ARB INdonesia, PEKANBARU – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengendus dugaan korupsi dana Bantuan Layanan Umum (BLU) di UIN Sultan Syarif Kasim (Suska). Status dugaan korupsi itu langsung ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Kasi Penkum Kejati Riau, Bambang Heripurwanto mengatakan kasus dugaan korupsi ditingkatkan setelah melakukan ekspose perkara. Hadir dalam ekspose Kajati Riau Jaja Subagja, Wakajati Akmal Abbas dan pejabat utama.

“Kemarin bertempat di kantor Kejati Riau dilakukan gelar perkara ekspose perkara terkait dana BLU di UIN Suska. Ada hadir seluruh pimpinan,” kata Bambang kepada detikSumut, Kamis (12/5/2022).

“Kesimpulannya kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebelum ditingkatkan ke tahap penyidikan, tim penyelidik di Pidsus telah melakukan pemeriksaan saksi dan bukti dokumen,” lanjut Bambang.

Bambang mengatakan penyelidikan dana BLU ditangani tim Tindak Pidana Khusus. BLU sendiri dikucurkan pada 2019 lalu yang bersumber dari APBN. Sementara untuk pagu anggaran sebesar Rp 129 miliar lebih.

Untuk saksi, tercatat ada 20 orang saksi diperiksa secara marathon. Termasuk dokumen yang berkaitan pengelolaan dana BLU tahun 2019.

“Tim penyelidik Pidsus Kejati Riau telah menemukan adanya indikasi peristiwa pidana, perbuatan melawan hukum dan potensi kerugian negara,” kata Bambang.

Selanjutnya untuk proses penyidikan, Kejati Riau telah mengeluarkan surat perintah penyidikan. Termasuk menunjuk beberapa orang jaksa untuk menyelesaikan proses penyidikan terhadap penanganan perkara tersebut. *

Artikel ini telah tayang detiksumut, dengan judul “Kasus Dugaan Korupsi di UIN Suska Riau Naik ke Tahap Penyidikan” selengkapnya https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6074098/kasus-dugaan-korupsi-di-uin-suska-riau-naik-ke-tahap-penyidikan.

ArbINdonesia.com – Iqlima Kim belakangan ini tengah jadi sorotan publik lantaran perseteruanya dengan Hotman Paris terkait kasus pelecehan seksual tak kunjung mereda.

Namun ditengah perseteruan itu, Iqlima Kim mendadak memberikan kabar tak sedap kepada netizen.

Lewat instagram pribadinya melalui instatori ia membagikan kisahnya yang diduga dikirim santet.

Ia mengaku awalnya merasakan sakit pinggang, namun ternyata hal itu salah. Kini ia menduga jika dirinya terkena serangan santet.

Kemudian mantan aspri Hotman ini juga memperlihatkan video saat dirinya berteriak kesakitan sampai akhirnya dirukiyah.

Janda satu anak ini merasa rukiyah yang ia jalani tak membuatnya sembuh total, sebab dirinya merasa diserang sakit yang sama bahkan lebih menyakitkan.

Iqlima Kim kemudian memilih untuk berobat ke orang pintar lagi, namun sakit yang ia diderita tak kunjung hilang.

Bahkan kini ia mengaku sampai muntah darah, hidungnya pun turut bercucuran darah segar.

Akhirnya ia segera memanggil dua orang pintar untuk mengobati sakitnya yang tak wajar.

Kemudian ia juga merasakan muntah yang dibarengi dengan kehadiran belatung.

Iqlima menegaskan jika kejadian tersebut bukan hasil rekayasa, ia tak mau dirinya dituding membuat settingan.

Sumber: Tribun-Medan.com

ARBindonesia,com.Dumai-Jembatan yang menghubungkan kecamatan Dumai Barat dengan Kecamatan Sei Sembilan Kota Dumai sangat memprihatinkan.Kamis(12/05/22).

Jembatan sebagai sarana penghubung truk perusahaan dan juga warga sudah mulai kelihatan bolong, hal ini sangat bahaya sekali dengan pengguna jalan yang melintas di jembatan tersebut.

Jembatan tersebut harus segara diperbaiki sebelum memakan korban, aktifitas lalu lintas di jembatan tersebut sangat padat setiap harinya, ini harus menjadi perhatian Pemerintah atau mobil perusahaan yang melintas di jembatan tersebut.

Mannbow salah seorang warga mengungkapkan ke awak media dengan adanya bagian jembatan yang bolong sangat membahayakan pengguna jalan yang melintas di jembatan ini.

“Kita sangat khawatir dengan adanya bagian jembatan yang bolong, ini sangat membahayakan pengguna jalan yang melintas baik itu masyarakat atau pun truk perusahaan yang lewat.” ungkapnya.

Tambahnya,” Jangan sampai ada korban, baru ada perbaikan, jembatan ini harus cepat di perbaiki, karena jembatan ini sebagai penghubung antara Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Sei Sembilan.”Imbuhnya.

Jembatan sebagai penghubung 2 kecamatan tersebut harus cepat di perbaiki, agar tidak ada memakan Korban. Masyarakat menunggu gerak cepat Pemerintah dan Perusahaan yang berada di Lubuk Gaung untuk memperbaiki jembatan tersebut.***

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sama-sama tidak mengakui atas status kewenangan jembatan rusak di Kelurahan Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Inhil.

Hal tersebut dirangkum oleh arbindonesia.com dalam beberapa pemberitaan di media online terkait status kewenangan jembatan di Sungai Piring yang kondisinya saat ini sungguh sangat membutuhkan perbaikan.

Dalam sebuah statemen yang dilansir dari laman beritainhil.com, Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Kepala Dinas Perkejaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Umar, MT mengatakan bahwa bahwa ruas jalan serta jembatan tersebut sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Riau.

“Memang kondisi jembatan ini awalnya dibangun oleh Kabupaten, semenjak tahun 2017 ruas jalan ini pindah keruas jalan Provinsi, yang nama ruasnya Sungai Luar – Teluk Pinang – Kuala Gaung, ruas jalan provinsi ini secara tekhnis belum pernah ditangani pelaksanaan fisik oleh provinsi,” katanya,  Selasa (10/5/2022).

Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau secara terbuka membantah bahwa kewenangan jembatan Sungai Piring tersebut bukanlah kewenangan Provinsi, melainkan kewenangan Kabupaten.

Hal itu diungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) melalui Kabid Bina Marga, Ali Subagyo.

“Jembatan Kelurahan Sungai Piring yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bukan Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, melainkan kewenangan pemerintah setempat,” bantah Ali saat dikonfirmasi, Rabu (11/5/2022) dilansir dari laman Indragirione.com.

“Jalur kewenangan Provinsi Riau di wilayah itu bernama Sei Luar – Teluk Pinang – Kuala Gaung, dalam data kami ditandai dengan warna kuning, namun tidak melewati Sungai Piring. Dan sebelum jembatan rusak parah itu ada jalan besar belok kiri, nah itulah jalurnya hingga ke Teluk Pinang menembus Kuala Gaung,” jelasnya lagi.

Hingga saat ini, status kewenangan jembatan yang menjadi akses penting bagi masyarakat Inhil itu belum jelas kewenangan siapa sebenarnya. Apakah Pemprov Riau atau Pemkab Inhil?

Dari sumber lainnya mengenai hal tersebut, mantan anggota DPRD Inhil 3 periode, HM Yusuf Said, SE MM menyampaikan sekilas sejarah mengenai kewenangan jembatan Sungai Piring.

Ia menyampaikan bahwa pada zaman sebelum Bupati Inhil HM Wadan, dan pada saat itu Kepala Dinas PU nya di jabat oleh Nasir.

“Kala itu ada perubahan ruas, karena jembatan yang ada di Sungai Piring tersebut terlalu dekat dengan bangunan yang ada dan jalan menujunya juga sempit, sehingga ruas jalannya dipindahkan ke arah darat sesuai peta ini, dan jembatan yang ada sekarang ini menjadi jembatan dalam kota Sungai Piring,” tulis Yusuf Said dalam sebuah grub whatsapp, Rabu (11/5/2022).

Selian itu pria yang juga pernah menjabat Ketua Komisi I DPRD Inhil ini juga menyampaikan bahwa beberapa tahun yang lalu jembatan tersebut pernah dianggarkan sebesar 16 Miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Akan tetapi terlendala waktu dan teknis pekerjaan, karena pemancangannya tidak bisa ponton lewat kedarat,” jelasnya.

“Kalau dirobohkan harus ada jembatan darurat yang bisa dilalui kendaraan roda 4, sementara anggaran untuk jembatan daruratnya tidak ada. Jadi gagal pengerjaannya dan sampai sekarang tak pernah dianggarkan lagi di APBD Kabupaten, karena sudah menjadi Ruas Jalan Provinsi,” tulis Yusuf Said yang juga pernah menjabat Ketua Komisi II DPRD Inhil.

(Arbain)

ARB INdonesia, TEMBILAHAN – Wakil Ketua DPRD Inhil Edi Gunawan, SE.M.Si menghadiri pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Imbangan Komando Distrik 0314/Inhil T.A 2022 yang di laksanakan di Aula Grahabakti Kodim 0314/Inhil, Selasa (10/05/22) pagi.

Acara Pembukaan TMMD Imbangan Kodim 0314/Inhil juga dihadiri Bupati Inhil beserta Wakil Bupati Inhil, Unsur Pimpinan Forkopimda Inhil, beberapa pimpinan OPD terkait, organisasi Pemuda, Kecamatan Gaung, Dandim 0314/Inhil Letkol ARH M. Nahruddin Roshid, S.E., M. Tr. (Han) serta jajaran.

Untuk diketahui, bahwa pelaksanaan TMMD Imbangan Kodim 0314/Inhil T.A 2022 dipusatkan Kecamatan Gaung Anak Serka di 2 Desa yaitu; Desa Iliran dan Desa Teluk Sungka.

Dimana Pra TMMD dilaksanakan dari tanggal 1 – 30 April 2022 yang lalu dan puncak pelaksanaan TMMD dari tanggal 11 Mei – 9 Juni 2022 yang akan datang.

Dengan 2 sasaran Fisik dan Non. Dimana sasaran Fisik yaitu peningkatan jalan penghubung Desa dan dan Non Fisik yaitu; Penyuluhan Wawasan kebangsaan dan Bela Negara, Penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba, penyuluhan kesadaran hukum masyarakat, penyuluhan tentang antisipasi Karlahut, Penyuluhan tentang Vaksinasi dan tentang kesehatan masyarakat.

Kegiatan ini diakhiri dengan Penandatanganan berita acara TMMD oleh Bupati Drs.H.M.Wardan, MP dan Dandim 0314/Inhil Letkol ARH M. Nahruddin Roshid, S.E., M. Tr. (Han) serta foto bersama. (Adv/GF/Dprd)

ARB INdonesia, TEMBILAHAN – Pemulihan berbagai aspek kehidupan pasca pandemi Covid-19 berangsur-angsur pulih, perputaran ekonomi disektor ril tampak menggeliat.

Masyarakat Indragiri Hilir, Provinsi Riau mulai beraktifitas seperti sebelum bencana pandami menggoncang seluruh lini perekonomian yang membuat masyarakat kelimpungan.

Untuk memulihkan ekonomi daerah, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Indragiri (UNISI), Zainal Arifin Hussein, SE.,ME berharap eksistensi dan keterlibatan pemerintah daerah.

Zainal berpendapat, percepatan pemulihan ekonomi bergantung pada struktur ekonomi dan tata kelola yang dibangun pemerintah daerah, baik memfungsikan pendapatan sumber daya alam hingga peningkatan infrastruktur.

“Saya pikir Bupati Wardan harus menjalankan regulasi dalam pemulihan ekonomi kerakyatan,” kata Zainal, Selasa (10/5).

Proses pemulihan ekonomi, kata Zainal, tentu terhambat dengan masalah klasik, yakni pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta migitasi dampak perubahan iklim terhadap perkebunan kelapa rakyat.

“Kita berharap Bupati memprioritas pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.

“Ini harus menjadi perhatian dan prioritas pemerintah dengan mendahulukan kepentingan masyarakat banyak,” sambungnya.

Dikatakan Zainal lagi, upaya mendukung program pemulihan ekonomi, hendaknya pemerintah mengekspos progres perbaikan ekonomi seberapa persen triwulan ini dalam upaya peningkatan ekonomi.

Untuk memfokuskan pembangunan infrastruktur, saat ini dependensi atau ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah sangat besar. Maka pemerintah diminta untuk mengurangi alokasi anggaran untuk pandemi.

“Pemerintah harus fokus jika ingin perekonomian masyarakat kembali stabil,”

Lebih lanjut Zainal berpendapatan, untuk mempercepat pemulihan ekonomi, diperlukan pelibatan banyak pihak, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, kepala daerah juga diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, baik perbaikan kebun kelapa masyarakat serta mengaktifkan kawasan wisata.

“Perbaikan kebun masyarakat juga sangat penting,” ucapnya.

EKONOMI BANGKIT, PERLU STRATEGI DAN INOVASI KEPALA DAERAH

Hantaman pandemi mempengaruhi makro sosial-ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang negatif, kesempatan kerja yang terbatas, kemiskinan meningkat.

Maka dari itu, kata Zainal, dependensi atau ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan ekonomi sangat besar, perlunya strategi dan inovasi.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki perekonomian daerah, maka setiap jalur pertumbuhan ekonomi harus didorong karena mempunyai daya ungkit yang besar untuk menggerakkan kembali perekonomian.

“Untuk menggapai itu semua, tentunya dituntut kinerja pemerintah untuk membangun trobosan dan strategi,” sebut Zainal.

Strategi dan inovasi yang dilakukan, papar Zainal, diantaranya memperbaiki regulasi dan birokrasi dalam mempercepat realisasi bantuan subsidi tunai maupun non tunai, dan memberikan bantuan modal UMKM.

“Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemangku kepentingan harus tepat sasaran dalam menggerakkan pelaku usaha kecil,”

Ini harus direalisasikan, paparnya lagi, karena sepanjang pandemi memberikan dampak buruk bagi UMKM, padahal UMKM merupakan pilar terpenting dalam perputaran perekonomian masyarakat Inhil.

“Pemerintah melalui dinas terkait harus fokus membantu pelaku UMKM dengan menyediakan sejumlah bantuan dan tambah usaha modal,” harapnya.

Bukan hanya memberikan modal usaha, dinas terkait harus mampu memotivasi dan memberikan pembinaan dalam menumbuh-kembangkan berbagai gagasan/ide usaha baru dalam memanfaatkan SDA laut dan darat yang dapat pemecah persoalan sosial-ekonomi.

“Strategi ini untuk keluar dari resesi ekonomi, agar pelaku usaha memiliki modal untuk membangun kepercayaan sehingga mereka memiliki kekuatan untuk menjalankan roda usahanya,” tutupnya. (Dd)