asia Tenggara, tidak ada dari Timur Tengah,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, dikutip pada Kamis (5/3).

Cadangan BBM di dalam negeri saat ini dalam kondisi aman, yaitu 23 hari kebutuhan. Cadangan tersebut selalu terjaga di atas 21 hari, tidak pernah di bawah level tersebut.

Pasokan terus ditambah baik dari dalam maupun luar negeri, tidak menunggu sampai stok di bawah 21 hari. Dengan kata lain, tidak benar stok BBM akan habis dalam sekitar 20 hari.

Pemerintah menjamin masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan tenang, tidak perlu khawatir kekurangan pasokan BBM.

“Kami sudah mengantisipasi bahwa stok BBM kita untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri aman, termasuk dengan LPG. Jadi tidak perlu ada keraguan sekalipun terjadi dinamika global,” Bahlil menegaskan.

Harga BBM subsidi pun dijamin tidak naik meski harga minyak fluktuatif. “Saya pastikan bahwa sampai dengan Hari Raya tidak ada kenaikan,” ucap Bahlil.

Untuk semakin memperkuat ketahanan energi nasional, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar cadangan BBM ditingkatkan menjadi 3 bulan kebutuhan. Pembangunan fasilitas penyimpanan tengah dipersiapkan.

“Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami untuk segera membangun storage agar cadangan BBM sampai dengan 3 bulan. Salah satu alternatif terbaiknya dibangun di wilayah Sumatera,” tutup Bahlil. (MC Riau)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dari sektor retribusi pasar mengalami penurunan drastis.

Kondisi ini memunculkan dugaan adanya kebocoran penerimaan daerah yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskop UKM dan Dagtri) Kabupaten Inhil, capaian retribusi pasar pada tahun 2025 turun signifikan sekitar Rp 200 juta lebih dibandingkan tahun sebelumnya.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bahkan menunjukkan kondisi yang lebih memprihatinkan. Dari empat pasar utama di Tembilahan, yakni Pasar Selodang Kelapa, Pasar Umbut Kelapa, Pasar Dayang Suri, dan Pasar Mayang Kelapa, tercatat 871 los dan 153 kios beroperasi tanpa Surat Keterangan Sewa (SKS).

Tak hanya itu, dari total 944 los yang tersedia, hanya 109 los yang tercatat menyetorkan retribusi. Artinya, sebanyak 835 los tidak menyetor retribusi. Sementara untuk kios, dari 171 unit yang ada, sebanyak 78 kios tercatat tidak menyetorkan retribusi.

Angka tersebut bukan sekadar statistik. Kondisi ini menjadi gambaran potensi kebocoran PAD yang dapat merugikan keuangan daerah dalam jumlah besar jika tidak segera dibenahi.

Kepala Diskop UKM dan Dagtri melalui Kepala Bidang Pasar, Edil Muklisin, mengakui bahwa pengelolaan pasar masih membutuhkan pembenahan serius.

Menurut Edil, selain melakukan penertiban pedagang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang retribusi pasar, pemerintah juga harus memperbaiki sejumlah los dan kios yang mengalami kerusakan parah atau tidak lagi bisa difungsikan.

“Tidak cukup hanya membentuk Tim Yustisi untuk melakukan penertiban, tetapi juga perlu dilakukan perbaikan terhadap los dan kios yang rusak,” ujarnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (4/3/2026).

Edil yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Kabid Pasar menjelaskan bahwa besaran retribusi pasar sebenarnya telah diatur dalam peraturan daerah.

Untuk kios ditetapkan sebesar Rp100 ribu per bulan, sementara los sebesar Rp45 ribu per bulan, serta retribusi dasaran Rp2.000 per hari.

Meski demikian, ia tidak menampik adanya kemungkinan pungutan di luar ketentuan tersebut. “Kami mengimbau pedagang agar segera melaporkan jika ada pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” tegasnya. (Red)

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Puluhan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rokan Hulu membagikan ratusan paket takjil kepada masyarakat di Bundaran Ratik Togak, Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah (Pemda) Rokan Hulu, Kamis (5/3/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Satpol PP sekaligus momentum berbagi di bulan suci Ramadan.

Plt Kepala Satpol PP dan Damkar Rokan Hulu, Dennis Hendri, S.P., bersama Kepala Bidang Operasi Satpol PP Rohul, Hamsanah, M.Pd. dan puluhan personel lainnya yang turun langsung membagikan takjil kepada para pengendara dan masyarakat yang melintas menjelang waktu berbuka puasa.

Hamsanah mengatakan, kegiatan berbagi takjil ini merupakan bentuk kepedulian Satpol PP kepada masyarakat, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah.

“Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-76 Satpol PP. Melalui kegiatan berbagi ini, kami ingin lebih dekat dengan masyarakat serta menumbuhkan semangat kebersamaan di bulan suci Ramadan,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-76 Satpol PP, pada 3 Februari 2026 atau sehari setelah puncak peringatan, Satpol PP Rohul juga melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembersihan Masjid Shaibul Jannah yang berada di Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah.

Kegiatan sosial tersebut berlanjut pada 5 Februari 2026, di mana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu mengunjungi Panti Asuhan Al-Khoiriyah.

Dalam kunjungan itu, rombongan menyerahkan bingkisan serta bantuan uang tunai guna membantu kebutuhan anak-anak asuh di panti tersebut.

Ditempat yang sama Denis Hendra selaku Plt Kasatpol-PP dan Damkar Rohul menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk komitmen Satpol PP tidak hanya dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah, tetapi juga hadir memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami ingin momentum HUT ke-76 Satpol PP ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga diisi dengan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya. (Kri)