ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Tak kunjung henti diterpa goncangan ekonomi terhadap perusahaan yang bergerak di pengolahan turunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Setelah mampu melewati masa krisis ekonomi  akibat pandemi Covid-19, kini perusahan ternama (Sambu Grub) kembali dihadapkan dengan dampak yang cukup hebat dari krisis ekonomi global, hingga membuat perusahaan yang berusia 54 tahun itu mulai ‘goyang’.

Negara Luar Membatasi Import Kelapa dan Turunannya

Dilansir dari kontan.co.id, menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (15/06/2022), seperti yang diungkapkan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Setianto mengatakan bahwa krisis pangan dan energi (karena perang antara Rusia dan Ukraina) yang terjadi telah memicu inflasi dan perlambatan ekonomi di beberapa negara.

“Kabar buruknya, kondisi krisis pangan dan energi ini berimbas kepada Indonesia. Sebab negara-negara yang mengalami kondisi itu merupakan mitra dagang Indonesia, yang merupakan negara tujuan ekspor produk kita,” tuturnya.

Hal ini berdampak menurunnya permintaan produk dari Indonesia. Tercatat oleh BPS, angka ekspor Indonesia bulan Mei 2022 menurun 21, 29% dibanding bulan April 2022. Salah satu yang terkena imbasnya adalah kelapa dan produk turunannya (santan, minyak goreng, minuman air kelapa, kelapa parut, dan sebagainya). 

Amerika, Tiongkok, Korea Selatan, India, Thailand dan Malaysia, menurut data Badan Karantina Kementerian Pertanian Indonesia (Maret 2022), merupakan negara tujuan ekspor kelapa dan produk turunannya. Negara-negara tersebut mengurangi impor karena sedang krisis ekonomi, secara otomatis berkontribusi  mengurangi ekspor produk kelapa Indonesia. 

Tidak seperti di Indonesia, produk-produk hasil olahan kelapa bukan merupakan bagian dari konsumsi esensial untuk konsumen negara-negara tujuan ekspor tersebut. Negara terdampak krisis ekonomi akan mengurangi konsumsi produk esensial, dengan demikian produk olahan kelapa akan menjadi satu kelompok produk untuk dikurangi jumlah importasinya.

Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Rudy Handiwidjaja, Indonesia harus waspada mencermati krisis ekonomi global ini. 

“Sebagian negara tujuan ekspor Indonesia untuk kelapa dan produk turunannya sudah mengurangi permintaan. Karena kondisi ekonomi negara mereka yang dilanda krisis ekonomi dan lesunya pasar. Dan ini  berdampak pada industri kelapa Indonesia,” ujar Rudy dalam keterangannya, Selasa (28/6). 

Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Industri Kelapa Sambu Group

Atas hal itu, Sambu Group saat ini tengah  mengalami goncangan nyata dan cukup hebat atas dampak krisis ekonomi tersebut.

“Produk olahan kelapa seperti santan, olahan air kelapa dan lainnya juga mengalami penurunan pada permintaan pasar, baik pasar dalam negeri maupun ekspor. Hal itu merupakan dampak dari krisis ekonomi global” ungkap A Ginting kepada Arbindonesia.com, Rabu (29/6/2022).

“Tentunya ini juga berdampak pada banyaknya jumlah stok produk yang tidak terjual,” tambahnya.

Selain itu, beberapa negara yang selama ini membeli kelapa dari Indonesia termasuk dari Indragiri Hilir sudah mengurangi pembeliannya, bahkan ada yang menghentikan pembelian kelapa bulat. Hal ini berdampak sebagian besar penjualan kelapa bertumpu ke Sambu Group.

Industri kelapa akan mengupayakan secara maksimal membeli kelapa dari petani, sesuai daya dan kemampuan yang dimiliki. Namun hal ini juga ada batasnya.

“Jadi harus ada solusi bersama dari seluruh stakeholder kelapa. Tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada industri kelapa yang saat ini juga mengalami kesulitan”, imbuh A Ginting.

Kami juga sadar bahwa harga kelapa yang rendah berdampak pada rendahnya biaya yang dialokasikan untuk pemeliharaan kebun. Hal ini dalam jangka panjang akan mengancam ketersediaan bahan baku untuk industri.

“Jadi kita berharap kondisi ekonomi segera membaik demi kebaikan bersama,” tutupnya. (ARBAIN)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR –  Ternyata harga beli buah kelapa di perusahan ‘raksasa’ (PT. Pulau Sambu) masih tergolong stabil ditengah maraknya kabar penurunan harga buah kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Hal tersebut diketahui ketika awak media arbindonesia.com melakukan konfirmasi terhadap pihak perusahaan Sambu Grub.

“Saat ini harga kelapa bulat (KB) licin pada pancang di daerah Tembilahan masih Rp 2.300 per kilogramnya atau Rp 2.280 perkilo setelah di potong upah bongkar,” ungkap A Ginting, Humas Sambu Group, Rabu (29/6/2022).

“Kalau kelapa jambul masih di harga Rp 2.000 perkilogramnya,” tambahnya.

Lanjutnya, mengenai harga beli buah kelapa  dengan harga 1.500 perkilogram, A Ginting menyatakan bahwa harga tersebut bukan harga dari Sambu Grub melainkan harga dari pembeli lain.

“Kalau ada info Rp 1.500 per kilo itu harga pembeli lain, bukan Sambu,” tegas A Ginting.

Selian itu, A Ginting juga menjelaskan mengenai pembatasan pembelian buah kelapa milik petani pada masing-masing pancang Sambu tersebut dilakukan untuk lebih mengatur kedatangan buah kelapa ke pabrik.

“Untuk itu mulai Minggu lalu kita berlakukan kuota terima di pancang dengan jumlah yg bervariasi sesuai dengan rata-rata terima selama ini,” tuturnya.

“Tujuannya agar pancang bisa menyerap relasi lokal dan agar petani juga bisa mengatur jarak panen buah kelapa mereka,” tambah Humas Sambu Grub.

Dengan demikian kata A Ginting, buah kelapa tidak terlalu menumpuk di pancang dan tidak juga menumpuk di pabrik. Jika hal itu terjadi, dikhawatirkan mengurangi kwalitas kelapa.

Lanjutnya, saat ini banyak relasi yang jual kelapa ke pancang sambu, karena pembeli lain juga membatasi pembelian kelapa (seperti pembeli yang mengirim langsung ke Malaysia, Batam, Lobam, Jawa, Medan, dan lainnya). Hal itu ditandai dengan tidak adanya kapal pembeli tersebut, dan juga harga pembeliannya juga sangat rendah.

“Dari persoalan tersebut, sehingga penjualan kelapa membanjiri disetiap pancang sambu,” ungkapnya.

Saat ini kata Humas Sambu, antrian di pabrik saja mencapai puluhan juta kelapa tidak dapat terbongkar cepat karena gudang penyimpanan penuh.

“Maka pengaturan kuota di pancang lebih kepada masalah tehnis untuk mencegah penumpukan kelapa dan mengurangi resiko penurunan kwalitas yang juga bisa merugikan semua pihak,” terangnya. (Arbain)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Tidak hanya harga jual kelapa yang mengalami penurunan, sebagaian petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) juga kesulitan untuk menjual hasil perkebunannya.

Hal tersebut dikarenakan perusahaan ‘raksasa’ PT Sambu Grub yang ada di negeri hamparan kelapa dunia ini juga dikabarkan membatasi kuota pembelian.

Kebijakan pembatasan kuota pembongkaran itu membuat masyarakat petani mengeluh karena kesulitan menjual buah kelapanya.

Menurut penuturan seorang petani, Mifprapul Musadikin, saat ini masyarakat hanya bisa membongkar kurang lebih 40 ton di setiap pancang.

“Setiap pancang masing-masing kecamatan, pembongkaran perharinya kurang lebih 40 ton saja,” sebut Mifprapul, Selasa (28/6).

Kondisi ini tentu menyulitkan masyarakat petani untuk menjual kelapanya, sedangkan kelapa yang datang bisa mencapai 100 ton perharinya.

“Kondisi seperti ini sudah hampir berjalan selama beberapa bulanan ini,” terangnya.

Hal ini membuat para petani dan pengepul banyak mengeluh karena harus mengantri 3 hari sampai 4 hari di pompong agar buah kelapa bisa dibongkar.

Bahkan hari Sabtu dan Minggu petani tidak bisa membongkar buah kelapa mereka. Akhirnya kualitas kelapa pun semakin memburuk yang harga jualnya bisa semakin jatuh.

“Kami sebagai petani merasa dengan kebijakan yang ada sekarang ini membuat kami kesulitan untuk panen kelapa,” sambungnya.

Mifprapul berharap kepada Pemerintah Inhil agar hal ini bisa diminimalisir atau di komunikasikan kepada pihak perusahaan untuk mencarikan solusinya.

“Saya harap pemerintah harus memberikan perhatian terhadap perkelapaan di Inhil ini,” sebutnya.

Bukanya hanya pemerintah, Mifprapul juga meminta kepada organisasi-organisasi agar mendiskusikan ini untuk mencarikan jalan keluar demi kesejahteraan petani.

“Tolonglah kepada para asosiasi perkelapaan untuk mencarikan solusinya juga. Hari ini petani menjerit,” tutupnya.

Untuk diketahui, sesuai informasi yang awak media dapat, harga kelapa bulat bervariasi sesuai dengan keinginan pengepul. Saat ini untuk perkilogram Rp Rp1.500.

Bulan lalu kelapa bulat Rp2.300 perkilogram, saat ini sudah turun Rp1.500,” ungkap Madi salah seorang petani, Senin (27/6).

Hingga berita ini disiarkan, awak media masih berupaya mengkonfirmasi pihak perusahaan mengenai hal tersebut. (M.Dd)

Editor : Arbain

ARB INdonesia, Yogyakarta – Bupati Inhil HM Wardan membuka secara langsung Bimbingan Teknis Penyusunan Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas (SIAP) Versi 2020, Senin Malam (27/06/2022).

Kegiatan yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Rich Jogja ini Turut juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DIY, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, Direktur PT.Bali Cerdas Indonesia Lilik Astuti Serta beberapa narasumber yang akan mengisi pembekalan pada acara tersebut.

Bimtek dilaksanakan selama empat hari ini diikuti oleh 94 peserta yang berasal dari 30 Puskesmas yang ada Dikabupaten Indragiri hilir yang meliputi pejabat eselon, Sub koordinator, kepala UPT dan staf Puskesmas.

Pembukaan Bimbingan Teknis Diawali dengan Penyematan tanda peserta bimtek oleh Bupati Inhil kepada perwakilan perseta.

Pada Sambutannya Bupati Inhil HM WARDAN menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DI Yogyakarta, PT.Bali Cerdas Indonesia serta Nara sumber yang telah memberi sumbangsih dalam kegiatan bimtek tersebut.

Pada kesempatan itu juga Bupati Inhil HM WARDAN mengenalkan potensi serta keadaan Geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang dikenal dengan negeri seribu parit hamparan kelapa dunia.

” Saya mengharapkan setelah menjalani Bimtek ini ada laporan dan inovasi yang dibawa untuk peningkatan kemajuan pelayanan Puskesmas di Kabupaten Indragiri hilir, untuk instansi terkait saya juga mengharapkan agar dapat melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” harap Bupati Inhil HM WARDAN. (Galeri Foto)

ARB INdonesia, TEMBILAHAN – Dalam Rapat Paripurna tentang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah seputar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2021, Penyertaan Modal Daerah kepada BPR Gemilang serta Perubahan Peraturan tentang Badan Musyawarah Desa.

DPRD Inhil menyoroti dan mempertanyakan kembali tidak maksimalnya perjalanan proyek pembangunan yang tertuang dalam APBD tahun 2022, padahal anggaran sudah disahkan per 30 November 2021.

“Sudah 7 bulan sejak APBD tahun 2022 kita sahkan, hingga saat ini kami melihat hanya satu pembangunan yakni gedung serba guna pelayanan satu pintu atau Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dilelang dan dikerjakan, sementara banyak paket proyek yang lebih mendesak dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat, seperti jalan dan jembatan tidak ada progres sama sekali, sepertinya kita tidak mau belajar dari kekurangan tahun tahun sebelumnya, ” ungkap DR H Ferryandi ST MM MT, Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Senin (27/06/22).

Lebih jauh, Ferryandi menegaskan bahwa mendahulukan pembangunan yang bersentuhan dengan kebutuhan dan hajat hidup orang banyak masih sebatas slogan, kita melihat dengan jelas bagaimana susah dan terkendalanya sebagian besar masyarakat Inhil akibat hancurnya infrastruktur dan anjloknya harga komoditi andalan, seperti Sawit, Kelapa Rakyat dan Pinang, serta diperparah tidak jalannya APBD sebagai salah satu faktor yang menstimulus ekonomi masyarakat.

“Dengan anjloknya komoditi Sawit dari Rp3200 menjadi Rp200,- Kelapa Rakyat dari Rp 3000 jadi Rp 1700 dan Pinang dari harga Rp 12.000 anjlok jadi Rp 4000,-. Harusnya ekonomi masyarakat bisa terbantu jika APBD berjalan maksimal sejak awal tahun, karena para pekerja bisa memanfaatkan pekerjaan proyek pembangunan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun yang terjadi justru sebaliknya, para petani dan buruh tani saat ini menganggur dan tidak punya pilihan pekerjaan yang lain, ” papar Ferryandi.

Katanya lagi, DPRD atas dasar pengalaman dan keinginan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, secara maraton berupaya mengesah APBD sebelum tahun berjalan, agar bisa dilaksanakan pada awal awal tahun.

“Kita berkaca dari pengalaman, jika hanya mengandalkan komoditi perkebunan, masyarakat kita sering mendapatkan kesusahan, karena anjloknya harga komoditi, para petani dan buruh tani seharusnya tidak sampai menganggur kalau ada pekerjaan pembangunan. Untuk itulah kita berupaya sekuat tenaga agar APBD sebagai penstimulus ekonomi kita sah secepat mungkin dengan harapan kondisi seperti yang terjadi saat ini tidak terlalu berdampak pada ekonomi masyarakat kita, karena kalau ekonomi drop, kerawanan sosial juga akan meningkat, ” jelas Politisi Partai Golkar Inhil ini.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, H Syamsuddin Itu dalam kesempatan itu menyatakan bahwa apa yang manjadi keluhan masyarakat melalui wakilnya di DPRD merupakan seperti penyampaian Ketua DPRD, H Ferryandi adalah hal sebenarnya.

“Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan ketua tadi, artinya jika kita ingin menggelar pembangunan yang berpihak kepada masyarakat kita harus berkorban, karena pada dasarnya Inhil adalah tumpah darah kita bersama, mari kita bangun dengan sekuat tenaga, mari kita kurangi kegiatan kegiatan yang bersifat seremonial, ” kata Syamsuddin Uti yang disambut tepuk tangan peserta rapat paripurna. (Adv)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Jl Subrantas Tembilahan, Senin (27/6/2022).

Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Dr. Ferryandi, ST.MM didampingi Wakil Ketua I, II dan III tersebut dihadiri Wakil Bupati Indragiri, 30 orang anggota DPRD Inhil dari 45 orang, Unsur Pimpinan Forkopimda Inhil, Asisten III Setda Inhil, Pimpinan OPD serta Camat dilingkungan Pemkab Inhil.

Ketua DPRD Dr. Ferryandi, ST.MM menyampaikan adapun agenda rapat Paripurna ke-8 ini adalah penyampaian pidato Bupati Inhil terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RPD).

“Diantaranya mengenai perrtanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021,” tuturnya.

Selian itu, juga penyampaian dari Bupati Inhil mengenai penyertaan modal pemerintah pada perseroan terbatas bank perkreditan rakyat gemilang.

” terakhir tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Indragiri hilir no 3 tahun 2015 tentang badan Permusyawaratan desa,” tutupnya. (Adv)