ARBindonesia,com.Dumai – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai bekerja sama dengan Puskesmas Bumi Ayu dan Puskesmas Medang Kampai menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi petugas dan warga binaan Rutan Dumai, Jum’at (14/8).

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan petugas dan warga binaan sekaligus mendukung upaya deteksi dini terhadap berbagai kondisi kesehatan.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan sejumlah layanan pemeriksaan kesehatan, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga asam urat.

Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS), serta skrining Tuberkulosis (TBC) sebagai langkah deteksi dini terhadap penyakit menular.

Kepala Rutan Dumai, Enang Iskandi, mengatakan bahwa kesehatan petugas dan warga binaan menjadi salah satu perhatian penting dalam pelaksanaan tugas dan pembinaan di Rutan Dumai.

“Dengan adanya kegiatan ini, kondisi kesehatan petugas dan warga binaan dapat dipantau dan potensi penyakit dapat diketahui lebih awal,” ujar Karutan.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga memperkuat sinergi Rutan Dumai dengan Puskesmas Bumi Ayu dan Puskesmas Medang Kampai dalam memberikan pelayanan kesehatan.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan kolaborasi dari pihak puskesmas. Kami berharap kerja sama dalam bidang kesehatan ini dapat terus berjalan dan ditingkatkan ke depannya,” tambahnya.

Sementara itu, pihak Puskesmas Bumi Ayu dan Puskesmas Medang Kampai menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan bagian penting dalam menjaga kondisi kesehatan sekaligus melakukan deteksi dini.

“Kami menyambut baik kegiatan ini karena pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting. Terutama untuk mengetahui faktor risiko penyakit tidak menular serta melakukan skrining terhadap penyakit menular seperti HIV, IMS, dan TBC,” ungkap perwakilan puskesmas.

Dengan adanya pemeriksaan tersebut, peserta dapat mengetahui kondisi kesehatan masing-masing dan memperoleh edukasi mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat serta melakukan pemeriksaan secara berkala.(dir).

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Sebanyak 22 perusahaan perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) disinyalir telah beroperasi selama puluhan tahun tanpa kejelasan status Hak Guna Usaha (HGU). Kondisi ini memicu keprihatinan dan pertanyaan sejumlah kalangan terkait efektivitas fungsi pengawasan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

Secara aturan, Izin Usaha Perkebunan (IUP) tidak sama dengan HGU. HGU merupakan hak atas tanah yang sah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan diperinci dalam PP Nomor 18 Tahun 2021.

Di sisi lain, Perpres Nomor 177 Tahun 2024 secara tegas mandat mengatur BPN untuk melakukan penetapan, pendaftaran, hingga pengendalian dan penertiban penguasaan serta pemanfaatan tanah.

Ketua DPC Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Inhil, Rosmely, menyampaikan bahwa pihaknya telah berulang kali mendatangi Kantor BPN Inhil untuk mengklarifikasi legalitas lahan perusahaan-perusahaan tersebut, namun hingga kini belum mendapat kejelasan.

“Kami sudah beberapa kali berkoordinasi ke kantor BPN, tetapi belum ada respons pasti. Ketika perusahaan bisa beroperasi hingga puluhan tahun, publik tentu berhak tahu apa dasar legalitas penguasaan tanahnya dan sejauh mana BPN melakukan pengawasan,” tegas Rosmely.

Guna mengurai persoalan ini, PPWI Inhil berencana melayangkan surat ke DPRD Inhil untuk mendorong dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP). RDP tersebut diharapkan memanggil pihak BPN dan instansi terkait untuk memaparkan secara terbuka data perusahaan yang belum mengantongi HGU, total luas lahan, status permohonan yang diajukan, hingga langkah penertiban yang telah dilakukan. *

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengakui telah menerima sejumlah pengaduan masyarakat terkait kisruh pengelolaan kemitraan plasma perkebunan di daerah tersebut.

Kepala DKUPP Inhil, Trio Beni Putra, mengatakan persoalan kemitraan plasma tersebut bahkan telah mendapat perhatian DPRD Inhil melalui rapat dengar pendapat (RDP).

“Memang kita mendapatkan adanya pengaduan terkait persoalan kemitraan plasma ini. Bahkan persoalan tersebut sudah sampai dibahas dalam rapat dengar pendapat di DPRD,” ujar Trio Beni.

Menurutnya, persoalan yang muncul dalam pengelolaan koperasi plasma cukup beragam. Di antaranya menyangkut pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dinilai tidak jelas, transparansi pengelolaan koperasi, hingga persoalan penggunaan dokumen tanah seperti Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai jaminan.

Trio Beni menilai persoalan tersebut perlu ditangani secara hati-hati karena menyangkut kepentingan masyarakat yang menjadi anggota koperasi sekaligus penerima manfaat program kemitraan plasma.

“Ini tentu perlu kita lihat secara keseluruhan, bagaimana koperasinya, bagaimana hubungan kemitraannya, kemudian bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawabannya kepada anggota,” katanya.

Ia menegaskan bahwa koperasi harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Anggota koperasi memiliki hak untuk mengetahui laporan kegiatan usaha, penerimaan, pengeluaran maupun mekanisme pembagian SHU.

Persoalan penggunaan SKT maupun SKGR sebagai jaminan juga dinilai membutuhkan kejelasan mengenai dasar hukum dan persetujuan para pihak. Jangan sampai dokumen yang berkaitan dengan hak masyarakat atas tanah justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Kisruh kemitraan plasma ini menjadi perhatian karena program plasma seharusnya memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat melalui pola kemitraan dengan perusahaan perkebunan.

Namun, apabila terjadi ketidakjelasan dalam pengelolaan koperasi, termasuk soal hasil usaha dan status dokumen tanah, kondisi tersebut berpotensi memicu ketidakpercayaan anggota bahkan berkembang menjadi konflik sosial dan sengketa hukum.

DKUPP Inhil pun dinilai perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan klarifikasi terhadap persoalan-persoalan yang telah diadukan masyarakat.

Terlebih, dengan telah dilakukannya RDP di DPRD Inhil, persoalan ini menunjukkan bahwa konflik kemitraan plasma bukan lagi sekadar persoalan internal koperasi, melainkan telah menjadi perhatian publik dan pemerintah daerah.

Masyarakat berharap pemerintah tidak berhenti pada menerima pengaduan, tetapi melakukan verifikasi dan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola koperasi plasma, termasuk laporan keuangan, pembagian SHU, legalitas anggota, perjanjian kemitraan, kewajiban perusahaan serta penggunaan dokumen pertanahan sebagai bagian dari skema pembiayaan.

Dengan langkah tersebut, program kemitraan plasma diharapkan benar-benar kembali pada tujuan awalnya, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kepastian bagi anggota koperasi, bukan justru melahirkan persoalan baru.***

ARBindonesia,com.Dumai-Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai melaksanakan apel pagi sebagai bagian dari rutinitas kedinasan sekaligus sarana untuk memperkuat kedisiplinan, koordinasi, dan kesiapan jajaran dalam melaksanakan tugas, Senin (10/8).

Apel pagi diikuti oleh pejabat struktural dan staf Rutan Dumai. Pada kesempatan tersebut, turut hadir untuk pertama kalinya 16 peserta Magang Nasional Kemnaker RI Batch 1 Angkatan 2 Tahun 2026 yang mengikuti apel bersama jajaran Rutan Dumai.

Bertindak sebagai pembina apel, Kepala Rutan Dumai, Enang Iskandi, dalam amanatnya menyampaikan sejumlah arahan kepada seluruh jajaran.

Karutan mengingatkan pentingnya menjaga kedisiplinan, tanggung jawab, kekompakan, serta komunikasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Setiap pegawai diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan baik serta tetap menjaga profesionalitas dalam memberikan pelayanan.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jaga disiplin, kekompakan, dan komunikasi. Apa yang menjadi tugas kita masing-masing harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” pesan Karutan.

Karutan juga mengingatkan jajaran untuk terus menjaga semangat dalam bekerja serta menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan kondusif.

Selain memberikan arahan kepada jajaran, Karutan turut menyambut kehadiran 16 peserta magang yang untuk pertama kalinya mengikuti apel pagi di Rutan Dumai. Para peserta diharapkan dapat mengikuti kegiatan dengan disiplin dan menaati ketentuan yang berlaku selama berada di lingkungan Rutan Dumai.

Apel pagi berlangsung dengan tertib dan lancar. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan tugas dan aktivitas kedinasan masing-masing jajaran Rutan Dumai. ***

ARBindonesia,com.Dumai-Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan bagi Tahanan Rutan Dumai. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) sebagai upaya memperkuat akses terhadap layanan bantuan hukum bagi Tahanan Rutan Dumai, Kamis (6/8).

Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dihadiri oleh Kepala Rutan Dumai, Enang Iskandi, dan jajaran pejabat struktural Rutan Dumai serta Ketua POSBAKUMADIN Kota Dumai, Pesta Freddy Napitupulu. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memastikan terpenuhinya hak-hak tahanan, khususnya dalam memperoleh pendampingan dan konsultasi hukum secara profesional.

Karutan Dumai menyampaikan bahwa pemenuhan hak memperoleh bantuan hukum merupakan bagian dari pelayanan pemasyarakatan yang harus diberikan kepada setiap Tahanan Rutan Dumai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kerja sama ini, kami berharap Tahanan Rutan Dumai yang membutuhkan pendampingan maupun konsultasi hukum dapat memperoleh akses layanan yang lebih mudah, cepat, dan profesional. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang berkeadilan serta menghormati hak-hak tahanan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua POSBAKUMADIN Kota Dumai, menyambut baik terjalinnya kerja sama dengan Rutan Dumai. Menurutnya, sinergi ini merupakan langkah nyata dalam memastikan setiap tahanan memperoleh hak atas bantuan hukum sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kami siap memberikan layanan konsultasi, penyuluhan, maupun pendampingan hukum kepada Tahanan Rutan Dumai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat nyata, meningkatkan pemahaman hukum para tahanan, serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan akses keadilan bagi semua,” ungkapnya.(dir).

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Ketua Umum HMI Cabang Tembilahan, Muhammad Yusuf, mengapresiasi perhatian Kapolda Riau melalui program Green Policing dan Ekspedisi Merah Putih Presisi. Namun, ia menekankan bahwa penyelamatan ekosistem mangrove harus menyasar langsung sumber kerusakannya.

“Kami mengapresiasi komitmen Kapolda Riau. Tapi kalau kita bicara penyelamatan lingkungan, jangan hanya bicara tentang menanam. Yang lebih penting adalah memastikan pohon yang masih hidup tidak terus ditebang,” kata Yusuf dalam keterangannya, Minggu (9/8/2026).

Yusuf mempertanyakan efektivitas pengawasan yang ada selama ini. Pasalnya, masyarakat pesisir masih menyaksikan aktivitas pembalakan kayu mangrove secara terang-terangan.

“Kalau pembalakan liar masih berlangsung dan masyarakat melihat kayu mangrove terus ditebang, tentu pertanyaannya sederhana: selama ini pengawasan ke mana? APH ada di mana? Pemerintah ada di mana? Ini pertanyaan publik yang sangat wajar,” tegasnya.

Yusuf mendesak aparat penegak hukum (APH) tidak berhenti pada penindakan pelaku di tingkat lapangan. Jika terdapat praktik pembalakan liar terorganisir, penegakan hukum harus mampu membongkar jaringan penyokongnya.

“Jangan sampai yang ditangkap hanya orang yang berada di ujung rantai, sementara aktor di belakangnya tidak pernah tersentuh,” ujarnya.

“Bongkar jaringannya. Kalau ada penadah, tindak penadahnya. Kalau ada pihak yang membekingi, proses sesuai hukum,” lanjut Yusuf.

Selain APH, HMI Tembilahan meminta Pemkab Indragiri Hilir tidak menempatkan isu mangrove sekadar isu lingkungan biasa, melainkan sebagai persoalan strategis daerah. Mengingat Inhil merupakan wilayah pesisir yang rentan terhadap ancaman abrasi.

Yusuf mengungkapkan pihaknya telah mendorong adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Kelola dan Perlindungan Mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir. Aturan tersebut dinilai krusial untuk menentukan zonasi yang jelas.

“Kita perlu zonasi yang jelas. Mana yang tidak boleh disentuh sama sekali, mana yang bisa dimanfaatkan secara terbatas, untuk kepentingan apa, dengan persyaratan apa, dan siapa yang mengawasi. Jangan masyarakat dibiarkan menafsirkan sendiri, perusahaan menafsirkan sendiri, sementara pemerintah tidak hadir,” tutur Yusuf.

Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan lingkungan di Inhil, HMI Cabang Tembilahan mendorong lima langkah konkret lintas sektor:

Penegakan hukum tuntas: Pengusutan pembalakan mangrove secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Sistem pemantauan terbuka: Pemda dan APH membangun sistem pengawasan kawasan secara berkala.

Pembahasan Perda Mangrove: Pembahasan regulasi daerah perlindungan mangrove secara serius dan transparan.

Pemetaan dan zonasi: Penetapan batas tegas kawasan lindung mutlak dan kawasan pemanfaatan terbatas.

Pemberdayaan warga pesisir: Pelibatan masyarakat sebagai benteng pengawasan sekaligus pemberian skema ekonomi alternatif.

Yusuf berharap seluruh elemen terkait dapat berjalan beriringan sesuai porsi kewenangannya masing-masing.

“Kami tidak ingin APH berhadap-hadapan dengan masyarakat atau Pemda terus disalahkan. Yang kami inginkan semua pihak menjalankan kewenangannya. Kalau ada yang merusak, tindak. Kalau ada kebijakan yang belum ada, buat. Kalau ada masyarakat yang membutuhkan penghidupan, berdayakan,” pungkasnya. *