Pemkab Rohul Mulai Salurkan Bantuan Beras untuk 53.390 Keluarga, Total Alokasi Capai 1.601,7 Ton

ARBindonesia.com, ROKAN HULU – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) resmi memulai penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk program Bantuan Pangan Beras periode Juli–September 2026. Peluncuran program tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T., M.M., di Desa Suka Maju, Kamis (20/8/2026).

Program bantuan pangan ini menyasar 53.390 Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang tersebar di 145 desa dan 16 kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam sambutannya, Bupati Anton menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Perum BULOG atas dukungan dan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok.

Menurutnya, bantuan beras tersebut merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat, terutama keluarga yang membutuhkan, di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.

“Bantuan ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dan meringankan beban pengeluaran keluarga di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat,” ujar Anton.

Untuk periode penyaluran selama tiga bulan, masing-masing penerima mendapatkan alokasi beras sebanyak 30 kilogram. Dengan demikian, total beras yang akan disalurkan kepada masyarakat Rohul mencapai 1.601,7 ton.

Bupati Anton menegaskan agar seluruh pihak yang terlibat dalam proses distribusi menjalankan tugas secara maksimal dan memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak.

Ia mengingatkan agar penyaluran dilakukan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu serta menghindari segala bentuk penyimpangan dalam pelaksanaannya.

“Kepada seluruh jajaran yang terlibat, pastikan bantuan ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Mari kita jadikan program ini sebagai wujud semangat gotong royong untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga di Rokan Hulu,” tegasnya.

Peluncuran penyaluran bantuan pangan tersebut kemudian diresmikan oleh Bupati Anton dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

Kegiatan itu turut dihadiri Kajari Rohul Fredy F. Simanjuntak, S.H., M.H., Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini, Kepala Bulog Kampar Dani Permana, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Rohul Sugesti, perwakilan Polres Rohul dan Kodim 0313/KPR, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Rambah, kepala desa, serta masyarakat penerima bantuan dari Desa Suka Maju.

Melalui program bantuan pangan ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berharap dapat membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat kurang mampu, sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga dan menjaga stabilitas harga pangan di daerah. (ADV)




BAZNAS Rohul Gelar Pelatihan Takmir Masjid Paripurna, Bupati Anton Dorong Peningkatan Kesejahteraan Imam dan Marbot

ARBindonesia.com, ROKAN HULU – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar Pelatihan Takmir Masjid Paripurna Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Rokan Hulu di Convention Hall Islamic Center Rokan Hulu, Kamis (20/8/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Mewujudkan Masjid yang Amanah, Profesional, dan Berdaya untuk Memakmurkan Masjid sebagai Pusat Peradaban Umat” tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T., M.M.

Turut hadir Wakil Ketua BAZNAS Provinsi Riau, Prof. Dr. Yahanan Sholeh, Kepala BAZNAS Rokan Hulu, Baihaqi Adduha, Lc., M.A., Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Rohul, Alreza Ahyu, S.Ak., M.M., perwakilan Kementerian Agama Rokan Hulu, serta sejumlah undangan lainnya.

Pelatihan tersebut diikuti para imam dan marbot masjid paripurna dari desa dan kelurahan se-Kabupaten Rokan Hulu. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus masjid, khususnya dalam pengelolaan kelembagaan, pelayanan keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam sambutannya, Bupati Anton menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS Rohul atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa imam dan marbot memiliki peran strategis dalam menjaga kemakmuran masjid sekaligus menjadi bagian penting dalam membina dan mengayomi kehidupan keagamaan masyarakat.

Namun, menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan para imam dan marbot masih perlu ditingkatkan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berkomitmen untuk terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan mereka.

“Ke depan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berkomitmen penuh untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para imam dan marbot masjid paripurna di setiap desa dan kelurahan. Kita ingin memastikan mereka yang bertugas memakmurkan rumah Allah ini mendapatkan perhatian yang layak dan proporsional,” tegas Anton.

Ia berharap pengelolaan masjid semakin profesional sehingga tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembinaan umat, pendidikan keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Jika takmirnya sejahtera dan pengelolaannya profesional, maka fungsi masjid sebagai pusat peradaban dan pemberdayaan ekonomi umat dapat terwujud secara maksimal,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BAZNAS Rokan Hulu, Baihaqi Adduha, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat peran masjid dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Menurut Baihaqi, UPZ masjid merupakan perpanjangan tangan BAZNAS dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah. Dana yang terkumpul nantinya dapat disalurkan kembali untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar masjid sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Ini merupakan tahap awal. Ke depan, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum agar masjid-masjid semakin kuat dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah demi meningkatkan kesejahteraan umat,” ujar Baihaqi.

Melalui pelatihan manajemen takmir dan optimalisasi UPZ, BAZNAS bersama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berharap masjid dapat dikelola secara lebih amanah, transparan, dan profesional.

Dengan demikian, masjid tidak hanya menjadi pusat aktivitas ibadah, tetapi juga mampu berperan lebih luas dalam membangun kemandirian ekonomi, memperkuat kepedulian sosial, dan meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. (Adv)




Bantah Terima Keuntungan, Bos Maskur ‘Lepas Tangan’ Soal Pembiayaan Doorprize Motor Bupati Cup

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Polemik seputar penyelenggaraan turnamen sepak bola Bupati Cup Indragiri Hilir (Inhil) masih menjadi pembicaraan hangat. Sponsor utama, H. Maskur, melayangkan bantahan atas tuduhan yang menyebut dirinya telah menerima dana hingga puluhan juta rupiah dari keuntungan penyelenggaraan turnamen beberapa waktu lalu.

Namun di sisi lain, pengusaha yang akrab disapa Bos Maskur ini justru terkesan lepas tangan mengenai janji awal pembiayaan doorprize berupa satu unit sepeda motor, dan melimpahkan sepenuhnya tanggung jawab tersebut kepada pihak panitia pelaksana.

Bantah Ambil Untung, Klaim Murni untuk Pembinaan

Menanggapi tuduhan yang beredar sebelumnya, Maskur menegaskan bahwa keterlibatannya sejak awal didasari niat murni untuk memajukan olahraga sepak bola di Inhil. Ia membantah tegas pernah meminta atau menerima bagian dari hasil keuntungan kegiatan.

“Buat apa saya minta? Tidak pernah terucap dari saya untuk meminta keuntungan itu. Logikanya saja, uang Rp200 juta bulat-bulat sudah saya serahkan,” ujar Bos Maskur saat dikonfirmasi, Selasa (18/8/2026).

Maskur menambahkan, ia bahkan sempat menyarankan agar potensi keuntungan dari turnamen disisihkan untuk dana pembinaan dan pencarian bakat anak-anak daerah.

“Malah sudah saya sampaikan sejak awal, jika ada keuntungan dari kegiatan itu nantinya disisihkan untuk digunakan mencari bakat-bakat anak Inhil, dan kita adakan seleksi-seleksi. Jadi ada dana-dana yang bisa digunakan untuk kemajuan pendidikan kemajuan sepakbola Inhil. Mana tau nanti bola kita tembus main ke liga,” turutnya.

Alasan Lepas Tangan Soal Doorprize Motor

Meski Bos Maskur menampik tuduhan menerima keuntungan, namun ia terkesan ‘lepas tangan’ terkait komitmen hadiah doorprize satu unit sepeda motor yang sempat ia janjikan di awal kegiatan.

Langkah ini diambil Maskur menyusul adanya hasil telaah hukum dari PSSI yang menyatakan bahwa turnamen tersebut mutlak milik PSSI Inhil. Dalam konteks tersebut, Maskur posisinya hanya sebatas donatur utama yang menyumbang dana hadiah turnamen sebesar Rp200 juta.

“Dari klarifikasi mereka waktu itu, kan acara itu sepenuhnya milik PSSI. Ya sudah, saya lepaskan saja sepenuhnya. Jadi mereka yang bertanggung jawab atas semuanya,” tegas Maskur.

Sindir Masalah Pajak Tiket

Tidak berhenti di situ, Maskur menutup keterangannya dengan sindiran tajam terkait persoalan pajak tiket turnamen yang belum diselesaikan oleh pihak panitia.

Ia menduga keuntungan hasil penjualan tiket sudah terlanjur dibagikan sebelum kewajiban pajak dituntaskan.

“Saya mengira keuntungan itu sudah habis dibagi-bagi, rupanya ada kesilafan kalau pajak belum dibayarkan. Jadi bagaimana mau bayar, uangnya sudah habis dibagi-bagi,” sindir Maskur. (Arbain)




Harga Kelapa Anjlok, Pemerintah Pusat Akan Siapkan Regulasi Tata Niaga di Indragiri Hilir

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Harga kelapa di tingkat petani Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, mengalami penurunan drastis hingga menyentuh Rp1.900–Rp2.200 per kilogram. Padahal, biaya produksi dengan standar Good Agricultural Practices (GAP) mencapai Rp3.819 per kilogram. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan pekebun dan memicu langkah cepat pemerintah pusat.

Dalam rapat koordinasi yang digelar Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan pada 18 Agustus 2026, disepakati sejumlah langkah strategis untuk menstabilkan tata niaga kelapa.

Pertemuan tersebut juga menyoroti ketimpangan harga yang merugikan petani sekaligus mengancam keberlanjutan industri pengolahan kelapa di dalam negeri.

Berikut Poin-Poin Kesepakatan dalam rapat koordinasi yang digelar Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan:

1. Penyusunan regulasi nasional mengenai harga acuan kelapa pekebun untuk memberikan kepastian harga dan perlindungan petani.

2. Pelaksanaan rapat koordinasi teknis lintas kementerian/lembaga guna menyepakati mekanisme penetapan harga kelapa nasional.

3. Dorongan hilirisasi industri kelapa di Indragiri Hilir agar peningkatan produksi sejalan dengan kapasitas penyerapan dalam negeri.

4. Percepatan peremajaan kebun, penyelesaian isu kawasan hutan, serta peningkatan infrastruktur logistik untuk menekan biaya produksi dan distribusi.

5. Pemanfaatan dana BPDP atau mekanisme pendanaan lain untuk mendukung pengembangan produk turunan kelapa seperti minyak goreng, santan, dan tepung kelapa.

Selain itu, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan juga melayangkan surat kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan, untuk meminta dukungan dan arahan dalam penanganan tata niaga kelapa nasional.

Surat yang ditandatangani secara elektronik oleh Plt. Dirjen Perkebunan, Heru Tri Widarto, menegaskan perlunya kebijakan terintegrasi untuk mengatasi persoalan harga kelapa yang selama ini menjadi masalah hulu–hilir.

Dalam surat tersebut, Ditjen Perkebunan mengusulkan empat langkah strategis untuk: 1. Memfasilitasi rakornis lintas kementerian/lembaga untuk menyepakati kebijakan tata niaga dan mekanisme penetapan harga kelapa nasional.

2. Penyusunan regulasi harga acuan kelapa pekebun yang mampu memberikan kepastian harga sekaligus menjaga keberlanjutan industri pengolahan.

3. Mendorong sinergi program hilirisasi dan investasi industri kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir agar peningkatan produksi sejalan dengan kapasitas penyerapan dalam negeri.

4. Penyelesaian kendala lintas sektor terkait bahan, infrastruktur, logistik, pembiayaan, dan akses pasar.

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Heru Tri Widarto, menegaskan perlunya kebijakan terpadu lintas kementerian. “Penanganan tata niaga kelapa tidak bisa dilakukan secara parsial. Ini persoalan hulu–hilir yang membutuhkan sinergi regulasi, investasi, dan dukungan infrastruktur,” ujarnya dalam surat resmi yang ditujukan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI.

Dampak dan Harapan

Pemerintah menilai kebijakan terintegrasi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha perkebunan, menjamin ketersediaan bahan baku industri, serta meningkatkan daya saing kelapa Indonesia di pasar global. Dukungan lintas sektor diharapkan mampu mengembalikan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat posisi Indragiri Hilir sebagai salah satu sentra kelapa terbesar di tanah air. (Arbain)




Rutin Senam Pagi, Warga Binaan Rutan Dumai Jaga Kebugaran Dan Kesehatan.

ARBindonesia,com.Dumai-Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai rutin melaksanakan kegiatan senam pagi setiap hari sebagai bagian dari upaya menjaga kebugaran, kesehatan, serta membangun pola hidup yang lebih sehat selama menjalani masa pembinaan, Selasa (18/8).

Kegiatan senam dilaksanakan pada pagi hari dan diikuti oleh warga binaan dengan penuh antusias. Gerakan senam dilakukan secara bersama-sama, sehingga kegiatan berlangsung tertib dan penuh semangat.

Kepala Rutan Dumai, Enang Iskandi menyampaikan bahwa kegiatan senam pagi merupakan bagian penting dari pembinaan warga binaan, khususnya dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.

“Senam pagi ini kita laksanakan secara rutin agar warga binaan tetap sehat dan bugar selama menjalani masa pembinaan. Selain menjaga kondisi fisik, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk membangun kedisiplinan, semangat, dan kebersamaan,” ujar Karutan.

Senam pagi menjadi bagian dari rangkaian pembinaan di Rutan Dumai yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga memberikan ruang bagi warga binaan untuk menjaga kesehatan, meningkatkan kedisiplinan, dan mempersiapkan diri mengikuti proses reintegrasi sosial.

Dengan dilaksanakannya senam secara rutin setiap pagi, Rutan Dumai terus berupaya menciptakan lingkungan pembinaan yang sehat, aktif, dan positif bagi seluruh warga binaan.***




Bupati Anton Lantik Puluhan Pejabat Pemkab Rohul, Tegaskan ASN Harus Proaktif dan Berorientasi Pelayanan

ARBindonesia.com, ROKAN HULU – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) kembali melakukan penyegaran birokrasi. Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T., M.M., melantik dan mengukuhkan puluhan pejabat administrator, pengawas, kepala sekolah, hingga kepala puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Rabu (19/8/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.

Pelantikan yang berlangsung khidmat di Hall Masjid Agung Islamic Center Rokan Hulu tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini, Pj. Sekretaris Daerah Rohul Drs. H. Yusmar, M.Si., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Rektor Rokania Desmelati, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) yang dilantik di antaranya Andi Yanto, S.H., M.H., sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP); Zul Fikri, S.T., sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR); drg. Septien Asmarwiati, M.Kes., sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Selanjutnya, Desmadiana, S.Sos., M.M., sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim); Zulheri, S.E., M.M., sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda); Simel Meri, S.E., M.Si., sebagai Kepala Bapperida; Abdurrochim, S.E., M.Si., sebagai Kepala BPKAD; Al Reza Ahyu, S.E., M.Si., Ak., sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora); serta Sugesti, S.E., M.Si., sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Sementara itu, sejumlah pejabat Eselon III yang dilantik untuk mengisi posisi sekretaris dan kepala bidang di antaranya Samsul Kamar, S.Hut., M.Si. (Dinas TPH); Firman Hendri, S.Hut. (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan); Muzayyinul Arifin, S.T., M.Si. (Bapenda); Zulfikar, S.P. (Disperindag); Skandri Putra, S.T. (DLH); Nelson, S.T. (Perkim); Harianto, S.P., M.M. (Dinas Peternakan dan Perkebunan); Citra Perdana, S.T., M.T. (Bapperida); Resqi Rades, S.T. (PUPR); Syafriadi, S.E., M.AP. (BKPP); Ayatullah, S.Sos., M.M. (BPKAD); dan Mawardi, S.T., M.T. (Dispora).

Selain itu, Erfan Dedi Sanjaya, S.STP., M.Si., dipercaya sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Hendra Afriadi, S.H., M.Si., sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dishub; Drs. Soeprapno sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD; Tetti Herawati, S.T., sebagai Kepala Bidang Perumahan Perkim; Hj. Desy Marlina, M.K.M., sebagai Kepala Bidang KB; serta Boy Arta, S.IP., sebagai Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa DPMPD.

Pejabat lainnya yakni Kuswarlan, S.Sos., M.M. (Kabid Aset BPKAD); Wasino, S.T., M.M. (Kabid Bina Marga PUPR); Sawaluddin Rasyid Dly, S.T. (Kabid Pengairan PUPR); Vivi Fernandes, S.T. (Kabid Penataan Ruang PUPR); Rita Yulismawati, S.T., M.T. (Kabid Riset dan Inovasi Bapperida); Muhammad Rais, S.H., M.M. (Kabid Mutasi dan Promosi BKPP); serta Johan Wibowo, S.Hut., M.Si. (Kabid Perkebunan).

Pelantikan tersebut juga dilanjutkan dengan pengangkatan dan pengukuhan kepala sekolah serta kepala puskesmas yang bertugas di berbagai wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam arahannya setelah pengambilan sumpah jabatan, Bupati Anton menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik. Namun, ia sekaligus mengingatkan bahwa jabatan yang diberikan bukan sekadar formalitas kedinasan, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pemerintah, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Anton menegaskan, setiap pejabat harus mampu menunjukkan loyalitas, integritas, disiplin, serta kinerja nyata dalam menjalankan tugas.

“Tunjukkan loyalitas, integritas, disiplin, dan kemampuan bekerja secara nyata. Loyal itu bukan hanya kepada pimpinan, tetapi loyal kepada aturan, organisasi, pemerintah, dan kepentingan seluruh masyarakat Rokan Hulu,” tegas Anton.

Ia juga meminta para pejabat meninggalkan pola kerja lama yang pasif dan lamban. Menurutnya, aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki inisiatif dan tidak hanya menunggu perintah pimpinan dalam menjalankan tugas.

Bupati bahkan menginstruksikan agar setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret, bukan sekadar dilaporkan kepada atasan.

“Jadilah pejabat yang proaktif, inovatif, dan mampu menyelesaikan persoalan. Jika ada masalah di tengah masyarakat, segera selesaikan! Jangan hanya melaporkan masalah kepada pimpinan. Cari solusi, turun ke lapangan, dengarkan masyarakat, koordinasikan dengan pihak terkait, dan selesaikan,” ujarnya.

Menutup arahannya, Anton kembali mengingatkan bahwa jabatan merupakan ruang pengabdian yang menuntut tanggung jawab dan keberanian dalam mengambil keputusan.

“Jabatan bukanlah tempat untuk mencari kenyamanan, melainkan tempat untuk menunjukkan pengabdian. Jangan takut mengambil keputusan sepanjang keputusan tersebut benar, sesuai aturan, dan demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Melalui pelantikan dan pengukuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diharapkan mampu memperkuat kinerja birokrasi, meningkatkan disiplin aparatur, serta mendorong pelayanan publik yang lebih responsif, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (ADV)