ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus mematangkan persiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 berbasis digital melalui Portal Layanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Inhil.

Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di Ruang Coaching Clinic Diskominfopers Kabupaten Inhil, Jalan Akasia Tembilahan, Jumat (8/5/2026) siang.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Kabupaten Inhil, Dhoan Dwi Anggara, didampingi Sekretaris Dinas beserta pejabat dan staf terkait di lingkungan Diskominfopers.

Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil, Abdul Rasyid, didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan dan jajaran terkait. Hadir pula Bagian Kerjasama Setda Inhil serta beberapa unsur terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Diskominfopers Inhil, Dhoan Dwi Anggara, menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB saat ini dituntut semakin transparan, akuntabel, efektif, dan berbasis digital.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Portal Layanan Terpadu terus berupaya menghadirkan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.

“Diskominfopers Kabupaten Indragiri Hilir berperan sebagai penyedia portal, infrastruktur teknologi, serta dukungan teknis sistem yang akan digunakan dalam pelaksanaan SPMB nantinya. Sementara untuk teknis pelaksanaan, mekanisme penerimaan, regulasi, maupun pengelolaan substansi SPMB tetap menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai leading sector,” ujar Dhoan.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah agar implementasi sistem dapat berjalan baik dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Selain itu, Diskominfopers juga menyambut baik keterlibatan Bagian Kerjasama Setda Inhil dalam mendukung proses penyusunan kerja sama antar perangkat daerah sebagai bentuk penguatan komitmen bersama dalam pelaksanaan layanan digital pemerintahan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Inhil, Abdul Rasyid, menyampaikan sejumlah masukan terkait kesiapan pelaksanaan SPMB digital, terutama dalam mitigasi risiko teknis.

Ia menyoroti pentingnya antisipasi terhadap potensi gangguan seperti beban server, jaringan internet, hingga kemungkinan listrik padam saat proses penerimaan siswa berlangsung.

Untuk itu, dirinya mengusulkan agar dilakukan koordinasi dan penyampaian surat resmi kepada pihak Telkom maupun PLN guna mendukung kelancaran pelaksanaan SPMB.

Abdul Rasyid juga menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB merupakan amanat undang-undang dan tahun ini menjadi tahun pertama penerimaan murid baru dilaksanakan melalui aplikasi secara terintegrasi.

“Dinas Pendidikan nantinya juga akan melakukan sosialisasi kepada operator di masing-masing sekolah agar pelaksanaan SPMB dapat berjalan lancar,” ungkapnya.

Dari hasil rapat koordinasi tersebut, disepakati beberapa langkah tindak lanjut, di antaranya penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS), pelaksanaan simulasi pendaftaran SPMB secara serentak, serta penyusunan nota dinas internal Diskominfopers dan Dinas Pendidikan untuk dilaporkan kepada Bupati Inhil terkait implementasi aplikasi SPMB tersebut.

ARBindonesia,com.Dumai, 08 Mei 2026 — PT Pertamina Patra Niaga melalui Fungsi Project R&P Dumai terus memperkuat komitmennya dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah operasional Kota Dumai. Komitmen ini dibuktikan melalui Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Project Sustainability & Community Development Initiative antara Pertamina Patra Niaga dengan Universitas Riau dan Badan Latihan Kerja Provinsi Riau Tahun 2026.

Penandatanganan PKS dilaksanakan di Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau pada 30 April 2026 oleh Sr. Project Manager New DHT Complex Dumai, Basuki Winarno dengan dan Kepala LPPM Universitas Riau Prof. Dr. Mubarak, M. Si serta Ketua pengurus KPRI BLK Provinsi Riau, Andy Kurniawan, ST.

Kolaborasi ini menjadi bentuk komitmen nyata perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Dumai yang difokuskan pada dua sektor utama, yakni pengelolaan biodiversitas melalui konservasi mangrove dan pengembangan kawasan eco-eduwisata, serta pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Program tersebut mencakup pelatihan keterampilan, pendampingan masyarakat, penguatan kewirausahaan, hingga pengembangan model pembangunan berbasis keberlanjutan yang nantinya akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional Perusahaan.

Sr. Project Manager New DHT Complex Dumai, Basuki Winarno mengatakan bahwa Kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi salah satu bentuk implementasi Program Strategic Initiative Direktorat Infrastruktur, Proyek & Asset Integrity PT Pertamina Patra Niaga yaitu PRASAKTI KARYA SADHANA. “Kolaborasi ini diharapkan menjadi wadah transfer pengetahuan, penguatan kompetensi, serta menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan melalui pendekatan partisipatif dan inklusif,” ujar Basuki.

Ia menambahkan, penandatanganan PKS ini menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem kolaboratif antara dunia industri, akademisi, dan lembaga pelatihan vokasi dalam menghadirkan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan

“Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan implementasi program sustainability dan community development dapat berjalan secara efektif, terukur, dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan,” tambah Basuki.

Pada sektor lingkungan, PT Pertamina Patra Niaga bersama Universitas Riau melanjutkan program pengelolaan biodiversitas mangrove yang telah berjalan sejak 2023 untuk mendukung pengembangan Eco Edupark Dumai sebagai pusat edukasi, penelitian, dan wisata mangrove berbasis lingkungan. Sejak program tersebut bergulir, Fungsi Project R&P Dumai Pertamina Patra Niaga turut berkontribusi mendukung pelestarian ekosistem mangrove melalui program biodiversitas dan forestasi lewat kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan pembibitan secara berkelanjutan.

Pada tahun ini, program pengelolaan mangrove tersebut diperkuat melalui penanaman 2.000 bibit mangrove serta pembangunan infrastruktur jembatan di kawasan pesisir Kampus UNRI Purnama. Inisiatif ini tidak hanya mendukung pelestarian biodiversitas pesisir, tetapi juga memperkuat fungsi mangrove sebagai pelindung alami kawasan pantai dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Langkah tersebut menjadi bagian penting komitmen Perusahaan dalam implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan sekaligus mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Di sektor pembangunan sosial, melalui kerjasama dengan BLK Provinsi Riau, Pertamina Patra Niaga Fungsi Project R&P Dumai akan menghadirkan program pelatihan operator listrik industri untuk masyarakat di lima kelurahan ring 1 Perusahaan, diantaranya yaitu Kelurahan Tanjung Palas, Jaya Mukti, Buluh Kasap, Laksamana, dan Bukit Datuk.

Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi teknis sekaligus memperkuat daya saing.(dir).

ARBindonesia,com.Dumai – Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai, Enang Iskandi, memimpin pelaksanaan Ikrar Pemasyarakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba, dan Penipuan, Jumat (8/5). Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan wujud komitmen moral, institusional, dan pengabdian kepada bangsa dan negara dalam menjaga marwah Pemasyarakatan, khususnya di lingkungan Rutan Dumai.

Dalam arahannya, Kepala Rutan menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran yang dapat merusak integritas institusi. Ia menyampaikan bahwa tantangan Pemasyarakatan saat ini semakin kompleks, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat, deteksi dini, serta pengendalian yang konsisten oleh seluruh jajaran.

“Tidak boleh ada toleransi terhadap handphone ilegal di dalam blok hunian, tidak boleh ada ruang bagi peredaran narkoba di Rutan, serta tidak boleh ada pembiaran terhadap praktik penipuan dalam bentuk apa pun,” tegas Enang.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur Aparat Penegak Hukum dan stakeholder terkait, di antaranya dari Kodim 0320 Dumai, Polres Dumai, dan BNN Kota Dumai.

Seluruh jajaran Rutan Dumai diminta untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kontrol rutin, melaksanakan razia secara konsisten dan humanis, serta memperkuat sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan stakeholder terkait.

Kegiatan dilanjutkan dengan penggeledahan kamar hunian Warga Binaan sebagai bentuk deteksi dini dan penguatan pengawasan terhadap keberadaan barang-barang terlarang. Penggeledahan dilaksanakan secara humanis dan sesuai prosedur dengan sasaran handphone ilegal, narkoba, senjata tajam rakitan, serta barang lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban (kamtib).

Selain itu, sebagai bentuk komitmen nyata dalam pemberantasan narkoba, Rutan Dumai juga melaksanakan tes urine kepada seluruh pegawai dan Warga Binaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan narkoba di lingkungan Rutan serta sebagai langkah deteksi dini.

Pada kesempatan yang sama, juga dilaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dengan menghadirkan narasumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai yang memberikan pemahaman terkait dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan, psikologis, dan kehidupan sosial.

Melalui kegiatan ini, Rutan Dumai menegaskan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional pemberantasan narkoba dan penipuan, serta mewujudkan lingkungan Pemasyarakatan yang bersih, aman, tertib, dan kondusif. ***

ARBindonesia.com, JAKARTA – Di balik hiruk pikuk ibu kota, sebuah pertemuan penting berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (5/5/2026). Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, datang membawa suara ribuan petani kelapa dari tanah yang dijuluki “Negeri Hamparan Kelapa Dunia”.

Dengan penuh semangat, H Herman memaparkan potensi besar perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir yang dikenal sebagai “Negeri Hamparan Kelapa Dunia”, sekaligus memperjuangkan stabilitas ekonomi petani melalui usulan penetapan harga minimum kelapa secara nasional.

Dalam pemaparannya, Bupati H. Herman menegaskan bahwa komoditas kelapa memiliki peranan vital terhadap perputaran ekonomi masyarakat Inhil. Ia mengungkapkan, dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, sebanyak 19 kecamatan merupakan wilayah penghasil kelapa.

“Dari 20 kecamatan di Inhil, hanya satu kecamatan saja yang tidak memiliki perkebunan kelapa. Ini menunjukkan bahwa kelapa merupakan urat nadi kehidupan bagi sebagian besar masyarakat kami. Dengan luas perkebunan mencapai 400.740 hektare, Inhil memikul tanggung jawab besar sebagai salah satu penyangga ekspor kelapa nasional,” ujar H. Herman di hadapan Menko Pangan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati H. Herman juga menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Pemerintah Pusat, di antaranya:

– Mendorong penetapan regulasi harga minimum (floor price) kelapa guna melindungi sekitar 125 ribu kepala keluarga petani kelapa rakyat dari fluktuasi dan permainan harga pasar.

– Mengusulkan pembangunan satu pasar modern dan tiga pasar kecamatan guna memperkuat infrastruktur ekonomi masyarakat.

– Mengajukan pengembangan 12 Kampung Nelayan sebagai bagian dari penguatan sektor maritim daerah.

– Memohon dukungan pembangunan sistem irigasi pertanian serta pembangunan turap di titik-titik rawan abrasi untuk melindungi lahan perkebunan kelapa rakyat.

– Melaporkan rencana peremajaan (replanting) kelapa seluas 36.488 hektare pada periode 2026–2027 guna menjaga produktivitas kelapa yang saat ini mencapai sekitar 1,1 juta ton per tahun.

Menanggapi hal tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan memberikan apresiasi atas langkah dan komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memperjuangkan kesejahteraan petani kelapa.

“Data bahwa 19 dari 20 kecamatan merupakan penghasil kelapa menunjukkan betapa strategisnya posisi Inhil. Usulan terkait regulasi harga dan penguatan infrastruktur pasar ini akan menjadi prioritas pembahasan di tingkat kabinet,” tegas Zulhas.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagrin) Kabupaten Inhil, Dr. Trio Beni Putra, turut menekankan pentingnya intervensi pemerintah pusat terhadap stabilitas harga kelapa.

“Penetapan harga minimum dan pembangunan pasar modern menjadi langkah penting untuk memperkuat kesejahteraan petani. Dengan potensi kelapa yang tersebar di 19 kecamatan, kepastian harga akan berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Kami ingin memutus rantai pasok yang panjang agar nilai tambah kelapa benar-benar kembali kepada petani dan mampu menggerakkan ekonomi UKM daerah,” ungkapnya.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan penyerahan proposal pembangunan daerah serta sampel produk turunan kelapa unggulan Kabupaten Indragiri Hilir. Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Inhil dan Pemerintah Pusat ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan tata niaga kelapa yang lebih berkeadilan bagi petani.

Turut hadir dalam rombongan Pemerintah Kabupaten Inhil, Sekretaris Bapperida Rio Aditya Pratama, Kepala Dinas Perikanan Eko Rahdippa, Kepala Dinas PUPR Yusnaldi, serta Sekretaris Dinas Pertanian Benny Murdhani.(Adv)

ARBindonesia.com, PEKANBARU — Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Rengat–Pekanbaru terus menunjukkan progres positif. Hingga April 2026, konstruksi Seksi Junction Pekanbaru–Bypass Pekanbaru telah mencapai 76,30 persen, sementara pengadaan lahannya sudah menembus 85,08 persen.

Percepatan pembangunan proyek strategis nasional tersebut juga diiringi rekayasa lalu lintas di Jalan Raya Pekanbaru–Bangkinang KM 16. Mulai 2 Mei hingga 31 Oktober 2026, dilakukan penutupan jalur secara bertahap guna mendukung pekerjaan Intersection Rimbo Panjang pada proyek Tol Lingkar Pekanbaru.

Plt Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, mengatakan ruas tol sepanjang 30,57 kilometer itu akan menjadi simpul penting penghubung jaringan tol di Provinsi Riau.

Ruas tersebut terbagi dalam tiga seksi, yakni Seksi Junction Pekanbaru–Rimbo Panjang sepanjang 5,70 kilometer, Seksi Rimbo Panjang–Siak sepanjang 11,70 kilometer, dan Seksi Siak–Bypass Pekanbaru sepanjang 13,17 kilometer.

“Seluruh tahapan konstruksi tetap mengedepankan standar mutu, keselamatan kerja, dan target penyelesaian sesuai jadwal,” ujar Hamdani, Kamis (7/5/2026).

Saat ini, berbagai pekerjaan utama dilakukan secara paralel di sejumlah titik proyek, mulai dari Common Borrow Material (CBM), Separator Layer, Abutment Pile Slab, pemancangan Spun Pile, Lean Concrete (LC), hingga pengecoran Rigid Pavement.

Hamdani menegaskan percepatan pembangunan ruas tersebut merupakan bagian dari komitmen Hutama Karya dalam mendukung pengembangan infrastruktur nasional dan penuntasan jaringan JTTS.

“Kami terus mengoptimalkan progres konstruksi dengan tetap mengedepankan kualitas pekerjaan dan keselamatan di lapangan. Ruas ini akan menjadi simpul penting yang mengintegrasikan jaringan tol di wilayah Riau,” katanya.

Menurutnya, kehadiran ruas tol itu nantinya akan mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Pulau Sumatra.

Secara strategis, ruas Junction Pekanbaru–Bypass Pekanbaru akan menghubungkan Jalan Tol Pekanbaru–Dumai dengan Ruas Pekanbaru–XIII Koto Kampar. Jika seluruh ruas beroperasi penuh, perjalanan lintas ruas dapat dilakukan secara terintegrasi tanpa harus keluar ke jalan nasional.

Selain memangkas waktu tempuh, jalan tol tersebut juga diproyeksikan mampu menekan biaya logistik, membuka akses pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan nasional.

Hutama Karya optimistis proyek dapat diselesaikan sesuai target dan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pihak perusahaan juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat melintas di sekitar lokasi proyek dan mematuhi arahan petugas serta rambu lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. ( Mc Riau)

ARBindonesia.com, JAKARTA – Suasana program Rakyat Bersuara di iNews TV, memanas ketika pakar telematika Roy Suryo meluapkan kekesalannya atas ketidakhadiran Rismon Sianipar, Selasa (5/5/2026) malam.

Rismon, pakar digital forensik yang sebelumnya menampilkan dokumen ijazah Presiden Joko Widodo, tidak hadir baik secara langsung maupun melalui sambungan daring.

Dalam siaran tersebut, Roy menantang Rismon untuk tampil dan mempertanggungjawabkan pernyataannya. Ia kemudian mengeluarkan sebuah amplop berisi uang yang disebut berasal dari penjualan buku Jokowi’s White Paper dan Gibran End Game. Dengan nada tinggi, Roy melempar amplop itu ke panggung, menegaskan bahwa uang tersebut masih utuh dan tidak pernah digunakannya.

“Makanya ini kita tunggu, Mon. Mana? Tampil dong di Zoom, tidak berani datang. Kalau tampil, saya mau tunjukkan, ini uang dari kamu masih ada semua. Saya enggak mau makan uangmu, masih utuh tuh,” ujar Roy di hadapan audiens.

Sementara itu, Kuasa Hukum Rismon membantah pernyataan Roy Suryo bahwa ketidak hadiran Rismon bukan karena takut, melain ada suatu hal kegiatan yang sangat penting sehingga tidak bisa mengikuti acara di program Rakyat Bersuara.

“Rismon tidak takut, dia ada kegiatan yang penting sehingga tidak bisa hadir,” tegas Jahmada Girsang.

Ketidakhadiran Rismon menambah ketegangan dalam polemik keaslian ijazah Presiden Jokowi yang belakangan ramai diperdebatkan.

Roy sendiri kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyebaran fitnah terkait ijazah Jokowi, sementara Rismon disebut sebagai pihak yang mengklaim dokumen ijazah tersebut asli.

Aksi simbolik Roy melempar amplop di panggung menjadi sorotan publik, mempertegas sikapnya menolak uang hasil penjualan buku yang dikaitkan dengan isu ijazah.

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perdebatan mengenai keabsahan dokumen pendidikan Presiden masih jauh dari kata selesai, dan terus memicu kontroversi di ruang publik. (Arb)