Memperingati HUT RI Ke 81,Rutan Kelas llB Dumai Bekerja Sama Dengan Puskesmas Bumi Ayu Dan Medang Kampai Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gerstis Bagi Petugas Dan Warga Binaan.

ARBindonesia,com.Dumai – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai bekerja sama dengan Puskesmas Bumi Ayu dan Puskesmas Medang Kampai menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi petugas dan warga binaan Rutan Dumai, Jum’at (14/8).

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan petugas dan warga binaan sekaligus mendukung upaya deteksi dini terhadap berbagai kondisi kesehatan.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan sejumlah layanan pemeriksaan kesehatan, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga asam urat.

Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS), serta skrining Tuberkulosis (TBC) sebagai langkah deteksi dini terhadap penyakit menular.

Kepala Rutan Dumai, Enang Iskandi, mengatakan bahwa kesehatan petugas dan warga binaan menjadi salah satu perhatian penting dalam pelaksanaan tugas dan pembinaan di Rutan Dumai.

“Dengan adanya kegiatan ini, kondisi kesehatan petugas dan warga binaan dapat dipantau dan potensi penyakit dapat diketahui lebih awal,” ujar Karutan.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga memperkuat sinergi Rutan Dumai dengan Puskesmas Bumi Ayu dan Puskesmas Medang Kampai dalam memberikan pelayanan kesehatan.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan kolaborasi dari pihak puskesmas. Kami berharap kerja sama dalam bidang kesehatan ini dapat terus berjalan dan ditingkatkan ke depannya,” tambahnya.

Sementara itu, pihak Puskesmas Bumi Ayu dan Puskesmas Medang Kampai menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan bagian penting dalam menjaga kondisi kesehatan sekaligus melakukan deteksi dini.

“Kami menyambut baik kegiatan ini karena pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting. Terutama untuk mengetahui faktor risiko penyakit tidak menular serta melakukan skrining terhadap penyakit menular seperti HIV, IMS, dan TBC,” ungkap perwakilan puskesmas.

Dengan adanya pemeriksaan tersebut, peserta dapat mengetahui kondisi kesehatan masing-masing dan memperoleh edukasi mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat serta melakukan pemeriksaan secara berkala.(dir).




Bupati Anton Hadiri Pembukaan Jamnas XII 2026 dan Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Cibubur

ARBindonesia.com, JAKARTA – Bupati Rokan Hulu (Rohul), Anton, S.T., M.M., menghadiri pembukaan Jambore Nasional (Jamnas) XII Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Upacara Peringatan Hari Pramuka ke-65. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Utama Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (14/8/2026).

Kehadiran Bupati Anton yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Rokan Hulu tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap penguatan pendidikan karakter dan pembinaan generasi muda melalui Gerakan Pramuka.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Anton didampingi Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Rokan Hulu, Alreza Ahyu, S.E., M.Si., Ak., Sekretaris Kwarcab Budimin, S.Sos., Wakil Ketua Bidang Bina Muda Margono, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua Bidang Humas dan Informatika Dr. Rudy Fadrial, Wakil Ketua Bidang Organikum Umar Usman, S.H., serta sejumlah pengurus dan Andalan Kwarcab Rokan Hulu.

Pembukaan Jamnas XII Tahun 2026 secara resmi dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, yang bertindak mewakili unsur Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir juga membacakan sambutan tertulis Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa Gerakan Pramuka menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi. Karena itu, Pramuka dituntut untuk terus beradaptasi dan mengambil peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda.

“Saya percaya Indonesia membutuhkan Pramuka lebih dari sebelumnya, Pramuka yang kuat dan aktif, yang menjadi tempat bagi anak-anak Indonesia untuk tumbuh, belajar, dan bekerja sama menghadapi tantangan, serta melakukan kegiatan positif bagi bangsa dan negara,” demikian pesan Presiden yang dibacakan Erick Thohir.

Presiden juga menekankan bahwa Gerakan Pramuka tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan ekstrakurikuler, tetapi harus menjadi bagian penting dalam proses pembentukan karakter generasi muda Indonesia.

Menurutnya, nilai-nilai kepramukaan seperti disiplin, gotong royong, kepedulian terhadap sesama, patriotisme, dan kecintaan terhadap tanah air tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

“Karakter tidak terbentuk dalam satu hari dan tidak cukup hanya melalui kegiatan di dalam kelas. Latihan, pengalaman, keteladanan, dan lingkungan yang baik,” demikian salah satu pesan dalam sambutan tersebut.

Lebih lanjut, Presiden mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembinaan generasi muda, mulai dari lingkungan pendidikan hingga perguruan tinggi. Gerakan Pramuka diharapkan terus menjadi wadah bagi generasi muda untuk belajar, berlatih, berkarya, sekaligus menumbuhkan semangat persatuan dan kepedulian terhadap bangsa.

Dalam momentum menyongsong Indonesia Emas 2045, Presiden juga mengajak generasi muda mengambil peran aktif dalam menentukan arah dan masa depan bangsa.

“Pada 2045 Indonesia akan berusia 100 tahun. Indonesia Emas 2045 adalah masa depan kalian, dan kalian sendiri yang harus membangunnya,” tegasnya.

Usai penyampaian sambutan Presiden, pembukaan Jamnas XII Tahun 2026 ditandai dengan pembunyian sirene secara simbolis oleh Erick Thohir, Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso, dan Sekretaris World Organization of the Scout Movement (WOSM), Mr. David Berg.

Bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, kehadiran Bupati Anton bersama jajaran pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka Rokan Hulu dalam agenda nasional tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, kemandirian, dan semangat kebangsaan generasi muda.

Melalui momentum Jamnas XII dan peringatan Hari Pramuka ke-65 ini, Gerakan Pramuka diharapkan semakin adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar kepramukaan.

Dengan demikian, Pramuka dapat terus melahirkan generasi muda yang tangguh, berkarakter, mandiri, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. (ADV)




Puluhan Tahun Beroperasi Tanpa HGU, PPWI Inhil Pertanyakan Pengawasan BPN

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Sebanyak 22 perusahaan perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) disinyalir telah beroperasi selama puluhan tahun tanpa kejelasan status Hak Guna Usaha (HGU). Kondisi ini memicu keprihatinan dan pertanyaan sejumlah kalangan terkait efektivitas fungsi pengawasan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

Secara aturan, Izin Usaha Perkebunan (IUP) tidak sama dengan HGU. HGU merupakan hak atas tanah yang sah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan diperinci dalam PP Nomor 18 Tahun 2021.

Di sisi lain, Perpres Nomor 177 Tahun 2024 secara tegas mandat mengatur BPN untuk melakukan penetapan, pendaftaran, hingga pengendalian dan penertiban penguasaan serta pemanfaatan tanah.

Ketua DPC Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Inhil, Rosmely, menyampaikan bahwa pihaknya telah berulang kali mendatangi Kantor BPN Inhil untuk mengklarifikasi legalitas lahan perusahaan-perusahaan tersebut, namun hingga kini belum mendapat kejelasan.

“Kami sudah beberapa kali berkoordinasi ke kantor BPN, tetapi belum ada respons pasti. Ketika perusahaan bisa beroperasi hingga puluhan tahun, publik tentu berhak tahu apa dasar legalitas penguasaan tanahnya dan sejauh mana BPN melakukan pengawasan,” tegas Rosmely.

Guna mengurai persoalan ini, PPWI Inhil berencana melayangkan surat ke DPRD Inhil untuk mendorong dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP). RDP tersebut diharapkan memanggil pihak BPN dan instansi terkait untuk memaparkan secara terbuka data perusahaan yang belum mengantongi HGU, total luas lahan, status permohonan yang diajukan, hingga langkah penertiban yang telah dilakukan. *




Masalah Koperasi Plasma di Inhil Memprihatinkan: Pembagian SHU Tak Jelas Hingga SKT/SKGR Dijadikan Jaminan

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengakui telah menerima sejumlah pengaduan masyarakat terkait kisruh pengelolaan kemitraan plasma perkebunan di daerah tersebut.

Kepala DKUPP Inhil, Trio Beni Putra, mengatakan persoalan kemitraan plasma tersebut bahkan telah mendapat perhatian DPRD Inhil melalui rapat dengar pendapat (RDP).

“Memang kita mendapatkan adanya pengaduan terkait persoalan kemitraan plasma ini. Bahkan persoalan tersebut sudah sampai dibahas dalam rapat dengar pendapat di DPRD,” ujar Trio Beni.

Menurutnya, persoalan yang muncul dalam pengelolaan koperasi plasma cukup beragam. Di antaranya menyangkut pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dinilai tidak jelas, transparansi pengelolaan koperasi, hingga persoalan penggunaan dokumen tanah seperti Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai jaminan.

Trio Beni menilai persoalan tersebut perlu ditangani secara hati-hati karena menyangkut kepentingan masyarakat yang menjadi anggota koperasi sekaligus penerima manfaat program kemitraan plasma.

“Ini tentu perlu kita lihat secara keseluruhan, bagaimana koperasinya, bagaimana hubungan kemitraannya, kemudian bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawabannya kepada anggota,” katanya.

Ia menegaskan bahwa koperasi harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Anggota koperasi memiliki hak untuk mengetahui laporan kegiatan usaha, penerimaan, pengeluaran maupun mekanisme pembagian SHU.

Persoalan penggunaan SKT maupun SKGR sebagai jaminan juga dinilai membutuhkan kejelasan mengenai dasar hukum dan persetujuan para pihak. Jangan sampai dokumen yang berkaitan dengan hak masyarakat atas tanah justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Kisruh kemitraan plasma ini menjadi perhatian karena program plasma seharusnya memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat melalui pola kemitraan dengan perusahaan perkebunan.

Namun, apabila terjadi ketidakjelasan dalam pengelolaan koperasi, termasuk soal hasil usaha dan status dokumen tanah, kondisi tersebut berpotensi memicu ketidakpercayaan anggota bahkan berkembang menjadi konflik sosial dan sengketa hukum.

DKUPP Inhil pun dinilai perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan klarifikasi terhadap persoalan-persoalan yang telah diadukan masyarakat.

Terlebih, dengan telah dilakukannya RDP di DPRD Inhil, persoalan ini menunjukkan bahwa konflik kemitraan plasma bukan lagi sekadar persoalan internal koperasi, melainkan telah menjadi perhatian publik dan pemerintah daerah.

Masyarakat berharap pemerintah tidak berhenti pada menerima pengaduan, tetapi melakukan verifikasi dan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola koperasi plasma, termasuk laporan keuangan, pembagian SHU, legalitas anggota, perjanjian kemitraan, kewajiban perusahaan serta penggunaan dokumen pertanahan sebagai bagian dari skema pembiayaan.

Dengan langkah tersebut, program kemitraan plasma diharapkan benar-benar kembali pada tujuan awalnya, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kepastian bagi anggota koperasi, bukan justru melahirkan persoalan baru.***




Apel Pagi, Rutan Rumah Tekankan Disiplin Dan Tanggung Jawab.

ARBindonesia,com.Dumai-Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai melaksanakan apel pagi sebagai bagian dari rutinitas kedinasan sekaligus sarana untuk memperkuat kedisiplinan, koordinasi, dan kesiapan jajaran dalam melaksanakan tugas, Senin (10/8).

Apel pagi diikuti oleh pejabat struktural dan staf Rutan Dumai. Pada kesempatan tersebut, turut hadir untuk pertama kalinya 16 peserta Magang Nasional Kemnaker RI Batch 1 Angkatan 2 Tahun 2026 yang mengikuti apel bersama jajaran Rutan Dumai.

Bertindak sebagai pembina apel, Kepala Rutan Dumai, Enang Iskandi, dalam amanatnya menyampaikan sejumlah arahan kepada seluruh jajaran.

Karutan mengingatkan pentingnya menjaga kedisiplinan, tanggung jawab, kekompakan, serta komunikasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Setiap pegawai diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan baik serta tetap menjaga profesionalitas dalam memberikan pelayanan.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jaga disiplin, kekompakan, dan komunikasi. Apa yang menjadi tugas kita masing-masing harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” pesan Karutan.

Karutan juga mengingatkan jajaran untuk terus menjaga semangat dalam bekerja serta menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan kondusif.

Selain memberikan arahan kepada jajaran, Karutan turut menyambut kehadiran 16 peserta magang yang untuk pertama kalinya mengikuti apel pagi di Rutan Dumai. Para peserta diharapkan dapat mengikuti kegiatan dengan disiplin dan menaati ketentuan yang berlaku selama berada di lingkungan Rutan Dumai.

Apel pagi berlangsung dengan tertib dan lancar. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan tugas dan aktivitas kedinasan masing-masing jajaran Rutan Dumai. ***




Rutan Dumai Jalin Kerja Sama Dengan POSBAKUMADIN Kota Dumai.

ARBindonesia,com.Dumai-Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan bagi Tahanan Rutan Dumai. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) sebagai upaya memperkuat akses terhadap layanan bantuan hukum bagi Tahanan Rutan Dumai, Kamis (6/8).

Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dihadiri oleh Kepala Rutan Dumai, Enang Iskandi, dan jajaran pejabat struktural Rutan Dumai serta Ketua POSBAKUMADIN Kota Dumai, Pesta Freddy Napitupulu. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memastikan terpenuhinya hak-hak tahanan, khususnya dalam memperoleh pendampingan dan konsultasi hukum secara profesional.

Karutan Dumai menyampaikan bahwa pemenuhan hak memperoleh bantuan hukum merupakan bagian dari pelayanan pemasyarakatan yang harus diberikan kepada setiap Tahanan Rutan Dumai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kerja sama ini, kami berharap Tahanan Rutan Dumai yang membutuhkan pendampingan maupun konsultasi hukum dapat memperoleh akses layanan yang lebih mudah, cepat, dan profesional. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang berkeadilan serta menghormati hak-hak tahanan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua POSBAKUMADIN Kota Dumai, menyambut baik terjalinnya kerja sama dengan Rutan Dumai. Menurutnya, sinergi ini merupakan langkah nyata dalam memastikan setiap tahanan memperoleh hak atas bantuan hukum sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kami siap memberikan layanan konsultasi, penyuluhan, maupun pendampingan hukum kepada Tahanan Rutan Dumai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat nyata, meningkatkan pemahaman hukum para tahanan, serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan akses keadilan bagi semua,” ungkapnya.(dir).