​ARB INdonesia, JAKARTA– Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, menghadiri undangan penting dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam forum diskusi percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang digelar di Hotel Park Hyatt, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

​Pertemuan strategis ini fokus pada efektivitas dan kepatuhan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pinjaman daerah guna memastikan pembangunan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
​
​Kabupaten Rokan Hulu menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dalam diskusi ini. Kehadiran Bupati Anton menunjukkan komitmen kuat dalam merealisasikan Visi dan Misi daerah, terutama dalam percepatan pelayanan fasilitas kesehatan dan pembangunan gedung RSUD Rokan Hulu.

​Diskusi yang dibuka langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si ini mengundang kepala daerah yang sedang merencanakan skema pinjaman kepada pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

​Dalam arahannya, Dirjen Bina Keuda menekankan bahwa pinjaman daerah harus dibarengi dengan kemandirian fiskal. Pemkab Rokan Hulu didorong untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui lima langkah strategis:
​Intensifikasi: Mengoptimalkan sumber pendapatan yang sudah tersedia.
​Ekstensifikasi: Menggali potensi pendapatan baru yang belum tersentuh.
​Peningkatan SDM: Memperkuat kapasitas aparatur pengelola keuangan.
​Digitalisasi: Mempermudah pengawasan dan monitoring secara real-time.
​Inovasi: Melahirkan terobosan baru dalam pelayanan dan pemungutan pajak/retribusi.
​
​Bupati Anton menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil Kabupaten Rokan Hulu selalu selaras dengan kebijakan fiskal nasional. Hal ini dilakukan agar setiap pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta mendukung program prioritas pemerintah pusat.

​”Pembangunan yang kita lakukan bukan sekadar fisik, tapi tentang bagaimana layanan publik, khususnya kesehatan, bisa lebih cepat dan berkualitas bagi masyarakat Rokan Hulu,” ungkapnya.

ARB INdonesia, BOGOR – Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan visi besar mengenai kualitas hidup rakyat Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2). Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa target utama pemerintahannya adalah memastikan setiap rakyat Indonesia makan cukup, hidup sehat, mendapatkan pendidikan layak, dan memiliki penghasilan memadai.

​“Kita ingin kualitas hidup rakyat baik. Makan cukup, sehat, sekolah baik, penghasilan cukup. Fondasi utamanya adalah swasembada pangan dan energi. Kalau mau merdeka, kita harus menjamin produksi pangan sendiri,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para kepala daerah.

​Presiden juga menyoroti pentingnya kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen untuk memutar arus uang dari kota ke desa-desa.
​
​Menanggapi visi tersebut, Bupati Rokan Hulu (Rohul), Anton, ST, MM, yang hadir langsung bersama Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM, menyatakan bahwa Kabupaten Rokan Hulu memiliki posisi geografis dan potensi alam yang sangat selaras dengan fondasi yang dibangun Presiden.

​Turut mendampingi dalam agenda tersebut jajaran Instansi Vertikal Kabupaten Rokan Hulu, termasuk Kapolres, Kajari, dan unsur pimpinan daerah lainnya, yang menunjukkan kekompakan Forkopimda Rohul dalam mendukung program nasional.

​”Mimpi Bapak Presiden adalah perintah bagi kami di daerah. Rokan Hulu dengan hamparan perkebunan sawit yang luas dan potensi lahan pertaniannya siap menjadi motor penggerak swasembada pangan dan energi di tingkat provinsi maupun nasional,” ujar Bupati Anton, ST, MM usai mengikuti Rakornas.
​
​Bupati Anton menambahkan, Pemkab Rohul sangat mendukung program pemerataan ekonomi melalui Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program ini bukan sekadar pemberian makan, tapi cara efektif menggerakkan ekonomi petani dan peternak lokal di Rokan Hulu.

​”Sebagaimana ditekankan Presiden, arus uang harus masuk ke desa. Melalui MBG, bahan pangan akan diserap dari petani lokal kita. Selain itu, terkait akses pendidikan, kami akan menyelaraskan program penyediaan panel interaktif di sekolah-sekolah terpencil di Rohul agar anak-anak kita tidak tertinggal teknologi,” tambah Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM.
​
​Kehadiran unsur instansi vertikal (TNI, Polri, dan Kejaksaan) dari Rokan Hulu dalam Rakornas ini mempertegas komitmen pengamanan dan pengawasan program strategis nasional di daerah.

​”Kami bersama instansi vertikal akan memastikan seluruh kebijakan pusat, mulai dari swasembada pangan hingga pembangunan infrastruktur di kampung-kampung, berjalan tanpa hambatan birokrasi dan bebas dari penyimpangan. Fokus kita satu: kesejahteraan rakyat Rokan Hulu sesuai mimpi besar Presiden,” pungkas Bupati Anton.

​Langkah Nyata Pemkab Rohul Menuju Visi Presiden:
​Akselerasi Swasembada: Penguatan sektor perkebunan kelapa sawit dan ketahanan pangan desa.
​Peningkatan SDM: Digitalisasi sekolah di wilayah pelosok sesuai program pemerintah pusat.
​Kesehatan & Gizi: Implementasi penuh program Makan Bergizi Gratis dengan memberdayakan koperasi dan UMKM lokal.
​Sinergi Forkopimda: Koordinasi intensif dengan instansi vertikal untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial daerah.

​ARB INdonesia, BOGOR– Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pidato yang menggugah nurani para pemimpin daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2). Dengan nada bicara yang dalam namun tegas, Prabowo mengakui bahwa kemiskinan yang masih menghimpit rakyat adalah rapor merah bagi para elite dalam mengelola kekayaan bangsa.

​”Kita harus akui bahwa elite Indonesia, dari pimpinan politik hingga akademisi, masih kurang dalam tugasnya menjaga dan mengelola kekayaan bangsa. Kekayaan kita melimpah, tapi rakyat masih kesulitan,” ujar Presiden di hadapan seluruh kepala daerah.

​Presiden menegaskan tidak ada ruang bagi sikap pesimistis. Ia meminta seluruh pimpinan daerah membuang jauh-jauh pertanyaan “apa mungkin” atau “apa mampu” dalam memberantas kemiskinan.
​
​Menanggapi pengakuan jujur dan instruksi Presiden tersebut, Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, menyatakan bahwa kritik Presiden adalah bentuk motivasi besar bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan introspeksi total terhadap tata kelola sumber daya daerah.

​Bupati Anton menegaskan bahwa Kabupaten Rokan Hulu, yang dikenal dengan kekayaan alamnya, tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pengelolaan aset negara.

​”Pesan Bapak Presiden sangat menyentuh. Beliau meminta kita membenahi diri dan lingkaran kita. Saya selaku Bupati Rokan Hulu berkomitmen untuk memastikan tidak ada lagi ‘kebocoran’ atau ketidaktepatan sasaran dalam pengelolaan kekayaan alam di wilayah kami,” tegas Anton, ST, MM.
​
​Bupati Anton juga menggarisbawahi ajakan Presiden untuk menghapus sekat politik masa lalu. Menurut Anton, memenangkan pertarungan melawan kemiskinan jauh lebih penting daripada memenangkan ego sektoral atau partai.

​”Sesuai arahan Presiden, di Rokan Hulu kita tidak lagi bicara soal siapa dukung siapa di masa lalu. Sekarang saatnya bersatu. Saya sudah instruksikan kepada seluruh jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar program pengentasan kemiskinan harus langsung menyentuh akar rumput, tanpa pandang bulu,” lanjutnya.
​
​Sebagai tindak lanjut dari Rakornas ini, Bupati Anton berencana memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dan masyarakat untuk:

​Transformasi Ekonomi: Memastikan kekayaan alam Rokan Hulu dikelola secara adil untuk meningkatkan daya beli masyarakat lokal.

​Transparansi Anggaran: Menjamin setiap rupiah anggaran daerah difokuskan pada program penghapusan kemiskinan ekstrem.

​Persatuan Daerah: Mengajak seluruh elite politik di Rokan Hulu untuk satu suara dalam menyukseskan program nasional.

​”Kita tidak boleh menyerah sebelum bertanding. Jika pusat sudah membuka jalan dengan semangat persatuan, maka kami di daerah adalah garda terdepan yang akan mengeksekusi visi tersebut demi kemakmuran warga Rokan Hulu,” pungkas Bupati Anton.

ARB INdonesia, BOGOR– Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan tegas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Senin (2/2). Di hadapan ribuan kepala daerah, Presiden menegaskan bahwa pemberantasan kemiskinan dan pengelolaan kekayaan alam untuk rakyat adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.

​Prabowo menekankan bahwa rivalitas politik harus disudahi demi kepentingan nasional. Ia mengajak seluruh pimpinan bangsa untuk melakukan introspeksi diri dan bersatu menjaga kekayaan negara agar tidak bocor ke pihak yang tidak berhak.

​”Persaingan selesai, sekarang kerja. Saya mengajak para pemimpin membulatkan tekad, membenahi lingkungan kita, dan menjaga kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” tegas Presiden Prabowo dalam taklimatnya.
​
​Menanggapi arahan langsung Presiden, duet kepemimpinan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Bupati Anton, ST, MM dan Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM, menyatakan kesiapan penuh untuk menyelaraskan program daerah dengan visi besar Presiden.

​Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, menilai seruan Presiden sebagai “alarm” bagi seluruh pejabat daerah untuk lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat.

​”Apa yang disampaikan Bapak Presiden adalah perintah bagi kami di daerah. Rokan Hulu memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor perkebunan dan energi. Kami berkomitmen untuk memastikan hilirisasi dan pengelolaan sumber daya ini berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan di Rohul,” ujar Anton usai mengikuti Rakornas.

​Senada dengan Bupati, Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM, menyoroti poin persatuan tanpa sekat politik yang ditekankan Presiden. Menurutnya, pembangunan di Rokan Hulu harus berjalan inklusif tanpa memandang latar belakang politik pasca-kontestasi.

​”Kami sangat sepakat dengan prinsip Presiden bahwa kepentingan rakyat di atas segalanya. Di Rokan Hulu, kami akan merangkul semua elemen untuk memastikan program kesejahteraan rakyat, seperti ketahanan pangan dan penguatan ekonomi kerakyatan, berjalan merata hingga ke desa-desa terpencil,” tambah Syafaruddin Poti.
​
​Dalam pidatonya di Bogor, Presiden Prabowo mencontohkan sportivitas politiknya dengan tetap mendukung pembangunan di daerah-daerah meskipun ia kalah secara elektoral di sana pada Pilpres lalu. Semangat inilah yang ingin diadopsi oleh Pemkab Rokan Hulu dalam menjalankan roda pemerintahan.

​Langkah konkret yang akan diambil Pemkab Rokan Hulu dalam waktu dekat meliputi:
​Optimalisasi PAD dari sektor kekayaan alam untuk program sosial.
​Penguatan Koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.

​Sinergitas lintas partai di tingkat daerah untuk mempercepat pengesahan kebijakan yang pro-rakyat. ​Dengan semangat “Persaingan Selesai, Saatnya Kerja”, Kabupaten Rokan Hulu siap menjadi bagian dari gerbong besar transformasi ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas.

ARB INdonesia, ROKAN HULU — Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SPPP) di PT SKA dan PT MIS, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, datangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu dengan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama SPPP, PT SKA, dan PT MIS. pada selasa, 3/2/2026.

RDP tersebut membahas terkait tuntutan kepada pemerintah daerah dan DPRD agar turun tangan menjadi penengah, serta mendorong perusahaan bertanggung jawab atas nasib buruh yang mayoritas merupakan masyarakat sekitar perusahaan.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Rokan Hulu, Jondri, menegaskan negara tidak boleh absen. Menurutnya, perusahaan harus bertanggung jawab dan DPRD akan melayangkan surat rekomendasi kepada pemerintah serta perusahaan terkait.

“Dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) hari ini, kami sepakat mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah dan perusahaan agar dibuat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara KSPSI F-SPPP dengan PT SKA dan PT MIS, sehingga buruh dapat dipertimbangkan untuk kembali bekerja,” kata Jondri.

Ia juga menambahkan bahwa dalam ketentuan perundang-undangan tidak ada larangan bagi perusahaan untuk mempekerjakan lebih dari satu serikat pekerja. “Tidak ada aturan yang mewajibkan hanya satu serikat. Bisa lebih dari satu, itu tergantung kebutuhan perusahaan,” ujarnya.

Namun, sikap DPRD tersebut menuai kritik dari serikat pekerja lain. Ketua SPTI, Sahril Topan, menyampaikan keberatan melalui sambungan telepon. Ia menilai pernyataan Ketua Komisi III keliru dan berpotensi melanggar prinsip hubungan industrial.

“Pak Jondri tidak paham aturan ketenagakerjaan. Tidak diperbolehkan lembaga DPRD ataupun pemerintah mengintervensi hubungan antara perusahaan dan serikat pekerja. Rekomendasi yang dikeluarkan itu bagian dari intervensi, dan itu tidak boleh,” tegas Topan.

Topan juga menyoroti proses RDP yang dinilainya tidak inklusif. Menurutnya, SPTI sebagai pihak terkait tidak diundang dalam forum tersebut. “Seharusnya RDP mengundang seluruh pihak terkait. Kami tidak diundang. Pernyataan Ketua Komisi III sangat merugikan kami sebagai buruh. Kami juga bagian dari masyarakat Rokan Hulu,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT SKA dan PT MIS belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan buruh dan rekomendasi DPRD. Pemerintah daerah juga belum menyampaikan langkah lanjutan untuk menyelesaikan polemik yang berdampak langsung pada keberlangsungan hidup ratusan keluarga buruh di Rokan Hulu.

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, sudah mulai kembali mendata ruas jalan rusak yang akan diperbaiki pada tahun 2026 ini.

Perbaikan jalan rusak menyasar sejumlah titik yang tersebar di beberapa kecamatan. Prioritas perbaikan pada tahun ini adalah ruas jalan strategis, atau jalan yang banyak dilalui masyarakat.

Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan, pekerjaan perbaikan segera dilakukan jika APBD Pekanbaru tahun 2026 sudah bisa digunakan.

Ia menargetkan, sebelum hari raya Idul Fitri 2026 atau lebaran tahun ini beberapa jalanan yang masih dalam kondisi rusak sudah dapat diperbaiki.

“Kita nunggu evaluasi APBD turun dulu dari provinsi. Setelah evaluasi turun, tentu kita segera kerjakan. Uangnya ada, kerjakan. (Pekerjaan setelah lebaran) mudah-mudahan bisa lebih cepat dari itu,” kata Wawako, Selasa (3/2/2026).

Markarius menyebut, bahwa dirinya sudah menyampaikan kepada dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan jalan rusak.

Apalagi perbaikan jalan rusak, masuk dalam salah satu pekerjaan prioritas Pemko Pekanbaru pada tahun ini.

Jika tahun lalu Pemko Pekanbaru mengaspal jalan rusak sepanjang 42 kilometer, maka tahun ini ditargetkan pengaspalan jalan ditargetkan lebih dari itu.

“Kami maunya perbaikan jalan rusak ini cepat dilaksanakan lebih bagus. Karena APBD sudah ketok palu, apa lagi kan. Tinggal gas aja, jangan nunggu akhir tahun, kita sudah sampaikan ke dinas jangan nunggu sampai akhir tahun,” pungkasnya. *