ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pelaksanaan kegiatan fisik di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ditarget kan pada bulan Agustus 2023 bisa mencapai 80 persen.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perkim Inhil, Yusnaldi saat memenuhi undangan silaturahmi dari pengurus Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJI-D) Kabupaten Inhil, Jum’at (5/5/2023) di Sekretariat PJI-D.

“Untuk pelaksanaan fisiknya khusus PSU jika tidak ada kesalahan-kesalahan teknis kita prediksi pada bulan Agustus telah selesai 80 persen,” ungkap Yusnaldi.

Sejauh ini lanjut Yusnaldi, untuk pembangunan jalan lingkungan saat ini perencanaannya telah selesai dan sekrang dalam tahap proses penyusunan pengadaan barang dan jasa.

“Mudah-mudahan pada bulan 6 (Juni) ini selesai dan pada bulan 7 (Juli) tinggal pelaksanaan pisiknya,” tutur Kadis Perkim Inhil.

Selain itu, pada bidang perumahan Dinas Perkim Inhil di tahun 2023 ini telah menganggarkan untuk bantuan korban bencana di Tanah merah, Sungai bela, dan Simpang Tiga Enok.

“Tahun ini kita targetkan pelaksanaannya. Untuk yang di simpang 3 enok berdasarkan hasil rapat bersama pihak terkait, itu langsung di hendel oleh provinsi,” tuturnya.

Sementara pada Bidang Kawasan Pemukiman, di tahun berjalan ini juga ada batuan rehap rumah.

“Berdasarkan data, rumah tidak layak huni di Kabupaten Inhil ada sekitar 12.150 unit.
Di tahun ini yang kita usulkan ada 1.000 unit untuk rumah layak huni, namun tidak seluruhnya terealisasi karena keterbatasan anggaran,” imbuh Yusnaldi.

Terakhir Kadis Perkim Inhil menyampaikan bahwa di tahun 2023 ini juga Dimas Perkim Inhil telah membuat master plan untuk drainase kota dan saat ini sedang dalam proses lelang.

“Semoga kita mendapatkan konsultan yang ahli dalam bidangnya,” ungkapnya.

“Kita juga ada membuat database untuk jalan lingkungan yang bertujuan agar kita punya pegangan dalam perencanaan kedepannya,” tutup Yusnaldi. (ARBAIN)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Direktur Eksekutif Riau Resources Watch (RRW), Nasir Day mengecam pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau SF Hariyanto yang muncul baru-baru ini melalui pemberitaan di media.

Diketahui, Sekdaprov Riau telah menyinggung soal proyek payung elektrik di Masjid Raya Annur Provinsi Riau dan juga soal dana Stanting di Dinkes Riau.

Atas ‘kicauan’ Sekda Prov Riau tersebut, Direktur Eksekutif RRW, Nasir Day menilai bahwa sikap SF Hariyanto saat ini bukan mencerminkan sebagai seorang pejabat melainkan sudah sama dengan tupoksi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Bahasa SF bukan pencerminan seorang Pejabat Tinggi Madya yang juga notabene selaku TAPD, mestinya Inspektorat yang berbicara itu. Melihat pernyataannya itu, kami menilai Sekda sudah sama dengan LSM serta bak menepuk air di dulang,” tegas Nasir Day, Rabu (3/5/2023) yang di kutip dari laman urbannews.id.

Tak hanya itu, Nasir juga mengatakan jika dilihat dari sepak terjang Sekdaprov belakangan ini, SF Hariyanto ini seakan tidak hentinya membikin gaduh, sudah bak ibarat duri dalam daging bagi Pemprov Riau.

“Saya sudah lama memperhatikan sejak SF dilantik tahun 2021, Dunia Konstruksi di Riau tidak Kondusif lagi,” ungkap Nasir lagi.

Nasir Day yang memang sudah malang melintang di dunia usaha khususnya di Riau itu juga lantas mengingatkan Gubernur Riau Syamsuar untuk berhati-hati dengan manuver mantan Inspektur Kementerian PUPR itu.

“Hati-hati asja Pak Gub, jangan terjadi seperti Pak Annas Makmun,” kata Nasir.

Mencermati pernyataan SF Hariyanto di media tersebut, Nasir juga menyatakan mendorong aparat penegak hukum untuk segera memeriksa dan mengambil keterangan dari yang bersangkutan tentang apa yang ia ungkapkan ke publik.

“Kami justru mendorong agar penegak hukum segera periksa SF, karena yang bersangkutan dalam pernyataannya di media sudah menyatakan bahwa dia tahu telah terjadi perbuatan melawan hukum,” ungkap Nasir.

“Kita juta minta yang bersangkutan segera mengajukan diri sebagai Justice Colaborator (JC) untuk mengungkapkan yang terjadi di lingkungan Pemprov Riau tersebut,” tambahnya.

Sebab jika tidak kata Nasir, patut diduga SF Hariyanto sebagai aparatur sipil negara berpangkat paling tinggi di jajaran Pemprov Riau telah menyebarkan kabar bohong.

“Tentu kalau menyebarkan kabar bohong, jelas itu diatur dalam peraturan perundang undangan sebagai tindakan pidana. Makanya kita dorong aparat penegak hukum untuk segera memeriksa SF,” pungkas Nasir.

Pernyataan SF Hariyanto Soal Proyek Payung Elektrik Masjid Agung Annur dan Dana Stanting di Denkes Riau

Dalam pernyataannya, SF Hariyanto menyatakan tidak selesainya proyek enam unit payung elektrik Masjid Raya Annur Provinsi Riau diduga bermasalah sejak awal tender dimulai.

“Saya punya bukti, punya data, punya saksi, lengkap semuanya. Karena proses lelangnya tak benar. Tenaga ahlinya diduga palsu semua,” kata SF Hariyanto dalam berita yang dilansir dari laman cakaplah.com (2 Mei 2023).

Tak hanya itu, dalam kutipan dari halloriau.com Selasa (2/5/2023), SF Hariyanto mengaku dapat laporan soal dugaan adanya masalah di Dinkes Riau terkait dana stunting.

“Dinas kesehatan, itu saya dapat laporan juga itu. Dana stunting pun disikat. Itu data semua lengkap delapan kabupaten/kota. Dua yang melapor tak diberikan. Itu sudah sampai ke sana, Pak. Tinggal menunggu waktu saja,” kata SF Hariyanto sebagaimana diberitakan media tersebut.

Sementara itu, masih terkait pernyataan SF Hariyanto itu, Nasir juga mendesak Sekdaprov Riau yang semasa Gubernur Riau Rusli Zainal menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Riau yang membangun Venue PON 18/2012 untuk segera menjelaskan kepada publik dari mana sumber informasi yang ia peroleh tersebut.

“Sebagaimana prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka SF Hariyanyo harus mengamalkan azas transparansi. Jadi jangan bekerja dan membuat pernyataan berdasarkan laporan-laporan yang tidak jelas. Kami sebut tidak jelas karena dia tidak mengungkapkan sumber informasi itu dari mana tatkala berbicara di ruang publik. Kecuali dia berbicara di ruang privat, itu lain hal,” beber Nasir.

Nasir lantas menyatakan ia cukup khawatir, jangan sampai informasi SF Hariyanto itu didapat dari dokumen-dokumen atau pun informasi-informasi penyelidikan aparat penegak hukum yang seharusnya bersifat rahasia.

“Jika begitu, tentu kacau penegakan hukum, pihak-pihak yang patut diduga melakukan perbuatan pidana, sangat bisa sekali segera menghilangkan barang bukti. Jika begini, tentu sangat patut kita duga pernyataan SF itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan menghalang-halangi penegakan hukum,” ungkap Nasir.

Nasir lantas juga menegaskan, tersebab kondisi pemerintahan Riau yang menurutnya tak baik-baik saja itu, Gubri perlu mempertimbangkan untuk mengganti Sekda Riau agar suasana sosial politik di Riau ini teduh.

“Seberapa hebat dan kuatnya cantelan SFH di pusat, kok tidak henti-hentinya bikin heboh di Riau? Tolong Mendagri, dengar suara kami orang Riau,” pungkas Nasir.(*)

Editor: Arbain
Sumber: urbannews.id

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Dalam rangka mendekatkan diri dan menyerap aspirasi masyarakat, Polres Inhil menggelar kegiatan Jum’at Curhat, 5 Mei 2023, bersama Tokoh Masyarakat di sekitar Jalan Batang Tuaka Tembilahan.

Kapolres Inhil AKBP Norhayat melalui Kabag Ren AKP Heriman Putra mengatakan, Jum’at Curhat tersebut merupakan tindak lanjut dari program Polri Presisi dalam menyerap aspirasi masyarakat mengenai situasi Kamtibmas setempat.

“Program ini dinamakan Jumat Curhat, yaitu program kepolisian menyambangi warga untuk menyerap informasi dari masyarakat mengenai situasi Kamtibmas di suatu wilayah, juga untuk menyerap aspirasi dari warga dalam memajukan Polri dalam bertugas memberikan Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Dalam kegiatan Jumat Curhat di wilayah tersebut, Ia menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif.

“Disini kami dari kepolisian mengajak saudara-saudara sekalian untuk bersinergi dalam menjaga keamanan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat,” ungkap AKP Heriman.

Lebih lanjut, Kabag Ren menjelaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya tugas dari pihak kepolisian, melainkan tugas dari semua komponen masyarakat.

“Untuk itu kami memerlukan bantuan dari seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga Kamtibmas. Kami juga telah menyebar Call Center 110 apabila terjadi gangguan Kamtibmas. Harapannya dengan Call Center ini masyarakat tidak segan untuk berkoordinasi dengan Polri dalam menjaga keamanan,” katanya.

Saat tiba sesi saran dan masukan, salah seorang Tokoh Masyarakat menyampaikan keresahannya tentang banyaknya anak-anak muda yang nongkrong di pinggir jalan pada saat malam hari, sering minum minuman keras dan adanya perkelahian antar pemuda pemuda tersebut.

“Mohon hal tersebut untuk segera disikapi dan ditindaklanjuti oleh kepolisian,” ujar Lurah Pekan Arba, Dedi Diswanto.

Menanggapi hal tersebut, Polres Inhil mengungkapkan bahwa pihaknya juga akan meningkatkan patroli dan penindakan pelanggaran dalam penanggulangan kenakalan remaja dan pesta miras.

Kegiatan dihadiri Kasat Narkoba, Kasat Binmas, Kasi humas, Kasat Tahti, Plh Kasat Samapta, Kasi Propam, Kasubbagkerma Bag Ops Plh Kapolsek Tembilahan Kota, KBO Sat Res Narkoba, KBO Intelkam, Kanit Turjawali Sat Lantas, Kanit Patroli Sat Polairud, Ketua RW 05 Batang Tuaka, Ketua RT 06 Batang Tuaka dan masyarakat Pekan Arba. ***

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Masyarakat Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan, telah merealisasikan perbaikan jalan yang sudah rusak berat sejak lama.

Ucapan terimakasih tersebut disampaikan Kepala Desa (Kades) Sungai Ara, Kojim, S.Pd.,M.Ap, mewakili masyarakat setempat atas tindak lanjut Bupati HM Wardan menginstruksikan Dinas PUPR untuk perbaiki Badan Jalan Sungai Ara-Harapan Tani.

“Kami sangat berterima kasih kepada pak Bupati yang merespon cepat atas keluh kesah masyarakat selama ini karena jalan yang merupakan wewenang Provinsi Riau sudah rusak parah,” ujar Kojim, Kamis (4/5/2023).

Dimana perbaikan badan jalan Sungai Ara-Harapan Tani sepanjang 3,3 kilo meter itu sangat membantu mendongkrak perekonomian masyarakat, terutama dalam membawa hasil kebun.

“Masyarakat sangat berharap kelanjutan pembangunan jalan sebagai akses dalam meningkatkan perekonomian masyarakat,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Umar, ST, MT mengatakan perbaikan badan jalan tersebut dalam proses greding dan akan ditambah agregat penimbunan badan jalan sepanjang 6,551 kilo meter.

“Sesuai arahan dan instruksi Bupati Wardan, kami dari Dinas PUTR segera menangani agar ruas jalan ini bisa fungsional,” kata Kadis pada Rabu (3/5/2023) lalu.

Dijelaskan Kadis, kerusakan badan jalan ini salah satu akibat kontruksi pengerasannya diperkirakan sudah melewati umur rencana yang ada, serta sepanjang ruas jalan tersebut sebagai jalur lintas angkutan kendaraan muatan berat tergolong overload.

“Badan Jalan itu sebagai akses dari ruas jalan Provinsi Simpang Sei Ara menuju akses jalan Nasional, KM 8 Simpang Granit Bagan Jaya,” terangnya.

Terkahir Kadis mengatakan, untuk kedepannya penanganan perbaikan badan jalan harus menggunakan anggaran yang cukup besar, dan jenis konstruksi yang sesuai standar sebagai mana mestinya.

“Sesuai kebutuhan arus angkutan lalulintas barang dan jasa sebagai mana mestinya yang ada saat ini.” Tutupnya. (adv)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan (Ditpolair Korpolairud Baharkam) Polri bersama Ditpolair Polda Riau akan melakukan penyelidikan kasus terbaliknya kapal cepat KM Evelyn Calisca 01 di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, terkait kelayakan speedboat tersebut.

“Rencananya besok tim meluncur ke lokasi dibantu Subdit Gakkum Polair Baharkam Polri sebanyak tiga orang. Di sana, akan menyelidiki terkait kelayakan kapal dan kemungkinan kelebihan kapasitas,” kata Direktur Polair Polda Riau Kombes Pol Wahyu Prihatmasaka di Pekanbaru, Selasa.

Ia menjelaskan hingga saat ini dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu nahkoda dan pengganti nahkoda saat terjadinya kecelakaan transportasi laut tersebut.

“Diyakini ini bentuk kelalaian sehingga menjadi penyebab terbaliknya kapal itu. Saat ini kami sangkakan pada Pasal 359 KUHP,” ujar Wahyu.

Sebelumnya, Syahbandar Pelabuhan turut dalam pemeriksaan, namun dipulangkan dan hanya dikenakan wajib lapor lantaran diduga tak ikut terlibat.

Namun, kata Wahyu, ke depan tidak menutup kemungkinan bertambahnya tersangka dalam perkara ini, termasuk agen tiket hingga pemilik kapal akan turut diperiksa langsung di Tembilahan (Ibu Kota Kabupaten Indragiri Hilir).

“Nanti kita cek semua. Kita gelar perkara di sana, baru kita rapatkan. Besok kita periksa semua kemungkinan yang ada, termasuk kelengkapan alat keselamatan pun akan diselidiki,” tuturnya.

Ia menambahkan selain itu pihaknya mengumpulkan barang bukti berupa kayu yang ditabrak kapal Evelyn Calisca 01 hingga terbalik.

“Kayu yang ditabrak hingga kemudian nyelip di baling-baling belakang kapal juga sudah kami dapatkan. Penumpang juga ada yang berdiri di atas kapal,” ujarnya.

Sebelumnya Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal mengungkapkan pihaknya telah mengamankan nahkoda dan lima orang anak buah kapal (ABK) Evelyn Calisca 01 yang terbalik di perairan Air Tawar perbatasan antara Kecamatan Kateman-Pulau Burung, Kamis (27/4).

Enam orang yang diamankan tersebut adalah SH yang merupakan nahkoda, empat ABK masing-masing BP, H, A dan SP serta penanggungjawab pelayaran berinisial A.

Tragedi terbaliknya kapal Evelyn Calisca 01 yang baru beroperasi selama dua bulan tersebut menyebabkan 12 orang penumpang ditemukan tewas.

Sumber: ANTARA
https://www.antaranews.com/berita/3517092/baharkam-polri-selidiki-kelayakan-kapal-evelyn-calisca-01

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Prihatin terhadap korban kecelakaan Speed Boat Evelyn Calisca 01, Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM. Wardan, pimpin rapat koordinasi dan evaluasi Tim Terpadu yang menangani insiden tersebut. Selasa (2/5/2023) malam di ruang rapat kediaman Bupati.

Rapat dihadiri Kapolres Inhil, Dandim 0314/Inhil, Sekretaris Daerah beserta para Asisten, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPBD, Kepala Pos BASARNAS, Kepala Pelindo, Kepala KSOP, Kepala Jasa Raharja dan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Sebagai wujud kepedulian terhadap warganya yang tertimpa musibah, berbagai upaya penanganan dilakukan HM. Wardan bersama tim secara maksimal. Bupati juga menggaris bawahi tentang kompensasi untuk para korban.

“Terkait kompensasi, saya harap KSOP mengonfirmasi kembali kepada pemilik usaha agar lebih jelas kapan dan berapa besar bantuannya, serta bantuan logistik untuk operasional penanganan oleh Tim Terpadu selama operasi,” jelas orang nomor satu di Inhil tersebut.

Kemudian, HM. Wardan juga mengharapkan sinergitas dari stakeholder terkait dalam menanggulangi insiden ini .

“Untuk data yang digunakan hanya satu sumber melalui Posko Penanggulangan Terpadu agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi dan tidak ada salah persepsi,” ujar HM. Wardan.

Berdasarkan data yang bersumber dari Posko Terpadu Penanganan SB Evelyn Calisca 01, dari total 83 penumpang terdapat 12 korban meninggal dunia yang terdiri dari tiga laki-laki dewasa, enam perempuan dewasa, dua anak-anak serta satu orang bayi. Untuk jumlah korban selamat berjumlah 71 orang yang terdiri dari 42 laki-laki dan 29 orang perempuan. (adv)