ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Suasana penuh khidmat menyelimuti Ballroom Hotel Top 5 Tembilahan, Jumat malam (10/4/2026), ketika Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, secara resmi mengukuhkan kepengurusan Ikatan Keluarga Kuantan Singingi (IKKS) Kabupaten Indragiri Hilir periode 2025–2029.

Acara ini menjadi ajang silaturahmi yang mempertemukan pejabat eselon Pemkab Inhil, para ketua paguyuban, tokoh masyarakat Kuantan Singingi, serta berbagai organisasi kemasyarakatan. Kehadiran mereka menegaskan kuatnya ikatan persaudaraan sekaligus komitmen bersama membangun daerah.

Dalam sambutannya, Ketua IKKS Inhil, Fajar Husen, menekankan bahwa organisasi ini bukan sekadar wadah silaturahmi, melainkan motor penggerak kegiatan sosial, keagamaan, ekonomi, dan kebudayaan. “Kami ingin IKKS hadir sebagai ruang kebersamaan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kuantan Singingi di Inhil,” ujarnya penuh semangat.

Momen pengukuhan juga diwarnai dengan penyerahan santunan kepada para lanjut usia, sebuah simbol kepedulian sosial yang menghangatkan suasana.

Bupati H. Herman dalam pidatonya menyoroti keberagaman profesi masyarakat Kuantan Singingi di Inhil—mulai dari guru, dokter, aparatur sipil negara, petani, pedagang, hingga pekerja sektor informal—yang menurutnya merupakan kekuatan besar untuk pembangunan daerah.

“Potensi ini harus kita kelola bersama. Meski tantangan sosial-ekonomi masih ada, semangat kebersamaan selalu menjadi modal utama untuk maju,” tegasnya.

Lebih jauh, Bupati menekankan peran strategis IKKS sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap kepengurusan baru mampu menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan warga, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga peluang usaha.

“Dengan sinergi dan gotong royong, IKKS dapat menjadi jembatan informasi, membuka ruang usaha, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kuantan Singingi di Inhil,” tutupnya penuh optimisme. (Galeri Foto)

ARBindonesia.Com. Dumai – Dalam rangka persiapan pelaksanaan Dumai Expo 2026, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai, Fahmi Rizal, bersama Assisten II Yusmanidar, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Diskopar) Kota Dumai, Agus Gunawan, Kabag Ops Polres Dumai Kompol Abdurrahman, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan panitia penyelenggara, melakukan survei lokasi ke kawasan Taman Bukit Gelanggang.

Kunjungan ini dilakukan guna memastikan kesiapan lokasi sebagai pusat pelaksanaan kegiatan Dumai Expo 2026, yang diharapkan menjadi ajang promosi daerah, peningkatan ekonomi, serta hiburan bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kota Dumai menekankan pentingnya menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan taman, serta mengingatkan seluruh pihak untuk tidak merusak fasilitas yang telah tersedia selama kegiatan berlangsung.

“Kegiatan Dumai Expo harus tetap memperhatikan kondisi lingkungan. Kebersihan, keamanan, dan keindahan taman harus menjadi prioritas bersama, sehingga masyarakat tetap nyaman menikmati fasilitas yang ada,” ujar Fahmi Rizal.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Dumai, Kompol Abdurrahman, turut memberikan arahan agar pihak penyelenggara menyiapkan posko terpadu sebagai pusat koordinasi lintas instansi. Posko tersebut diharapkan dapat mengintegrasikan unsur pengamanan, kesehatan, serta pelayanan informasi bagi pengunjung selama kegiatan berlangsung.

“Kami mengimbau agar panitia menyiapkan posko terpadu yang melibatkan unsur kepolisian, Satpol PP, Dishub, tenaga kesehatan, dan instansi terkait lainnya guna memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib,” ungkapnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Dumai, Agus Gunawan, menyampaikan harapannya agar seluruh rangkaian Dumai Expo 2026 dapat berjalan lancar dan sukses, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

“Kami berharap Dumai Expo 2026 dapat terlaksana dengan baik, meriah, dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha serta masyarakat luas,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara saat ditemui awak media turut memberikan bocoran terkait pengisi acara yang akan memeriahkan Dumai Expo 2026. Ia menyampaikan bahwa panitia telah mengundang Al Hafizd, seorang content creator sekaligus penyanyi muda berbakat asal Riau.

“Kami mengundang Al Hafizd untuk turut memeriahkan Dumai Expo 2026. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi kalangan generasi muda,” ujar Ketua Panitia.

Pada kesempatan yang sama, Sekda Kota Dumai juga menyampaikan arahan kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata agar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bukit Gelanggang dapat berkantor langsung di kawasan Taman Bukit Gelanggang. Hal ini bertujuan agar pengelolaan, pengawasan, dan koordinasi di lapangan dapat berjalan lebih maksimal.(hrk).

ARBindonesia.Com.Dumai, 9 April 2026 — PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai kembali menegaskan komitmennya tidak hanya pada penyediaan energi nasional, tetapi juga pada keberlanjutan dan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar dengan meraih dua penghargaan PROPER Hijau 2025 dalam Anugerah Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Republik Indonesia.

Penghargaan yang diberikan untuk unit operasi Kilang Dumai dan Kilang Sungai Pakning tersebut diterima langsung oleh General Manager Refinery Unit Dumai, Iwan Kurniawan di Gedung Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah, pada Selasa (7/4).

Pada periode 2024-2025, sebanyak 5.476 perusahaan dari berbagai sektor telah mengikuti penilaian PROPER. Pada kategori PROPER Hijau, tercatat 2.428 perusahaan yang mengikuti penilaian oleh KLH, dengan 243 perusahaan berhasil meraih peringkat Hijau. Capaian ini mencerminkan semakin kuatnya komitmen dunia usaha dalam menjalankan kinerja lingkungan secara transparan dan akuntabel.

Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa PROPER kini telah bertransformasi melampaui fungsi awalnya sebagai instrumen kepatuhan. “PROPER bukan lagi sekadar alat evaluasi administratif. PROPER adalah motor transformasi yang mendorong perusahaan tidak hanya taat, tetapi melampaui ketaatan melalui inovasi, efisiensi sumber daya, dan kontribusi nyata kepada masyarakat,” ujar Menteri Hanif.

Peringkat Hijau merupakan bentuk pengakuan atas kinerja unggul perusahaan yang tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, tetapi juga melampaui standar yang ditetapkan melalui inovasi serta pelaksanaan program-program berkelanjutan.

Manager HSSE PPN Refinery Unit Dumai, Syahrial Okzani mengatakan capaian ini merupakan cerminan komitmen nyata perusahaan dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam operasional secara konsisten, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

“Pencapaian ini menjadi wujud konsistensi kami dalam menjalankan operasional yang tidak hanya andal dan aman, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan. Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan inovasi serta memperkuat program TJSL guna memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat” ujar Syahrial.

Pada PROPER periode 2024-2025, Pertamina Patra NIaga Kilang Dumai mengusung program eko inovasi MOPS (Modifikasi Sistem Burner pada High Pressure Steam (HPS) Boiler 940 B-1 untuk Optimasi Power & Steam Refinery Unit II).Sistem burner ini berdampak pada pengurangan penggunaan fuel oil sehingga terjadi penurunan emisi CO2 sebesar 17.187,60 ton CO2eq pada tahun 2024.

Tidak hanya berfokus pada pengelolaan lingkungan, Kilang Dumai juga berkomitmen menjaga harmonisasi serta menciptakan nilai tambah bagi masyarakat sekitar melalui program pemberdayaan bertajuk “Serumpun Paman Bahari” (Sinergi Ekologi untuk Masyarakat Pesisir Unggul, Pangan Mandiri, dan Bahari Lestari). Program ini berfokus pada penguatan wilayah pesisir Dumai dari ancaman abrasi sekaligus pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mundam, Tanjung Palas, dan Jaya Mukti.

Berbagai program seperti Green Laundry Barter Jaya, Bioflok Nila Salin, pencegahan stunting, Pertamina Cerdas, kelas Paket C, Saung REDAKSI, hingga Penghidupan Berkelanjutan Bufferzone telah memberikan dampak sosial ekonomi, di antaranya peningkatan pendapatan hingga Rp9.000.000 per bulan, pendampingan gizi bagi 23 penerima manfaat, serta implementasi Modul Cinta Pesisir di tingkat Sekolah Dasar.

Sementara itu, Kilang Sungai Pakning mengusung program unggulan “Koloni Gambut Berdikari” yang berfokus pada pemberdayaan kawasan gambut, termasuk petani madu di Desa Tanjung Leban. Melalui program ini, Kilang Sungai Pakning menghadirkan inovasi Sistem E.(dir)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau menemukan adanya ketidaksesuaian dalam realisasi belanja jasa konsultansi pada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Dumai. Temuan ini mencakup kelebihan pembayaran hingga potensi kerugian daerah dengan total mencapai Rp991 juta.

Dalam laporan hasil pemeriksaan, BPK mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Dumai menganggarkan belanja jasa konsultansi melalui pos Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Namun, pelaksanaan di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Dari 41 paket pekerjaan jasa konsultansi yang diperiksa, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp991.425.474,29 setelah dikurangi pajak penghasilan (PPh).

Dari jumlah tersebut, penyedia jasa telah menyetorkan Rp815 juta ke Kas Umum Daerah. Namun, masih tersisa Rp175 juta yang belum ditindaklanjuti.

Kelebihan pembayaran ini terjadi pada 17 paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, serta Dinas Tenaga Kerja.

Dari 17 paket tersebut, 12 paket tercatat sebagai kelebihan pembayaran sebesar Rp158 juta, sementara lima paket lainnya berstatus potensi kelebihan pembayaran Rp17 juta.

BPK menilai lemahnya pengawasan dari Kepala SKPD selaku pengguna anggaran serta kurang cermatnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengendalikan pekerjaan menjadi penyebab utama masalah ini.

Sebagai tindak lanjut, BPK merekomendasikan Wali Kota Dumai agar memerintahkan kepala dinas terkait untuk memperketat pengawasan dan pengendalian pelaksanaan jasa konsultansi.

BPK juga menginstruksikan PPK lebih teliti dalam mengendalikan pekerjaan danmemproses kelebihan pembayaran Rp158,08 juta sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah, serta menindaklanjuti potensi kelebihan pembayaran Rp17,85 juta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Hingga berita ini ditayangkan, Redaksi arbindonesia.com masih berupaya mengkonfirmasi pihak terkait mengenai sisa kelebihan pembayaran yang belum di setor ke Kas Daerah. (Red)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pada Tahun Anggaran 2026. Hal itu disampaikan saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Periode Maret yang berlangsung di Aula Kantor Bapperida Inhil, Kamis (09/04/2026).

Rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah Inhil, Tantawi Jauhari, Asisten II Setda Inhil, Dwi Budianto, serta seluruh kepala OPD, camat, dan unsur terkait ini menjadi momentum penting untuk mengukur capaian sekaligus mengidentifikasi hambatan pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Bupati Herman menekankan bahwa evaluasi bukan sekadar laporan angka, melainkan tolok ukur nyata sejauh mana program pembangunan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Saya minta seluruh OPD bergerak cepat, fokus, dan menuntaskan kegiatan yang masih tertinggal. Infrastruktur harus dipacu agar pelayanan publik semakin berkualitas,” tegasnya.

Fokus pada Infrastruktur dan Pertanian
Bupati menyoroti pentingnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat, khususnya untuk memperkuat sektor pertanian dan mobilitas masyarakat. Pembangunan jalan dan jembatan disebut sebagai prioritas utama, karena menjadi tulang punggung distribusi hasil pertanian dan konektivitas antarwilayah.

Selain itu, perhatian khusus diberikan pada pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Herman mengingatkan OPD agar disiplin terhadap tenggat waktu penyerapan anggaran.

“DAK memiliki batas waktu yang ketat. Jangan sampai ada keterlambatan. OPD pengelola harus proaktif memastikan seluruh pekerjaan selesai tepat waktu,” ujarnya.

Poin-Poin Evaluasi
Beberapa catatan penting yang menjadi fokus evaluasi antara lain:
– Percepatan Anggaran: Optimalisasi akses dan penyerapan dana pusat dan provinsi.
– Peningkatan Infrastruktur: Prioritas pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung distribusi hasil pertanian.
– Kepatuhan Administrasi: Menghindari penumpukan realisasi fisik dan anggaran di akhir tahun.
– Dampak Pembangunan: Memastikan setiap program benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen Bersama
Rapat ditutup dengan penyampaian langkah tindak lanjut dari masing-masing OPD. Seluruh jajaran pemerintah daerah menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan capaian kinerja pembangunan hingga akhir Tahun Anggaran 2026. (Adv)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Suasana penuh keakraban menyelimuti Lantai 3 Kantor Bupati Indragiri Hilir, Jumat (10/4), saat Pemerintah Kabupaten Inhil menggelar acara silaturahmi sekaligus perpisahan purna tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Inhil, Fajar Husin.

Acara yang diisi dengan pembacaan Yasin dan tausiah agama oleh Ustadz Ruhiyat ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penghargaan atas pengabdian panjang seorang abdi negara yang telah menorehkan jejak penting bagi masyarakat Inhil.

Sekretaris Daerah Inhil, Tantawi Jauhari, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas dedikasi Fajar Husin. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Inhil, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian Bapak Fajar Husin. Semoga segala kontribusi yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan membawa kebaikan bagi masyarakat,” ujarnya penuh haru.

Sekda juga menekankan bahwa meski telah memasuki masa purna tugas, pengalaman dan kiprah Fajar Husin tetap dibutuhkan. “Apalagi Pak Fajar juga merupakan Ketua Ikatan Keluarga Kuantan Singingi (IKKS) Kabupaten Inhil. Peran dan pengalamannya sangat kita harapkan untuk saling bertukar pikiran demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Fajar Husin dengan rendah hati menyatakan kesiapannya untuk terus berkontribusi. “Saya memang sejak kecil di Inhil, hanya SMA dan kuliah di luar, lalu kembali mengabdi di sini. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan kita bisa bersama-sama memberi manfaat bagi sekitar,” tuturnya.

Tak lupa, ia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala khilaf selama bertugas. “Tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya atas ucapan maupun perbuatan yang mungkin tidak berkenan,” ucapnya tulus.

Acara perpisahan ini menjadi penanda berakhirnya masa tugas seorang pejabat yang telah lama mengabdikan diri, sekaligus membuka lembaran baru untuk terus berkolaborasi demi kemajuan Indragiri Hilir. (Galeri Foto)