Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten penghasil buah kepalai terbesar di Provinsi Riau, Wajar saja bnyak prudak bahan setengah jadi yang di olah masyarakat di kabupaten yang berjuluk ‘Negeri Hamparan Kelapa Dunia”.
Salah satunya dengan mengolah kopra putih, untuk mengolah kopra putih ini banyak tehnik dan cara pengolahannya agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu Simak video diatas.
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PENDIDIKAN)
Pendidikan anak usia dini sangat perlu dilakukan terhadap orang tua kepada anak. akan tetapi pendidikan itu tidak semata-mata hanya dapat dilakukan di sekolah-sekolah PAUD.
Akan tetapi bagi orang tua juga dapat memberikan pendidikan dini kepada anak melalui sarana bermain anak, baik di rumah maupun diluar rumah.
ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Dr. H. Ferryandi, ST, MT, MM Ferryandi membuka secara langsung pelaksanaan Khitanan Massal yang diadakan di Balai Desa Kalumpang, Kecamatan Gaung Anak Serka (Gas), Kamis (29/11/2022).
Pada kegiatan ini, Dr. H. Ferryandi tidak sendirian, ia juga didampingi, Riski Marwira, SH, MH, Kepala Desa Kalumpang, Ketua PK Golkar Kecamatan Gas, M Sani dan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Inhil, Aditiya Prahara, SE, Erik Septian Pimpinan media online Narasiriau serta tim dari Baigian Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dari Dinas Kesehatan Inhil.
Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa H. Ferry mengatakan selain sebagai kewajiban agama bagi umat muslim laki-laki yang menginjak akil baliq, khitan atau sunat juga sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan.
Ketua DPRD Kabupaten Inhil Dr. H. Ferryandi, ST., MT. MM ini juga menyebutkan bahwa program sunatan masal ini di laksananakan sebagai bentuk pengabdiannya kepada masyarakat, sehingga mengurangi beban biaya bagi masyarakat yg kurang mampu. Ini juga bagian pembagunan sumberdaya manusia.
“Kegiatan ini di laksananakan bentuk pengabdian kami untuk masyarakat , sehingga mengurangi beban biaya bagi masyarakat yang kurang mampu. Ini juga bagian pembagunan sumberdaya manusia, apa bila disunat anak bersih,” ungkapnya.
Disamping itu, ia juga mengatakan, sunatan ini dinamakan sunatan ceria, dengan beramai-ramai anak semangat, hilang rasa ketakutannya.
“Sunatan ini bagi agama Islam adalah sunnah rasul dan wajib bagi seorang mukmin. Mudah-mudahan setelah disunat anak cepat besar, tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas,” harapnya.
Terakhir, Ferryandi berpesan kepada seluruh orang tua anak-anak yang hadir pada kesempatan itu untuk !lebih perhatian kepada anak, dan memperdulikan pendidikan mereka.
“Buat orang tua wali dan juga anak, mari sekolahkan anak kita ini sampai ke jenjang perguruan tinggi sehingga menjadi sarjana. Yakinlah setiap ada kemauan maka akan ada peluang dan ada pula rezekinya dari allah. Untuk membagun kampung halaman kita ini sumberdaya manusianya harus menj+). Anak-anak yang sunatan hari ini saya yakin adalah anak-anak yang cerdas pemimpin generasi kedepannya,” imbuhnya
Sementara itu Kepala Desa Kalumpang, Riski Marwira, SH, MH mengucapkan Terimakasih kepada Ketua DPRD yang telah rutin mengadakan kegiatan ini untuk membantu masyarakat.
“Kami kami sangat berterimakasih kepada Ketua DPRD Inhil Bapak H. Ferry, kami mendoakan semoga lagkah-langkah beliau selalu dimudahkan terutama dalam membantu masyarakat, kerja nyata beliau telah terbukti untuk masyarakat,” ungkapnya
Senada dengan itu, Kepala Puskesmas Sunga Iliran, Salmariantity, Skm dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Ketua DPRD Inhil, Ferryandi karena telah konsisten melaksanakan kegiatan ini setiap tahunnya.
“Kami sangat mengucapkan terimakasih kepada Ketua Pak Ferry yang setiap tahunnya beliau melaksanakan kegiatan ini, tentu kegiatan ini sangat membantu warga, terutama warga yang kurang mampu, kita laksanakan di Desa Kalumpang ini karena ini masih wilayah kerja Puskesmas Sungai Iliran, makanya kita laksanakan di Balai Desa Kalumpang ini,”pungkasnya. (*)
PEKANBARU – Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Keluarga Sungai Tapung (IKST) Provinsi Riau ke IV memutuskan bahwa H Sapaat terpilih kembali secara aklamasi pada hari Ahad (27/11/2022) siang, kemarin bertempat di Ball Room, Bono Hotel, Kota Pekanbaru.
Sidang terpilihnya H Sapaat periode 2022-2025 yang bergelar Datuok Laksamana Mudo ini dipimpin oleh Rais Hasan Piliang Datuok Bagindo Mudo, Damyatul Putra, Jon Kenedi Datuok Bandagho Mudo Sekijang.
Usai terpilih, H Sapaat selaku Ketua IKST terpilih dalam kesempatan itu mengatakan bahwa akan segera melengkapi struktur susunan kepengurusan IKST Riau segera bersama dengan Tim Formatur.
Ditambahkan Sapaat, semoga di akhir Desember 2022 nanti draft lengkap kepengurusan sudah terbentuk dan awal 2023 dapat dilakukan pengukuhan kepengurusan yang baru periode 2022-2025.
“Insyaallah, beberapa program pada periode sebelumnya akan diteruskan dan ditambah berupa fokus pengembangan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Tapung,” ucapnya.
Mubes IV ini diawali dengan Silaturahmi Akbar Masyarakat Sungai Tapung yang dihadiri ratusan masyarakat baik dari Pekanbaru, Tapung dan Jakarta.
Untuk Tema Mubes IV IKST tahun ini yaitu ” Kolaborasi dan Kontribusi Menuju Tapung Maju 2045″
Selain itu, Mubes tersebut juga dimeriahkan dengan pemberian AWARD IKST 2022 kepada para Tokoh Tapung yang membanggakan kampung halaman.
AWARD IKST ini antara lain diberikan kepada Putra Putri yang berasal dari Tapung yaitu Kombes Pol DR H Pria Budi Datuok Intan Betuah yang juga menjabat Kapolresta Pekanbaru.
Sedangkan tokoh lainnya yakni H Sahidin yang juga anggota DPRD Riau, Pror DR Yendra Liza akademisi dari UIN, DR Elfitri Rahmah yang merupakan Kepala Scientific UNESCO Kantor Paris-Perancis.
Pembukaan Mubes IV ini menjadi sangat meriah dengan kehadiran langsung Gubernur Riau H Syamsuar, Penjabat Bupati Kampar DR Kamsol, Penjabat Sekdako Pekanbaru Indra Pomi.
Sedangkan dari para tokoh yang hadir langsung yakni dari Jakarta Buya DR Fathuddin Ja’far, Buya DR Zulhendri Rais, DR Ahmad Zikri, Rino Afrino, Ustad Syaifuddin Yuliar, H Aidil, Aliman Makmur, Jasnita Tarmizi, Nawawi, Abdul Rahman Chan.
Selanjutnya yang hadir DR Fatmawati, Khaidir Majo Indo Pucuk Adat Kenegerian Petapahan, H Syafrianto Panglimo Dubalang Tapung, H Syarkawi, Kades Petapahan Said Aidil Usman, M. Rifky Pahlepi, Ridho Ikhsan.
Tampak juga hadir Ketua IPP Riau T Iman, Tokoh Kampar Kiri H Tarlaili dan Iman Suherman. (Rls)
ARB INdonesia, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap dalam pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) di Kanwin BPN Riau. Masyarakat diminta membantu membongkar kasus itu.
“Untuk perkara ini, KPK mengharapkan peran serta masyarakat untuk dapat menyampaikan berbagai informasi,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Minggu, 27 November 2022.
Ali mengatakan masyarakat bisa memberikan banyak informasi yang dibutuhkan penyidik. Salah satunya testimoni pelayanan pengurusan HGU di Kanwil BPN Riau.
“Yang tentunya memiliki keterkaitan dengan perkara, khususnya dalam pelayanan dan pengurusan di Kanwil BPN Riau saat tersangka MS (Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir) masih aktif menjabat,” ucap Ali.
Kasus ini bermula ketika pemegang saham PT Adimulia Agrolestari Frank Wijaya meminta General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso untuk mengurus perpanjangan HGU perusahaannya yang akan berakhir pada 2024. Sudarso langsung menghubungi Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir untuk mempercepat proses pengurusan.
Syahrir meminta Rp3,5 miliar dalam bentuk dolar Singapura untuk mempercepat pengurusan HGU. Permintaan itu berlangsung di rumah dinas Syahrir.
Sudarso langsung melaporkan permintaan itu kepada Frank dan langsung disetujui. Frank langsung menyiapkan SGD120 ribu untuk menyanggupi mahar yang diminta Syahrir.
Penyerahan uang terjadi di rumah dinas Syahrir sekitar September 2021. Syahrir melarang Sudarso membawa alat komunikasi saat penyerahan duit suap berlangsung.
Setelah perpanjangan didapat, Frank meminta Sudarso mengajukan surat permohonan kemitraan di Kampar kepada Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) saat itu, Andi Putra. Perusahaan Frank langsung diminta menyiapkan Rp2 miliar untuk pengajuan tersebut.
KPK menduga ada kesepakatan antara Sudarso dan Andi dalam pengajuan kemitraan itu. Buktinya, Andi diberikan Rp500 juta oleh Sudarso pada September 2021.
Frank bersama Sudarso diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Sementara itu, M. Syahrir selaku penerima diduga melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sumber: Medcom.id