ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pengerjaan proyek rekonstruksi jalan ruas Sungai Ara–Harapan Tani, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2024 diduga bermasalah dan mengakibatkan kerugian negara mencapai lebih dari setengah miliar.

Berdasarkan data yang dihimpun awak media, kegiatan di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian volume pekerjaan serta spesifikasi teknis yang berujung pada kelebihan pembayaran sekitar Rp670,4 juta.

Kontrak bernilai Rp23,7 miliar ini ditandatangani pada 19 Juni 2024 dengan masa kerja 195 hari kalender. PT KTK sebagai pelaksana proyek sempat melakukan addendum pada 7 Desember 2024, menyesuaikan nilai kontrak akibat tambahan pekerjaan. Namun, hasil audit menunjukkan sejumlah pekerjaan tidak sesuai dengan volume yang tercatat dalam kontrak.

Rincian temuan antara lain:
– Lapis Pondasi Agregat Kelas A: kekurangan 255,93 m³, kelebihan pembayaran Rp217,8 juta.
– Laston Lapis Aus (AC-WC): kekurangan 8,18 ton, kelebihan pembayaran Rp17,6 juta.
– Beton Struktur fc’ 15 MPa: kekurangan 25,21 m³, kelebihan pembayaran Rp38,6 juta.

Selain itu, lapisan pondasi agregat kelas A tidak memenuhi ketebalan sesuai Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi 2), menambah kelebihan pembayaran sebesar Rp396,3 juta.

Dengan demikian, total kelebihan pembayaran proyek mencapai Rp670,4 juta.

Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas PUTR Inhil, Yusnaldi mengaku belum mengetahui secara pasti terkait hal tersebut, hal itu dikarenakan dirinya baru menjabat sebagai PLT Kepala Dinas. Kendati demikian, ia menyarankan untuk mengkonfirmasi kepala bidang yang menangani proyek tersebut, Senin (23/2/2026).

Sementara itu, pihak pelaksana proyek PT KTK belum bisa dihubungi untuk dimintai keterangan. Hingga berita ini di terbikan awak media masih terus berupaya mengkonfirmasi pihak terkait. (Arbain/tim)

​ARB INdonesia, ROKAN HULU – Gema azan Maghrib baru saja usai, namun suasana di Kecamatan Kunto Darussalam, Rokan Hulu, terasa berbeda dari biasanya. Pada Kamis malam (19/2/2026), ribuan pasang mata tampak antusias menyambut kehadiran rombongan Pemerintah Provinsi Riau. Malam itu bukan sekadar ritual tahunan; ia adalah pembuka tirai Safari Ramadhan 1447 Hijriah tingkat provinsi yang dimulai dari jantung “Negeri Seribu Suluk”.

​
​Bagi Bupati Rokan Hulu, Anton, terpilihnya daerahnya sebagai lokasi perdana Safari Ramadhan tingkat provinsi adalah sebuah kado istimewa. Di dampingi Sekda M. Zaki dan tokoh masyarakat H. Suparman, raut wajah bangga tak bisa disembunyikan sang Bupati saat menyambut Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto.

​”Kami merasa bangga karena malam pertama Safari Ramadhan tingkat Provinsi Riau dipusatkan di daerah kami,” ujar Anton dalam sambutannya. Baginya, kehadiran rombongan provinsi bukan sekadar seremonial di atas panggung, melainkan momentum untuk memperkuat sinergi pembangunan yang nyata antara kabupaten dan provinsi.

​
​Di bawah naungan masjid yang penuh sesak oleh warga, SF Hariyanto menegaskan satu hal: Negara harus hadir. Safari Ramadhan, menurutnya, adalah jembatan paling efektif untuk mendengar detak jantung aspirasi masyarakat secara langsung.

​”Kami tidak hanya datang untuk bersilaturahmi, tetapi memastikan Pemerintah Provinsi Riau memberikan solusi bagi masyarakat,” tegas SF Hariyanto.

​Pernyataan itu bukan isapan jempol. Malam itu, bantuan mengalir sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah:
​Logistik: 150 paket kain sarung dan 50 paket sembako.
​Fasilitas Ibadah: Dua unit AC untuk kenyamanan masjid melalui Baznas Riau.
​Dukungan Ekonomi: Bantuan kemitraan BRK Syariah senilai Rp30 juta.
​Sosial: Santunan Idulfitri (SPSI) Rp20 juta, santunan anak yatim, hingga program Kado Dai Riau.
​
​Salah satu momen paling menyentuh adalah ketika dilakukan penyerahan klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Total santunan sebesar Rp157 juta, yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja hingga beasiswa pendidikan, diberikan kepada ahli waris almarhum Eko Supriyadi. Ini menjadi bukti bahwa perlindungan sosial tetap menjadi prioritas di tengah agenda keagamaan.
​
​Acara ditutup dengan komitmen kuat dari Plt. Gubernur bahwa seluruh keluh kesah dan aspirasi warga Kunto Darussalam telah dicatat untuk segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Safari Ramadhan kali ini menjadi simbol bahwa pembangunan yang berkeadilan di Bumi Lancang Kuning dimulai dari kedekatan antara pemimpin dan rakyatnya.

​”Tugas kami adalah memastikan rakyat merasa diperhatikan dan dilayani dengan sepenuh hati,” pungkas SF Hariyanto, mengakhiri malam yang penuh keberkahan tersebut. (Kri)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Ramadan Fair UMKM Inhil Tahun 2026 yang dipusatkan di Lapangan Gajah Mada, Tembilahan. Kegiatan ini dimeriahkan dengan berbagai lomba keagamaan mulai dari tingkat siswa hingga masyarakat umum, serta disediakan doorprize menarik bagi para pengunjung.

Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Inhil, TM. Syaifullah, melalui Koordinator Lapangan Dr. Trio Beni Putra, Kamis (18/2), menyampaikan bahwa pelaksanaan Ramadan Fair ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya pedagang takjil selama bulan suci Ramadan.

“Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan, terutama keinginan Bupati Inhil untuk memfasilitasi pelaku UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya pedagang takjil. Selain itu, kegiatan ini juga disejalankan dengan berbagai lomba keagamaan bagi siswa dan masyarakat umum, sehingga suasana Ramadan tahun ini lebih meriah dan mampu menarik minat pengunjung,” ujarnya.

Di tengah aktivitas persiapan, Trio Beni menjelaskan bahwa Ramadan Fair UMKM 2026 merupakan salah satu agenda resmi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang masuk dalam program Bupati dan Wakil Bupati Inhil. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran UMKM sekaligus menyemarakkan aktivitas masyarakat selama bulan Ramadan.

“Pelaksanaan kegiatan akan lebih efektif pada minggu kedua Ramadan, mengingat pada awal Ramadan masih terhalang kondisi air pasang serta libur siswa. Namun demikian, kegiatan sudah mulai berjalan sejak awal Ramadan sambil melengkapi berbagai kebutuhan persiapan dalam beberapa hari ke depan,” jelasnya.

Terkait stan UMKM, disampaikan bahwa para pelaku UMKM dapat berpartisipasi dengan berjualan berbagai kebutuhan takjil hingga kegiatan ini berakhir, yang diperkirakan berlangsung hingga menjelang akhir Ramadan 2026.

“Sementara untuk teknis pelaksanaan lomba, seperti Lomba Dai Cilik, Lomba Azan, dan Habsy, yang diikuti peserta mulai dari tingkat SD hingga kategori umum, akan diberikan hadiah oleh Bupati Inhil berupa trofi dan uang pembinaan. Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, menjadi ajang kreativitas bagi siswa, serta dapat dinikmati oleh masyarakat Inhil menjelang waktu berbuka puasa setiap sore,” pungkasnya.

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Puluhan ribu warga Indragiri Hilir tumpah ruah memenuhi sepanjang rute pawai untuk menyaksikan Pawai Takbir Idul Fitri 1447 Hijriah yang digelar pada Sabtu malam.

Kegiatan ini menjadi momen yang dinantikan masyarakat setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Antusiasme warga terlihat dari padatnya ruas jalan yang dilalui peserta pawai.

Kemeriahan semakin terasa dengan keikutsertaan sebanyak 39 rombongan peserta yang secara bergantian menampilkan kreativitas.

Dari panggung utama yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, didampingi Ketua TP PKK, unsur Forkopimda, serta pimpinan OPD tampak antusias menyaksikan jalannya pawai.

Ketua panitia pawai takbir, H. Muammar Gaddafi mengatakan bahwa agenda pawai takbir dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri ini setiap tahun dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

“Untuk tahun 1447 Hijriah ini jumlah peserta sebanyak 39 peserta, terdiri dari beberapa kategori, di antaranya Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi kemasyarakatan, masjid dan mushalla serta SMA dan SLTP sederajat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Indragiri Hilir, Herman mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya pawai takbir yang meriah setelah satu bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan.

“Pawai takbir ini merupakan wujud rasa syukur kita setelah menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh di bulan Ramadan,” ujarnya.

Ia mengajak masyarakat untuk terus menjaga tradisi ini sekaligus mempererat tali silaturahmi antar sesama.

“Acara ini bukan hanya untuk merayakan Idul Fitri, tetapi juga sebagai bentuk kebersamaan dan kekompakan masyarakat Indragiri Hilir,” tambahnya.

Kehadiran masyarakat yang berbondong-bondong turut menyemarakkan suasana, mencerminkan kerinduan terhadap tradisi pawai takbir yang sarat nilai kebersamaan.
Dengan semangat persatuan, Pawai Takbir Idul Fitri 1447 Hijriah di Indragiri Hilir sukses menyatukan seluruh elemen masyarakat dalam suasana penuh kegembiraan. (Galeri Foto)

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Polemik agraria di Kecamatan Tambusai Utara kembali memanas. Kelompok Tani Kelapa Sawit masyarakat Kuala Mahato secara resmi melayangkan surat keberatan kepada instansi terkait, menolak klaim sejumlah Niniek Mamak Masyarakat Rantau Kasai yang mengurus ribuan hektare kawasan hutan, termasuk wilayah administrasi Desa Mahato, untuk ditetapkan sebagai tanah ulayat adat.

Ketua Kelompok Tani, Hamsyah, dengan tegas menyampaikan agar pengurus persukuan Melayu Rantau Kasai menghentikan seluruh aktivitasnya di perkebunan sawit wilayah Desa Mahato. “Kami minta mengosongkan aktivitas di perkebunan sawit wilayah administrasi Desa Mahato dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ini demi menjaga hak masyarakat yang telah jelas dasar hukumnya,” tegasnya.

Dalam surat yang ditandatangani pengurus kelompok tani, masyarakat Mahato menegaskan bahwa klaim tanah ulayat tersebut berpotensi mengancam lahan pertanian dan perkebunan milik warga yang telah dikelola puluhan tahun. Mereka menyebut terdapat sekitar 160 hektare lahan usaha masyarakat Kuala Mahato di kiri dan kanan jalan lintas Dalu-dalu–Mahato (Afdeling VII PT Torganda) yang memiliki status jelas dan dibina melalui pola kemitraan “Bapak Angkat–Anak Angkat”.

Kelompok tani merujuk pada berita acara pengecekan lapangan Tim Khusus Pemerintah Daerah Tingkat II Kampar tertanggal 23 Desember 1994, yang menyepakati pembinaan kebun kelapa sawit bagi masyarakat pemilik lahan. Selain itu, mereka melampirkan berbagai dokumen legal, seperti akta notaris kerja sama, Surat Keterangan Tanah (SKT), peta persil, serta berita acara pengukuran ulang lahan tahun 2013 sebagai bukti sah penguasaan dan pengelolaan lahan.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat Mahato mengaku mengalami tindakan sepihak dari pihak Niniek Mamak Rantau Kasai. Mereka menuding adanya pemaksaan panen Tandan Buah Segar (TBS) di kebun PT Torganda yang berada di wilayah administrasi Desa Mahato, termasuk kebun yang diklaim sebagai milik masyarakat Kuala Mahato. Tindakan tersebut dinilai sebagai perampasan hasil kebun dan pelanggaran hak pengelolaan warga.

Selain itu, pihak Rantau Kasai disebut berulang kali mengurus penetapan status kawasan hutan di tingkat pusat agar lahan kebun PT Torganda dan wilayah sekitarnya ditetapkan sebagai tanah ulayat. Langkah ini memicu kekhawatiran masyarakat Mahato akan hilangnya hak atas lahan yang telah mereka kelola secara turun-temurun dan menjadi sumber penghidupan utama warga.

Dalam surat keberatan tersebut, kelompok tani secara tegas meminta agar pihak berwenang tidak merekomendasikan penerbitan status tanah ulayat untuk Masyarakat Rantau Kasai di wilayah administrasi Desa Mahato, khususnya terhadap lahan seluas 160 hektare yang mereka klaim sebagai milik masyarakat Kuala Mahato.

“Permohonan ini kami sampaikan sebagai bentuk perlindungan hak masyarakat yang telah memiliki dasar hukum, sejarah pengelolaan, dan bukti legal yang jelas. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum yang adil,” tulis perwakilan kelompok tani dalam surat tertanggal 5 Desember 2025 itu.

Polemik ini menambah daftar panjang konflik agraria di Tambusai Utara yang melibatkan masyarakat adat, perusahaan, dan kelompok tani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Niniek Mamak Rantau Kasai maupun instansi pemerintah terkait. Konflik ini berpotensi meluas dan menimbulkan ketegangan horizontal jika tidak segera difasilitasi melalui dialog terbuka, mediasi independen, serta penegasan status hukum lahan secara transparan, tegas, dan berkeadilan. (Rls)

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) bersama Lembaga Adat Melayu (LAMR) Rohul melaksanakan tradisi adat Potang Bolimau dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah. Tradisi yang sarat nilai religius dan budaya ini berlangsung khidmat dan meriah, Pujasera Batang Lubuh Pasir Pengaraian, Selasa (17/02/2026).

Hadir Bupati Rohul Anton, S.T, MM didampingi Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, S.H, MM, Sekretaris Daerah M. Zaki, S.STP, M.Si, Ketua DPRD Hj. Sumiartini, Ketua TP PKK dr. Yeni Dwi Putri, Ketua GOW Hj. Masni Taher, Ketua DWP Rohul Siska Irdaningsih, S.H, unsur Forkopimda, para Staf Ahli, Asisten, serta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rokan Hulu.

Turut hadir juga Ketua MKA LAMR Rohul Datuk Seri Drs. H. Yusmar Gelar Sutan Sulembang Rokan, para Raja di Lima Luhak, datuk ninik mamak, para bangsawan, serta tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan mengikuti salat Ashar berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan santunan kepada anak yatim dan seluruh rombongan mengikuti prosesi arak-arakan menuju lokasi utama acara Potang Bolimau.

Pelaksanaan Potang Bolimau tahun ini memiliki makna khusus karena menjadi momen perdana di masa kepemimpinan Bupati Anton dan Wakil Bupati Syafaruddin Poti.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anton menyampaikan tradisi Potang Bolimau ini merupakan ritual adat turun-temurun sebagai simbol pensucian diri lahir dan batin menjelang Ramadhan. Prosesi ini menjadi pengingat pentingnya membersihkan hati, mempererat ukhuwah, serta menjaga keharmonisan.

“Momen ini sekaligus menjadi komitmen pemerintah untuk terus melestarikan adat dan budaya sebagai jati diri daerah, sekaligus menguatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.” ujar Bupati Anton.

Bang Anton sapaan akrabnya juga menyampaikan refleksi perjalanan pembangunan di Rohul belum sepenuhnya dapat terpenuhi, mengingat keterbatasan fiskal APBD yang membuat seluruh keinginan masyarakat masih perlu waktu untuk merealisasikannya.

“Dalam suasana Potang Bolimau ini saya sampaikan mohon maaf kepada seluruh masyarakat Rohul, namun yakinlah ikhtiar tidak akan pernah berhenti dan terus berupaya menguatkan potensi daerah, mendorong kemitraan dengan swasta, optimalkan CSR serta meningkatkan efisiensi.” pungkas Bupati Anton.

Ditempat yang sama, Ketua MKA LAMR Rohul Datuk Seri Drs. H. Yusmar, M. Si menyampaikan kegiatan Potang Bolimau ini merupakan wadah bagi seluruh masyarakat untuk lebih memperkuat silaturahmi, dengan saling berbaur, saling memaafkan antar sesama masyarakat.

“Semoga tradisi Potang Bolimau ini dapat mempererat ukhuwah Islamiah, menumbuhkan semangat kebersamaan, dan menjadi pengingat untuk meningkatkan iman serta taqwa dalam menjalani ibadah Ramadhan.” ujar singkat Yusmar.

Puncak acara ditandai dengan prosesi Bolimau Adat, tradisi pembersihan diri lahir dan batin sebagai wujud syukur, penguatan nilai spiritual, serta pelestarian kearifan lokal dalam menjaga warisan budaya serta menyambut bulan suci Ramadhan dengan penuh keberkahan. (Kri)