Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Firman Ingatkan Masyarakat yang Mudik Lebaran

ARB INdonesia, PEKANBARU- Arus mudik Suci Ramadhan 1443 Hijriah segera berlangsung, Direktur lantas Polda Riau Kombes Firman Darmansyah Sik mengingatkan masyarakat agar tidak terlalu ber-euforia dijalanan saat mudik ke kampung halaman.

Firman Darmansyah mengatakan, bahwa saat ini pemerintah telah mengizinkan masyarakat untuk melakukan mudik lebaran, setelah 2 tahun pandemi Covid-19.

“Pada pelaksanaan mudik nanti, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan. Pertama, kita menghimbau kepada warga untuk tidak terlalu euforia,” kata Firman, Selasa (19/4/2022).

Selanjutnya kata Firman, saat mudik masyarakat harus memperhatikan kesehatan kendaraan yang digunakan. Kendaraan harus prima dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

“Cek kesehatan kendaraan, rem, lampu serta lainnya. Kita juga mewanti-wanti kepada pengendara untuk tidak kebut-kebutan dalam perjalanan mudik. Tetap utamakan keselamatan dari pada kecepatan,” lanjut Firman.

Terakhir kata Firman, pada tanggal 28 April, pihaknya akan melakukan operasi Ketupat dan melakukan pengawasan dan pengawalan bagi warga yang ingin mudik. Untuk mengawal warga yang ingin mudik dengan selamat.

“Jadi jika ngantuk saat berkendara, istirahat. Jangan paksakan biar selamat sampai tujuan,” pungkasnya. ***




Putra Dumai Fuad Santoso Di kabarkan akan Mengisi Kursi Wawako Dumai.

ARBindonesia,com.Dumai – Akhir-akhir ini terus bermunculan sosok figur-figur yang bakal mengisi kekosongan Wakil Walikota Dumai, sebab sejak meninggalnya almarhum Amris, hingga kini belum satupun sosok yang tersiar mengisi kekosongan Wawako Dumai untuk mendampingi Walikota Dumai H.Paisal.

Kini kembali muncul isu yang berkembang kepermukaan munculnya sosok Fuad Santoso SH, MH, yang merupakan Putra Kota Dumai yang kini menjabat sebagai Ketua KNPI Provinsi Riau, dikabarkan dirinya bakal mengisi kekosongan kursi Wakil Walikota Dumai tersebut.

IMG_20220419_203047

Diketahui, bahwa Fuad Santoso beberapa minggu ini terus bolak balik Pekanbaru-Dumai dengan mengisi kegiatan baik kegiatan KNPI maupun lainnya, dan juga tampak Fuad Santoso dalam satu acara bersama Syamsurizal yang merupakan Ketua DPW Partai PPP.

Jika memang sosok Fuad Santoso benar mengisi kursi Wakil Walikota Dumai, maka Walikota Dumai H.Paisal akan sangat terbantu, sebab sosok Fuad Santoso merupakan Putra Dumai, tentunya ia dengan serius membangun Kota Dumai.

IMG_20220419_203121

Selain itu, sosok Fuad Santoso juga merupakan sosok yang ramah terhadap siapapun, sebab selain mempunyai fisik yang masih energik, Fuad juga merupakan figur yang cukup berpengaruh, sehingga dirinya mampu menggandeng berbagai Ormas dan OKP untuk memilih dirinya menjadi Ketua KNPI Riau.

Untuk menjabat sebagai Ketua KNPI Provinsi Riau, tentunya harus mempunyai kemampuan cerdas berfikir dan mempunyai lobi-lobi tingkat tinggi, sehingga Fuad Santoso mampu menggaet Ketua KNPI dengan Calon Tunggal.

Salah satu pihak keluarga dekat Fuad Santoso saat dikonfirmasi mengatakan, itu terpulang kepada Fuad.

“Kami pihak keluarga tentunya mendukung Fuad jika memang ingin mengisi kursi Wakil Walikota Dumai tersebut,” sebut Keluarga Fuad yang enggan namanya disebutkan, Selasa (19/4/2022).(hrk)

Sumber:eranewss.com




Bupati Inhil Siap Sukseskan Ketahanan Pangan 1000 Hektar

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Drs HM Wardan MP menghadiri vidcon serta ikut melaksanakan penanaman perdana tanaman dalam program ketahanan pangan 1000 Hektar Korem 031 Wira Bima dengan dinas Pertanian dan ketahanan pangan se provinsi Riau, Senin (18/4).

Program ini bertujuan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat

HM Wardan mengatakan bahwa kabupaten Inhil telah menyediakan lahan seluas 31 Hektar dalam mendukung program ketahanan pangan tersebut

“Sebanyak 31 Hektar telah kita siapkan di tempat yang terpisah dan akan di tanam dengan jagung,ubi dan yang paling banyak adalah padi,” ujar Bupati Inhil

Beliau juga mengharapkan dukungan dari seluruh unsur agar ikut andil dalam mewujudkan program ketahanan pangan tersebut.

“Saya juga berharap kepada seluruh Unsur baik dari dinas hingga masyarakat untuk bersama mewujudkan program ini dan saya nyatakan kabupaten Inhil siap untuk menjaga ketersediaan bahan pangan,” tegas Bupati

Pada kesempatan ini Bupati Inhil HM Wardan bersama Dandim 0314 Inhil, Kapolres, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri beserta unsur forkopimda melaksanakan penanaman padi secara simbolis sebagai tanda progam ketahanan pangan di kabupaten Inhil telah di mulai. (Adv/Diskominfops/Arb)




Akses NIK Dikenai Biaya 1.000, ini Penjelasan Kemendagri

ARB INdonesia, JAKARTA – Lembaga pengguna data NIK akan dikenai biaya Rp 1.000 per akses NIK. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan, penerapan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) itu salah satunya bakal dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem server Dukcapil Kemendagri yang sudah berusia puluhan tahun.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan penerapan PNBP dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia sudah berjalan lama. Misalnya, pendapatan negara bukan pajak yang dikenakan pemerintah untuk pembuatan SIM, perpanjangan STNK, pelat kendaraan bermotor, pembuatan paspor, sertifikat tanah, meminta data di BPS, pengurusan PT, penempatan notaris, pendidikan dan pelatihan pegawai, serta keperluan lainnya. Zudan menyebut ada ribuan jenis PNBP di Indonesia.

Khusus Dukcapil, kata Zudan, salah satu pertimbangan penerapan tarif NIK atau jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ialah guna menjaga sistem Dukcapil tetap hidup.

“Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akurasi data. Sebab, beban pelayanan makin bertambah. Jumlah penduduk dan jumlah lembaga pengguna yang dulu hanya 30 sekarang 5.010 lembaga yang sudah kerja sama, namun anggaran APBN terus turun,” kata Zudan dalam keterangannya, Minggu (17/4/2022).

Ia menjelaskan, lembaga pengguna NIK yang akan dibebankan tarif akses NIK 1.000 tersebut merupakan lembaga sektor swasta yang bersifat profit oriented semisal perbankan. Namun lembaga pelayanan publik, seperti BPJS Kesehatan, tidak akan dikenai biaya akses NIK.

“Contoh lembaga perbankan, asuransi, pasar modal, sekuritas. Untuk kementerian/lembaga pemerintah, pemda, dan lembaga pelayanan publik, seperti BPJS Kesehatan, RSUD, semuanya tetap gratis. Dan tidak ada hak akses yang berikan kepada perorangan. Hak akses ini hanya untuk lembaga berbadan hukum,” kata Zudan.

Untuk Tambahan APBN

Sementara itu, Zudan mengaku tidak menargetkan berapa besaran PNBP yang akan diterima terkait kebijakan tersebut. Zudan menjelaskan, PBNP akan dimanfaatkan untuk perawatan dan peremajaan server sistem kependudukan.

“Karena hakikatnya tidak untuk mencari pendapatan, tetapi hanya tambahan bagi APBN agar sistem Dukcapil tetap terjaga untuk memberi pelayanan,” ujar Zudan.

“PNBP akan dimanfaatkan untuk perawatan dan peremajaan infrastruktur server dan storage Ditjen Dukcapil dalam melayani masyarakat dan lembaga pengguna,” imbuhnya.

Zudan juga menjelaskan terkait isu menjual data pribadi. ‘Apakah menjual data pribadi itu tidak melanggar prinsip kerahasiaan data pribadi?’ Menjawab hal tersebut, Zudan menjelaskan, dalam hal PNBP, jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan itu tidak menjual data penduduk dan tidak memberikan data.

Zudan mengatakan, lembaga pengguna sudah punya data dan diverifikasi oleh Dukcapil. Dukcapil hanya memberikan verifikasi data seseorang dengan notifikasi true or false (sesuai/tidak sesuai). Ia menambahkan, lembaga pengguna data Dukcapil sudah punya data nasabah atau calon nasabah. Data itulah yang diverifikasi ke Dukcapil.

“Sehingga lembaga pengguna bisa memverifikasi data seseorang dengan akurat, secure dan valid. Misalnya, pemilik data tersebut masih cocok tidak datanya dengan Dukcapil, masih hidup, masih sesuai alamatnya, dan lainnya,” ungkap Zudan.

Jamin Perlindungan Keamanan Data

Dalam kesempatan itu, Zudan juga menjawab isu terkait keamanan data NIK yang diberikan kepada lembaga pengguna atau sektor usaha. Zudan menjelaskan, sektor swasta yang memanfaatkan akses data kependudukan harus melalui berbagai tahapan/persyaratan. Di antaranya telah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil (MoU dan PKS), PoC sistem (proof of concept), menandatangani NDA (non disclosure agreement), serta SPTJM (surat pertanggungjawaban mutlak) untuk mematuhi kewajiban menjaga dan melindungi data.

“Serta tidak boleh memindahtangankan data walaupun sudah tidak bekerja sama atau dikenal dengan istilah zero data sharing policy. Para lembaga pengguna juga harus siap mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku,” tuturnya.

Terkait pemanfaatan PBNP ini sebelumnya diusulkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim (saat ini dirotasi menjadi anggota Komisi XI DPR). Luqman mendorong Kemendagri agar menjadikan kerja sama pemanfaatan data kependudukan sebagai bagian dari tambahan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

“Kalau belum ada PNBP penting untuk dipikirkan, Pak Mendagri. Setahu saya beberapa pihak memanfaatkan data kependudukan ini adalah institusi komersial, misalnya perbankan. Mereka ada keuntungannya dari pemanfaatan data ini. Kalau belum ada PNBP sebaiknya segera diurus agar itu menambahi pendapatan negara kita,” ujar Lukman.

Sebelumnya, lembaga pengguna data NIK akan dikenai biaya Rp 1.000 per akses NIK. Nantinya biaya tersebut akan digunakan sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang bakal dimanfaatkan untuk biaya pemeliharaan dan pengembangan sistem Dukcapil Kemendagri.

Hal tersebut akan diatur dalam aturan yang sedang di susun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan pemanfaatan data adminduk oleh user yang saat ini sudah memasuki tahap paraf koordinasi antar-K/L. Zudan mengatakan biaya tersebut akan digunakan untuk memelihara sistem data penduduk di Dukcapil.

“Sekarang kan gratis sejak 2013. Mulai tahun 2022, akses hit per NIK akan berbayar Rp 1.000 untuk digunakan menjaga agar sistem di Dukcapil tetap hidup,” kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh saat dihubungi, Kamis (14/4/2022).

Artikel inj telah tayang di detiknews dengan judul “Penjelasan Kemendagri soal Akses NIK Akan Berbayar 1.000 bagi Bank dkk”
Editor Arbain




Datuk Amin Sebut Kondisi Jembatan Sungai Mesjid Mengancam Nyawa Pengendara

ARBindonesia,com.Dumai-Jalan Lintas Purnama Lubuk Gaung merupakan akses hilir mudik masyarakat berkendara, baik kendaraan roda dua hingga kendaraan bertonase berat menuju ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kelurahan Bangsal Aceh dan Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan.

Didalam akses jalan lintas ini terdapat jembatan yang dilintasi para pengendara, namun tentunya jembatan tersebut harus kokoh dan bertahan lama ketika dilewati kendaraan bertonase berat. Agar pengendara tidak merasa khawatir jembatan tersebut ambruk ketika dilewati.

Namun sepertinya jembatan yang disebut jembatan Sungai Mesjid yang menjadi perbatasan antara Kelurahan Purnama dengan Kelurahan Bangsal Aceh sangat dikhawatirkan para pengendara yang hendak melewatinya.

Sebab jembatan tersebut selain usianya sudah tua, jembatan ini ketika dilewati pengendara sangat terasa goyang sekali, dan juga lantai jembatan tersebut sudah tampak mengalami kerusakan, sehingga pengendara harus ektra hati-hati untuk melintasi jembatan ini.

Hal ini dikemukakan Datuk Amin selaku Panglima Bungsu Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Kecamatan Sungai Sembilan, bahwa kondisi jembatan tersebut sangat mengkhawatirkan masyarakat yang hendak melintasinya. Pasalnya, jembatan tersebut sudah terlihat rusak.

Menurut Datuk Amin, jika jembatan tersebut tidak segera diperbaiki, maka dirinya khawatir jembatan tersebut akan ambruk dan bisa memakan korban jiwa.

“Ya jika jembatan ini dibiarkan dan tidak segera diperbaiki oleh pemerintah maupun pihak perusahaan yang ada di kelurahan Bangsal Aceh dan Lubuk Gaung, maka kita khawatir jembatan ini akan ambruk,” cetus Datuk Amin, Sabtu 16 April 2022.

Lanjut Datuk Amin mengatakan, sudah sepatutnya pihak perusahaan yang ada di Kelurahan Bangsal Aceh dan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan memperbaiki jembatan ini, sebab mobil-mobil truck perusahaanlah yang dominan membuat jembatan ini rusak. Karena mobil truck-truck perusahaan yang bermuatan tonase berat. Sehingga jembatan ini lambat laun bisa roboh.

“Sejauh ini, yang kita lihat baru perusahaan PT.Sari Dumai Sejati (SDS) yang peduli dengan kondisi jembatan tersebut. Yang mana pihak PT.SDS menutupi lubang jembatan tersebut dengan meletakkan plat baja. Agar pengendara tidak terlalu lama dijembatan tersebut,” ucap Datuk Amin.

Datuk Amin menghimbau kepada Pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Provinsi Riau serta pihak perusahaan yang ada di Kecamatan Sungai Sembilan hendaknya peka terhadap persoalan ini.

“Jangan setelah jembatan tersebut ambruk dan terdapat korban jiwa, baru semua pihak sibuk memperbaiki.” tegas Panglima Bungsu LLMB Sungai Sembilan Datuk Amin.

Selain itu kata Datuk Amin, LLMB Sungai Sembilan meminta pihak perusahaan di Kecamatan Sungai Sembilan agar mematuhi surat edaran instruksi Walikota Dumai terkait jam operasional kendaraan truck mereka semasa bulan Ramadhan ini.

“Kita melihat, masih saja terjadi pelanggaran oleh supir truck atas intruksi Walikota Dumai tersebut, yang mana masih didapati mobil trick melintas di saat jam yang sudah ditentukan Walikota Dumai.” tandas Datuk Amin.

Sumber:Mediahumas polri.com




Di Bulan Yang Suci Ini LLMB Sungai Sembilan Berbagi Takjil Dan Melakukan Buka Puasa Bersama

ARBindonesia,com.Dumai – Lagi-lagi Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Sungai Sembilan yang dipimpin Datuk Amin selaku Panglima Bungsu tak henti-hentinya menggelar kegiatan.

Jum’at 15/04-2022 kali ini LLMB Sungai Sembilan menggelar kegiatan berbagi takjil untuk buka puasa kepada warga yang berkendara di Jalan Lintas Tanjung Penyembal tepatnya di depan Masjid Nur Falahuddin.

IMG_20220415_215319

Dalam kegiatan berbagi takjil ini tampak hadir Humas perusahaan PT.Ivomas dan Manager serta Humas PT.SSSS (S4).

Usai berbagi takjil, rombongan LLMB Sungai Sembilan menggelar buka puasa bersama.

Datuk Amin didampingi Datuk Budi dan Datuk Supri selaku Timbalan dan juga Bendahara Kyai Riwung Syaiin mengatakan, bahwa agenda berbagi takjil dan berbuka puasa bersama ini merupakan kegiatan di bulan suci ramadhan.

“Berkat dukungan seluruh pengurus dan anggota, maka acara berbagi takjil dan buka puasa bersama dapat terselenggara,” ucap Datuk Amin.

“LLMB Sungai Sembilan tak akan henti-hentinya berbuat baik untuk masyarakat, karena itulah kehadiran LLMB di Sungai Sembilan ini harus bermanfaat bagi masyarakat,dan juga semoga apa yang kita lakukan ini sebagai amal jariah buat rekan-rekan semua nanti nya amiin.” tandas Datuk Amin.(hrk)